Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani dugaan pelanggaran pada Pasal 71 Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Sebelumnya, Pasal 71 tersebut di antaranya mengatur soal mutasi aparatur sipil negara (ASN) oleh kepala daerah jelang Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan Pasal 71 UU Pilkada dari ayat 1-5 terkait petahana yang melakukan mutasi.

"[Laporan] sekarang masih berkutat pada pasal 71 ayat 1, 2, 3 4 dan 5 yang mengenai petahana yang melantik, ada satu dua kasus sudah masuk," ujarnya usai acara Sentra Gakkumdu di Ancol, Kamis (19/9/2024).

Dia menambahkan, laporan itu masih bisa belum ditetapkan melanggar unsur pidana, lantaran keputusannya baru diketok saat penetapan calon Pilkada pada (22/9/2024).

Pasalnya, hingga saat ini belum ada calon kepala daerah yang sudah ditetapkan untuk maju dalam Pilkada serentak 2024.

"Ada pelantikan tanggal 22 Maret yang kemudian masih ada, kemudian setelah tanggal 22 baru jelas petahana yang maju ini apakah menjadi calon atau tidak. Kalau tidak menjadi calon kan, tidak terkait dalam dalam peraturan ini, pidana ya," tambahnya.

Dia juga memetakan bahwa saat ini dugaan pelanggaran tindak Pilkada ini tersebar di sejumlah daerah, yakni Sulawesi Utara, Jawa Tengah hingga Bali.

"Ada di beberapa tempat, ada di Sulawesi Utara ada di Jawa Tengah ada di Sumatera Kepulauan Riau dan juga di Nusa tenggara Timur dan juga NTB dan beberapa wilayah di Bali misalnya itu yang terjadi. Dan kita tunggu hasil penetapan kepala daerah," pungkasnya.

SERUAN Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) patut diapresiasi. Seruan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di Nusa Dua, Bali, Selasa, 30 Juli 2024.

Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 justru diawali oleh penyalahgunaan kekuasaan. Masih segar dalam ingatan kita, betapa Pemilihan Presiden 2024 yang sarat dengan pelanggaran netralitas berlangsung relatif masif. Pelanggaran tersebut sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar.

Isu dan imbauan untuk menjaga netralitas, ketika itu, juga digaungkan terus-menerus. Namun, pada saat bersamaan dilanggar terus-menerus. Seolah tidak ada korelasi antara anjuran dan fakta di lapangan. Tidak mengherankan bila sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu paling brutal. Itu menjadi pukulan telak bagi demokrasi.

Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk keadilan pemilu mencatat ada tujuh macam tindakan pelanggaran. Pertama, dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap salah satu kandidat (38 kasus), kampanye terselubung (16 kasus), dukungan terhadap kandidat tertentu (14 kasus), politisasi bansos (8 kasus). Selanjutnya, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu (9 kasus), penggunaan fasilitas negara (5 kasus), dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu (2 kasus). Semua pelanggaran itu bahkan disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terlihat dari pihak yang terlibat pelanggaran, mulai tingkat kekuasaan terendah hingga tertinggi, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi secara kasatmata.

Bahkan, Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian mencatat terjadi 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.

Baca Juga:Politik Utang Budi Dinilai Faktor Penghambat Netralitas di Pilkada 2024

Dengan banyaknya pelanggaran tersebut, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri. Di sisi lain, Menko Polhukam sebagai bagian dari pemangku kekuasaan mestinya juga memastikan bahwa jajaran pemerintahan menjaga netralitas itu. Bukan hanya berkoar ke sana kemari untuk mengajak pihak lain menjunjung netralitas.

Apalagi dalam Pilkada 2024 nanti bakal banyak pasangan kandidat gubernur, wali kota, atau bupati yang mengandalkan kedekatan mereka dengan keluarga penguasa. Hal itu sudah ditunjukkan oleh beberapa kandidat dengan menggandeng keluarga pemegang kuasa dalam kampanye mereka.

Sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan itu bisa mengganggu kondusivitas kontestasi yang seharusnya berjalan demokratis.

Apalagi pilkada bakal banyak melibatkan warga masyarakat akar rumput yang mudah tersulut. Karena itu, penguasa dan penyelenggara negara harus menunjukkan teladan netralitas tersebut. Tidak sekadar aktif menyebar imbauan, jangan pula sekadar omon-omon.