Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut yang andal. Upaya yang dilakukan adalah lewat penguatan regulasi di bidang kepelabuhanan, khususnya pada program perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan.

"Penyelenggara pelabuhan selaku pengguna Barang Milik Negara (BMN) memerlukan penguatan regulasi berupa pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku pada bidang kepelabuhanan," ujar Kepala Sub Direktorat Perancangan Teknis dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Paripurna Sandinugraha dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Sandi melanjutkan bahwa NSPK tersebut terkhusus pada program perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan. NSPK dimaksud merupakan panduan dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian kondisi aset fasilitas pelabuhan berupa pedoman inspeksi mandiri (self assessment) aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan.

Adapun untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut yang andal membutuhkan kaidah, prosedur ataupun peraturan-peraturan yang berlaku untuk pembangunan prasarana pelabuhan. Misalnya mulai dari pra konstruksi, konstruksi, hingga tahap pasca konstruksi.

Sandi menjabarkan dalam tahap inspeksi dibutuhkan pedoman inspeksi mandiri aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan sebagai penilaian awal kondisi eksisting fasilitas pelabuhan.

Sedangkan, dalam tahap perencanaan fasilitas pelabuhan dibutuhkan penyusunan dokumen FS, RIP, Studi Lingkungan, SID Dan DED sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman Proses Perencanaan di Kementerian Perhubungan.

Pada aturan tersebut terdapat beberapa aspek dan pertimbangan yang harus ditinjau oleh perencana khususnya di bidang teknis, ekonomis, lingkungan dan politik.

"Penyusunan pedoman inspeksi mandiri aset fasilitas pelabuhan tersebut merupakan bentuk arahan Dirjen Hubla perihal penguatan NSPK untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara pelabuhan terhadap kondisi aset fasilitas pelabuhan di wilayah masing-masing," tutur Sandi.

Lebih lanjut, self assessment merupakan pedoman inspeksi mandiri yang jelas dan terukur sebagai dasar penyusunan DED, alokasi anggaran maupun rujukan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis di bidang perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam pembangunan fasilitas pelabuhan, tentunya masih ditemukan beberapa tantangan. Oleh karena itu melalui Direktorat Kepelabuhanan juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED) serta Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam perencanaan fasilitas pelabuhan dan mendapatkan hasil yang optimal. "Bagi para perencana fasilitas pelabuhan, perlu adanya kesamaan pandangan dan satu tolak ukur yang diketahui bersama dalam membangun fasilitas pelabuhan," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan bahwa pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam perencanaan fasilitas pelabuhan dan inspeksi sangat dibutuhkan agar terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pembangunan jembatan layang atau Flyover Ciroyom di Bandung akhirnya rampung. Selaras dengan hal tersebut, Flyover Ciroyom akan resmi dibuka dan dioperasikan mulai hari ini, Rabu (23/10/2024).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP) Bandung Ditjen Perkeretaapan Kementerian Perhubungan Endang Setiawan mengatakan, jalan tersebut akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB.

"Fly Over Ciroyom ini akan mulai dioperasikan pada tanggal 23 Oktober 2024 ini pada pukul 08.00 WIB, sehingga bagi masyarakat yang akan melintasi JPL 157 mohon dapat menyesuaikan," ujar Endang dalam keterangan tertulis.

Endang menjelaskan, sebelum pengoperasian jembatan ini telah dilakukan serangkaian pengujian, salah satunya Sertifikasi Laik Fungsi Jalan oleh PUPR, serta pemenuhan rambu pada flyover.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," katanya.

Pembangunan flyover ini juga merupakan bentuk dukungan DJKA terhadap kereta cepat yakni Kereta Api Feeder yang beroperasi antara Padalarang-Bandung. Dengan kehadiran fylover ini, akan semakin banyaknya frekuensi kereta api yang melintas.

Selain itu, pengoperasian flyover ini akan membuat para pengguna jalan tidak perlu melintasi perlintasan sebidang. Dengan demikian, harapannya juga akan mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," ujar Endang.

Penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Endang berterimakasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan atensinya terhadap penanganan perlintasan ini, serta para stakeholder, diantaranya Pemerintah Kota Bandung, PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, juga perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan flyover.

"Memastikan Flyover Ciroyom agar tetap sesuai dengan fungsinya merupakan tugas kita bersama-sama, maka dari itu kami berharap kerjasama dari semua pengguna flyover terutama untuk tidak melakukan aksi vandalisme dan berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom pembangunan Flyover Ciroyom ini telah berlangsung sejak pertengahan 2023 lalu. Proyek ini pun mulai memasuki tahap pengerjaan akhir pada bulan Februari 2024.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Selama Januari 2024 hingga 30 September 2024, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menutup 130 pelintasan sebidang.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, pelintasan sebidang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Tercatat selama 2020 hingga September 2024, KAI telah menutup pelintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KAI terus berupaya menutup pelintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi.

Pasalnya, pelintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

”Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah menyosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya," ucap Anne, Senin (7/10/2024).

Upaya penutupan pelintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permenhub Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6.

Keberadaan pelintasan sebidang disebagian tempat melewati permukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan.

Berdasarkan data Januari 2024 hingga Agustus 2024, tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan pelintasan. Pada tahun 2023, telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022.

Anne mengatakan, setidaknya terdapat empat dampak kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api:

1. Korban jiwa: Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.

2. Kerusakan sarana kereta api: Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.

3. Kerusakan prasarana kereta api: Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.

4. Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan: Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hingga September, 130 Pelintasan Sebidang KA Ditutup", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/07/110000821/hingga-september-130-pelintasan-sebidang-ka-ditutup.