JAKARTA, investor.id – Harga batu bara anjlok lagi pada Selasa (5/11/2024). Hal itu karena tertekan kabar dari China.

Harga batu bara Newcastle untuk November 2024 turun US$ 1 menjadi US$ 142,9 per ton. Sedangkan Desember 2024 melemah US$ 1 menjadi US$ 143,9 per ton. Sementara itu, Januari 2025 jatuh US$ 1,15 menjadi US$ 144,75 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk November 2024 turun US$ 0,95 menjadi US$ 118,1. Sedangkan, Desember 2024 terkoreksi US$ 1,45 menjadi US$ 117,9. Sedangkan pada Januari 2025 terpangkas US$ 1,65 menjadi US$ 118,55.

China Semakin memperbesar porsi pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan. Hal itu seperti yang dilaporkan media di China bahwa pusat photovoltaic milik China Energy dengan kapasitas 3 juta kilowatt, yang terletak di Ordos, Mongolia Dalam, China utara, berhasil terhubung dengan jaringan listrik pada Selasa. Ini menandai dimulainya operasi fasilitas pembangkit tenaga surya terbesar di China yang dibangun di zona subsidence tambang batu bara.

Dengan total kapasitas terpasang sebesar 3 juta kilowatt, proyek ini melibatkan pemasangan sekitar 5,9 juta panel photovoltaic yang mencakup area seluas lebih dari 70 juta meter persegi, setara dengan 10.000 lapangan sepak bola standar.

Proyek ambisius ini berkontribusi pada upaya rehabilitasi lahan terdegradasi di China dan juga menjadi bagian penting dari strategi energi yang lebih luas di negara tersebut. Proyek ini mendukung sistem transmisi listrik dari barat ke timur, yang bertujuan untuk mengalirkan listrik dari wilayah barat ke bagian timur yang lebih industrialisasi di China.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cucu usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) di bawah naungan anak usaha PT Chandra DayaInvestasi (CDI) yaitu PT Krakatau Chandra Energi (KCE) yang bergerak di sektor penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) hingga saat ini mencatatkan kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 2,067MegaWatt peak(MWp).

Kepemilikan ini terdiri dari berbagai jenis PLTS, di antaranya jenisground-mounted,rooftop, danfloating.

Adapun, dalam kampanye“Energizing Growth with Renewable Energy”yang diluncurkan hari ini, Selasa (04/11), KCE mendorong kolaborasi strategis dalam energi baru terbarukan melalui adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atausolar panel.

Dengan solusi energi bersih ini, KCE siap berperan aktif dalam mendukung sektor industri dan perumahan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Krakatau Chandra Energi, Erri Dewi Riani menyampaikan peluncuran kampanye ini mencerminkan komitmen KCE dalam mempromosikan transisi energi nasional.

Kampanye ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk turut mempercepat bauran energi bersih dan turut serta mendukung keberlanjutan.

“Dengan produk EBT yang kami tawarkan, industri dapat mengoptimalkan produksi serta operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan emisi karbon,” ujar Erri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Selasa (05/11).

Ia menambahkan, produksi tenaga listrik ke depannya diproyeksikan didominasi oleh tenaga surya, air, angin, bio energi, panas bumi, nuklir dan lainnya. Pada 2060 diasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.800 TWh.

Angka tersebut diakumulasi berasal dari kebutuhan sektor Industri, sektor rumah tangga, komersial, dan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi sektor industri untuk melakukan pengembangan teknologi terbaru dalam pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan bio energi guna mengurangi emisi karbon dan peluang mendukung target NZE 2060.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Chandra Energi, Ari Azhar,menjelaskan, KCE saat ini telah menyediakan layanan penyediaan tenaga listrik di Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon dan sekitarnya dengan keandalan tinggi dengan menggunakan topologiring pada sistem distribusi ke pelanggan.

"Selain itu KCE juga menyediakan jasa kelistrikan yang meliputioperationdanmaintenanceperalatan ketenagalistrikan, workshop untuk mendukungmaintenancealat ketenagalistrikan dan kemampuanengineering, procurement dan constructiondi bidang ketenagalistrikan," ungkapnya.

Ari menambahkan, saat ini pihaknya sudah bermitra dengan berbagai partner, seperti PT SEI, PT MAB, Summit Solar, Huawei maupun mitra strategis lainnya.

"Ke depan, KCE berencana untuk terus mengembangkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui beberapa inisiatif, melalui investasi dalam proyek baru dengan membangun lebih banyak fasilitas PLTS, termasuk proyek PLTS Terapung," tutupnya.

Reporter: Carolus Agus Waluyo | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - POHUWATO. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas terbesar di Indonesia PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) bersama kedua mitranya, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang dibarengi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen ini ditandai dengan aksi penanaman pohon gamal yang kesebelas juta yang didahului dengan upacara adat Gorontalo sebagai wujud pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal.

Aksi penanaman pohon gamal ke-11 juta ini dilaksanakan pada Jumat (1/11) di area penanaman milik BTL yang terletak di Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Hadir dalam kegiatan penanaman ini Camat Popayato Zulkifli Buludawa, Camat Popayato Timur Arifin, Camat Wanggarasi Arifin Isa Daiponta, Pejabat Camat Lemito Syafrin Pilomonu, Kapolsek Lemito Iptu Budi Abdul Gani, dan Danramil Popayato Pratu Piyan Rauf yang turut melaksanakan aksi penanaman pohon gamal. Turut hadir dalam acara ini pemangku adat antara lain Baate Kecamatan Popayato Rudin Nihali dan perangkat adat Kecamatan Popayato lainnya.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini merupakan simbol dari komitmen perusahaan untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin.

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Camat Popayato Timur Arifin mengatakan, aksi penanaman pohon gamal ini merupakan bukti bahwa BJA Group tidak melakukan deforestasi. Sebaliknya, perusahaan justru menunjukkan bukti untuk menjaga kelestarian lingkungan yang keberlanjutan.

"Perusahaan bukan semata-mata melakukan penebangan, namun juga penanaman. Ini menggambarkan bahwa perusahaan mendukung keberlanjutan dan penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan, apa yang kita tanam ini dapat kita lihat dalam empat tahun ke depan. Saya percaya, insya Allah, semua akan tetap eksis," ujar Arifin.

BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%.

Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp 4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Burhanuddin mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan yang hadir seperti Camat, Kepolisian, maupun Babinsa yang telah memberikan dukungan kepada perusahaan. "Semoga apa yang kita tanam bisa tumbuh subur, produksi tinggi, dan memberi manfaat untuk kita semua dan kemajuan daerah kita," imbuh Burhanuddin. (*)

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Kementerian ESDM telah mengumumkan bahwa akan dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak, Kabupaten Solok.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Herry Martinus mengatakan saat ini tahapan untuk rencana pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak itu kini berada di tahap perjanjian jual beli tenaga listrik.

"Nanti pengembang proyek PLTS Terapung ini dari investor asal Arab Saudi yakni ACWA Power, dan PT PLN (Persero) yang akan membelinya," kata dia, Kamis (31/10/2024).

Herry menjelaskan selain tahap perjanjian jual beli tenaga listrik masih berjalan, tim dari Kementerian ESDM bersama pemda terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika nantinya pengerjaan mulai dilakukan, mendapat dukungan dari semua pihak.

Dia menyebutkan untuk potensi listrik bila dibangunan PLTS Terapung di Danau Singkaran diperkirakan bisa mencapai 90 MegaWatt (MW) hingga 100 MW. Sementara terkait kapan pengerjaan bisa dimulai, Herry mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Jadi hadirnya PLTS Terapung ini sebagai transisi energi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke PLTS Terapung," jelasnya.

Namun Herry menegaskan apabila PLTS Terapung Singkarak berfungsi, bukan serta merta PLTU yang ada di Sumbar ditutup. Seperti di PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto dan PLTU Teluk Sirih di Kota Padang.

"Dua PLTU ini saat ini menghasilkan listrik 400 MW. Sementara PLTS Terapung sekitar 90 MW, jadi tidak sebanding bila ditutup dua PLTU itu," tegasnya.

Menurutnya hadirnya PLTS Terapung Singkarak tersebut secara perlahan akan menciptakan transisi energi dari PLTU ke PLTS Terapung. Hal ini dikarenakan PLTS Terapung merupakan upaya pemerintah mewujudkan energi ramah lingkungan dan energi baru terbarukan (EBT).

"Jadi PLTS Terapung Singkarak ini akan menambah EBT di Sumbar, selain telah ada pembangkit listrik panas bumi dan PLTA," ungkapnya.

Dia berharap masyarakat dan semua pihak mendukung adanya pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak tersebut. Dengan demikian, akan dapat mengurangi kebutuhan energi dari PLTU Ombilin.

Belum lama ini, Kementerian ESDM mengumumkan ada 2 lokasi akan dibangun PLTS Terapung di Indonesia. Pertama di Danau Singkarak di Sumbar dengan kapasitas 90 MW, dan kedua di Waduk Saguling, Jawa Barat, dengan potensi kapasitas 60 MW.

Mengutip dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menggandeng perusahaan energi Arab Saudi, ACWA Power, untuk membangun PLTS Terapung di Danau Singkarak, Sumatra Barat dan Waduk Saguling, Jawa Barat.

Pada Desember 2023 lalu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN akan melanjutkan kisah sukses pembangunan PLTS terapung di Indonesia.

Hal ini dilandasi oleh potensi surya di Indonesia yang besar dan luasan permukaan danau di Indonesia yang bisa digunakan untuk mengakselerasi EBT.

"Pengembangan PLTS terapung ini menjadi revolusi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam negeri dan kami berharap proyek ini mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan bisnis EBT di Indonesia," kata Darmawan.

Dalam pengembangannya, Darmawan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan studi kelayakan, pengurusan perizinan hingga pembangunan PLTS terapung telah dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional.

PLTS Terapung Singkarak akan berdiri di atas 0,26 persen total luas Danau Singkarak, Sumatra Barat. Rencananya, PLTS Terapung Singkarak akan memiliki kapasitas 77 megawatt peak (MWp).

Saat beroperasi, listrik akan disalurkan melalui interkoneksi 150 kiloVolt (kV) sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik bersih di sistem Sumatra.

"Harapannya, PLTS Terapung Singkarak bisa mendorong pertumbuhan industri dan perekonomian di Sumatra. Saat ini, Sumatra merupakan salah satu wilayah dengan kapasitas terpasang EBT yang cukup besar," kata Darmawan.

Dia juga menjelaskan kerja sama bersama ACWA Power juga menjadi bukti kolaborasi dengan dunia internasional dalam mendukung transisi energi di dalam negeri.

Depok: Dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju target netralitas karbon pada 2060, Toyota Indonesia menekankan pentingnya pendekatan teknologi multi-pathway.
Oleh sebab itu, perusahaan mengkombinasikan berbagai teknologi dan bahan bakar untuk menurunkan emisi karbon dari waktu ke Waktu.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, menyebutkan tidak ada satu solusi yang dapat memenuhi kebutuhan transisi energi secara menyeluruh. Pendekatan 'No Single Solution' mengedepankan kombinasi teknologi yang beragam untuk menekan emisi karbon, sesuai dengan inisiatif yang diambil perusahaan melalui kendaraan hemat bahan bakar, biofuel, bioethanol, serta teknologi elektrifikasi.

“Penggunaan EBT (Energi Baru dan Terbarukan) seperti bioenergi dapat membantu mengurangi ketergantungan konsumsi bahan bakar fosil di semua sektor terkait seperti pembangkit listrik, domestik, industri, dan sektor transportasi. Bioenergi termasuk bioethanol dan biofuel, memainkan peranan utama dalam mendukung Indonesia untuk menuju transisi energi serta mereduksi emisi,” ujar Nandi Julyanto dalam seminar nasional bertema 'Strategi Percepatan Transisi Energi: Pendekatan Quick Win Sebagai Solusi Praktis Dalam Mewujudkan Pencapaian Target NDC 2030 pada Rabu (30-10-2024) yang diselenggarakan di Universitas Indonesia.
Pabrikan asal Jepang tersebut menegaskan strategi multi-pathway ini juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) diharapkan tidak hanya menekan emisi karbon tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi petani Indonesia.

Baca Juga: PT Pindad Sanggupi Produksi Mobil untuk Menteri

Wakil Presiden Direktur PT TMMIN, Bob Azam, menyampaikan dalam memasuki era elektrifikasi, industri otomotif nasional harus dilibatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Prinsip No One Left Behind mengedepankan pengembangan berbagai jenis teknologi kendaraan rendah emisi, mulai dari LCGC, flexy engine dengan bio diesel dan bio ethanol, hingga elektrifikasi seperti HEV, PHEV, BEV, dan FCEV.

“Hal ini juga selaras dengan visi Beyond Zero yang menjadi pedoman Toyota mengimplementasikan seluruh upaya, menuju netralitas karbon dengan beragam solusi teknologi. Beyond Zero menandakan komitmen mengeksplorasi berbagai strategi dan solusi inovatif, demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” jelas Bob.

Visi Beyond Zero ini didasari pada komitmen perusahaan untuk menghasilkan dampak positif, baik dalam hal keberlanjutan lingkungan maupun ketahanan energi, dengan berfokus pada ekonomi sirkuler yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta meminimalkan dampak lingkungan.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi serta hub ekspor kendaraan berdaya saing tinggi.

"Semua lapisan masyarakat terutama generasi muda dapat berkontribusi pada berbagai aktivitas pengurangan emisi. Berbagai pilihan teknologi kendaraan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam, demi mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan multi-pathway atau rendah emisi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," tutup Bob Azam.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyaluran kredit perbankan ke sektor keberlanjutan lewat penerapan prinsip Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) atau ESG terus menunjukkan pertumbuhannya sampai akhir Kuartal III-2024.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi jawara pertumbuhan kredit ke sektor keberlanjutan di antara bank besar lainnya. Terlihat dari konsistensi Bank Mandiri mencatat peningkatan portofolio dengan menyalurkan kredit ESG mencapai Rp 285 triliun sampai September 2024, tumbuh 12,8% secara tahunan (year on year/yoy). Dari jumlah tersebut, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4% yoy menembus Rp 142 triliun.

Sementara itu kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio tersebut telah mencapai sebesar Rp 10 triliun dengan tren peningkatan setiap tahunnya.

Termasuk antara lain fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah.

“Ke depannya, kami akan terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor,” ungkap Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, Rabu (30/10).

Sementara itu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyalurkan kredit ESG yang tumbuh 10,7% yoy menyentuh Rp214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3% dari total portofolio pembiayaan.

Komitmen BCA untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai ESG. Hal ini juga dikonfirmasi oleh gedung Wisma BCA Foresta yang memperoleh sertifikat Green Mark Super Low Energy Building dari Building and Construction Authority Singapura, menjadi yang pertama di Indonesia. Sertifikat itu diraih karena Wisma BCA Foresta dinilai berhasil menerapkan efisiensi sangat tinggi pada operasional gedung.

Selanjutnya PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatatkan pertumbuhan portofolio kredit ESG pada Kuartal III-2024, mencapai 5% yoy menjadi Rp 187,6 triliun.

Direktur Risk Management BNI David Pirzada menegaskan, sebagai bank milik negara yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia, BNI berkomitmen untuk terus menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap langkahnya.

David menjelaskan, keberlanjutan telah menjadi inti dari bisnis BNI. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BNI telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) untuk aktivitas operasional pada 2028 dan untuk pembiayaan pada 2060. Untuk mencapai tujuan ini, BNI akan menggalakkan berbagai inisiatif, baik di bidang operasional maupun pembiayaan.

"Komitmen ini tercermin dalam pembiayaan yang bertanggung jawab untuk aktivitas bisnis berkelanjutan, termasuk portofolio hijau yang mencapai Rp 188 triliun, atau sekitar 26% dari total portofolio kredit BNI," jelas David.

Hingga September 2024, penyaluran kredit hijau BNI telah mencakup berbagai sektor, termasuk Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biogas, dengan total pembiayaan mencapai Rp10,2 triliun. Selain itu, pembiayaan untuk sektor penanggulangan polusi udara sebesar Rp3,4 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp31,9 triliun.

Untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko perubahan iklim, BNI juga telah melaporkan Climate Risk Stress Test (CRST) kepada OJK yang mencakup enam sektor utama, yakni sumber daya alam, listrik, transportasi dan pergudangan, konstruksi, pertanian dan manufaktur, serta mortgage. Sektor-sektor ini mencakup 50% dari total portofolio pinjaman BNI.

Sebagai bagian dalam upaya mendorong transisi energi, BNI senantiasa memberikan dukungan kepada debitur untuk melaksanakan upaya transisi, melalui pemberian Sustainability Linked Loan yang pada bulan September 2024 mencapai Rp5,5 triliun.

Selain itu, BNI mendukung penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam upaya mencapai komitmen Net Zero Indonesia.

Bank lainnya di luar KBMI 4 ada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang juga meningkatkan portofolionya ke sektor keberlanjutan. Hingga sembilan bulan pertama tahun 2024, CIMB Niaga mencatat hampir 25% dari total pembiayaan Bank atau Rp 54,4 triliun untuk mendukung transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, keberlanjutan adalah salah satu prioritas CIMB Niaga dalam menjalankan bisnis dengan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses perbankan.

"Ke depan, kami akan terus mendorong implementasi dan adaptasi model bisnis berkelanjutan serta investasi hijau oleh para pelaku usaha di Indonesia. Keberlanjutan tidak hanya membutuhkan upaya inovasi dari bank, tetapi juga kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menuju masa depan yang lebih baik,” kata Lani.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan terus digalakkan PT Bank Mandiri Tbk. Ini tercermin dari total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri yang telah tumbuh sebesar 12,8% secara tahunan (YoY) atau mencapai Rp 285 triliun per September 2024.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi merinci dari jumlah tersebut, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4% YoY menembus Rp 142 triliun. Sementara itu, kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio tersebut telah mencapai sebesar Rp 10 triliun.

“Ke depannya, kami akan terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor,” ujar Darmawan, Rabu (30/10).

Ia menyebutkan upaya mendorong kredit berkelanjutan ini antara lain fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah.

Sebagai informasi, realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun. Pertumbuhan ini antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri.

Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh segmen. Pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun.

"Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru," kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi.

"Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable," ucap Fabby.

Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN.

Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

"Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil," imbuh Fabby.

Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

"Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.

"Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.

Jakarta: PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus memperkuat posisinya dalam mendukung hilirisasi mineral melalui kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero). Dalam kolaborasi ini, PLN menyediakan pasokan listrik sebesar 150 megavolt ampere (MVA) untuk Smelter Feronikel Antam yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pasokan listrik dari PLN ini akan memungkinkan Antam beralih dari penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung program dekarbonisasi nasional.

Smelter Feronikel Antam yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. Melalui kerja sama ini, pabrik yang memiliki kapasitas produksi sebesar 27 ribu ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun, diharapakan dapat beroperasi lebih optimal dan efisien guna memenuhi permintaan pasar yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor.
Direktur Utama Antam Nico Kanter menjelaskan, kolaborasi dengan PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada 2060," ujar Nico dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Salah satu benefit penting dari kolaborasi ini adalah tersambungnya jaringan listrik dari sumber energi terbarukan. Nico menjelaskan, dalam tahap awal pada 2025 Antam berencana menggunakan listrik dengan energi terbarukan melalui skema pembelian Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 112.940 unit REC per tahun atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH).

"Langkah ini menjadi salah satu kontribusi Antam dalam mendukung transisi energi dengan penggunaan energi ramah lingkungan, sekaligus memastikan smelter feronikel di Kolaka dapat beroperasi dengan energi bersih," tambah dia.

Baca juga: Bangun Ratusan Smelter, Bahlil Disebut Konsisten Genjot Hilirisasi

Dipasok dari PLN UID Sulselrabar

PLN sendiri, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebutuhan listrik bagi industri smelter. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Oleh karenanya, tegas dia, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," ujar Darmawan.

Ia menambahkan pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter Antam di Kolaka melalui PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) dan menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Smelter feronikel Antam di Kolaka merupakan salah satu proyek strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral dan menciptakan multiplier effect melalui investasi di sektor industri dan energi terbarukan.

Dengan adanya kolaborasi ini, Antam semakin mantap melangkah dalam memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional, khususnya di sektor mineral, serta dalam upaya transisi energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) belum memadai.
Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024. BPK mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.
Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.
BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
"Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).
BPK pun menilai hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya proyek pengembangan EBT dan bauran EBT sesuai target dan potensi defisit kelistrikan di beberapa daerah.
Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.
"Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.
Lebih lanjut, BPK juga mengungkapkan bahwa kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menimbulkan hambatan signifikan dalam pembangunan pembangkit EBT. Hal tersebut terjadi karena belum memadainya kapasitas produksi pembangkit EBT dalam negeri.
Selain itu, juga terdapat pendanaan proyek pembangunan pembangkit EBT yang terkendala klausul TKDN.
BPK menyebut Lembaga keuangan seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan Internasional Coopera on Agency (JICA) hingga bank pembangunan dan investasi Jerman yaitu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Bankengruppe menganggap kebijakan unsur TKDN tidak selaras dengan batas minimal yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
"Hal ini mengakibatkan adanya risiko pembatalan pendanaan dari luar negeri, keterlambatan COD proyek dan pemenuhan kebutuhan listrik, biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi karena delay dan penalti, serta klaim penjaminan pemerintah," tulis BPK.
BPK pun telah merekomendasikan Bahlil untuk segera melakukan perbaikan. Upaya ini antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves dan Kementerian Perindustrian terkait evaluasi keselarasan regulasi atas persyaratan TKDN dan pengadaan.
"Sehingga dapat mengakomodasi pendanaan dari luar negeri tanpa mengorbankan pembangunan industri dalam negeri dan
pengembangan EBT," kata BPK.

JAKARTA, investor.id - PT Krakatau Chandra Energi (KCE), perusahaan penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) yang andal dan bersaing di Indonesia, melakukan penandatanganan perjanjian Jual Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap dengan PT. Krakatau Tirta Industri (KTI), perusahaan penyedia solusi air bersih, dan air industri untuk masyarakat dan industri di Kota Cilegon dan sekitarnya. Kolaborasi ini merupakan bagian dari inisiatif kedua Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam operasional industri.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama KCE, Erri Dewi Riani dan Direktur Utama KTI, Pria Utama di Jakarta pada Rabu (23/10/2024) dengan disaksikan oleh Direktur Operasi dan Komersial KCE, Ari Azhar dan Direktur Keuangan, SDM dan Pengembangan Usaha KCE, Harry M. Tamin serta Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial KTI, Agus Lukmanul Hakim. Dengan penandatanganan ini, KCE dan KTI resmi melakukan Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) PLTS Atap dengan Total kapasitas mencapai 1,8 MWp. Nantinya, KCE akan membangun PLTS Atap di atas fasilitas dan bangunan milik KTI dan menyalurkan serta menjual tenaga listrik tersebut kepada KTI. Pemasangan PLTS Atap ini akan memberikan kontribusi besar dalam memaksimalkan lokasi operasional sebagai sumber peningkatan efisiensi energi. 

Direktur Utama KCE, Erri Dewi Riani mengatakan, Kemitraan PT Krakatau Chandra Energi dengan KTI dalam proyek PLTS Atap ini merupakan komitmen Perusahaan untuk terus mendukung pengembangan industri hijau dan menurunkan emisi karbon di Kawasan Industri Krakatau melalui pelayanan pengembangan proyek panel surya di berbagai sektor industri.  

“Seiring meningkatnya kebutuhan akan energi EBT, kami dapat menyediakan solusi untuk membantu industri mencapai tujuan keberlanjutan serta dalam meningkatkan efisiensi operasional,” ujarnya. 

Direktur Utama KTI, Pria Utama menyampaikan Perjanjian ini menjadi langkah nyata Perusahaan menapaki masa depan yang berkelanjutan. 

“Dengan memanfaatkan energi surya, kami tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga mampu mengurangi emisi karbon dalam upaya global memitigasi perubahan iklim. Kami berharap kerjasama kedua belah pihak tidak berhenti hanya di PLTS Atap tapi juga dapat terus berlangsung dengan pengembangan-pengembangan EBT lainnya,” ujar Pria.

Sistem PLTS Atap yang dirancang dan dipasang oleh KCE ini akan dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama, pembangunan PLTS Atap akan menyasar area Gedung Excellence Center (GEC) dan Water Treatment Plant (WTP) Cidanau milik KTI dengan potensi energi mencapai 287 kWp. Pada Tahap 2 dan 3, pembangunan PLTS Atap direncanakan fokus pada area WTP Krenceng dan gedung perkantoran dan workshop PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan (KTOP) dengan potensi energi mencapai 1.568 kWp, sehingga total keseluruhan pembangunan mencapai kapasitas 1.855 kWp.

Proyek ini dijadwalkan akan mulai dipasang pada awal tahun 2025 dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada 2026. Inisiatif kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama kedua perusahaan terhadap kepedulian lingkungan dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, KCE menyediakan solusi energi terbarukan yang andal berupa pengembangan PLTS Atap, Ground-Mounted, dan Terapung. Kemitraan ini sejalan dengan misi KCE untuk menyediakan solusi energi bersih berkualitas tinggi dan kompetitif bagi industri maupun pelanggan ritel.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada energi sebagai salah satu misi prioritas dalam masa pemerintahannya. Emiten di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pun siap ambil bagian untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam pidato pelantikan Presiden, Minggu (20/10), Prabowo menyoroti kondisi dunia yang dibayangi ketegangan konflik geopolitik. Dus, saat situasi global tidak menentu, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi dan sumber energi dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan pada negara lain.

Prabowo bilang, Indonesia punya banyak sumber energi mulai dari batubara, panas bumi (geothermal), air, hingga tanaman seperti kelapa sawit.

"Pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegas Prabowo.

Barisan emiten EBT ikut menyambut komitmen tersebut. Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Tan Hendra Soetjipto mengatakan, perusahaan EBT memiliki peran yang strategis di tengah kebutuhan energi yang terus tumbuh bersamaan dengan target pemerintah untuk mencapai transisi energi dan net zero emisi.

Hendra lantas menyoroti pembangkit listrik geothermal akan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Sebab, geothermal punya karakteristik pemikul beban dasar (baseload) yang andal untuk menjadi pengganti pembangkit energi fosil dengan karakteristik serupa.

"Geothermal merupakan pembangkit EBT yang tidak bergantung pada cuaca. Dengan karakteristik baseload bisa beroperasi 24 jam, maka akan sangat strategis untuk proses transisi energi," kata Hendra dalam paparan publik, Kamis (24/10).

Saat ini strategi ekspansi BREN sedang fokus pada pengembangan aset geothermal dan tenaga angin. Hingga tahun 2032, BREN membidik kapasitas 1.784 MW - 2.439 MW untuk geothermal, dan 397 MW untuk tenaga angin.

Dalam tiga tahun ke depan, proyek strategis BREN adalah penambahan kapasitas panas bumi hingga 104,6 MW. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini siap mengucurkan investasi sebesar US$ 346 juta untuk mencapai target tersebut.

Emiten plat merah juga tak ketinggalan untuk menggenjot kapasitas energi hijau. Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Kitty Andhora mengatakan, saat ini PGEO sedang mengejar peningkatan total kapasitas terpasang dari 672,5 MW menjadi 1 Gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kitty mengamini, panas bumi punya posisi strategis dalam transisi energi dengan potensi sumber daya sekitar 24 GW.

"Dengan mempercepat pengembangan, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga mencapai kemandirian energi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global di EBT," kata Kitty kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Tak hanya panas bumi, sumber EBT lain juga siap unjuk gigi. Direktur Keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) Giat Widjaja menyampaikan, strategi KEEN untuk menggelar ekspansi pada proyek listrik EBT tenaga air (PLTA), surya (PLTS), angin/bayu (PLTB) dan biomassa (PLTBm).

"KEEN terus berusaha mengidentifikasi potensi proyek-proyek baru secara organik maupun akuisisi, dan selalu menyiapkan diri untuk ikut tender PLN jika dibuka," ungkap Giat.

Seiring rencana ekspansi ini, Giat berharap dukungan pemerintah melalui regulasi dan fasilitas yang berpihak pada industri EBT, seperti insentif berupa tax holiday. Supaya harga pembangkit EBT semakin kompetitif untuk bersaing dengan pembangkit yang bersumber dari energi fosil.

Head of Investor Relations PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Nicko Yosafat sepakat perlunya dukungan pemerintah untuk mengakselerasi industri EBT.

Dia berharap pemerintahan baru dapat mempercepat proses perumusan Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih mengakomodasi energi hijau.

Menurut Nicko, secara umum Indonesia semakin on track dalam pengembangan EBT, yang ditandai dengan target net zero emisi dan bauran energi yang lebih realistis. Saat ini, ARKO sedang melakukan ekspansi PLTA untuk mencapai target total kapasitas hingga 261,2 MW.

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham, Raden Bagus Bima melihat misi pemerintahan baru untuk mencapai swasembada energi dan melanjutkan transisi energi, bakal menjadi katalis positif bagi emiten EBT.

"Selain itu, adanya target penurunan emisi karbon dapat mendorong permintaan energi bersih. Emiten yang sudah siap akan mendapat keuntungan," kata Bima.

Junior Research Analyst Panin Sekuritas, Sarkia Adelia Lukman mengingatkan tiga tantangan yang mesti dihadapi dalam transisi energi. Pertama, biaya investasi awal untuk infrastruktur EBT masih terbilang mahal.

Kedua, regulasi atau kebijakan pemerintah yang tampak belum konsisten. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil. Tantangan ini dapat memperlambat pertumbuhan EBT dan membuat harga jual listriknya belum kompetitif.

Sarkia pun memberikan rating netral untuk sektor EBT. "Namun kami akan mencermati rencana dan konsistensi pemerintahan baru terhadap transisi ke sektor EBT. Ada baiknya jika terdapat insentif tambahan dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor EBT," kata Sarkia.

Sarkia lantas menyarankan strategi investasi jangka panjang untuk saham emiten EBT, mengingat transisi energi masih perlu waktu. Selain itu, emiten perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mencapai efisiensi operasional dan margin yang sehat.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat permintaan terhadap EBT akan terus meningkat. Hal ini akan memoles prospek jangka panjang emiten di sektor ini.

Hanya saja, Miftahul mengingatkan agar pelaku pasar juga mencermati valuasi sejumlah emiten EBT yang sudah terbilang tinggi atau di atas fair value.

Bima menambahkan investor juga perlu mencermati kondisi fundamental, kapasitas produksi, rencana ekspansi, arus kas, serta laba yang dihasilkan emiten dari bisnis EBT. Di antara saham emiten EBT, Bima melirik PGEO.

Selain itu, ada sejumlah emiten yang getol ekspansi atau telah memiliki portofolio EBT seperti PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Miftahul menyarankan wait and see terhadap saham PGEO dan BREN, serta trading buy KEEN dengan target harga di Rp 710. Sedangkan Sarkia menyodorkan PGEO dan KEEN sebagai pilihan investasi jangka panjang.