Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kurir dan bandarnarkobamenuai penolakan.

Ancang-ancangBadan Reserse Kriminal(Bareskrim) Polri untuk mengenakan pasal TPPU kepada kurir dan bandarnarkobaitu langsung ditanggapi oleh salah seorang DPR. Legislator itu berharap pihak kepolisian tidak menerapkan pasal pidana itu, khususnya kepada kurir narkoba.

DirtipidnarkobaBareskrimPolri, Brigjen Mukti Juharsa sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya berniat untuk menerapkan pasal TPPU guna menekan peredaran narkoba di Tanah Air. Penindakan itu akan diterapkan baik di tingkat Polda maupun Mabes Polri.

"Bagaimana kami komitmen kalau bandar harus dimiskinkan. Jadi sekarang kami sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/7/2024).

Dia menambahkan, penerapan pasal TPPU kepada kurir danbandarini juga bakal menjadi cara efektif aparat penindak hukum untuk memberantas narkoba di Indonesia.

"Tujuannya apa? Biar kita tidakcapelagi, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatannarkotikayang dikendalikan oleh para bandar karena belum di TPPU," pungkasnya.

RESPONS DPR

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez angkat bicara terkait rencana Bareskrim Polri itu.

Dia bahkan meminta Kepolisian agar tidak menerapkan pasal pencucian uang kepada kurir narkoba yang telah ditangkap. Alasannya, kurirnarkobabiasanya hanya orang kecil.

Oleh karena itu, Gilang menilai bahwa tidak tepat jika pihakkepolisianmenjerat kurir narkoba dengan pasal pencucian uang. Gilang mengingatkan pihak kepolisian agar menerapkan asas keadilan ketika ingin mengenakan pasal pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkoba.

"Pastikan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan unsur HAM. Kurir narkoba adalah sebuah kejahatan, tapi apakah perlu sampai dijerat TPPU, Polisi itu harus bisa mempertimbangkan dengan bijaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya ya," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Gilang menyarankan agar Polri terapkan pasalpencucian uangtersebut hanya ke bandar narkoba, bukan kepada kurirnya, meskipun keduanya merupakan kejahatan.

"Penerapan TPPU tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

Kendati demikian, dia mengapresiasi Polri yang berencana menempelkan pasal pencucian uang ke pasal tindak pidana narkoba dalam rangka memiskinkan para pelaku.

Menurutnya, hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada para bandar narkoba agar tidak lagi memiliki modal untuk menjadi pelaku narkoba.

"Dengan memiskinkan para pelaku, kita harap akan menimbulkan efek jera dan menghambat operasi mereka. Namun masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari penerapan pasal TPPU terhadap pelaku narkoba," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kurir dan bandarnarkobamenuai penolakan.

Ancang-ancangBadan Reserse Kriminal(Bareskrim) Polri untuk mengenakan pasal TPPU kepada kurir dan bandarnarkobaitu langsung ditanggapi oleh salah seorang DPR. Legislator itu berharap pihak kepolisian tidak menerapkan pasal pidana itu, khususnya kepada kurir narkoba.

DirtipidnarkobaBareskrimPolri, Brigjen Mukti Juharsa sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya berniat untuk menerapkan pasal TPPU guna menekan peredaran narkoba di Tanah Air. Penindakan itu akan diterapkan baik di tingkat Polda maupun Mabes Polri.

"Bagaimana kami komitmen kalau bandar harus dimiskinkan. Jadi sekarang kami sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/7/2024).

Dia menambahkan, penerapan pasal TPPU kepada kurir danbandarini juga bakal menjadi cara efektif aparat penindak hukum untuk memberantas narkoba di Indonesia.

"Tujuannya apa? Biar kita tidakcapelagi, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatannarkotikayang dikendalikan oleh para bandar karena belum di TPPU," pungkasnya.

RESPONS DPR

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez angkat bicara terkait rencana Bareskrim Polri itu.

Dia bahkan meminta Kepolisian agar tidak menerapkan pasal pencucian uang kepada kurir narkoba yang telah ditangkap. Alasannya, kurirnarkobabiasanya hanya orang kecil.

Oleh karena itu, Gilang menilai bahwa tidak tepat jika pihakkepolisianmenjerat kurir narkoba dengan pasal pencucian uang. Gilang mengingatkan pihak kepolisian agar menerapkan asas keadilan ketika ingin mengenakan pasal pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkoba.

"Pastikan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan unsur HAM. Kurir narkoba adalah sebuah kejahatan, tapi apakah perlu sampai dijerat TPPU, Polisi itu harus bisa mempertimbangkan dengan bijaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya ya," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Gilang menyarankan agar Polri terapkan pasalpencucian uangtersebut hanya ke bandar narkoba, bukan kepada kurirnya, meskipun keduanya merupakan kejahatan.

"Penerapan TPPU tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

Kendati demikian, dia mengapresiasi Polri yang berencana menempelkan pasal pencucian uang ke pasal tindak pidana narkoba dalam rangka memiskinkan para pelaku.

Menurutnya, hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada para bandar narkoba agar tidak lagi memiliki modal untuk menjadi pelaku narkoba.

"Dengan memiskinkan para pelaku, kita harap akan menimbulkan efek jera dan menghambat operasi mereka. Namun masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari penerapan pasal TPPU terhadap pelaku narkoba," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menegaskan bakal mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kurir dan bandar narkoba.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa menyampaikan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan peredaran narkoba di Tanah Air melalui penindakan baik di tingkat Polda hingga Mabes Polri.

"Bagaimana kita komitmen kalau bandar kita harus miskinkan. Jadi sekarang kita sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/7/2024).

Dia menambahkan, penerapan pasal TPPU kepada kurir dan bandar ini juga bakal menjadi cara efektif aparat penindak hukum untuk memberantas narkoba di Indonesia.

"Tujuannya apa? Biar kita tidak cape lagi, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan narkotika yang dikendalikan oleh para bandar karena belum di TPPU," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri telah menyita sabu 4,4 ton hingga ganja 2,1 ton selama hampir 10 bulan atau September 2023 - 9 Juli 2024.

Selain ganja dan sabu, satgas P3GN Polri juga tidak turut menyita sejumlah narkotika lainnya, yaitu ekstasi 2,6 juta butir; kokain 11,4 kg; ketamine 32,2 kg; tembakau gorila 1,28 ton; heroin 86 gram dan obat keras sebanyak 16,7 juta butir.

Selama periode yang sama, satgas ini juga menangkap 38.194 tersangka penyalahgunaan narkoba. Perinciannya, sebanyak 31.880 tersangka yang menjalani proses penyidikan dan 6.314 tersangka yang menjalani proses rehabilitasi.