IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investor Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) dapat mengurangi aktivitas pertambangan ilegal hingga keterlibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah.

Awalnya Luhut mengatakan negara akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp5 hinga Rp10 triliun dengan masuknya komoditas timah dan nikel dalam pengawasan Simbara.

Namun menurutnya, yang lebih penting dibandingkan penerimaan yaitu permasalahan lingkungan serta pekerja di dalamnya.

"Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan sistem Simbara pemerintah bisa melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

"Jadi illegal mining itu ada Rp3,47 triliun yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal. Kemudian penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profil risiko dari pelakunya, itu bisa dicegah kebocoran Rp2,53 triliun," kata dia.

Menkeu menambahkan, untuk perusahaan yang memiliki piutang atau belum membayar kewajiban PNBP, pemerintah akan melakukan pemblokiran sistem sehingga pelaku tidak bisa lepas.

"Makanya kalau sekarang (pengawasan ditambah) dengan nikel dan timah sebagai mineral nomor 1 dan 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun," kata Sri Mulyani.

(NIA)