Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PLN Indonesia Power (PLN IP) menggandeng mitra asal Arab Saudi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat, dengan kapasitas 60 MW.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyatakan bahwa pembangunan PLTS Terapung di Waduk Saguling ini akan dikelola oleh PT Indo ACWA Tenaga Saguling, sebuah perusahaan joint venture antara PLN Indonesia Power dan ACWA Power, perusahaan asal Arab Saudi yang berfokus pada pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement (PPA) telah dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Indo ACWA Tenaga Saguling, Rudolf Rinaldo Aritonang.

"Dengan PPA ini, PLN Indonesia Power semakin menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi di Tanah Air," ujar Edwin dalam siaran pers, Minggu (18/8).

Edwin menjelaskan bahwa proyek ini akan dimulai dengan proses pendanaan, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi.

Diharapkan, PLTS Terapung Saguling dapat beroperasi atau mencapai Commercial Operation Date (COD) pada Juni 2026.

Pembangunan PLTS Terapung ini adalah bagian dari upaya PLN Indonesia Power untuk mempercepat transisi energi dan mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan laju perubahan iklim.

"Masalah perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan kolaborasi lintas negara. Selain itu, pengembangan pembangkit EBT ini juga menjadi peluang investasi serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi," tambah Edwin.

Salman M. Baray, EVP South and South-East Asia ACWA Power Company, memberikan apresiasi terhadap komitmen PLN Indonesia Power dalam mendorong pengembangan EBT, khususnya PLTS.

"Kami mengapresiasi PLN Indonesia Power atas kerjasama yang profesional dan transparan ini. Investasi pada proyek ini adalah langkah awal kami untuk berinvestasi lebih besar di Indonesia dalam pengembangan energi berbasis EBT," ujar Salman.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling dengan kapasitas 92 Megawatt peak (MWp) yang berlokasi di Jawa Barat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, langkah strategis ini ditempuh PLN dalam upaya mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) selaras dengan agenda transisi energi di Indonesia.

“Bumi sedang memanas, dan kita beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan. Kebijakan transisi energi ke energi terbarukan sedang berjalan dan akan diumumkan pada COP29 di Azerbaijan dengan 75% kapasitas tambahan berasal dari energi terbarukan,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (15/8).

Darmawan menerangkan, dengan kebutuhan investasi yang besar tentu saja PLN tidak akan mampu melakukan hal tersebut sendirian.

Ini adalah tantangan global yang memerlukan solusi global dan kolaborasi global. Penandatanganan PPA ini sebagai bukti bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi kini menjadi bersatu.

Darmawan menambahkan, nantinya saat beroperasi PLTS Terapung Saguling yang terletak di Waduk Saguling di Jawa Barat ini berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 120 ribu ton per tahun. Di mana PLN Indonesia Power, subholding PT PLN (Persero) akan menguasai saham senilai 51% dan sisanya akan dimiliki oleh ACWA Power.

Sementara itu, Chief Executive Office ACWA Power Marco Arcelli menyampaikan, Indonesia merupakan negara dengan potensi energi hijau yang begitu melimpah.

Sebagai perusahaan desalinasi air swasta terbesar di dunia, ACWA Power menegaskan kesiapannya dalam bekerja sama dengan PLN untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami, PLN, untuk berkontribusi pada visi negara dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan,” jelas Marco.

ACWA Power memperluas kehadirannya di Indonesia melalui investasi strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penerbitan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menuai tanggapan positif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai kehadiran beleid ini berpotensi mendorong proyek-proyek PLTS terencana yang selama ini mengalami kendala akibat ketentuan TKDN. Investasi industri PLTS juga berpotensi meningkat di kemudian hari.

"Ini juga memberikan sinyal kepada pelaku usaha industri PLTS bahwa ke depan Indonesia terbuka untuk investasi," kata Fabby kepada Kontan, Kamis (8/8).

Merujuk Permen tersebut, Pasal 17 mengatur tentang kewajiban penggunaan Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Sementara itu, secara khusus relaksasi untuk PLTS diatur dengan ketentuan sebagai berikut, Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang:

a. perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan

b. direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan relaksasi penggunaan Produk Dalam Negeri.

Fabby menjelaskan, dengan adanya tenggat waktu yang diterapkan tersebut maka ada indikasi pemerintah berupaya mendorong pelaksanaan proyek-proyek yang selama ini tersendat.

Meski demikian, Fabby mendorong adanya keselarasan antara regulasi TKDN di Kementerian Perindustrian dan TKDN Proyek di Kementerian ESDM. Pemerintah juga perlu memastikan upaya menggenjot industri panel surya dapat bertumbuh.

"Saya melihatnya kalau kita ingin mencapai tingkat TKDN yang tinggi maka memang rantai pasok itu paling tidak harus jadi," imbuh Fabby.

Fabby melanjutkan, jika industri panel surya tidak mengalami pertumbuhan maka ada potensi tahapan selanjutnya atau pelaksanaan proyek PLTS justru dapat terkendala.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk menarik investasi rantai pasok. Kalau perlu, ada upaya percepatan proyek-proyek PLTS untuk masuk ke fase persetujuan kontrak.

"Kemudian menciptakan pasar karena itu menjadi sinyal bagi industri untuk masuk ke Indonesia," pungkas Fabby.

Begini Peran Swasta dalam Pengembangan Pembangkit Listrik EBT

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia yang besar dan belum tereksplorasi dengan maksimal. Alhasil, sejumlah pihak berlomba-lomba masuk ke bisnis ini, termasuk perusahaan swasta.

Sejumlah perusahaan swasta pun mulai mengembangkan pembangkit listrik bertenaga EBT.

Upaya swasta dalam mengeksplorasi potensi EBT di Indonesia juga tak terlepas dari komitmen pemerintah mengejar target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Dari catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan realisasi investasi sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) hingga Juni 2024 mencapai US$ 565 juta atau setara 45,86% dari target.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) juga sedang bolak-balik promosi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Menurut catatan Kontan, rancangan ini diklaim lebih hijau dan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) terbaru.

Meskipun masih terkesan lambat, upaya tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi sejumlah pihak untuk ikut mengembangkan pembangkit listrik bertenaga EBT.

Misalnya saja PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang terjun mengembangkan pembangkit listrik EBT melalui anak usahanya, PT Adaro Power.

Alasan Adaro Power terjun ke bisnis adalah potensi EBT di Indonesia yang mencapai hingga 4 Tera Watt (TW) atau sekitar 3.687 Gigawatt (GW). Menurut RUPTL PLN yang terakhir, permintaan listrik Indonesia diproyeksikan akan tumbuh rata-rata 4,9% pada periode 2021-2030.

Walaupun di bawah proyeksi pertumbuhan RUPTL sebelumnya, angka tersebut masih memproyeksikan tambahan kapasitas 40,6 GW. Tambahan 40,6 GW ini terdiri dari 51,6% atau 20,9 GW energi terbarukan. Sehingga, RUPTL ini adalah yang terhijau dalam sejarah PLN.

Tak hanya itu, RUPTL juga menganggarkan 64,8% dari 20,9 GW untuk dipasok pembangkit swasta (IPPs).

“Bagi Adaro, RUPTL PLN adalah referensi bauran energi Indonesia yang dipertimbangkan dalam mengembangkan rencana pertumbuhan bisnis ketenagalistrikan,” ujar Presiden Direktur PT Adaro Power, Dharma Djojonegoro, kepada Kontan.

Adaro melihat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menerapkan proyek EBT. Salah satunya, bisnis hijau memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar dan investasi yang tinggi.

“Pemerintah pun telah mendorong pengembangan proyek EBT melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan EBT,” paparnya.

Hal tersebut pun membuat Adaro optimistis dalam memandang masa depan bisnis energi hijau. Namun, investasi di bisnis hijau memerlukan waktu dan proses panjang serta pembiayaan yang cukup besar. Dengan perkembangan teknologi, potensi EBT diyakini Adaro akan semakin baik di masa mendatang.

Terkait investasi dan pembiayaan proyek EBT, Adaro meyakini perusahaan punya neraca keuangan yang kuat serta kinerja yang solid dalam mempercepat proyek-proyek transformasi dan mengembangkan proyek-proyek EBT.

Di tahun 2024, Adaro menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar US$ 600 juta sampai $700 juta, termasuk investasi ekuitas pada proyek-proyek terkait kawasan industri di Kalimantan Utara.

“Selain dari kas internal, kami mempertimbangkan pembiayaan eksternal untuk proyek-proyek EBT yang membutuhkan pendanaan besar,” paparnya.

Sejalan dengan transisi energi dan transformasi ekonomi Indonesia, Adaro ingin berperan penting dalam mendukung transisi energi Indonesia serta mengambil peluang demi mendukung ekonomi hijau.

Melalui pilar Adaro Green, Adaro terus memperdalam portofolio energi terbarukan dengan berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangkit listrik energi baru dan terbarukan.

Adaro pun memiliki beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan. Pertama, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sistem rooftop atau atap dengan kapasitas 130 kWp di Kelanis, Kalimantan Tengah, untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang Adaro. Proyek ini dilakukan sejak tahun 2018.

“Setelah berhasil dalam pembangunan dan pengoperasian PLTS atap 130 kWp, kami melakukan pengembangan dengan menambahkan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung (floating),” ungkapnya.

Kedua, Adaro turut mendukung inisiatif hilirisasi pemerintah dalam industri hijau dengan membangun smelter aluminium. Hingga saat ini, konstruksi smelter aluminium dan infrastruktur terkait berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami pun berniat untuk merampungkan pada tahun 2025 untuk tahap 1 sebesar 500.000 ton per tahun,” tuturnya.

Ketiga, PT Adaro Clean Energy Indonesia yang menandatangani nota kesepahaman Solar Photovoltaic (PV) dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB) di Indonesia dengan beberapa pabrikan manufaktur PV dan baterai (OEM/Original Equipment Manufacturer).

Keempat, pembangunan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1375 MW rencananya akan beroperasi di tahun 2030. PLTA ini menyediakan energi hijau untuk kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

Kelima, bersama Total Eren dan PJBI, Adaro menandatangani perjanjian dengan PT PLN untuk jual beli listrik untuk proyek PLTB Tanah Laut berkapasitas 70 MW yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai sebesar 10 MW/10 MWh di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Selain Adaro, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) juga tengah fokus pada pembangunan pembangkit listrik EBT.

Setali tiga uang dengan Adaro, ARKO meyakini Indonesia saat ini sudah berada di jalur benar dalam pengembangan EBT, yang ditandai dengan target-target NZE dan bauran energi yang terukur. Pemerintah juga sedang menggodok RUU EBET dan RUPTL yang digadang-gadang sebagai RUPTL yang paling hijau, karena komposisi EBT dalam bauran energi akan jauh lebih besar dari target sebelumnya.

“Meskipun begitu, pemerintah perlu mendorong lebih kuat lagi dalam merealisasikan rencana-rencana tersebut,” ujar Head of Investor Relations ARKO, Nicko Yosafat, kepada Kontan.

Optimistis itu juga timbul karena Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengadakan program Net Zero Incubator pada Agustus 2024 untuk membantu emiten dalam merencanakan target dekarbonisasi dan pelaporan emisi karbon.

“Ini sangat terkait dengan bisnis kami selaku pengembang pembangkit listrik tenaga air (PLTA),” katanya.

Menurut Nicko, masih ada potensi besar yang dapat digarap oleh pelaku bisnis EBT di Indonesia. Ini berdasarkan data Kementerian ESDM bahwa tingkat utilisasi energi EBT hanya 0,34% pada tahun 2023. Sementara, tingkat utilisasi energi dari tenaga air hanya 7,1% dari total potensi yang ada di Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk menghadirkan iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan EBT juga seharusnya tak perlu diragukan, mengingat ada peningkatan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mempercepat pencapaian NZE. Salah satu bentuknya adalah keringanan dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Keringanan ini menunjukkan pemahaman pemerintah atas kondisi di lapangan yang kini menghadapi tantangan dalam pemenuhan komponen dalam negeri,” paparnya.

Bagi ARKO, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan proyek EBT adalah adanya fenomena fossil lock-in yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini menjelaskan kondisi di mana suatu negara terlanjur terlalu banyak berinvestasi pada sumber energi dari fosil, karena terlanjur terlalu bergantung pada bahan bakar fosil.

“Karena terlanjur banyak investasi di bahan bakar fosil, keberpihakan yang mendalam dalam meningkatkan investasi di sektor EBT sangatlah dibutuhkan,” tuturnya.

Dengan ancaman perubahan iklim yang sudah secara jelas terjadi, urgensi untuk menggeser dari sumber energi batubara ke EBT menjadi kewajiban. Oleh sebab itu, berbagai perusahaan, seperti pertambangan hingga transportasi, mulai berinvestasi secara langsung dan tidak langsung ke pembangkit listrik EBT.

“Hal ini menunjukkan bahwa, baik pemerintah serta swasta, ke depannya akan meningkatkan investasi ke EBT. Hal ini yang akan memperluas kesempatan untuk pengembangan bisnis EBT di Indonesia,” katanya.

Di tahun-tahun awal berdiri, ARKO masih menemukan kesulitan dalam mencari pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional, seperti bank. Sebab, pada masa itu, bank-bank belum melihat bisnis EBT penting untuk dikembangkan sesegera mungkin.

Namun, saat ini, tingkat kesadaran bank untuk menyalurkan kredit ke sektor EBT makin tinggi. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga keuangan yang memang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur juga mulai bermunculan. Ini membuat ARKO saat ini lebih mudah dalam memperoleh pendanaan jika dibandingkan satu dekade yang lalu.

“Untuk itu, ARKO mengeksplor lembaga pembiayaan yang fokus ke pembiayaan infrastruktur atau ke lembaga pembiayaan yang memiliki produk ataupun perhatian khusus pada pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor EBT,” ungkapnya.

Per tahun ini, ARKO memiliki dua proyek PLTA yang beroperasi, yakni PLTA Cikopo, Jawa Barat, dengan kapasitas 7,4 MW dan PLTA Tomasa, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 10 MW.

Sementara, saat ini terdapat tiga proyek PLTA yang sedang dalam proses konstruksi. Pertama, PLTA Yaentu, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas 10 MW. Kedua, PLTA Kukusan, Lampung, yang berkapasitas 5,4 MW. Ketiga, PLTA Tomoni, Sulawesi Selatan, berkapasitas 10 MW yang baru saja memulai proses konstruksi.

“Jika ditotal, contracted capacity ARKO sudah mencapai 42,8 MW dari lima PLTA tersebut,” ujarnya.

Nicko menyebutkan, kontribusi proyek yang tengah digarap ARKO secara nominal belum sebanding dengan kapasitas terpasang dari sektor EBT se-Indonesia. Sebab, pada tahun 2023 saja, besaran kapasitas terpasang dari sektor EBT se-Indonesia adalah 12,7 GW.

“Namun ke depannya, dengan total kapasitas dari pipeline kami yang sebesar 261,2 MW, harapannya ARKO dapat lebih berkontribusi untuk menerangi se-Indonesia secara berkelanjutan,” katanya.

Menilik 8 Bulan PLTS Terapung Cirata Beroperasi di Tengah Upaya Transisi Energi Hijau

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 tentu menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, termasuk dalam upaya transisi penggunaan energi hijau untuk ketenagalistrikan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal ini adalah pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. Diresmikan pada 9 November 2023, PLTS ini
batu loncatan bagi komitmen pemerintah terhadap transisi pemanfaatan energi fosil ke energi terbarukan (EBT).

Terlebih, PLTS Terapung Cirata menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia. PLTS ini memiliki kapasitasi 192 megawatt peak (MWp) dengan produksi keluaran sebsar 145 MW.

Menyandang kata terapung, PLTS ini memang dibangun di atas permukaan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembangunan dan pengembangan PLTS Cirata dilakukan oleh subholding PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN Nusantara Power (PLN NP).

PLN NP berkerja sama dengan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), dalam pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik energi hijau ini. Komposisi kepemilikannya yaitu 51% saham dipegang PLN NP dan 49% dipegang Masdar.

Presiden Direktur PMSE Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata Dimas Kaharudin menjelaskan, proyek perancangan dan pembangunan pembangkit dimulai sejak tahun 2021 dan diresmikan dua tahun kemudian.

Pembangkit listrik ramah lingkungan ini bisa menghasilkan 250 gigawatt per hour (GWh) hingga 300 GWh energi listrik selama 1 tahun.

“Ini setara dengan kurang lebih penghematan emisi karbon sebesar 214.000 ton karbon dioksida per tahun,” lanjut Dimas.

Estimasinya, PLTS Terapung Cirata bisa menyuplai listrik untuk 50.000 rumah. Namun, PLTS ini merupakan pembangkit komersial. Yang mana, listrik yang dihasilkan PLTS Cirata langsung dialirkan ke jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) sistem Jawa-Bali.

Sehingga, listrik yang dihasilkan PLTS Terapung Cirata tidak dikonsumsi di tempat dan dialiri ke pelanggan secara langsung. Listrik hasil produksi dari PLTS Cirata baru disebarkan ke pelanggan melalui sistem besar listrik Jawa-Bali.

“Profil pelanggannya pun sudah campuran saat ini, baik dari industri maupun rumah tangga,” ungkapnya.

Masih Butuh Pengembangan

Potensi PLTS Terapung Cirata dalam menyediakan energi bersih untuk ketenagalistrikan di Tanah Air sebenarnya sangat besar. Namun, fasilitas eksisting belum bisa menangkap potensi tersebut secara maksimal.

Dimas pun sepakat. Misalnya saja, dari masalah cakupan lahan yang belum dipakai secara maksimal.

Asal tahu saja, Waduk Cirata memiliki luas sekitar 6.200 hektare (ha) dengan potensi luasan yang dapat dipakai sebagai PLTS mencapai 20%. Saat ini, penggunaan PLTS Terapung Cirata baru sekitar 4% dari total potensi luasan tersebut.

Di sisi lain, teknologi panel surya saat ini belum bisa mengkonversi sinar matahari menjadi listrik dengan kapasitas maksimal sepanjang hari. Panel surya yang dipakai di PLTS Terapung Cirata ini berkapasitas 560 watt dengan ukuran kurang lebih 2x2 meter.

Namun, kapasitas 560 watt itu adalah kapasitas teoretis ketika semua kondisi ideal tercapai, yaitu saat matahari terik, terletak sudut 90 derajat terhadap panel surya, dan bersuhu 25 derajat. Jika kondisinya tidak ideal, panel surya hanya bisa mengeluarkan listrik berdaya 35watt-60 watt.

“Di hari yang cerah, kondisi ideal tersebut terjadi di sepanjang pukul 11 hingga 1 siang, hanya 2 jam-3 jam,” ungkapnya.

PLTS Terapung Cirata juga belum memiliki alat penyimpan daya listrik alias storage. Alasannya, karena sumbangan produksi PLTS Cirata masih sangat kecil dibandingkan produksi listrik di Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai perbandingan, kapasitas produksi harian ketenagalistrikan di Indonesia sebesar 30 ribu megawatt yang didominasi dari produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

Kalau kita kembali ke hitungan di awal, PLTS Terapung Cirata bisa menghasilkan 250 GWh hingga 300 GWh energi listrik selama satu tahun. Sementara, kebutuhan listrik di Indonesia saat ini kurang lebih 250 sampai 300 Terrawatt hours (TWh) selama setahun.

Artinya, sumbangan PLTS Terapung Cirata masih sangat mini karena hanya 0,1% ke sistem listrik nasional.

“Namun untuk pengembangan skala besar, butuh mekanisme penyimpanan energi. Pengembangan ini juga tak sebatas di PLTS Terapung Cirata, tetapi juga pembangunan PLTS lain di seluruh Indonesia,” paparnya.

Oleh karena itu, studi dan perencanaan untuk pengembangan PLTS Terapung Cirata masih terus dilakukan. Berdasarkan hitungan sederhana, pengembangan PLTS Terapung Cirata bisa sampai kapasitas produksi 800 MWp atau kurang lebih luarannya sebesar 500 MW-600 MW. Ini setara dengan 4-5 kali lipat dari kapasitas eksisisting PLTS Terapung Cirata saat ini.

Meskipun belum bisa dipastikan rencana tersebut akan memakan waktu berapa lama, pengembangannya diharapkan bisa dikejar untuk mencapai target net zero emmision di tahun 2060.

Yang jelas, saat ini PLN NP sudah menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) dengan Masdar untuk peningkatan kapasitas PLTS Terapung Cirata.

Dalam JDSA ini, dikaji potensi kapasitas PLTS Terapung Cirata bisa naik tiga kali lipat lebih atau mencapai 500 Megawatt Alternating Current (MWAc).

Selain pengembangan PLTS Terapung Cirata, PLN NP juga berencana melakukan pembangunan PLTS di wilayah lain di Indonesia, seperti di IKN, Batam, dan Karangkates.

Di Karangkates, PLN NP menginisiasi pembangunan PLTS terapung berkapasitas 100 MW yang berlokasi di Bendungan Karangkates. PLTS ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Di Batam, PLN NP menginisiasi pembangunan PLTS terapung berkapasitas 42 MWp. Sementara, PLTS di IKN adalah PLTS darat berkapasitas 50 MW.

“Ini mimpi besar juga membutuhkan usaha yang luar biasa besar,” paparnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama perusahaan listrik Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) untuk proyek pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 500 MW di daerah Moheshkhali dan di berbagai area lain yang potensial di Bangladesh.

MoU ini ditandatangani oleh Abul Kalam Azad, Managing Director CPGCBL, dan Fadli Rahman, Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE, di Crystal Ballroom, Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh pada Senin (15/7). Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Nelwin Aldriansyah, Chief Financial Officer Pertamina NRE.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari MoU government-to-government (G2G) yang ditandatangani antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2017, serta telah melalui studi Kelayakan oleh dua perusahaan energi ini.

CFO Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah meyakini kemitraan strategis ini menjadi pondasi untuk kerja sama yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan, inovasi, kesuksesan bersama, serta mendukung keamanan energi nasional Bangladesh.

CPGCBL lewat Managing Director nya Abul Kalam menyampaikan bahwa Pertamina NRE telah memiliki pengalaman dan portfolio bisnis energi bersih yang cukup mumpuni di Indonesia.

"Semoga kerja sama ini bisa mendorong pengembangan energi bersih di Bangladesh dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak” ujar Abul dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).

Sebagai informasi, CPGCBL merupakan perusahaan milik Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, didirikan sebagai perusahaan publik dengan tujuan bisnis utama untuk menghasilkan listrik.

Perusahaan ini memiliki mandat untuk menjalankan skema pembangunan pembangkit listrik di bawah Kebijakan Pembangkit Listrik Sektor Swasta Bangladesh, Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta (PPP), atau kerangka kebijakan pemerintah lainnya.

Kerja sama dengan CPGCBL menjadi salah satu upaya Pertamina NRE dalam menangkap peluang untuk ekspansi bisnis di luar negeri. Saat ini, Pertamina NRE mengoperasikan lebih dari 2,7 Gigawatt portofolio pembangkit listrik yang mencakup gas to power, solar PV, geothermal, dan biogas.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan rantai pasok di sektor pangan dan pakan, FKS Grup merencanakan instalasi panel surya dengan total kapasitas 10 Megawatt secara bertahap hingga tahun 2025.

Langkah ini diungkap sebagai komitmen FKS Grup dalam memperkuat infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia dan sebagai pelopor dalam adopsi energi bersih.

Pemasangan atau instalasi ini dibagi menjadi tiga fase. Pada akhir tahun 2022, atau dalam fase pertama, FKS Group telah berhasil menginstal 2,4 Megawatt panel surya di Pabrik Tepung Terigu-Bungasari Flour Mills, Medan.

Pemasangan ini berhasil menyerap karbon sebanyak 2 juta kg CO₂ per tahun dan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Terbaru atau fase kedua dari inisiatif ini, FKS Group akan memasang tambahan 3 Megawatt di tujuh area operasi, di antaranya di Balaraja dan Cilegon – Banten, Gunung Putri – Bogor, Sragen – Jawa Tengah, Surabaya dan Mojokerto – Jawa Timur, dan Makassar.

Fase kedua ini diharapkan dapat mengurangi lebih banyak lagi karbon, dengan pengurangan diperkirakan sebesar 3,4 juta kg CO₂ per tahun.

Sementara fase ketiga, yang akan mencakup instalasi 5 Megawatt, diharapkan akan mengurangi emisi karbon hingga 5.8 juta kg CO2, menjadikan total kontribusi FKS Group terhadap pengurangan emisi karbon sangat signifikan, yaitu 11,2 juta kg CO₂ per tahunnya.

Inisiatif ini selaras dengan target keberlanjutan global dan nasional, di mana pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pengurangan emisi sebesar 29% atau setara 835 juta ton CO₂ pada 2030. Inisiatif FKS Group ini dinilai juga bisa membantu mengurangi efek buruk perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber energi non-terbarukan.

Agung Cahyadi Kusumo, Group Chief Operating Officer FKS Group mengatakan, pihaknya memegang empat pilar ESG sebagai latar belakang dari inisiatif ini. Pertama, keamanan dan ketahanan pangan. Kedua, pengelolaan lingkungan. Ketiga, adalah membentuk lingkungan yang sehat, nyaman dan aman.

"Keempat adalah soal fokus pada pengembangan masyarakat dan komunitas," ungkap Agung dalam acara peresmian operasional pembangkit listrik panel surya di PT Padi Flour Nusantara (PFN), Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (10/7).

Po Indarto Gondo, Chief Executive Officer, PT Padi Flour Nusantara sebagai bagian dari FKS Food and Agri mengatakan, langkah ini masuk dalam komitmen terhadap keberlanjutan adalah inti dari operasi perusahaan secara keseluruhan.

"Dengan mengintegrasikan tenaga surya ke dalam campuran energi kami, kami tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menetapkan standar bagi industri untuk diwujudkan. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam perjalanan kami menuju pencapaian netral karbon," ujar Po Indarto.

Dalam menjalankan proyek ini, FKS Group menggandeng Xurya, salah satu perusahaan pengembang listrik tenaga surya untuk atap bangunan di Indonesia.

"Kami sangat bangga bermitra dengan FKS Group dalam proyek visioner ini. Bersama-sama, kita membuktikan bahwa penggunaan energi terbarukan tidak hanya layak tetapi juga menguntungkan bagi bisnis yang mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan,” tutur Eka Himawan, Managing Director kata Xurya Daya Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Eka berharap FKS Group dapat menginspirasi perusahaan lainnya untuk turut mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pemasangan PLTS di kawasan industri.