JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

Jakarta: Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menyampaikan canda saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Prabowo berkelakar kapan bisa diundang di acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Awalnya Prabowo menyampaikan bahwa menyempatkan mengganti dasi sebelum datang ke acara PKB. Menteri Pertahanan itu menyesuaikan dengan warna hijau, khas warna PKB dan Nahdhatul Ulama (NU).

"Saya tadi terima tamu dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi yang saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Tiba-tiba Prabowo menyampaikan celetuk belum tahu diundang PDIP. Pernyataan itu mengundang tawa peserta.

"Saya enggak tahu kapan diundang PDIP," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bukan berarti dia berharap minta diundang. Tapi dia memastikan bakal menyesuaikan warna dasi merah jika ada undangan dari PDIP.

"Tapi kira-kira kalau diundang, ganti merah," ucap Prabowo.

Dia menambahkan bahwa penyesuaian warna pakaian merupakan solidaritas. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung soal identitas PKB yang merupakan partai yang agamis nasionalis.

"Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tetapi PKB adalah partai agamis yang nasionalis. Partai Gerindra partai nasionalis yang religius," ucap Prabowo. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengeklaim, PKB tidak ambil pusing soal jatah kursi menteri yang akan didapat pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jazilul mengatakan, hal terpenting bagi PKB adalah kesukesesan pemerintahan Prabowo kelak, sedangkan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.

"Itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu, ikut aja kita, yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Jazilul pun tidak mau berkomentar ketika disinggung soal peluangnya masuk dalam jajaran menteri Prabowo.

Ia mengaku belum tahu informasi apapun soal susunan kementerian pemerintahan selanjutnya.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum, yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucap Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyebutkan bahwa PKB sudah diajak diskusi oleh Prabowo soal penyusunan kabinet.

Namun, seperti kata Jazilul, Syaiful menyatakan PKB menyerahkan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Ya kita serahkan ke Pak Prabowo. Kita sudah pada posisi diajak diskusi, diajak komunikasi menyangkut soal kabinet. Nah bahwa kapan finalisasi dan sepenuhnya itu jadi hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Huda, 10 September 2024.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rusdi Kirana menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 yang terkaya dari total sebanyak 580 anggota DPR RI yang dilantik pada Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,6 triliun.

Salah satu wujud kekayaan pria yang kini didapuk sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini yaitu aset properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 289,09 miliar.

Pria yang juga bos maskapai penerbangan Lion Air ini tercatat memiliki 10 tanah dan bangunan yang lokasinya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di Singapura dan Malaysia.

Lalu, keterangan tentang asal usul perolehan seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki Rusdi Kirana juga tertulis merupakan hasil sendiri, bukan berasal dari warisan ataupun hibah.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 10 tanah dan bangunan milik Rusdi Kirana yang tertuang di dalam LHKPN:

1. Tanah dan bangunan seluas 202 m2/180 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, Rp 397.540.000
2. Tanah dan bangunan seluas 75 m2/50 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 278.703.480
3. Tanah dan bangunan seluas 100 m2/70 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 12.340.785.000
4. Tanah dan bangunan seluas 110 m2/80 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 14.102.361.744
5. Tanah dan bangunan seluas 2.010 m2/300 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 29.000.000.000
6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/170 m2 di Singapura, hasil sendiri, Rp 182.581.740.600
7. Tanah dan bangunan seluas 6.000 m2/500 m2 di Malaysia, hasil sendiri, Rp 8.728.365.455
8. Tanah dan bangunan seluas 1.124 m2/350 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 34.722.458.349
9. Tanah dan bangunan seluas 86 m2/74 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri, Rp 2.600.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 504 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp 4.342.000.000

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rusdi Kirana, Anggota Terkaya DPR RI yang Punya 10 Aset Properti", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/04/092601121/rusdi-kirana-anggota-terkaya-dpr-ri-yang-punya-10-aset-properti.

Jakarta -

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR RI. Bos maskapai Lion Air itu menduduki jabatan Wakil Ketua MPR perwakilan Fraksi PKB.

Sebelum terjun ke dunia politik hingga kini menjadi salah satu pimpinan MPR, Rusdi memulai perjalanan kariernya dari seorang salesman mesin ketik bermerek 'brother'. Saat itu Rusdi hanya berpenghasilan US$ 10 atau Rp 120.000 per bulan.

Dalam laporan Antara, disebutkan Rusdi baru merintis bisnis maskapai penerbangan Lion Air itu dimulai pada Oktober 1999 lalu dengan modal US$ 10 juta. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).

Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.

Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air dengan cepat bisa memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Semua ini dicapai hanya dalam tempo enam tahun sejak pendirian maskapai itu.

Dari sisi jumlah penumpang, maskapai yang didirikan oleh Rusdi bersama saudaranya Kusnan Kirana meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar. Hingga pada 2004 Lion Air berhasil menempati posisi kedua maskapai dengan jumlah penumpang yang diterbangkan terbanyak, setelah Garuda Indonesia.

Lebih lanjut, dalam catatan detikcom disebutkan Rusdi Kirana sempat menghebohkan dunia penerbangan internasional pada 2011 dan 2013 lalu.

Sebab pada 2011 lalu, Lion Air dan Boeing telah memfinalisasi rekor pembelian 230 pesawat 737 senilai US$ 22,4 miliar di depan Presiden Barack Obama. Sedangkan pada 2013, Lion Group, termasuk Batik Air, meneken kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar yang disaksikan langsung Presiden Prancis François Hollande.

Kendati demikian, Rusdi, yang mencatatkan sejarah dengan rekor fantastis pembelian pesawat dari dua pabrikan raksasa ini, tetap saja berbicara kesederhanaan. Gaya hidup sederhana dan pendidikan tetap menjadi fokus Rusdi. Ia bahkan tetap berupaya menerbangkan seluruh penumpangnya dengan kelas ekonomi.

Namun di kalangan dunia penerbangan, Rusdi sempat 'ngamuk' ketika maskapai penerbangan Indonesia di-black list tak bisa terbang ke Eropa. Rusdi mengatakan hal itu tidak adil.

Di sisi lain, kesuksesannya di dunia bisnis tidak membuat Rusdi berhenti. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Wakil Ketua Umum.

Akibatnya di tahun yang sama Rusdi tercatat sudah tidak menjabat President Director Lion Air lalu. Namun bos maskapai ini tetap aktif terlibat dalam memberikan arah strategis jangka panjang Lion Group, termasuk Batik Air.

Kemudian pada 2017, ia sempat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. Rusdi juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Joko Widodo dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Terlepas dari itu berkat kesuksesan Lion Air ini, Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019 versi Forbes. Total harta kekayaannya saat itu mencapai US$ 835 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.541).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR RI. Bos maskapai Lion Air itu menduduki jabatan Wakil Ketua MPR perwakilan Fraksi PKB.

Sebelum terjun ke dunia politik hingga kini menjadi salah satu pimpinan MPR, Rusdi memulai perjalanan kariernya dari seorang salesman mesin ketik bermerek 'brother'. Saat itu Rusdi hanya berpenghasilan US$ 10 atau Rp 120.000 per bulan.

Dalam laporan Antara, disebutkan Rusdi baru merintis bisnis maskapai penerbangan Lion Air itu dimulai pada Oktober 1999 lalu dengan modal US$ 10 juta. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).

Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.

Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air dengan cepat bisa memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Semua ini dicapai hanya dalam tempo enam tahun sejak pendirian maskapai itu.

Dari sisi jumlah penumpang, maskapai yang didirikan oleh Rusdi bersama saudaranya Kusnan Kirana meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar. Hingga pada 2004 Lion Air berhasil menempati posisi kedua maskapai dengan jumlah penumpang yang diterbangkan terbanyak, setelah Garuda Indonesia.

Lebih lanjut, dalam catatan detikcom disebutkan Rusdi Kirana sempat menghebohkan dunia penerbangan internasional pada 2011 dan 2013 lalu.

Sebab pada 2011 lalu, Lion Air dan Boeing telah memfinalisasi rekor pembelian 230 pesawat 737 senilai US$ 22,4 miliar di depan Presiden Barack Obama. Sedangkan pada 2013, Lion Group, termasuk Batik Air, meneken kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar yang disaksikan langsung Presiden Prancis François Hollande.

Kendati demikian, Rusdi, yang mencatatkan sejarah dengan rekor fantastis pembelian pesawat dari dua pabrikan raksasa ini, tetap saja berbicara kesederhanaan. Gaya hidup sederhana dan pendidikan tetap menjadi fokus Rusdi. Ia bahkan tetap berupaya menerbangkan seluruh penumpangnya dengan kelas ekonomi.

Namun di kalangan dunia penerbangan, Rusdi sempat 'ngamuk' ketika maskapai penerbangan Indonesia di-black list tak bisa terbang ke Eropa. Rusdi mengatakan hal itu tidak adil.

Di sisi lain, kesuksesannya di dunia bisnis tidak membuat Rusdi berhenti. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Wakil Ketua Umum.

Akibatnya di tahun yang sama Rusdi tercatat sudah tidak menjabat President Director Lion Air lalu. Namun bos maskapai ini tetap aktif terlibat dalam memberikan arah strategis jangka panjang Lion Group, termasuk Batik Air.

Kemudian pada 2017, ia sempat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. Rusdi juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Joko Widodo dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Terlepas dari itu berkat kesuksesan Lion Air ini, Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019 versi Forbes. Total harta kekayaannya saat itu mencapai US$ 835 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.541).

Simak juga Video 'Penerbangan ke Wilayah Timur Indonesia Jadi yang Paling Menantang':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melayangkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan administrasi negara itu didaftarkan dengan nomor perkara 349/G/2024/PTUN.JKT pada Selasa (1/10/2024).

"Status perkara: Panggilan para pihak," demikian bunyi perkara gugatan itu sebagaimana dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN.JKT, Selasa (1/102/2024).

Adapun substansi gugatan tersebut belum ditampilkan. Petitum penggugat pun akhirnya belum bisa diketahui.

Saat dimintai konfirmasi, PKB menyebut gugatan itu berkaitan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan Bawaslu yang digugat PKB itu seputar pergantian antarwaktu atau PAW.

"[Gugatan terkait] keberatan dengan keputusan bawaslu. Soal PAW," ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hasanuddin enggan memerinci lebih lanjut soal gugatan yang dilayangkan partainya itu ke PTUN Jakarta.

Adapun, ini bukan pertama kali PKB menghadapi gugatan terkait dengan Pemilu 2024. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, dua caleg terpilih PKB menggugat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 17 September 2024.

Dilansir dari Antara, alasan dua caleg PKB ini melayangkan gugatan, yakni karena Ketum DPP PKB tersebut dianggap bertindak semena-mena memecat, dan menggantikan keduanya sebagai caleg terpilih.

“Gugatan Achmad Ghufron Sirodj teregister dengan Nomor Perkara 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus, sedangkan gugatan Irsyad Yusuf teregister dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus,” kata kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Taufik Hidayat, tak ada alasan Komisi Pemilihan Umum RI untuk tidak melantik Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf menjadi anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan mengadakan rapat untuk menentukan Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 dari fraksinya malam ini.

Cak Imin membenarkan bahwa PKB mendapatkan dua kursi sebagai pimpinan yaitu Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR untuk periode lima tahun ke depan.

“Ya PKB dapat dua pimpinan. Pimpinan DPR [sebagai] wakil ketua, wakil pimpinan MPR [sebagai] wakil ketua,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR tersebut menegaskan sudah ada lima nama kandidat yang akan didiskusikan malam ini untuk mengisi kursi pimpinan itu.

Akan tetapi, dia enggan memberikan bocoran nama siapa saja yang akan diusung oleh PKB, karena dirinya juga merasa blank dengan nama-nama itu, sehingga semuanya akan diserahkan dalam diskusi DPP malam ini.

“Malam ini kita akan ada rapat serius. Ada lima kandidat yang masuk, akan kita godok betul dalam diskusi panjang malam ini. Dan besok pagi InsyaAllah udah [ada] keputusan,” katanya.

Cak Imin berpesan dan berharap Anggota DPR periode 2024-2029 nantinya harus efisien, peoduktif, dan responsif terhadap masalah-masalah yang ada.

“Harapan saya kabinet ini menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, pendapatan negara yang agak sulit. Karena itu harus efisien, harus produktif, kabinet juga harus responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Jangan sampai ada kesan lamban, jangan sampai ada kesan waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menarik buku-buku atau referensi sejarah terkait dengan Ketetapan Nomor II/MPR/2001 soal Laporan Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penarikan buku sejarah atau referensi ini penting sebagai upaya untuk meluruskan sejarah terkait pelengseran Gus Dur, sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

"Kami minta Kemendikbud menarik buku-buku pelajaran sejarah atau referensi yang terkait dengan TAP II/MPR/2001 soal penggulingan Gus Dur. Ini penting sebagai langkah untuk pemulihan nama baik Gus Dur," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Hal ini, kata dia, menyusul keluarnya surat keputusan penegasan pimpinan MPR RI bahwa Tap II/MPR/2001 sudah tidak berlaku lagi.

"Jangan sampai anak-anak kita menganggap bahwa Tap MPR tersebut masih berlaku kalau itu masih dijadikan acuan dalam buku sejarah atau referensi bacaan," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan, PKB akan secara simultan menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk memulihkan nama baik Gus Dur, termasuk mengupayakan agar Gus Dur segera diberikan gelar pahlawan nasional.

"Kami mohon agar eksekutif, pemerintah untuk menindaklanjuti penghapusan Tap II/MPR/2001 karena ini penting untuk sebagai tindak lanjut dari upaya rekonsiliasi nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur, apakah oleh pemerintah hari ini atau pemerintahan yang akan datang,” kata dia.

Jazilul mengatakan, bangsa ini tidak boleh memelihara dendam politik.

Selain itu, negara juga harus memberikan penjelasan bahwa Gus Dur tidak bersalah sehingga harus dilengserkan dari kursi kepresidenan pada 2001 yang lalu.

"Kita harus menjelaskan seterang-terangnya karena keluarga Gus Dur juga butuh itu bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Gus Dur," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, MPR memutuskan untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid.

Surat rekomendasi pencabutan TAP MPR itu telah diserahkan kepada istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, pada Minggu (29/9/2024).

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI. Berdasarkan kesepakatan, pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB.

Adapun keputusan tersebut memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya.

"Menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di hadapan keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V MPR, Minggu.

"Surat tersebut kita serahkan ke keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soeharto, Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Bamsoet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mengeluarkan susunan pengurus periode 2024-2029. Pengurus PKB terdiri atas Dewan Syura dan Dewan Tanfidz hingga para anak muda yang dijadikan Ketua-Wakil Ketua Harian.

Ketua UmumPKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menyampaikan struktur pengurus ini disusun dari hasil diskusi dan rapat kerja. Cak Imin menjamin penyusunannya tak main-main.

"Kelengkapan (struktur pengurus) dari susunan yang sudah teman-teman baca beberapa hari yang lalu dari berbagai diskusi perbincangan dan rapat kerja, rapat pleno, dan berbagai briefing yang kita lakukan seminggu terakhir ini," kata Cak Imin di markas PKB, Rabu (18/9/2024).

Uniknya, dalam susunan pengurus kali ini PKB menetapkan adanya Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian. Ketua Harian bertugas dalam pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum. Mereka pun terdiri dari para generasi muda.

"Jadi mereka ini (Ketua Harian) mengalami seleksi panjang dari berbagai daerah, ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah mencoba partai-partai, ada yang sudah memang PKB dari awal," ujar Cak Imin.

Diketahui, susunan kepengurusan lengkap PKB termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.Hh-10.Ah.11.02 Tahun 2024 tertanggal 26 Agustus 2024.

Tercatat, Muktamar ke-6 PKB sudah digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Forum tertinggi PKB tersebut menunjuk kembali Cak Imin sebagai ketua umum.

Inilah susunan lengkap pengurus PKB periode 2024-2029:

Dewan Syura

Ketua: K. H. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua: K. H. Subhan Makmun

Wakil Ketua: K. H. Manarul Hidayah

Wakil Ketua: K. H. Alwi Shihab

Wakil Ketua: K. H. Zainal Arifin Junaidi

Wakil Ketua: K. H. Zamzami Mahrus

Wakil Ketua: K. H. R. Chaedar Afandi

Wakil Ketua: H. Andi Muawiyah Ramii

Sekretaris: H. Saifullah Ma'shum

Wakil Sekretaris: K. H. Maman Imanulhaq

Wakil Sekretaris: H. R. Taufik Abdullah

Anggota: K. H. Syihabuddin Ahmad

Anggota: K. H. Badawi Basyir

Anggota: Nyai Nurhayati Said Aqil

Anggota: K.H. Fahim Royani

Anggota: K.H. Nashirul Mahasin

Anggota: K.H. Acep Adang Ruhiyat

Anggota: Nyai Latifah Shohib

Anggota: Nyai Mufidah Munir

Anggota: H. Arvin Hakim Toha

Anggota: Habib Syarif Muhammad

Anggota: H. Dedi Wahidi

Anggota: K.H. Otong Abdurrahman

Anggota: Nursjahbani Katjasungkana

Anggota: H. Saiful Bahri Anshori

Anggota: K.H. Anis Maftuhin Jazuli

Dewan Tanfidz

Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua Umum: Faisol Riza

Wakil Ketua Umum: Jazilul Fawaid

Wakil Ketua Umum: M. Hanif Dhakiri

Wakil Ketua Umum: Hj. Ida Fauziyah

Wakil Ketua Umum: Cucun A. Syamsurijal

Wakil Ketua Umum: M. Rano Alfath

Ketua Harian : Ais Shafiyah Asfar

Wakil Ketua Harian: Najmi Mumtaza

Wakil Ketua Harian: Rizal Ilham Pratama

Wakil Ketua Harian: Gielbran Muhammad Noor

Wakil Ketua Harian: Nadia Alfi Roihanq

Wakil Ketua Harian: Lukman Maulana

Wakil Ketua Harian: Muhammad Aji Pratama

Sekretaris Jenderal: M. Hasanuddin Wahid

Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

Wakil Sekretaris Jenderal: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

Wakil Sekretaris Jenderal: Muhlisin Erce

Wakil Sekretaris Jenderal: Firly Umar Wahid

Bendahara Umum: Bambang Susanto

Wakil Bendahara: Bertu Merlas

Wakil Bendahara: Anna Mu'awanah

Wakil Bendahara: Mulyadi Siregar

Wakil Bendahara: Peggy Patricia Pattipi

Wakil Bendahara: Miftahul Jannah

Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif dan Pengurus: A. Halim Iskandar

Sekretaris: P. Dhedhy Styawan

Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian:Anggia Ermarini

Sekretaris: Caswiyono Rusdi

Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pertanahan: Marwan Jafar

Sekretaris: Febri Diana

Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Marwan Dasopang

Sekretaris: Luqman Hakim Al Jambi

Ketua Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan Hankam: Ahmad Fauzi

Sekretaris: N.M. Dipo Nusantara P.

Ketua Bidang Energi dan SDA: Daniel Johan

Sekretaris: Ratna Juwita

Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif: Chusnunia Chalim

Sekretaris: Tommy Kurniawan

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata: Azhar Arsjad

Sekretaris: Hj. Zainun Nasichah

Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat: Muamir Muin Syam

Sekretaris: Irmawan

Ketua Bidang Komunikasi & Informasi Teknologi: Ahmad Iman Syukri

Sekretaris: Ella Siti Nuryamah

Ketua Bidang Kesehatan dan Inklusi Disabilitas: Nihayatul Wafiroh

Sekretaris: M. Makky Zamzami

Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri: Luluk Nur Hamidah

Sekretaris: Farida Farichah

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional: Zaini Rahman

Sekretaris: Risharyudi Triwibowo

Ketua Bidang Pengembangan SDM: Yanuar Prihatin

Sekretaris: Nur Nadlifah

Ketua Bidang Pendidikan & Pesantren: Syaiful Huda

Sekretaris: Abdul Wahid

Ketua Bidang Perindustrian & Perdagangan: Lukmanul Khakim

Sekretaris: Nasim Khan

Ketua Bidang Olahraga, Kesenian & Milenial: Siti Haniatunnisa

Sekretaris: Heru Widodo

Ketua Bidang Keuangan & Perbankan: Eko Putro Sandjojo

Sekretaris: Muhammad Kadafi

Ketua Bidang Agama & Dakwah: M. Yusuf Chudlori

Sekretaris: Hindun Anisah

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Siti Masrifah

Sekretaris: Arzeti Bilbina

Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Migran Indonesia: Dita Indah Sari

Sekretaris: Siti Mukaromah

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan susunan pengurus PKB periode 2024-2029 di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat hari ini (18/9/2024).

Salah satu hal menarik dari pengumumannya tersebut adalah PKB memiliki Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian dari kalangan generasi Z atau Gen Z.

“Di bawah Ketua Umum langsung melalui Wakil Ketua Umum ada yang namanya Ketua Harian, yang akan mengorganisir, mengelola, me-managekepemimpinan sekaligus manajemen DPP-PKB,” tutur Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (18/9/2024).

Fungsi ketua harian ini, lanjut dia, mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum PKB sehari-hari.

Adapun, rentang usia dari jajaran Ketua dan Wakil Ketua Harian ini adalah 23 hingga 29 tahun. Ketua harian yang terpilih bernama Ais Shafiyah Asfar yang berusia 23 tahun. Jika mengacu pada usia, maka Ais masuk golongan anak muda atau Gen Z.

Sementara itu, Wakil-Wakil Ketua Harian terdiri dari Najmi Mumtaza Rabbany (27 tahun), Riezal Ilham Pratama (26 tahun), Gielbran Muhammad Noor (23 tahun), Nadya Alfi Roihana (28 tahun), Muhammad Aji Pratama (24 tahun), dan Lukman Maulana (29 tahun).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, menjelaskan pemilihan Gen Z tersebut dilakukan karena PKB membutuhkan suatu regenerasi, bukan karena dirinya memiliki kesibukan tertentu.

“Tentu regenerasi itu mutlak dibutuhkan, sehingga bukan soal saya sibuk apa, soal saya mau bagaimana. Tapi memang spektrum pekerjaan PKB semakin luas, maka saya harus berbagi tugas dengan ketua harian dalam berbagai bidang,” jelas dia.

Sependapat dengan Cak Imin, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid turut menyampaikan alasan adanya Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian dari kalangan generasi z adalah karena PKB ingin lebih muda dengan gebrakan wajah-wajah baru.

“Gebrakan yang menyasar target anak muda yang sekarang dekat dengan digital, dunia digital, dunia teknologi, dan pergaulan anak muda, istilah-istilah anak muda. Itu kan harusnya punya partai. Kalau ada tempatnya, pasti anak-anak muda yang lain akan ikut bersama-sama supaya tidak antipati kepada partai,” katanya di tempat yang sama.

Nantinya, lanjut Jazilul, Ketua Harian akan bekerja secara harian untuk mengeksekusi dan menjalankan kebijakan dari anak-anak muda dan Dewan Syuro serta Dewan Tanfidz yang ada di PKB.

“Dari awal di PKB membudayakan musyawarah, yang jelas keputusan yang diambil secara musyawarah nanti eksekusinya dilakukan oleh anak-anak muda,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ridwan Kamil akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, ini janji mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Salah satu janji yang ditawarkan RK adalah melakukan revitalisasi pasar kambing dan sapi di Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dilansir dari Antaranews, RK memiliki teorinya sendiri mengapa pasar kambing di tanah abang harus direvitalisasi.

Berdasarkan teori perkotaan, apabila harga bidang tanah yang ingin dibangun terlalu mahal, maka bangunan yang akan berdiri di atasnya harus bersifat multifungsi.

Selain pasar, dia juga merevitalisasi bangunan sebagai tempat tinggal pekerja sekaligus tempat interaksi sosial warga Tanah Abang, terutama yang tinggal di Jalan Sabeni Raya.

RK mengatakan revitalisasi ini akan menjadi bagian dari program pembangunan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah Tanah Abang.

Gagasan ini disampaikan RK saat beraudiensi dengan warga dan pedagang ternak potong di pasar ternak Tanah Abang pada Minggu.

“Jakarta boleh jadi kota global, tetapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang sudah menjadi pusat kehidupan ekonomi maupun budaya sejak lampau,” ujar pria yang disapa Kang Emil itu.

Pada kesempatan tersebut, RK juga menampung curahan hati (curhat) warga mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal dan kebersihan sungai.

Menanggapi curhat tersebut, RK mengatakan, ragam permasalahan warga tersebut dapat teratasi dengan melibatkan warga dalam penyusunan program pembangunan.

Ridwan Kamil-Suswono akan bersaing ketat dengan pasangan Pramono-Rano di Pilgub DKI Jakarta 2024.