IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investor Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) dapat mengurangi aktivitas pertambangan ilegal hingga keterlibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah.

Awalnya Luhut mengatakan negara akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp5 hinga Rp10 triliun dengan masuknya komoditas timah dan nikel dalam pengawasan Simbara.

Namun menurutnya, yang lebih penting dibandingkan penerimaan yaitu permasalahan lingkungan serta pekerja di dalamnya.

"Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan sistem Simbara pemerintah bisa melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

"Jadi illegal mining itu ada Rp3,47 triliun yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal. Kemudian penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profil risiko dari pelakunya, itu bisa dicegah kebocoran Rp2,53 triliun," kata dia.

Menkeu menambahkan, untuk perusahaan yang memiliki piutang atau belum membayar kewajiban PNBP, pemerintah akan melakukan pemblokiran sistem sehingga pelaku tidak bisa lepas.

"Makanya kalau sekarang (pengawasan ditambah) dengan nikel dan timah sebagai mineral nomor 1 dan 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun," kata Sri Mulyani.

(NIA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) telah menambah penerimaan negara sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

Total, sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun.

"Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Gedung Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau illegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.

Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.

"Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," tutur Isa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, tambahan setoran negara itu merupakan bukti keberhasilan pemerintah menegakan hukum lewat integrasi sistem kementerian dan lembaga terkait yang meminimalisir celah "kebocoran" penerimaan negara.

"Kewibawaan negara menjadi ditegakan. Perusahan tidak bisa, oh kalau kementerian ini kayanya kuat, kayanya kita pergi ke kementerian yang bisa dilobi," ujarnya.

Perluas ke nikel dan timah

Dengan melihat keberhasilan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas implementasi Simbara untuk kegiatan penambangan nikel dan timah.

Isa menjelaskan, perluasan itu dilakukan dengan melihat besarnya produksi dan cadangan baik nikel maupun timah.

Tercatat pada 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan produsen utama dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi global.

Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribsui 22 persen dari total produksi global.

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara hari ini kita akan memulai memperluas Simbara untuk komoidtas nikel dan timah yang perannya semakin strategis dalam mendukung perekonomian naisonal," ucap Isa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) telah menambah penerimaan negara sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

Total, sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun.

"Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Gedung Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau illegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.

Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.

"Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," tutur Isa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, tambahan setoran negara itu merupakan bukti keberhasilan pemerintah menegakan hukum lewat integrasi sistem kementerian dan lembaga terkait yang meminimalisir celah "kebocoran" penerimaan negara.

"Kewibawaan negara menjadi ditegakan. Perusahan tidak bisa, oh kalau kementerian ini kayanya kuat, kayanya kita pergi ke kementerian yang bisa dilobi," ujarnya.

Perluas ke nikel dan timah

Dengan melihat keberhasilan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas implementasi Simbara untuk kegiatan penambangan nikel dan timah.

Isa menjelaskan, perluasan itu dilakukan dengan melihat besarnya produksi dan cadangan baik nikel maupun timah.

Tercatat pada 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan produsen utama dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi global.

Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribsui 22 persen dari total produksi global.

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara hari ini kita akan memulai memperluas Simbara untuk komoidtas nikel dan timah yang perannya semakin strategis dalam mendukung perekonomian naisonal," ucap Isa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) telah menambah penerimaan negara sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

Total, sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun.

"Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Gedung Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau illegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.

Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.

"Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," tutur Isa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, tambahan setoran negara itu merupakan bukti keberhasilan pemerintah menegakan hukum lewat integrasi sistem kementerian dan lembaga terkait yang meminimalisir celah "kebocoran" penerimaan negara.

"Kewibawaan negara menjadi ditegakan. Perusahan tidak bisa, oh kalau kementerian ini kayanya kuat, kayanya kita pergi ke kementerian yang bisa dilobi," ujarnya.

Perluas ke nikel dan timah

Dengan melihat keberhasilan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas implementasi Simbara untuk kegiatan penambangan nikel dan timah.

Isa menjelaskan, perluasan itu dilakukan dengan melihat besarnya produksi dan cadangan baik nikel maupun timah.

Tercatat pada 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan produsen utama dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi global.

Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribsui 22 persen dari total produksi global.

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara hari ini kita akan memulai memperluas Simbara untuk komoidtas nikel dan timah yang perannya semakin strategis dalam mendukung perekonomian naisonal," ucap Isa.