Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Keterlibatan keluarga Rafael dalam melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan itu awalnya terungkap dalam sidang perkara keberatan terhadap jaksa KPK beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan aset-aset Rafael yang dirampas untuk negara karena dinyatakan hasil tindak pidana korupsi.

Menanggapi fakta persidangan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada keluarga Rafael apabila didukung dengan kecukupan alat bukti.

Namun, dia menyebut saat ini lembaganya belum mengusut kembali hal itu setelah putusan pengadilan atas kasus Rafael memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan, dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak itu tertuang dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan dari pemohon perkara keberatan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

JPU KPK memaparkan bahwa keterlibatan keluarga Rafael sudah sudah terungkap di persidangan. Fakta persidangan itu tertuang pada dakwaan kedua dari JPU terhadap Rafael.

Dalam tanggapan JPU kepada pemohon keberatan, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu melakukan pencucian uang berupa aset tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No.11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruta Utara dan Jalan Raya Srengseng; satu unit kendaraan VW Carravelle; serta dua unit kios BM 08 dan BM 09 Tower Ebony Kalibata City.

Pencucian uang dengan aset-aset itu, terang JPU, juga dilakukan oleh Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek, ibunya Irene Suheriani Suparman, adiknya Gangsar Sulaksono serta anaknya Christofer Dhyaksa Dharma.

"Karena terdapat adanya suatu kerja saa yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, Irene Suheriani Suparman, Gangsar Sulaksono, serta Christofer Dhyaksa Darmma dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah/legal," dikutip dari tanggapan JPU atas keberatan pemohon.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan keberatan kepada JPU KPK melalui PN Jakarta Pusat atas harta Rafael yang dirampas negara.

Pemohon-pemohon itu meliputi Pemohon korporasi yakni CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

Adapun Rafael saat ini sudah berstatus terpidana usai Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menjatuhkannya hukuman pidana 14 tahun penjara.

Putusan kasasi oleh MA juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai Rp40,5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan, beberapa anggota keluarga Rafael Alun Trisambodo yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka

Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang telah terpidana dalam kasus gratifikasi dan TPPU, dengan sejumlah asetnya dirampas untuk negara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, status hukum tersebut mungkin akan ditetapkan jika KPK memperoleh alat bukti dan kesaksian yang cukup.

“Hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut, bisa diminta pertanggungjawaban,” ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa juga menambahkan, Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengungkapkan keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang akan berkoordinasi dengan pimpinan dan membahasnya di internal lembaga antirasuah.

“Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkap keterlibatan keluarga Rafael Alun dalam TPPU saat memberikan tanggapan atas keberatan perampasan aset hasil korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Keberatan tersebut diajukan oleh Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar Sulaksono, dan CV Sonokeling Cita Rasa (sebagai pemohon korporasi)

Markus merupakan kakak Rafael Alun, dan Gangsar adalah adik mantan pejabat pajak tersebut, Mereka disebut oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena keterlibatan mereka dalam TPPU.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa KPK menyatakan bahwa mereka bersama-sama melakukan TPPU yang melibatkan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, ibu Rafael, Irene Suheriani Suparman, serta anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

Sementara itu, Markus disebut terlibat bersama Rafael menyembunyikan mobil Jeep Wrangler.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik," kata jaksa KPK.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," lanjut jaksa KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dua saudara eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang mengajukan keberatan atas perampasan aset, bukan merupakan pemohon yang beriktikad baik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jaksa KPK dalam menanggapi permohonan keberatan yang diajukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Empat pemohon yang mengajukan keberatan tersebut adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar Sulaksono (Pemohon III), dan CV Sonokeling Cita Rasa (pemohon korporasi)

Markus diketahui merupakan kakak Rafael, sementara Gangsar adalah adiknya.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beriktikad baik," kata Jaksa KPK pada Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Markus dan Gangsar terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama Rafael Alun, Ernie Meike Torondek (istri Rafael), dan Irene Suheriani Suparman (ibu Rafael).

Jaksa KPK juga menyatakan bahwa perkara gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Rafael telah dinyatakan terbukti di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Dalam persidangan, Markus dan Gangsar dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi Rafael, meskipun mereka tidak disumpah di hadapan sidang.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Rafael melakukan pencucian uang tidak hanya dengan istrinya, tetapi juga bersama Markus dan Gangsar.

"Untuk menyembunyikan asal usul kendaraan berupa Jeep Wrangler, terdakwa Rafael Alun Trisambodo melakukannya bersama-sama dengan Markus Seloadji," ujar Jaksa KPK.

Jaksa KPK meyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan memeriksa alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Hakim akan menilai dari aspek formal dan materiil apakah alasan pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tipikor.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Jaksa KPK menilai bahwa alasan permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," kata Jaksa.

Sebelumnya, empat orang tersebut mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

CV Sonokeling Cita Rasa mengajukan keberatan terhadap penyitaan aset sebagai berikut karena tak terima penyitaan terhadap 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH.

Sementara itu, aset yang disita dari Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II) dan Martinus Gangsar Sulaksono (Pemohon III) terdiri dari:

• Uang di SDB RAT sebesar 9.800 Euro, 2.098.365 dollar Singapura, dan 937.900 dollar AS
• Perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin
• Beberapa properti di Jakarta, termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran, rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya
• 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09
• 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan keberatan perampasan aset yang diajukan sejumlah anggota keluarga terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Tisambodo.Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji. Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III. Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK. Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran. Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa KPK Sebut Istri, Ibu, Saudara, dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang".

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengungkap peran AK salah satu pengendali praktik judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan AK ini merupakan calon pegawai Kominfo yang sekarang Komdigi pada 2023. Hanya saja, AK dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut.

"AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital dan hasilnya dinyatakan tidak lulus," ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Meski tak lulus, kata Wira, AK tetap dipekerjakan dan bahkan diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online.

"Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website perjudian online," tambahnya.

Oleh karena itu, Wira menekankan, bahwa pihaknya saat ini akan mendalami secara intensif tersangka AK atas perannya yang diberikan kewenangan untuk memblokir web judi online.

"Kamu masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di kementerian komunikasi dan digital, khususnya, bekerja sebagai tim pemblokiran website judi online," pungkasnya.

Sebagai informasi, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengungkap peran AK salah satu pengendali praktik judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan AK ini merupakan calon pegawai Kominfo yang sekarang Komdigi pada 2023. Hanya saja, AK dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut.

"AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital dan hasilnya dinyatakan tidak lulus," ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Meski tak lulus, kata Wira, AK tetap dipekerjakan dan bahkan diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online.

"Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website perjudian online," tambahnya.

Oleh karena itu, Wira menekankan, bahwa pihaknya saat ini akan mendalami secara intensif tersangka AK atas perannya yang diberikan kewenangan untuk memblokir web judi online.

"Kamu masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di kementerian komunikasi dan digital, khususnya, bekerja sebagai tim pemblokiran website judi online," pungkasnya.

Sebagai informasi, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.

Jakarta: Di zaman sekarang, money laundering atau pencucian uang jadi masalah serius yang bisa merusak sistem keuangan.

Baca juga: Kejagung Bongkar Modus Korupsi dan Pencucian Uang Duta Palma Group

Dikutip dari Investopedia, pencucian uang adalah kegiatan ilegal yang membuat sejumlah besar uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba atau pendanaan teroris, tampak berasal dari sumber yang sah. Uang dari kegiatan kriminal tersebut dianggap kotor, dan prosesnya “mencucinya” agar terlihat bersih.

Penting untuk kita semua memahami cara-cara yang sering dipakai dalam money laundering dan cara mencegahnya. Dengan mengetahui tiga metode utama dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa membantu menjaga keamanan ekonomi dan membuat semuanya lebih transparan.

Berikut beberapa penjelasannya dikutip dari verihubs.com

3 Jenis praktik money laundering

Money laundering adalah cara untuk menyembunyikan asal uang yang diperoleh secara ilegal. Proses ini terdiri dari tiga tahap dengan tujuan dan cara yang berbeda. Memahami ketiga jenis praktik ini penting agar kita bisa mencegah kejahatan finansial.
Berikut penjelasan singkat tentang setiap tahap dalam money laundering:

Penempatan (Placement)

Ini adalah langkah pertama di mana uang ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan, seperti bank. Pelaku sering membagi uang tersebut menjadi jumlah kecil untuk menghindari perhatian, lalu melakukan transaksi seperti cek atau deposito.

Lapisan (Layering)

Di tahap ini, uang hasil kejahatan dijauhkan dari sumbernya. Pelaku membeli aset, berinvestasi, atau memindahkan dana ke rekening di negara dengan pajak rendah, serta menggunakan bank offshore dan perusahaan shell untuk menyembunyikan jejaknya.

Integrasi (Integration)

Tahap terakhir adalah saat uang yang sudah dicuci digunakan untuk kegiatan yang sah atau bahkan untuk mendanai aktivitas ilegal. Uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bisnis, dibelikan aset, atau digunakan untuk membiayai proyek korporasi.

Bagaimana cara mencegahnya?

Mencegah money laundering memerlukan kerjasama semua pihak. Penyedia jasa keuangan, nasabah, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kejahatan finansial. Berikut adalah langkah-langkah jelas yang bisa diambil oleh masing-masing pihak:

Peran penyedia jasa Keuangan

Penyedia jasa keuangan perlu menjalankan program Anti Money Laundering. Mereka harus menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk memahami profil dan risiko nasabah. Selain itu, penting untuk mengirimkan Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTM) dan laporan lainnya ke PPATK.

Peran nasabah penyedia jasa keuangan

Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan jujur, seperti identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi. Dalam transaksi untuk orang lain, informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peran masyarakat umum

Masyarakat harus menghindari membeli aset yang kepemilikannya tidak jelas dan menolak sumbangan tanpa mengetahui tujuan penggunaannya. Selain itu, mereka sebaiknya tidak terlibat dalam penggalangan dana yang tidak sesuai dan menolak menyebarkan materi yang bersifat radikal.

Upaya pencegahan sangat penting untuk menjaga keamanan sistem keuangan kita. Jika penyedia layanan, nasabah, dan masyarakat bekerja sama, kita bisa menghindari kejahatan finansial ini. Dengan kesadaran dan tindakan dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih aman. (Nanda Sabrina Khumairoh).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Jakarta: Penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya penerima suap dalam vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur disoroti. Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

"Harapan kami dari proses hukum yang ada, khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Hakim Mangapul SH dan Heru Hanindyo SH, dapat diterapkan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang, karena kami menduga kuat gratifikasi terhadap Mangapul bukan yang pertama kali,” kata kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Oktober 2024.

Andi mengatakan Hakim PN Surabaya Mangapul menjadi salah satu majelis hakim yang memvonis bebas Victor S. Bachtiar. Terdakwa kasus pidana mafia kepailitan yang teregister dengan No.952/Pid.B/2024/PN.Sby.
Andi meyakini penerapan pasal pencucian uang kepada Mangapul, dapat membuka tabir perkara yang diputus berdasarkan gratifikasi atau suap, termasuk putusan pailit PT Hitakara. Dengan demikian, kata dia, dapat membuka terang perkara mana saja yang diputus karena pertimbangan materi hukum.

"Karena ada gratifikasi dan atau suap di balik pengambilan keputusannya,” ujar dia.

Baca Juga: Fakta-Fakta Uang Hampir Rp 1 Triliun dan Emas 51 Kg yang Disita dari Rumah Mantan Pejabat MA

Di samping itu, dia mengapresiasi langkah Kejagung yang telah menetapkan hakim PN Surabaya Mangapul sebagai tersangka kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebab, tindak pidana oleh Mangapul diyakini bukan kali pertama.

“Mangapul, SH masuk ke dalam Majelis Hakim yang memberikan keputusan onslag terhadap Victor S Bachtiar yang pada persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Soedeson Tandra, SH, juga masuk ke dalam Majelis untuk terdakwa lain yakni Indra Ari Murto, Riansyah," ungkap dia.

Andi mengatakan sebelum didakwa di pengadilan, Victor, Indra, dan Riansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri dengan dua alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka tersebut pernah digugat melalui gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, dan ditolak hakim tunggal praperadilan saat itu.

"Namun ketika diajukan oleh JPU untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim justru memberikan Putusan Onslag, dengan pertimbangan yang tidak masuk akal,” terang dia.

Selain Mangapul, empat majelis hakim lain disebut ikut mengadili dan memutus onslag Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, dan Riansyah yaitu Suswanti, Sudar, Saifudin Zuhri, dan Alex Adam Faisal. Termasuk, Soedeson Tandra sebagai kuasa hukum Victor S Bachtiar maupun kuasa hukum Indra Ari Murto dan Riansyah.

“Oleh karenanya, klien kami telah mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap seluruh Majelis Hakim yang mengadili Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, Riansyah, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujar dia.

Dia berharap Kejagung dapat membuka seterang-terangnya terkait tindak pidana gratifikasi oleh Hakim Mangapul maupun Heru Hanindyo. Korps Adhyaksa juga diharapkan dapat memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat berhubungan dengan Mangapul.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

IDXChannel – Apa itu pencucian uang? Pencucian uang adalah isu serius yang mempengaruhi ekonomi global dan keamanan masyarakat.

Apa Itu Pencucian Uang?

Pencucian uang adalah proses di mana uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau penipuan, diubah menjadi aset yang tampak sah. Tujuan utama dari pencucian uang adalah menyembunyikan asal-usul dana ilegal agar pelaku dapat menggunakannya tanpa menarik perhatian pihak berwenang.

Dampak Pencucian Uang

Pencucian uang dapat memiliki dampak negatif yang luas, antara lain:

- Merusak Stabilitas Ekonomi: Pencucian uang dapat mengganggu pasar dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

- Meningkatkan Korupsi: Uang hasil kejahatan sering digunakan untuk menyuap pejabat dan mempengaruhi kebijakan publik.

- Meningkatkan Kriminalitas: Pencucian uang mendukung keberlangsungan aktivitas kriminal lainnya.

Upaya Pencegahan Pencucian Uang

Banyak negara telah mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang, seperti:

- Regulasi Keuangan: Bank dan institusi keuangan diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan.

- Kepatuhan dan Audit: Perusahaan diwajibkan untuk melakukan audit internal dan memastikan kepatuhan terhadap hukum anti-pencucian uang.

- Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang pencucian uang di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

Dengan memahami proses dan dampaknya, kita dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Edukasi dan kesadaran merupakan kunci dalam memerangi pencucian uang dan aktivitas kriminal terkait lainnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aparat penegak hukum belum memaksimalkan penggunaan delik tindak pidana pencucian terhadap para terdakwa kasus korupsi di sepanjang 2023.

Data itu diungkap oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil kajian pemantauan persidangan korupsi 2023.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana memaparkan, pemantauan tersebut menemukan, dari 897 terdakwa korupsi di 2023, hanya 17 orang didakwa dengan delik pencucian uang.

"Artinya, penegak hukum belum memaksimalkan aturan ini untuk memaksimalkan pemulihan kerugian atau merampas aset hasil kejahatan," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Menurut Kurnia, sepanjang 2023 lalu, jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 dalam menuntut terdakwa korupsi daripada menjerat dengan delik pencucian uang.

"Sedangkan tuntutan dengan aturan anti pencucian uang sama seperti jumlah dakwaan, yakni, 17 orang," ujar Kurnia.

Selain itu, lanjut Kurnia, hasil telaah itu juga mengungkap dari 7 jenis korupsi yang dikenal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum paling banyak menggunakan delik kerugian keuangan negara pada surat dakwaan.

"Jika dirincikan lagi, Kejaksaan menggunakan delik kerugian keuangan negara kepada 789 terdakwa, sedangkan KPK hanya 13 orang," ucap Kurnia.

Jakarta -

Salah satu bank terbesar di Kanada, TD Bank, setuju untuk membayar denda lebih dari US$ 3 miliar atau setara Rp 46,76 triliun karena mengizinkan kartel narkoba dan penjahat lainnya melakukan transaksi dana ilegal dengan total hingga triliunan dolar AS.

Melansir BBC, Jumat (11/10/2024), TD Bank adalah pemberi pinjaman terbesar dalam sejarah AS yang mengaku bersalah atas kegagalan dalam mengantisipasi praktik pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Departemen kehakiman AS menjelaskan pada 2018 lalu bank asal Kanada yang juga beroperasi di Negeri Paman Sam tersebut gagal memantau lebih dari 90% transaksi di jaringannya, aktivitas yang bernilai lebih dari US$ 18 triliun.

Bahkan seorang pejabat lembaga itu mengatakan seorang nasabah berhasil menggunakan TD Bank untuk mencuci lebih dari US$ 470 juta hasil penjualan narkoba, menyetor uang tunai dalam jumlah besar, dan menyuap staf dengan kartu hadiah.

Skema pencucian uang di TD Bank tersebut memungkinkan pembayaran dari pengguna narkotika masuk ke jaringan narkoba di Meksiko dan China.

"Skema lain melibatkan partisipasi lima staf bank, yang membantu menerbitkan lusinan kartu ATM, memfasilitasi transfer dana gelap senilai US$ 39 juta ke Kolombia," kata pejabat itu dalam konferensi pers kasus TD Bank.

Secara terpisah, Kepala eksekutif TD Bank Bharat Masrani mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka mencegah tindakan pencucian uang dan transaksi jaringan narkoba.

"Perbankan memiliki kekuatan finansial untuk menghadapi situasi tersebut dan akan melakukan investasi, perubahan, dan peningkatan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen kami (agar kasus serupa tak terulang kembali)," kata Masrani dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan proses perbaikan sistem pencegahan pencucian uang ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Namun pihaknya telah mengambil beberapa langkah dengan menambah lebih dari 700 staf baru yang mengkhususkan diri dalam masalah pencegahan pencucian uang.

"Ini adalah babak yang sulit dalam sejarah bank kami. Kegagalan ini terjadi saat saya menjabat sebagai CEO dan saya minta maaf kepada semua pemangku kepentingan kami," pungkasnya.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Pihak berwenang Singapura pada Jumat (4/10/2024) mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi pencucian uang.

Hal ini termasuk berbagi data antar-lembaga, menghentikan perusahaan yang tidak aktif dan saluran dan program untuk membuat bisnis melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Kerangka kerja yang diperketat mengikuti pembentukan komite menteri untuk meninjau aturan setelah penemuan jaringan pencucian uang besar-besaran tahun lalu, yang menyebabkan penyitaan lebih dari USD2,2 miliar aset dan pemenjaraan 10 orang asing karena mencuci uang dalam jumlah besar di pusat keuangan Asia.

Pada Agustus 2024, dua mantan bankir didakwa membantu mereka yang dihukum menggunakan dokumen palsu.

Singapura bermaksud untuk menandai dan mencoret perusahaan yang tidak aktif, meningkatkan berbagi data di seluruh lembaga pemerintah, dan mulai minggu depan mendidik sektor yang tidak diatur seperti dealer mobil tentang apa yang merupakan transaksi mencurigakan yang harus ditandai kepada pihak berwenang.

Langkah-langkah tersebut, yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan membantu menegakkan hukum, akan diluncurkan secara progresif dan akan diberlakukan dalam waktu sekitar satu tahun, kata pihak berwenang.

Beberapa perubahan telah diperkenalkan sejak cincin pencucian uang terungkap, termasuk undang-undang yang memudahkan penegak hukum untuk menuntut pelanggaran semacam itu dan menurunkan ambang batas uang tunai bagi dua kasino Singapura untuk melakukan uji tuntas pelanggan menjadi SGD4 ribu (USD3.087) dari Scopy0.000.

Indranee Rajah, menteri keuangan kedua dan ketua komite antar-kementerian, mengatakan rekomendasinya telah dikalibrasi untuk mencegah pencucian uang tetapi tidak menempatkan beban yang tidak semestinya pada bisnis yang sah.

"Ini adalah tindakan penyeimbangan yang baik karena untuk setiap langkah dan setiap ukuran, ada trade-off. Sistemnya tidak boleh terlalu longgar, tetapi pada saat yang sama, tidak boleh terlalu ketat," katanya.

"Kami tidak ingin menahan bisnis yang sejati dan taat hukum, itu harus tepat dan memungkinkan Singapura menjadi ekonomi yang bebas dan terbuka, sementara pada saat yang sama tidak ramah terhadap dana terlarang," tambahnya.

Dia mengatakan tidak ada peluru perak untuk pencucian uang dan semua pusat keuangan dan pusat bisnis menghadapi risiko seperti itu, tetapi bersumpah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar, termasuk ketika mereka menemukan cara baru untuk mencuci kekayaan ilegal.

(Dian Kusumo Hapsari)