JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang aman dan lancar juga menjadi salah satu program prioritas jangka pendek.

Hal itu disampaikan Meutya saat memaparkan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama Kemenkomdigi di bawah kepemimpinannya di hadapan Komisi I DPR RI.

“Komdigi telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendukung kampanye pilkada damai. Tidak hanya berupa SMS blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi imbauan pilkada damai,” ujar Meutya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, lanjut Meutya, Kemenkomdigi juga meningkatkan pengamanan dan pengawasan ruang digital dengan melakukan patroli siber.

Hal ini dilakukan untuk menangani konten negatif, misalnya misinformasi, hoaks dan ujaran kebencian selama Pilkada.

“Komdigi juga melakukan dukungan terhadap pengawasan komunikasi publik saat kampanye dengan memantau sentimen media. Terutama di beberapa provinsi yang kita anggap berpotensi untuk pelaksanaan pilkada yang cukup hangat,” ungkap Meutya.

Politikus Golkar itu menambahkan, Kemenkomdigi juga memonitor, mengawasi dan mengendalikan spektrum frekuensi radio, agar layanan telekomunikasi dapat berjalan baik selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Termasuk koordinasi dengan aparat seperti tni polri, sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan,” kata Meutya.

Di samping itu, lanjut Meutya, dukungan terhadap distribusi logistik Pilkada serentak 2024 juga dilakukan melalui kolaborasi dengan PT POS Indonesia.

Salah satunya menyediakan sistem pelacakan dalam proses distribusi logistik.

“Jadi sistem tracking yang terhubung ke sistem KPU. Platform pengiriman logistik Pemilu dan dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan monitoring distribusi logistik Pemilu secara real time,” pungkasnya.

SEMARANG, iNews.id – Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng dan polres jajaran menangkap 75 tersangka judi online. Penangkapan itu setelah polisi melakukan patroli siber. 

Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, para tersangka yang ditangkap perannya bervariasi. Di antaranya agen, admin, bagian pembayaran hasil judi, termasuk yang diendorse tak terkecuali selebgram. 

Sedangkan bandar termasuk penyedia servernya belum tertangkap. “Pengungkapan-pengungkapannya juga dari hasil patroli siber kami,” ucapnya, Senin (5/8/2024). 

Dia mengungkapkan, nilai transaksi judi online dari para tersangka ini bervariasi. “Barang buktinya variatif, rata-rata sekali main Rp30 juta,” ungkap Kombes Pol Dwi Subagio.

Kepala Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Sulistyoningsih mengatakan, secara teknis setelah patroli siber menemukan indikasi perjudian di media sosial atau internet, pihaknya akan melakukan profiling.

“Sebenarnya ini judi manual, tapi perpesanannya dengan media online,” ujarnya. 

Menurut dia, paling banyak ditemukan indikasi perjudian online di internet. “Se-Indonesia kami nomor satu (hasil patroli siber), tapi lokasinya kan tidak tentu di sini (Jateng), servernya juga bisa di luar. Setiap hari kami profiling, blokir akun atau web, permohonannya kami bersurat ke Mabes Polri kemudian diteruskan ke Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, KENDARI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan tim patroli siber di media sosial untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam maupun hoaks atau kabar bohong menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko saat ditemui di Kendari, Selasa (16/7/2024), mengatakan bahwa tim patroli siber tersebut nantinya bertugas untuk memantau isu-isu yang dapat menimbulkan kegaduhan dan berkembang di media sosial.

"Tim patroli di dunia maya dan tim patroli siber sudah kami kerahkan. Apabila ditemukan akun yang melakukan pelanggaran akan langsung dipanggil,” kata Bambang Wijanarko.

Dia menyebutkan bahwa tim tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir akun-akun yang ditemukan melanggar tersebut, dan akan langsung menindak secara hukum pemilik akun itu.

"Biasanya kami akan melibatkan pihak Kominfo untuk pengungkapan kasus kampanye hitam atau black campaign pada Pilkada serentak di Sultra," ujarnya.

Bambang Wijanarko juga membeberkan bahwa terdapat banyak cara dalam menjalankan kampanye hitam yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik. Salah satu yang paling efektif melalui medsos, dan hal tersebut membawa dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat.

"Kita juga tahu bersama saat ini masyarakat juga sudah banyak yang berfikir positif dan maju sehingga kampanye hitam itu kadang juga ditolak oleh masyarakat dan tidak mempercayainya karena dianggap berita hoaks," ungkap Bambang Wijanarko.

Dia menambahkan bahwa terkait dengan pihaknya akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan siber. Pihaknya juga telah memiliki akses untuk menemukan para pemilik konten atau akun media sosial yang melakukan kampanye hitam serta menyebarkan berita hoaks.

“Kami pihak kepolisian terus berupaya untuk memberikan rasa aman kepada publik dalam memanfaatkan dunia maya,” tambah Bambang Wijanarko.