Jakarta -

Badan Pusat Statistik (SPB) merilis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024, pada Selasa 5 November 2024 kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 di Indonesia terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran.

Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Persentasenya sebesar 35,80%.

Sementara, persentase penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 12,82%.

Jika dibandingkan Agustus 2023, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma I/II/III mengalami penurunan 1,02%; 0,12%; dan 0,12%. Sementara, peningkatan penduduk bekerja justru ditemui pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma 4, S1, S2, dan S3.

Rata-rata Gaji di Indonesia

Berdasarkan laporan ini, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2024 adalah Rp 3,27 juta. Semula pada Agustus 2023 rerata gaji buruh Rp 3,18 juta.

Disebutkan rata-rata upah buruh tertinggi ada pada bidang pertambangan dan penggalian, yakni Rp 5,33 juta. Sedangkan terendah pada kategori aktivitas jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,99 juta.

Di samping itu, berikut ini rata-rata gaji buruh berdasarkan pendidikan pada Agustus 2024:

• D4/S1/S2/S3: Rp 4,96 juta
• D1/D2/D3: Rp 4,25 juta
• SMK: Rp 3,091 juta
• SMA: Rp 3,092 juta
• SMP: Rp 2,38 juta
• SD ke bawah: Rp 2,08 juta

Kesenjangan Gaji Laki-laki dan Perempuan

Hasil Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, gaji yang diterima akan meningkat.

Apabila dilihat dari data di atas, gaji buruh tamatan D4/S1/S2/S3 dua kali besaran buruh tamatan SD ke bawah.

Namun, upah buruh laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan. Gaji buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan, pada setiap jenjang tamatan pendidikan.

Selisih gaji terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat pada buruh tamatan D4/S1/S2/S3, yakni sebesar Rp 1,88 juta.

(nah/nwk)

Jakarta -

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

(shc/ara)

Jakarta -

Taruhan di platform prediksi seperti Polymarket menunjukkan keunggulan signifikan bagi Donald Trump dibandingkan Kamala Harris dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024. Empat akun secara kolektif telah menghabiskan lebih dari US$ 28 juta atau Rp 435,37 miliar untuk bertaruh mendukung Trump.

"Akun trader itu didanai dari pertukaran kripto terpusat yang terkenal, yang oleh outlet lain diidentifikasi sebagai bursa yang berbasis di AS," kata juru bicara perusahaan dikutip dari CNBC, Jumat (25/10/2024).

Penyelidikan atas perdagangan Polymarket dilakukan karena pasar taruhan politik telah mengambil peran jauh lebih menonjol dalam siklus pemilihan 2024.

Polymarket sendiri merupakan platform pasar prediksi terdesentralisasi yang dibuat di atas jaringan blockchain Ethereum dan Polygon. Lewat Polymarket ini siapapun bisa membuat pasar taruhan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Berbeda dengan pasar prediksi tradisional, Polymarket dianggap lebih aman dan transparan karena menggunakan teknologi blockchain.

Pendukung Trump telah menggembar-gemborkan kesenjangan peluang Polymarket yang semakin lebar dengan lawannya Kamala Harris. Hal itu dianggap sebagai bukti bahwa dukungan terhadap Trump semakin meningkat, meskipun pergeseran tersebut berbeda dari sebagian besar jajak pendapat nasional yang menunjukkan persaingan ketat.

CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk menyatakan bahwa pasar taruhan lebih akurat daripada jajak pendapat, karena uang sebenarnya yang dipertaruhkan.

Sementara itu, Polymarket menekankan bahwa pasar prediksi bukanlah jajak pendapat. Pasar prediksi disebut mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, bukan persentase orang yang berniat mengambil tindakan seperti memberikan suara pada hari pemilihan.

"Sayangnya, kesalahpahaman mendasar ini bertanggung jawab atas banyaknya misinformasi tentang Polymarket dan platform pasar prediksi lainnya," kata perusahaan tersebut.

Sampai Kamis (24/10) pagi, total posisi akun pada taruhan pemilihan presiden bernilai sekitar US$ 28,6 juta, menurut data Polymarket. Keempat akun tersebut yakni Fredi9999, Theo4, PrincessCaro dan Michie yang termasuk di antara lima pemegang teratas di pihak pro-Trump dalam taruhan Polymarket tentang siapa yang akan memenangkan Pilpres AS.

Akun pedagang tersebut juga bertaruh lebih dari US$ 7 juta bahwa Trump akan memenangkan suara terbanyak atas Harris. Individu ini disebut mengambil posisi yang terarah berdasarkan pandangan pribadinya tentang pemilu.

(aid/das)

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Diakui olehnya bahwa ketimpangan di Indonesia masih terbentang luas, antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Bahkan menurutnya 2 dari 10 orang terkaya itu, termasuk Hashim dan Presiden Prabowo Subianto . "Pak Prabowo katakan, gambaran 10 keluarga terkaya di Indonesia, lebih kaya dari 114 juta penduduk Indonesia, itu mungkin termasuk keluarga saya dan Pak Prabowo, kita akui," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sendiri ada sekitar 44 juta keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Sehingga jika dikalikan satu keluarga berjumlah 3-4 orang, maka sekitar 160 juta penduduk Indonesia masih mengalami kemiskinan.

Oleh sebab itu, Hashim mengatakan, salah satu misi besar Pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan adalah mengurangi ketimpangan sosial. Caranya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kebijakan yang akan dikeluarkan.

Pada kesempatan tersebut, Hashim mengakui Presiden Prabowo memang mengidolakan salah satu tokoh pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping. Sosok ini yang menginspirasi Prabowo mengeluarkan kebijakan populis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semakin kita sejahterakan orang miskin, kita dunia usaha beruntung, karena kalau mereka berdaya, mereka lebih kaya, dan income besar, kita yang untung. Mereka tidak akan bawa uang lari ke Hongkong atau ke Shanghai," kata Hashim yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo.

"So this point is, kebijakan kita sangat pro rakyat, tapi tidak benturan dan tidak anti pengusaha. Itu yang penting. Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi Inggris-Amerika Serikat, Simon Johnson menjadi satu dari tiga orang peraih Nobel Ekonomi 2024. Dia bersama Daron Acemoglu dan James Alan Robinson menerima penghargaan atas penelitian terkait korelasi antara kolonialisme di masa lalu dengan kesenjangan ekonomi setiap negara di masa kini.

Dalam keterangan resmi Komite Nobel pada Selasa, 15 Oktober 2024, disebutkan bahwa ketiga peneliti itu telah menunjukkan salah satu penjelasan mengenai perbedaan kesejahteraan negara merupakan institusi sosial yang terbentuk selama era kolonialisme. Lantas, bagaimana sosok Johnson?

Profil Simon Johnson

Melansir lamanBritannica,Simon Johnson lahir di Sheffield, Inggris pada 16 Januari 1963. Dia memperoleh gelar sarjana ekonomi dan politik dari University of Oxford pada 1984.

Kemudian, dia melanjutkan kuliah ke program master di University of Manchester dan lulus pada 1986. Pada 1989, dia berhasil meraih gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat.

Jejak kariernya diawali dari Sekolah Bisnis Fuqua, Duke University sebagai asisten dan profesor madya ekonomi (1991-1997). Lalu, dia menjadi Profesor Kewirausahaan Ronald A. Kurtz di Sloan School of Management, MIT sejak 2004; dan rekan peneliti di Biro Riset Ekonomi Nasional atau National Bureau of Economic Research sejak 2004.

Dia juga tercatat pernah mengisi kursi penasihat ekonomi dan direktur departemen riset di Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada 2007-2009. Dia kini masih menjabat sebagai salah satu Dewan Risiko Sistemik CFA Institute, dan bergabung dengan direksi Fannie Mae pada Februari 2021.

Selain sebagai pengajar di perguruan tinggi, Simon Johnson sebelumnya dikenal sebagai peneliti senior di Peterson Institute for International Economics di Washington, DC, dan salah satu pendiri situs BaselineScenario.com. Pada 2014-2017, dia menjadi anggota Financial Research Advisory Committee dari Office of Financial Research (OFR), Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Daftar Karya Simon Johnson

Melansir laman Sloan School of Management, MIT, Simon Johnson telah terlibat dalam sejumlah studi tentang hubungan antara lembaga sosial dan pembangunan ekonomi. Salah satu karya tulisnya, yaituPower and Progress: Our Thousand and Prosperityyang dikerjakan bersama Daron Acemoglu pada 2023, yang mengeksplorasi sejarah dan ekonomi, transformasi teknologi, hingga perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI).

Bersama Jonathan Gruber, dia menerbitkan buku berjudulJump-Starting America: How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the American Dreampada 2019. Dalam bukunya, mereka menjelaskan cara menciptakan jutaan lapangan kerja baru di seluruh Amerika Serikat, termasuk melalui investasi publik dalam penelitian dan pengembangan.

Tak hanya itu, Simon Johnson juga menulis artikel berjudul The Quiet Coup diThe Atlanticyang meraih lebih dari satu juta penayangan sejak muncul pada 2009. Bukunya bersama James Kwaak yang berjudul “13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown” menjadi salah satu buku paling laris dan paling disegani di bidang krisis keuangan.

Salah satu bukunya yang lain terkait kebijakan fiskal Amerika Serikat, yaitu “White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters for You” disebut menuai banyak pujian dari seluruh kalangan politik. Makalah penelitian akademis Simon Johnson tentang pembangunan ekonomi jangka panjang, ekonomi politik, dan keuangan perusahaan juga banyak dikutip.

Defara Dhanya Paramithaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Turki-Amerika Serikat, Daron Acemoglu menjadi salah satu penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2024. Penghargaan diberikan atas penelitiannya bersama Simon Johnson dan James Alan Robinson terkait dengan hubungan antara kolonialisme di masa lalu dengan kesenjangan ekonomi antarnegara di masa kini.

Menurut keterangan resmi Komite Nobel, pada Selasa, 15 Oktober 2024, ketiga peneliti itu telah menunjukkan bahwa salah satu penjelasan mengenai perbedaan kemakmuran setiap negara merupakan institusi sosial yang terbentuk selama masa kolonialisme. Lantas, bagaimana sosok Acemoglu?

Profil Daron Acemoglu

Melansir lamanBritannica,Acemoglu lahir di Istanbul, Turki pada 3 September 1967. Dia tumbuh di dalam keluarga keturunan Armenia. Ibunya adalah kepala sekolah di Armenia, sedangkan ayahnya berprofesi sebagai pengacara bisnis.

Setelah tamat dari sekolah menengah atas di Turki, dia pindah ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan di University of York dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi-matematika pada 1989. Dia lalu meneruskan studi di London School of Economics and Political Science (LSE), di mana dia menerima gelar master pada 1990 dan gelar doktor pada 1992.

Setelah itu, Daron Acemoglu menjadi staf pengajar di LSE, tetapi kemudian bergabung dengan Fakultas Ekonomi Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Pada 2000, dia menjadi profesor penuh, dan diangkat sebagai Profesor Institut di MIT pada 2019.

Acemoglu telah terlibat dalam sejumlah judul penelitian berpengaruh terkait hubungan antara lembaga sosial dengan pembangunan ekonomi. Salah satu karya tulisnya yang ditulis bersama James Robinson, yaitu Why Nation Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Mengapa Bangsa Gagal: Asal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan) pada 2012.

Dalam karya tulisnya, Acemoglu berpendapat bahwa negara-negara dengan lembaga politik yang inklusif dan menghormati aturan hukum cenderung makmur. Sementara negara-negara dengan lembaga ekstraktif yang tidak menegakkan kesetaraan politik dan ekonomi yang ekstrem serta hanya melayani segelintir elite, biasanya miskin atau terbelakang secara ekonomi.

Daftar Penghargaan Daron Acemoglu

Kemudian, melansir laman resmi Fakultas Ekonomi MIT, Acemoglu merupakan Profesor Institut yang fokus pada bidang ekonomi makro, ekonomi politik, ekonomi tenaga kerja, ekonomi pembangunan, dan teori ekonomi.

Selain berprofesi sebagai dosen di MIT, Acemoglu adalah seorangfellowterpilih dari National Academy of Sciences, American Philosophical Society, British Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, Econometric Society, European Economic Association, Turkish Academy of Sciences, dan Society of Labor Economists.

Tak hanya itu, dia juga tercatat sebagai anggota Group of Thirty (G30), organisasi pegiat ekonomi dan akademisi internasional. Dia telah menerima beberapa penghargaan, di antaranya Penghargaan TW Schultz perdana dari University of Chicago pada 2004 dan Sherwin Rose Award untuk kontribusi luar biasa terhadap ekonomi tenaga kerja pada 2004.

Berbagai perhargaan bergengsi lainnya juga berhasil diraih Daron Acemoglu, meliputi Distinguished Science Award dari Turkish Science Association pada 2006, John von Neumann Award dari Rajk College Budapest pada 2007, Carnegie Fellowship pada 2017, Jean-Jacques Laffont Prize pada 2018, Global Economy Prize pada 2019, dan hadiah CME Mathematical and Statistical Research Institute pada 2021.

Daron Acemoglu juga dianugerahi Medali John Bates Clark pada 2005, penghargaan Erwin Plein Nemmers pada 2012, dan BBVA Frontiers of Knowledge pada 2016. Beberapa gelar doktor kehormatan juga ia terima dari University of Utrecht, Bosphorus University, University of Athens, Bilkent University, University of Bath, Ecole Normale Superieure, Saclay Paris, dan London Business School.

Defara Dhanya Paramithaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

(rrd/rrd)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Rejalam menilai bahwa tim ekonomi dalam kabinet baru yang kini tengah disusun oleh presiden terpilih Prabowo Subianto harus dapat menjembatani kesenjangan pada sektor keuangan nasional.

Ia mengatakan bahwa kini ada gap antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.

“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah,” kata Piter Abdullah Rejalam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan demi merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi nasional.

“Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” ujarnya.

Piter menuturkan bahwa dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia menuturkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan inklusi dan penguatan akses keuangan digital yang inovatif.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mengatakan bahwa peran lembaga keuangan yang inovatif menjadi semakin penting.

Dengan memanfaatkan beragam inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning, pelaku industri jasa keuangan dapat mentransformasi aksesibilitas layanan keuangan dan menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM serta masyarakat yang kurang terlayani.

Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Piter mengatakan bahwa pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.

“Mempromosikan inklusivitas melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan kehidupan individu tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia,” imbuhnya.

Pada Senin (14/10), Prabowo Subianto mengundang beberapa tokoh ekonomi nasional, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas potensi peran mereka dalam pemerintahan mendatang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta upah minimum tahun depan naik 8 hingga 10%. Buruh pun mengungkap alasannya.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan diumumkan tanggal 1 November 2024 ini kami meminta kenaikan upah mininum 8 sampai dengan 10%," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

Dia menerangkan, dasar perhitungan kenaikan upah minimum 8-10% yakni inflasi tahun 2025 sebesar 2,5%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Jika ditotal maka menjadi 7,7%.

Sementara, dia mengatakan, buruh di kawasan industri nombok. Dia bilang, inflasi tahun 2024 sebesar 2,8%. Namun, kenaikan upah minimum hanya 1,58%.

"Di wilayah kawasan industri tahun 2024 buruh nombok, bukan naik upah tapi nombok upah yaitu seharusnya inflasi sekitar 2,8% tahun 2024 tapi naik upahnya di kawasan industri itu terutama di Jabodetabek 1,58% maka buruh nomboknya 2,8% dikurang 1,58% adalah sekitar 1,3%," terangnya.

Dia bilang, angka 8% berasal dari penjumlahan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan biaya buruh nombok.

Lebih lanjut, dia mengatakan, usulan kenaikan upah mencapai 10% karena untuk daerah tertentu terdapat kesenjangan upah. Berdasarkan hitungannya, disparitas itu dihitung 2%.

"Sangat logis, kenapa sampai dengan 10% karena faktor yang dipersoalkan alasan kedua adalah disparitas yaitu daerah tertentu yang berbatasan dengan daerah lainnya itu kesenjangan upah atau dikenal disparitas itu masih ada jarak yang tinggi," katanya.

"Maka kami mengambil disparitas atau alpa itu adalah 2%. Maka ketemulah dari litbang Partai Buruh dan KSPI kenaikan upah yang bisa diajukan tahun 2025 8% ditambah 2% untuk mencegah disparitas yang makin melebar adalah 10%," terangnya.

Simak: Video: Ini Tuntutan Partai Buruh ke Pemerintahan Prabowo Kelak

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)

Jakarta -

Sebanyak 20 anak di bawah umur di Korea Selatan (Korsel) dilaporkan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 100 juta won atau setara dengan Rp 1,1 miliar (kurs Rp 11,62 per Korea Won) atau sekitar Rp 91 juta per bulan sebagai CEO dalam lima tahun terakhir.

Melansir dari The Korean Herald, Selasa (2/10/2024), hal ini terungkap dari data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan yang diserahkan kepada seorang anggota Partai Demokrat Korea, Jin Sun-mee.

"Data tersebut hanya mencakup mereka yang terdaftar sebagai pemilik bisnis di bawah sistem asuransi kesehatan, yang mencakup perwakilan bersama," tulis Korean Herald dalam laporannya.

Dalam data tersebut, per Agustus 2024 kemarin terdapat 360 pemilik bisnis atau CEO berusia di bawah 19 tahun. Termasuk 20 anak di bawah umur yang memperoleh penghasilan lebih dari 100 juta won (Rp 1,1 miliar) per tahun tadi.

"Klub senilai 100 juta won itu mencakup 12 individu berusia 11-15 tahun, lima anak di bawah umur berusia 16-17 tahun, dua berusia enam hingga 10 tahun, dan satu berusia di bawah lima tahun," terang outlet media itu.

Jika dirinci lebih jauh berdasarkan pendapatan, 41 anak di bawah umur tercatat memiliki penghasilan antara 50-100 juta won (Rp 581 juta-1,1 miliar), dan 299 anak di bawah umur memiliki penghasilan kurang dari 50 juta won (Rp 581 juta).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, Seoul memiliki jumlah CEO anak di bawah umur terbesar dengan jumlah 231 individu. Lalu diikuti Provinsi Gyeonggi dengan 61 CEO anak, Incheon dengan 22 CEO anak, Busan dengan 18 individu, dan Provinsi Jeolla Utara dengan 9 individu.

Selebihnya tidak ada laporan CEO di bawah umur di beberapa wilayah lain termasuk Gwangju, Ulsan, Provinsi Chungcheong Utara, Provinsi Jeolla Selatan, Provinsi Gyungsang Utara, dan Jeju.

Jin Sun-mee yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR negara itu menyebut banyaknya jumlah CEO di bawah umur ini menimbulkan kekhawatiran adanya celah dalam proses pembayaran pajak warisan.

"Ini bukan hanya masalah yang terjadi pada beberapa individu, tetapi juga merupakan cerminan dari kesenjangan pendapatan yang meluas di seluruh masyarakat," katanya.

Karena itu, Jin menyerukan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah pendirian usaha milik anak di bawah umur sebagai cara menghindari pajak warisan.

"Kita perlu pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penghindaran pajak warisan oleh mereka yang memanfaatkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mendaftarkan usaha," katanya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemukan adanya kesenjangan antara program studi dan kebutuhan industri.

Hal itu terungkap di dalam salah satu paper disertasi AHY berjudul “Bridging the Gap: Orchestrating Indonesian Higher Education,” yang telah terbit di Journal of Theoretical and Applied Management.

Adapun, disertasi AHY berjudul “Transformational Leadership and Human Resource Orchestration towards Indonesia Emas 2045” untuk meraih gelar doktor dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam paper tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat itu membahas kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Namun, nyatanya di dalam paper itu menemukan adanya kesenjangan antara program studi dan kebutuhan industri.

AHY mengungkap bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) didominasi oleh program Non-STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Tercatat, jumlah program studi STEM sebanyak 21.776, sedangkan Non-STEM sebanyak 62.769.

“Padahal, transformasi ekonomi membutuhkan lebih banyak lulusan berbasis STEM,” ungkap AHY di Aula Garuda Mukti Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Jika dibandingkan secara kuantitas, kata AHY, lulusan bidang STEM di Indonesia sekitar 20%. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia dengan lulusan di bidang STEM mencapai 43,5%.

Sementara itu, China mencatatkan lulusan di bidang STEM mencapai 41%, Singapura 36,3%, India 34%, dan Korea Selatan sebanyak 30,2%.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan lulusan pendidikan.

AHY menuturkan, ketika Industri membutuhkan tenaga ahli processing atau manufaktur, wholesale and retail, serta pertanian, kehutanan dan perikanan, namun yang tersedia adalah lulusan manajemen, guru SD, dan teknik informatika. Bahkan, AHY juga menemukan ketidaksesuaian ini juga terlihat di tingkat nasional dan provinsi.

Padahal, lanjut dia, program studi harus dibangun sedekat mungkin dengan laboratorium lapangannya, sesuai dengan potensi daerah setempat dan ekosistem sektor industri.

“Seperti contoh di Bali, seharusnya diperbanyak lulusan pariwisata, perhotelan dan ekonomi kreatif, bukan program studi sosial,” tuturnya.

AHY juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara prioritas industri dengan program studinya. Misalnya yang terjadi di Kalimantan, AHY menuturkan bahwa dengan potensi tambang dan hutan, namun program studi didominasi oleh teknik non-tambang.

Kemudian, di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki potensi besar di bidang agrikultur, perikanan, peternakan dan kehutanan, namun sebaran pendidikan tinggi didominasi oleh program studi di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Ke depan, hal ini perlu kita lakukan evaluasi bersama, agar pengembangan program studi di pendidikan tinggi, betul-betul sesuai dan cocok untuk pengembangan potensi daerah masing-masing,” ujarnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Artikel ini membahas mengenai kesenjangan ekonomi di Amerika. Namun, hal ini bisa dijadikan gambaran tentang kondisi yang terjadi di Indonesia.

Kesenjangan ekonomi mengacu pada distribusi aset yang tidak merata di antara penduduk suatu negara atau dunia.

Ini merupakan fenomena di mana sebagian kecil penduduk mengendalikan sebagian besar kekayaan. Sementara mayoritas penduduk hanya memiliki kekayaan yang relatif sedikit.

Kesenjangan ini memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat, yang memengaruhi segala hal mulai dari mobilitas ekonomi hingga kohesi sosial.

Mengutip New Trader U, artikel ini membahas mengenai faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kesenjangan kekayaan yang semakin lebar dan mengkaji mengapa orang kaya menjadi semakin kaya ketimbang kelompok kelas lainnya:

1. Kekuatan Peracikan: Pertumbuhan Eksponensial dari Waktu ke Waktu

Inti dari akumulasi kekayaan terletak pada prinsip peracikan. Konsep keuangan ini menggambarkan bagaimana nilai investasi meningkat dari waktu ke waktu ketika pendapatan dari suatu aset—keuntungan modal, dividen, dan bunga—bertambah untuk menghasilkan keuntungan.

Bagi orang kaya, ini menciptakan mesin pertumbuhan eksponensial yang kuat.

2. Pendapatan Tinggi: Batu Loncatan untuk Akumulasi Kekayaan yang Lebih Besar

Pendapatan tinggi memberikan gaya hidup yang nyaman dan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk akumulasi kekayaan.

Setelah menutupi biaya hidup, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dapat mengalokasikan lebih banyak pendapatan mereka untuk tabungan dan investasi. Peningkatan kapasitas untuk menabung dan berinvestasi ini menciptakan keuntungan substansial dalam membangun kekayaan dari waktu ke waktu.

Keuntungan lain yang dimiliki oleh para penerima pendapatan tinggi adalah kemampuan untuk memanfaatkan utang secara efektif.

Mereka sering kali dapat meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah untuk berinvestasi pada aset dengan hasil yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan pengembalian jika digunakan dengan bijaksana.

Kemampuan untuk menggunakan "uang orang lain" untuk menghasilkan kekayaan biasanya tidak tersedia bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau stabilitas keuangan yang kurang.

3. Aset yang Menghasilkan Uang: Kunci untuk Pendapatan Pasif dan Pembangunan Kekayaan

Kepemilikan aset yang menghasilkan uang merupakan faktor penting dalam akumulasi kekayaan yang berkelanjutan.

Aset-aset ini, seperti properti sewaan, bisnis, atau saham pembayar dividen, menghasilkan pendapatan rutin tanpa memerlukan tenaga kerja aktif yang konstan. Aliran pendapatan pasif ini menumbuhkan kekayaan bahkan ketika pemiliknya tidak bekerja secara aktif.

4. Kepemilikan dan Apresiasi Aset: Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

Kepemilikan aset yang mengalami apresiasi seperti real estat dan saham adalah cara utama orang kaya meningkatkan kekayaan mereka dari waktu ke waktu. Aset ini cenderung tumbuh nilainya, sering kali melampaui inflasi dan memberikan pengembalian jangka panjang yang substansial.

Demikian pula, pasar saham secara historis telah memberikan keuntungan jangka panjang yang kuat.

5. Peran Inflasi: Bagaimana Inflasi Semakin Memperlebar Kesenjangan Ekonomi

Meski inflasi mengikis daya beli uang, inflasi juga sering kali meningkatkan harga aset, yang menguntungkan mereka yang memilikinya.

Fenomena ini, yang dikenal seperti inflasi harga aset, memungkinkan pemilik aset melihat nilai nominal kepemilikan mereka meningkat seiring waktu.

Inflasi juga memberikan keuntungan bagi mereka yang telah meminjam untuk berinvestasi dalam aset. Ketika tingkat harga umum meningkat, nilai riil utang menurun. Seiring waktu, individu kaya yang telah memanfaatkan utang untuk memperoleh aset menemukan bahwa biaya riil utang mereka berkurang sementara nilai aset mereka meningkat.

6. Siklus Akumulasi Kekayaan: Siklus yang Memperkuat Diri Sendiri

Ketika kita mempertimbangkan semua faktor ini bersama-sama, kita dapat melihat bagaimana mereka menciptakan siklus akumulasi kekayaan yang memperkuat diri sendiri bagi orang kaya:

- Orang kaya memiliki lebih banyak modal untuk diinvestasikan, yang lebih menguntungkan mereka dari pengembalian majemuk.

- Pendapatan mereka yang tinggi memberikan kapasitas yang lebih besar untuk menabung dan berinvestasi.

- Mereka memiliki akses ke peluang investasi eksklusif dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi.

- Mereka dapat meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah untuk berinvestasi, sehingga meningkatkan keuntungan mereka.

- Kepemilikan aset yang nilainya meningkat dan menghasilkan arus kas akan meningkatkan pendapatan dan kekayaan bersih mereka dari waktu ke waktu.

Siklus ini membuat mereka yang sebelumnya tidak kaya semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Ketika orang kaya semakin kaya, kemampuan mereka untuk menghasilkan kekayaan meningkat, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dengan penduduk lainnya.