Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Selama Januari 2024 hingga 30 September 2024, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menutup 130 pelintasan sebidang.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, pelintasan sebidang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Tercatat selama 2020 hingga September 2024, KAI telah menutup pelintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KAI terus berupaya menutup pelintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi.

Pasalnya, pelintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

”Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah menyosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya," ucap Anne, Senin (7/10/2024).

Upaya penutupan pelintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permenhub Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6.

Keberadaan pelintasan sebidang disebagian tempat melewati permukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan.

Berdasarkan data Januari 2024 hingga Agustus 2024, tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan pelintasan. Pada tahun 2023, telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022.

Anne mengatakan, setidaknya terdapat empat dampak kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api:

1. Korban jiwa: Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.

2. Kerusakan sarana kereta api: Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.

3. Kerusakan prasarana kereta api: Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.

4. Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan: Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hingga September, 130 Pelintasan Sebidang KA Ditutup", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/07/110000821/hingga-september-130-pelintasan-sebidang-ka-ditutup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat pelintasan liar tanpa penjaga palang pintu kereta di Jalan Muwardi Raya, tepatnya di depan Pasar Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Pengamatan Kompas.com, Selasa (13/8/2024) sore, setidaknya ada tiga pelintasan di sana. Satu pelintasan dilengkapi pang pintu kereta otomatis, sedangkan sisanya adalah pelintasan liar. Pelintasan itu terletak di samping Kali Banjir Kanal Barat (BKB).

Salah satu pelintasan liar tersebut memiliki lebar jalan sekitar dua sampai tiga meter saja.

Sedangkan pelintasan liar lainnya memiliki lebar jalan cukup besar sehingga dapat dilalui motor dan mobil dari dua arah. "Pak ogah" tampak sibuk mengatur lalu lintas di pelintasan ini.

Tak sedikit warga yang berlalu-lalang di dua pelintasan liar tersebut. Bahkan, tampak sejumlah anak yang asyik bermain di rel kereta.

Hendra (28), salah satu warga yang tinggal di sekitar kawasan itu mengatakan, pelintasan liar di sana berbahaya dan rawan kecelakaan.

Kata Hendra, pelintasan liar tersebut sudah beberapa kali memakan korban.

"Bahaya ya menurut saya, baru minggu lalu ada kecelakaan. Ibu-ibu tertabrak kereta," ungkap Hendra saat ditemui di lokasi.

"Beberapa tahun lalu, anak kecil tertabrak, mobil terseret kereta," tambah dia.

Tingginya kasus kecelakaan di pelintasan tersebut membuat Hendra waspada setiap kali menyeberang di pelintasan liar.

Karena itu, dia meminta pemerintah setempat untuk membuat pelintasan resmi di titik penyeberangan tersebut.

"Harus ada pelintasan resmi juga. Kalau tidak ya berbahaya ya, menurut saya," ujar Hendra.

Beni (39) yang juga warga setempat menuturkan, seharusnya pemerintah bisa menindaklanjuti pelintasan liar. Ia setuju apabila pelintasan sebidang itu ditutup.

"Ya enggak apa-apa, enggak masalah (ditutup). Harus ada keputusan juga," ungkap Beni.

"Harus ada keputusan juga. Ditutup ya sudah lebih enak gitu supaya warga enggak maksa untuk melintas," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja di ITC Roxy Mas punya sikap yang berbeda menanggapi rencana penutupan pelintasan sebidang di depan Roxy Mas. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak wacana ini.

Karyawan di salah satu toko di Roxy Mas, S (50), mengaku mendukung rencana pemerintah untuk menertibkan kawasan di depan Roxy Mas. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima di bawah flyover Roxy hingga penutupan pelintasan.

“Semua ini harus diberantas, semuanya. Kalau enggak diberantas, (kita yang di dalam) rugi,” ujar S saat ditemui di kawasan Roxy Mas, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

S mengaku senang melihat Dinas Perhubungan melakukan penindakan di pelintasan sebidang dekat Roxy. Dia berharap, lapak servis ponsel di bawah kolong flyover juga dapat ditindak.

“Kita di dalam kan bayar toko mahal, belum karyawan, belum yang lain, di sini kolong jembatan ada toko-toko di jalanan,” lanjut dia.

Salah satu pemilik toko servis ponsel di Roxy Mas, Ben (32) menilai penutupan pelintasan sebidang itu justru akan semakin mematikan bisnis mereka yang berada di dalam.

“Itu matiin depan karena (kalau ditutup) enggak ada yang lalu-lalang di situ. Suasana hidup itu karena apa, ada yang lalu-lalang di situ. Kalau di situ ditutup, di situ mati,” ujar Ben saat diwawancarai di tokonya yang berada di lantai 1 Roxy Mas.

Ben mengatakan, Roxy Mas sudah mirip kota mati, apalagi semenjak pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Penghasilannya saat ini hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

“Ya cukup aja. Yang penting kita bisa makan, daripada enggak makan,” imbuh Ben.

Dia mengaku, uang sewa yang dulunya per tahun kini dibayar per bulan. Bukan hanya uang sewa sebesar Rp 6 juta, Ben juga harus membayar tagihan listrik dan tetek bengek lainnya senilai Rp 2.000.000.

Untuk diketahui, Pemkot Jakarta Pusat kembali memberikan atensi untuk menertibkan kawasan pelintasan sebidang di dekat ITC Roxy Mas. Namun, rencana ini baru dalam tahap pembahasan dinas terkait.

“Ada pengaduan masyarakat yang masuk berkaitan dengan crowded-nya, tidak tertibnya (Roxy Mas), terutama pada areal parkir dan pedagang kaki lima,” ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Chaidir saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Chaidir menjelaskan, untuk mengurai permasalahan yang ada di pelintasan kereta api, perlu koordinasi dengan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Untuk itu, Pemkot Jakpus dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat bersama-sama menginisiasi koordinasi antara lembaga ini.