Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli digital forensik Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Deni Sulistyantoro mengungkapkan, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis bergabung dalam dua grup WhatsApp terkait timah.

Keterangan itu Deni sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah yang menjerat Harvey Moeis, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), dan kawan-kawan.

Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Aryanto mengkonfirmasi apakah Deni mengidentifikasi barang bukti elektronik yang diserahkan penyidik kepada pihak Jamintel untuk diesktraksi.

“Apakah ada yang menyangkut nama Harvey Moeis?” tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Deni kemudian mengatakan, kepada penyidik ia telah menjelaskan terdapat dua grup WhatsApp berjudul New Smelter dan Update Pabrik.

Adapun grup New Smelter sebelumnya telah terungkap dalam sidang. Salah satu admin grup tersebut adalah Brigjen Mukti Juharsa yang kini menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Saat itu, Mukti masih menjabat Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Bangka Belitung.

“Ada dua? Dua-duanya grup? Bukan japri?” tanya Hakim Eko memastikan.

“Dua-duanya grup. Untuk yang sifatnya japri, atau komunikasi pribadi, saya tidak persis ingat. Kalau tidak salah ada komunikasi dengan Syahmadi Ahmad,” jawab Deni.

Syahmadi Ahmad atau Ahmad Syahmadi merupakan mantan General Manager Produksi PT Timah Tbk Bangka Belitung. Namun, dalam persidangan itu Deni menyatakan tidak mengetahui siapa Syahmadi.

Dalam persidangan itu, Deni menjelaskan kepada hakim pihaknya menerima barang bukti elektronik yang disita penyidik. Setelah diregistrasi dan dicatat, pihaknya melakukan akuisisi.

“Akuisisi ini secara teknis itu mengambil seluruh file atau data yang ada di sebuah barang bukti elektronik,” tutur Deni.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta.

Informasi ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya.

"Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?" tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Yunus kemudian menjelaskan, ada atau tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.

Menurutnya, yang terpenting adalah apakah pihak terkait menguasai, menggunakan, atau menikmati hasil kejahatan seperti korupsi dengan sadar.

"Orang ada hubungan nikah apa tidak, ada perjanjian apa tidak, tidak relevan," kata Yunus.

Terlebih, kata ahli perbankan tersebut, dalam peristiwa yang dicontohkan jaksa biasanya tidak terdapat underlying transaction atau dokumen yang menjadi dasar sehingga transaksi itu seolah menjadi sah.

Oleh karena itu, istri dari pelaku yang turut menikmati uang maupun harta hasil kejahatan itu bisa menjadi tersangka pelaku TPPU pasif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jadi, menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan bisa terkena Pasal 5," ujar Yunus.

Dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah, pihak yang menyatakan memiliki perjanjian pisah harta adalah istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi.

Meski demikian, aktris itu mengaku membeli rumah bersama suaminya senilai Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak menampik Harvey membeli sejumlah mobil yang digunakan keluarganya.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desember 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, investor.id – PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan total pendapatan Rp 8,3 triliun hingga kuartal III-2024, meningkat 29,4% yoy, atau mencapai 72% dan 76% dari estimasi BRI Danareksa Sekuritas dan konsensus tahun ini.

“Laba bersih Timah mencapai Rp 909 miliar atau mencapai 105% dan 79% dari estimasi kami dan konsensus,” tulis analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya dalam risetnya.

Tahun ini, dari sisi operasional, BRI Danareksa Sekuritas menurunkan estimasi produksi dan penjualan Timah sebesar 9% dan 15%. Kemudian, pada 2025, estimasinya juga diturunkan sebesar 19% dan 23%.

Namun, asumsi harga jual rata-rata (average selling price/ASP) Timah dinaikkan sebesar 11% menjadi US$ 30 ribu/ton pada 2024. Lalu, pada 2025, asumsi ASP juga ditingkatkan sebesar 13,5% menjadi US$ 29,5 ribu/ton.

Lebih jauh, BRI Danareksa Sekuritas menurunkan proyeksi biaya tunai emiten berkode saham TINS tersebut sebesar 18% dan 17% pada 2024 dan 2025. Dengan begitu, perkiraan margin kas TINS tumbuh signifikan sebesar 113% dan 127% pada 2024 dan 2025.

“Meskipun asumsi pendapatan TINS turun sebesar 2% dan 10% pada 2024 dan 2025, kami mengharapkan ekspansi margin pada tingkat EBITDA dan laba bersih masing-masing sebesar 66%/84% dan 60%/105%, menghasilkan target laba bersih yang baru sebesar Rp 1,4 triliun untuk tahun 2024 dan Rp 1,9 triliun untuk tahun 2025,” ungkap Timothy.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

BRI Danareksa Sekuritas menaikkan asumsi ASP TINS karena harga timah LME terus menguat dan berada di atas US$ 30 ribu/ton sejak kuartal II-2024. Harga timah diperkirakan tetap tinggi karena penurunan ekspor bijih dari Myanmar ke China, yang menurunkan tingkat utilisasi dan produksi smelter timah China.

“Di sisi lain, kami menurunkan perkiraan biaya tunai TINS karena manajemen biaya perseroan yang kuat hingga kuartal III-2024, yang diharapkan berlanjut pada tahun depan seiring pengoperasian penuh TSL Ausmelt,” jelas Timothy.

Dengan berbagai faktor tersebut, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating beli saham Timah (TINS). Target harga saham TINS berbasis discountedcashflow (DCF) dinaikkan menjadi Rp 2.300 dari sebelumnya Rp 1.400.

Saat ini, saham TINS diperdagangkan pada PE 2025 sebesar 5,8 kali dan EV/EBITDA 2025 sebesar 3 kali, yang berada pada standar deviasi -1 dari rentang EV/EBITDA 5 tahun. Adapun risiko utamanya jika harga timah turun, volume penjualan lebih rendah, dan kenaikan biaya tunai.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Saham emiten tambang timah, PT Timah Tbk (TINS) diserbu pada perdagangan 5 November 2024 kemarin. Harga saham TINS pun ditutup melonjak 11,36% ke Rp 1.520 di akhir perdagangan kemarin.

Sebanyak 178,02 juta saham TINS ditransaksikan, frekuensi 19.729 kali, dan nilai transaksi Rp 258,24 miliar.

Saham Timah diakumulasi kemarin. Broker Verdhana Sekuritas mencatatkan net buy Rp 30,2 miliar, dan Sucor Sekuritas net buy Rp 18,9 miliar.

Asing juga memborong saham Timah (TINS) dengan membukukan nilai transaksi beli saham TINS keseluruhan Rp 86,3 miliar, dan net buy Rp 65,3 miliar.

Pada perdagangan 4 November, saham Timah juga naik 7,91%. Dalam satu bulan terakhir saham TINS melonjak 27,73%.

Sementara itu, MNC Sekuritas dalam ulasannya 6 November pagi merekomendasikan TINS spec buy. Mereka menjelaskan TINS menguat 11,36% ke 1.520 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian.

“Kami perkirakan posisi TINS saat ini sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (iii),” sebut MNC Sekuritas.

Berikut rincian rekomendasi harga TINS dari MNC Sekuritas untuk perdagangan 6 November:

Spec Buy: 1.400-1.475

Target Price: 1.585, 1.630

Stoploss: below 1.325

Laba

Emiten BUMN, PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan laba positif sebesar Rp 908,81 miliar dalam 9 bulan 2024, atau 169% dari target yang sudah ditentukan perseroan.

Sekretaris Perusahaan Timah (TINS) Abdullah Umar menjelaskan, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 8,25 triliun di 9 bulan 2024, meningkat 29% dari Rp 6,38 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

“Hal tersebut terjadi di tengah kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 15% dari US$ 27.017 per metrik ton di 9M 2023 menjadi US$ 31.183 per metrik ton di 9M 2024,” paparnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Di sisi lain, sambungya, harga pokok pendapatan Timah (TINS) naik sebesar 4,5% dari Rp 5,79 triliun di 9M 2023 menjadi Rp 6,05 triliun di 9M 2024. Sehingga perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 1,42 triliun dengan pencapaian EBITDA sebesar Rp 2,08 triliun atau 194% dari 9M 2023.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penolakan dari masyarakat, aktivis dan organisasi lingkungan bermunculan atas rencana PT Timah Tbk untuk membuka tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Rentetan aksi unjuk rasa di kantor PT Timah, kantor gubernur hingga kantor DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Bahkan aksi persekusi berupa pengusiran masyarakat pro tambang dari desa telah terjadi di Desa Batu Beriga.

Pakar Hukum Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar mengatakan PT Timah sebagai penerima mandat negara berupa IUP seharusnya dapat melaksanakan proses penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha yang harus dimiliki perusahaan.

"Negara sebagai pengelola kekayaan negara terlibat dalam konteks pengaturan dengan adanya regulasi yang menaungi," ujar Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 4 November 2024.

Dalam beberapa kasus, kata dia, kegiatan pertambangan memang kerap menghadapi penolakan karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan maupun alasan sosial lainnya.

"Tentu saja aspirasi masyarakat sangat penting. Namun IUP dan aturan-aturan lainnya adalah landasan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian berusaha bagi sebuah perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan," ujar dia.

Menurut dia, penolakan terhadap pertambangan selalu terjadi dalam konteks irisan antar ruang ekonomi masyarakat. Namun sejauh tidak melanggar regulasi, kata dia, tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

"Perusahaan yang memiliki IUP memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah IUP. Tidak hanya menambang tapi juga kewajiban untuk membayarkan pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pemilik IUP," ujar dia.

Aspirasi masyarakat yang muncul, kata dia, perlu dipandang sebagai masukan penting yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait pertambangan dan aturan.

"PT Timah telah mengantongi izin penambangan sejak 1993 dalam bentuk Kuasa Penambangan (KP). Kemudian di 2010 disesuaikan dengan regulasi pemerintah menjadi IUP Operasi Produksi," ujar dia.

Ia menuturkan PT Timah yang telah lama mengantongi perizinan sudah banyak membayar kewajiban yang ditunaikan perusahaan untuk menjaga kawasan.

"Jadi PT Timah juga harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan pertambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku di kawasan wilayah IUP yang telah dimiliki tersebut," ujar dia.

Ia menyebutkan PT Timah akan mengalami kerugian jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlarut. PT Timah, kata dia, tidak sepenuhnya sebagai entitas bisnis karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, masyarakat dan negara.

"PT Timah ini punya negara, dikelola negara yang manfaatnya harus balik lagi ke negara. Kalau ini dibiarkan tentunya bukan hanya PT Timah yang rugi tapi negara juga rugi. Karena punya potensi, memenuhi kewajiban tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, ia mengatakan selama perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan dapat menjalankan operasinya di bawah payung aturan yang sah.

"Perusahaan harus melakukan pendekatan kolaboratif, karena harmonisasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung," ujar dia.

Adanya kepastian hukum, kata dia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kontribusinya dapat bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga daerah. "Saya kira terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, sinergis dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tujuan semua pihak," ujar dia.

Ia khawatir justru penolakan penambangan legal di Batu Beriga berpotensi menumbuhsuburkan tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Di laut Bangka Selatan akhirnya malah penambangan ilegal yang mendominasi di IUP PT Timah. Kalau seperti itu yang akan terjadi, malah menjadi lebih rumit karena berdampak pada tanggungjawab pasca tambang, kemudian pendapatan negara akan merugi. Jangan sampai yang ilegal kita bolehkan tapi yang legal dihalang-halangi," ujar dia.

Ia menambahkan IUP merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan hanya dapat dicabut apabila terbukti adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Hal ini menandakan bahwa selama perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, perusahaan memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan," ujar dia.

JAKARTA, investor.id - Emiten BUMN, PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan laba positif sebesar Rp 908,81 miliar dalam 9 bulan 2024, atau 169% dari target yang sudah ditentukan perseroan.

Sekretaris Perusahaan Timah (TINS) Abdullah Umar menjelaskan, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 8,25 triliun di 9 bulan 2024, meningkat 29% dari Rp 6,38 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

“Hal tersebut terjadi di tengah kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 15% dari US$ 27.017 per metrik ton di 9M 2023 menjadi US$ 31.183 per metrik ton di 9M 2024,” paparnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Di sisi lain, sambungya, harga pokok pendapatan Timah (TINS) naik sebesar 4,5% dari Rp 5,79 triliun di 9M 2023 menjadi Rp 6,05 triliun di 9M 2024. Sehingga perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 1,42 triliun dengan pencapaian EBITDA sebesar Rp 2,08 triliun atau 194% dari 9M 2023.

Saham

Sementara itu, saham emiten BUMN, Timah (TINS) melompat 7,91% ke Rp 1.365 pada perdagangan 4 November 2024 kemarin.

Saham TINS mendadak diburu dengan volumenya sebanyak 81,35 juta saham TINS ditransaksikan, frekuensi 10.467 kali, dan nilai transaksi tembus Rp 109,97 miliar.

Asing memborong saham emiten BUMN ini. Di mana asing mencatatkan net buy Rp 21,3 miliar pada perdagangan kemarin.

CGS International dalam ulasannya pada Selasa (5/11/2024) pagi merekomendasikan TINS spec buy dengan support 1.335. Cut loss jika break di bawah 1.305, jika tidak break di bawah 1.335 potensi naik 1.395-1.425 short term.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," imbuh Harvey.

Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," terangnya.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis mengungkapkan sudah mengumpulkan uang sebesar 1,5 Juta Dolar Amerika Serikat (USD) dari bos-bos smelter swasta dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Meski demikian, Harvey mengatakan, tidak memiliki catatan keuangan terkait uang yang telah ia kumpulkan.

"Yang saya ingat, Yang Mulia, 1,5 juta dolar USD, Yang Mulia," kata Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).

"Ada Singapore Dolar (SGD)?," tanya Hakim.

"Sebagian ada, Yang Mulia. Ada 25.000 SGD sebanyak tiga kali, Yang Mulia,' jawab Harvey.

"Mata uang lain? Dua mata uang itu saja?" tanya Hakim.

"Itu saja, Yang Mulia," jawabnya.

Hakim mempertanyakan tanggung jawab Harvey atas uang yang dikumpulkan tersebut lantaran tidak adanya catatan.

"Jika mereka (bos smelter) meminta pertanggung jawaban saudara hari ini, apa jawaban saudara? Uangnya digunakan untuk apa saja?" tanya Hakim.

"Bisa saya jelaskan, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Jelaskan apa? Catatannya enggak ada kok," kata Hakim.

Lalu Harvey mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan reklamasi yang berkelanjutan.

"Saya ketika itu maunya melanjutkan program reklamasi berkelanjutan Yang Mulia," jawabnya.

Sebelumnya, Komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana corporate social responsibility (CSR) yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Informasi ini Suwito sampaikan ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon dan kawan-kawan.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

“Bagaimana pembicaraan untuk terkait CSR itu?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

“Pak Harvey Moeis bicaranya secara individu,” jawab Suwito.

Menurut Suwito, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan.

Namun, kepada Suwito, suami Sandra Dewi itu tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

“Kirimnya ke siapa?” tanya jaksa.

“Biasanya saya sudah kasih tahu ke Yulia (bagian keuangan PT Stanindo), bagian keuangan, itu dikirim ke Quantum,” jawab Suwito.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis mengungkapkan dana corporate social responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari bos-bos smelter swasta digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).

Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Harvey lalu menyebutkan bahwa ada salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan (alkes) Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main (pengusaha) alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan.

Ia mengatakan, alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," ujar Harvey.

Ia menuturkan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap dia.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito menuturkan, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/16342271/sidang-kasus-timah-harvey-moeis-sebut-uang-dari-bos-bos-smelter-swasta.