Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal fokus pada dua sektor yaitu minyak dan gas bumi (migas) dan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan swasembada energi yang ditargetkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan Presiden Prabowo disampaikan dalam beberapa kesempatan baik saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pengumuman Menteri Kabinet Merah Putih serta Sidang Paripurna Kabinet. Swasembada energi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Kementerian ESDM pada Rabu (23/10) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Dua sektor yang bakal difokuskan ini antara lain peningkatan produksi siap jual (lifting) minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, rapim membahas indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Rapat ini untuk memastikan setiap direktorat teknis memiliki kinerja yang selaras dengan arahan Presiden.

Yuliot menjelaskan, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Rabu sore (23/10).

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain.

"Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai," ujarnya.

Tingkatkan Lifting Minyak

Untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel per hari. Yuliot menekankan perlunya peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional untuk mendukung ketahanan energi.

“Jadi bagaimana kita meningkatkan sesuai dengan target yang ada, sehingga ketahanan energi kita juga bisa tercapai untuk peningkatan lifting tadi,” kata Yuliot.

Catatan Kontan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi lifting minyak berada pada level 576.000 (BOPD) pada semester I-2024.

Adapun, target lifting minyak Indonesia sebesar 1 juta barel pada 2030 akan mundur selama 2 hingga 3 tahun. Dengan demikian, target tersebut diproyeksikan baru bisa tercapai pada 2033.

Energi Hijau

Selain fokus pada peningkatan lifting minyak, Yuliot menilai bahwa konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas. Salah satu yang dilakukan melalui ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sudah mulai terbangun di Indonesia.

"Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita. Kita akan melihat target bagi penggunaan EV beberapa tahun ke depan justru bagaimana pengaruhnya terhadap pengurangan konsumsi BBM di dalam negeri," jelas Yuliot.

“Untuk pengurangan konsumsi ini, kalau memang produksi kita meningkat, bisa digunakan untuk bahan baku industri lain," tambahnya.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," pungkas Yuliot.

Upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dihubungi secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi. Beberapa upaya sudah dan terus dilakukan antara lain peningkatan produksi migas di mana tren produksi Pertamina selama 10 tahun terakhir naik 8%.

"Kemudian optimalisasi bioenergi melalui biofuels, SAF, dll. Juga pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi," ungkap Fadjar kepada Kontan, Rabu (23/10).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mada menuturkan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih Pemerinahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Bahlil mengungkapkan terima kasih kasih atas kepercayaan Prabowo dan Gibran untuk membantu tugas-tugas pemerintahan ke depan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bahlil menjelaskan dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batubara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun industri yang berfokus pada energi baru dan terbarukan (EBT).

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah meminta agar pabrik pengolahan mineral, khususnya smelter nikel di Weda Bay, beralih dari penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara menuju pembangkit listrik berbasis EBT.

Pemerintah tengah menyusun regulasi yang bertujuan mendorong industri di dalam negeri secara bertahap menggunakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

"Secara perlahan dan bertahap, kita sudah memulai. Smelter-smelter yang saat ini masih menggunakan batubara akan kami dorong untuk beralih ke energi baru dan terbarukan," kata Bahlil dalam Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Sebagai contoh, Bahlil mengungkapkan bahwa smelter nikel di Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, akan mulai menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada tahun 2025.

"Kami sudah berdiskusi dengan pihak terkait. Pada 2025, mereka akan mulai melakukan konversi ke solar panel di bekas area penambangan, dengan target pada tahun 2030 minimal 60%-70% dari energi yang digunakan sudah berbasis EBT," jelas Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga mulai memperketat perizinan pembangunan smelter, terutama yang memproduksi nickel pig iron (NPI), dengan persyaratan bahwa energi yang digunakan harus berbasis energi baru dan terbarukan.

"Kami semakin selektif dalam memberikan izin, dan salah satu syaratnya adalah penggunaan energi baru terbarukan, minimal gas," tambah Bahlil.

Bahlil juga menyadari bahwa kebijakan ini berdampak pada peningkatan biaya investasi atau capital expenditure (capex) dalam pembangunan smelter. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan biaya tersebut dapat diimbangi dengan harga produk yang lebih tinggi.

"Investasi untuk pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan memang lebih mahal, tetapi harga produk yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan dari energi batubara atau fosil. Jadi secara ekonomi, tidak ada masalah," tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal bahwa pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sulit selesai pada periode ini (2019-2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya agar RUU energi bersih itu dapat segera rampung, meskipun masa sidang tinggal sebentar lagi.

“Ya kita akan coba, kita akan usahakan. Tetapi kalau tidak, kita realistis saja. Karena tanggal 21 September ini, teman-teman DPR juga sudah mulai mengikuti kegiatan Lemhanas,” kata Eddy, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, jika RUU ini tak bisa rampung pada periode sekarang, Eddy menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini akan dikebut pada awal periode DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Tak hanya untuk RUU EBET, Eddy menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) nantinya juga bakal dikebut pada periode awal kepemimpinan DPR selanjutnya.

“Pasti kejar awal periode. Jadi nanti ada dua legislasi, Undang-undang EBET kita ketok, insyaallah di periode ke depan ditambah lagi juga undang revisi Undang-undang Migas,” ujarnya.

Adapun, Eddy menuturkan saat ini masih ada satu pembahasan penting yang belum disepakati dalam RUU EBET. Pembahasan tersebut mengenai skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling sewa untuk pengembangan EBET.

Skema tersebut masih terus dibahas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui bagaimana skema sewa jaringan listrik nantinya.

“Jangan sampai nanti ada salah paham bahwa ini merupakan bagian dari liberalisasi, liberalisasi dari kelistrikan,” ucap Eddy.

Adapun, RUU EBET nantinya akan mengatur kekhususan dan pengaturan power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBET. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU EBET belum disepakati di parlemen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan penerapan skema power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling yang diusulkan dalam RUU EBET mengatur beberapa batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi.

Eninya mencontohkan, nantinya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkit IUPTLU) EBET dilarang untuk menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen, baik itu di dalam wilayah usaha (wilus) PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

“Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kita belum ke arah sana," kata Eniya saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyebut bahwa skema PBJT atau power wheeling ini bakal diterapkan dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi, keuangan negara, dan kebutuhan pasokan tenaga listrik.

Dalam penerapan power wheeling ini, PLN sebagai pemegang wilus ketenagalistrikan terbesar di Indonesia diprioritaskan sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT.

Selain itu, dalam skema ini, harga sewa jaringan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan menteri sehingga harga dipastikan tidak akan melambung atau tetap kompetitif.

"Liberalisasi di sini ini nggak ada, semua masih diatur oleh pemerintah, nanti harganya pun, harga transmisi itu diatur oleh pemerintah," ucap Eniya.

IDXChannel - Kementerian ESDM menyatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tinggal selangkah lagi. Tersisa dua pasal yang belum mencapai kesepakatan.

"Prosesnya sudah, tim sinkronisasi dan tim perumus sudah membahas 63 pasal, yang sudah disepakati ada 61 pasal, tinggal dua pasal, yakni satu pasal terkait energi baru dan satu pasal terkait energi terbarukan. Isi dua pasal yang terakhir ini terkait Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam acara Temu Media di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dikatakan Eniya, dalam dua pasal terakhir itu, pemerintah mengusulkan terkait dengan PBJT yang isinya antara lain bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen akan listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan wajib dilaksanakan berdasar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan dapat dilakukan dengan PBJT melalui mekanisme sewa jaringan.

Dalam hal PBJT melalui sewa jaringan, imbuh Eniya, usaha jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka akses pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kemudian, PBJT melalui mekanisme sewa jaringan diatur dalam Peraturan pemerintah.

Terkait kedua pasal tersebut, ujar Eniya, pemerintah telah menyampaikan dan menjelaskan pada Rapat Panitia Kerja RUU EBET bersama Komisi VII DPR RI. Namun, masih ditunda untuk pembahasan lanjutannya.

"Pemerintah sebagai tim perumus telah menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI, dan Komisi VII juga sudah paham dengan pasal tersebut, rapatnya masih ditunda," ujarnya.

Selain itu, Eniya juga menyampaikan, dengan adanya skema PBJT ini, swasta dapat menjadi penyedia listrik, sehingga harga listrik EBT menjadi lebih murah.

"Sehingga listrik yang sampai ke masyarakat adalah listrik murah, di sini subsidi pemerintah turun, itu tujuan kita untuk memasukkan ke RUU EBET seperti ini. Kita memprioritaskan EBET yang murah ke depan," kata Eniya.

Eniya juga mengungkapkan, di RUU EBET ini nanti, semua badan usaha yang mengusahakan kegiatan untuk menurunkan emisi mendapatkan insentif melalui nilai ekonomi karbon.

"Salah satu keuntungan RUU EBET ini kalau telah disahkan semua badan usaha yang saat ini sudah pasang solar panel, sudah berkontribusi di biomassa, dan mengusahakan penurunan emisi mendapatkan insentif dari nilai ekonomi karbon. Ini kalau disahkan, nilai ekonomi karbon berjalan. Kalau UU ini tidak disahkan, tidak ada insentif. Insentif inilah yang paling utama di RUU EBET ini," kata dia.

Eniya menambahkan, hal lain yang juga mendesak pengesahan RUU EBET adalah untuk memuluskan jalan dalam penyediaan listrik untuk daerah yang masih kekurangan akses listrik. Terutama di daerah Indonesia Timur yang masih banyak menggunakan listrik dari diesel yang harganya jauh lebih tinggi dari kawasan Indonesia lainnya.

"Tetapi begitu kita bicara baterai, harganya bisa di bawah USD30, sementara diesel bisa mencapai USD50. Berarti EBET lebih murah di situasi seperti ini. Yang paling penting listrik di Indonesia Timur ini. Itu yang menggugah rasa bahwa UU EBET ini harus segera diselesaikan," ujar Eniya.

(Dhera Arizona)

Indonesia butuh investasi yang sangat besar untuk mengejar target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23% tahun depan. Hingga kini, penggunaan energi hijau di Indonesia baru 13,93%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 14,02 miliar untuk mewujudkan target tersebut tahun depan. Bila dirupiahkan dengan kurs terkini jumlahnya setara dengan Rp 216,6 triliun. Jumlah kapasitas EBT yang harus dikejar sekitar 8,2 gigawatt (GW).

"Kalau punya US$ 14 miliar setahun ke depan, kita bisa naikkan bauran energi. Kalau datangkan investasi itu bauran energy mix bisa tercapai, 23% target bisa dicapai," ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Realisasi penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT hingga Agustus 2024 baru mencapai 241,1 megawatt (MW) atau 73,7% dari target 326,9 MW. Ditjen EBTKE memproyeksikan ada tambahan kapasitas pembangkit EBT hingga 650,99 MW dengan nilai investasi US$ 580 juta atau 46,8% dari target 2024 sebesar US$ 1,23 miliar.

Eniya mengungkapkan ada tiga faktor yang membuat capaian bauran EBT belum terlalu besar. Pertama, target investasi belum tercapai, kedua, komitmen menjalankan investasi, dan terakhir pembangunan infrastruktur EBT yang masih dilakukan.

"Kenapanya begitu itu karena investasi belum tercapai, lalu komitmen jalankan investasi, dan infrastruktur yang masih kita dorong," ujar Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap faktor belum meratanya pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) di dunia.

Rosan menuturkan investasi global dalam tenaga dan bahan bakar terbarukan mencapai rekor tertinggi baru senilai US$623 miliar atau naik 8,1% dari tahun ke tahun.

Meski demikian, Rosan melihat penambahan angka itu hanya terjadi di wilayah tertentu. Dia menyebut China masih memimpin arus masuk investasi energi terbarukan, dengan menyumbang 44% dari total investasi global, diikuti oleh Eropa 21%, dan Amerika Serikat 15%.

“Amerika Latin, Afrika, dan Asia, tidak termasuk Tiongkok, hanya mewakili 18% dari total penambahan investasi meskipun memiliki lebih dari dua pertiga populasi global,” kata Rosan dalam Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Rosan mengatakan alasan di balik tidakmeratanya pengembangkan EBT dunia dikarenakan negara-negara yang statusnya masih berkembang sulit untuk mendapat pendanaan untuk mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan.

Dia menambahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi tantangan tersendiri saat beralih ke energi terbarukan, seperti pendanaan dan infrastruktur.

“Kendala umum meliputi infrastruktur yang tidak memadai, persyaratan investasi awal yang besar, dan hambatan untuk memperoleh pembiayaan,” ujarnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521), dari total komitmen US$21,6 miliar.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang.

"Ada dua dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta," kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Catatan Kontan, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dalam RUPTL 2021-2030 yang masih berlaku saat ini, rencana penambahan pembangkit EBT hanya sebesar 20,9 GW atau 51,6% dari total bauran energi primer.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkitlistrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Luhut menuturkan, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT tersebut bakal tertuang dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 milik PT PLN (Persero).

“Saya hanya ingin memberi tahu Anda, hadirin sekalian, Presiden [Jokowi] akan segera mengumumkan RUPTL kita, 62 GW energi terbarukan hingga 2040,” kata Luhut dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menyebutkan, porsi EBT yang tertuang dalam RUPTL baru tersebut, lebih besar dua kali lipat bila dibandingkan dengan kapasitas pembangkit EBT di Indonesia saat ini.

“Inisiatif ini tidak hanya melindungi lingkungan kita, tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN berencana menambah porsi pembangkit listrik berbasis EBT dalam revisi RUPTL 2021-2030 hingga mencapai 62 GW.

Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang dalam RUPTL baru. Adapun, rancangan usaha penyediaan listrik anyar itu bakal berlaku hingga 2040.

“Kita sudah punya rencana yang cukup ambisius ya 20,9 GW [RUPTL saat ini] akan ditingkatkan lagi menjadi totalnya 62 GW,” kata EVP of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani kepada Bisnis, Rabu (27/9/2023).

Rencananya, target ambius penyediaan sumber setrum bersih itu dominan berasal dari pembangkit pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan porsi mencapai 34 GW.

Sisanya, sekitar 28 GW bakal dipenuhi lewat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Banyaknya baseload karena kita kan membutuhkan baseload ya,” kata dia.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasokan listrik yang berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) makin diminati oleh industri-industri di Tanah Air. Hal ini meningkat adanya kebijakan beberapa negara di Eropa yang menerapkan pajak karbon sebagai biaya tambahan impor.

Ke depannya, kebutuhan akan pasokan listrik yang berasal dari EBT bakal melonjak.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, banyak perusahaan di Indonesia yang membutuhkan pasokan listrik yang berasal dari EBT.

Untuk itu, banyak perusahaan yang meminta agar listrik yang dipasok untuk kebutuhan pabriknya berasal dari energi hijau. "Yang meminta sudah banyak, banyak industri-industri baru mintanya listrik hijau," kata Eniya.

Dari sisi penyuplai EBT, PT PLN (Persero) mencatat hingga semester 1 2024, layanan listrik hijau Renewable Energy Certificate (REC) PLN telah dinikmati oleh 5.407 pelanggan dengan total kapasitas mencapai 2,35 terawatt hours (TWh).

Angka ini meningkat 65% dibanding periode yang sama di tahun 2023 yang sebanyak 1.829 pelanggan dengan kapasitas sebesar 1,42 TWh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN mendukung penuh kebutuhan sektor bisnis dan industri terhadap pasokan listrik hijau melalui Green Energy as a Service (GEAS) dengan produk unggulannya REC.

"Kami menghadirkan opsi layanan listrik hijau 100% yang dipasok oleh pembangkit berbasis energi terbarukan (EBT) kami melalui REC,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis kepada Kontan, Selasa (13/8).

Darmawan melihat kini makin banyak pelanggan sektor industri yang memanfaatkan REC untuk memperoleh pasokan listrik hijau dari PLN.

Tercatat di sepanjang tahun 2023, REC PLN telah digunakan oleh 3.378 pelanggan dengan kapasitas mencapai 3,5 TWh. Tingginya serapan REC di semester 1 2024 juga membuat Darmawan optimis tren serapan REC akan naik terus hingga akhir tahun 2024.

Sejalan dengan tingginya minat sektor bisnis dan industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN melihat kebutuhan energi hijau PLN akan semakin besar ke depannya.

"Dalam hal ini kami juga telah berhasil menambah dua pembangkit sebagai sumber REC. Sehingga saat ini kami memiliki 8 pembangkit REC dengan kapasitas produksi mencapai mencapai 4,7 juta REC atau 4,7 TWh per tahun,” jelas Darmawan.

Dari sisi pengguna EBT, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan bahwa saat ini beberapa kebun sawit sudah menggunakan listrik EBT dari Methane Capture.

"1 MW tergantung besarnya kebun, karena selain untuk pabrik juga untuk perumahan karyawan dan kantor," kata Eddy kepada Kontan, Selasa (13/8).

Sementara itu, dari sektor tekstil. Divisi Sustainability Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rahmat mengakui bahwa REP cukup membantu dalam upaya dekarbonisasi di industri garmen dan cukup membantu untuk meyakinkan pembeli terhadapm komitmen perusahaan dalam pengurangan emisi.

"Untuk kebutuhan EBT saat ini untuk sektor TPT lebih utama bagi sektor hulu yaitu fiber dan sektor hilir yaitu garmen," kata Rizal kepada Kontan, Selasa (13/8).

Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma mengatakan, memang sudah banyak perusahaan internasional pada saat ini yang sudah punya komitmen untuk menggunakan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan produksinya.

Perusahaan itu adalah perusahaan yang masuk dalam kelompok RE100, yaitu perusahaan yang punya kewajiban menggunakan 100% listrik dari energi terbarukan dalam kegiatannya dan menggantikan energi fosil secara keseluruhan.

"Sebut saja kelompok perusahaan inisiatif RE100 itu seperti Coca Cola Amatil, Google, Apple, LG, Microsoft, IKEA, dan lain-lain. Karena itu kebutuhan energi terbarukan sebetulnya sudah sangat banyak. Jadi, memang benar, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pasokan listrik dari EBT," kata Surya kepada Kontan, Selasa (13/8).

Selain perusahaan internasional, kata Surya, perusahaan di Indonesia mulai beralih ke pasokan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Faktor yang mendorong tren ini adalah karena adanya kebijakan lingkungan yang menyebabkan tekanan dari pemerintah dan konsumen untuk mengurangi emisi karbon semakin kuat.

"Karena itu, makin banyak perusahaan ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga peraturan internasional tentang pemberlakuan pajak karbon di beberapa negara dengan mengeluarkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan energi bersih lebih kompetitif di pasar global," ungkapnya.

Untuk itu, peningkatan permintaan listrik EBT dari industri mendorong peningkatan pasokan. Saat ini jelas terlihat dari penambahan-penambahan kapasitas pembangkit EBT yang dibangun pemerintah dan swasta.

Selain itu, lanjut Surya, peningkatan penggunaan energi terbarukan juga terjadi dalam bidang industri. Banyak industri besar mulai mengadopsi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya.

"Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk mendorong pengembangan EBT, seperti promosi, pemberian insentif fiskal dan kemudahan perizinan," tandasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia memangkas persyaratan konten lokal minimum untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi 20% dari sekitar 40% sebelumnya. Tujuannya ingin membuka investasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang mendapatkan setidaknya setengah dari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral atau bilateral asing.

"Kami mengevaluasi aturan tersebut, sehingga pembangkit listrik energi terbarukan, terutama hidro, angin, dan surya dapat segera dipasang di sistem kami ... dan selanjutnya menurunkan emisi kami," ujar Jisman Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dikutip Reuters, Senin (12/8).

Aturan baru ini memperbolehkan proyek pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel impor hingga Juni 2025, dengan syarat operator proyek memperoleh persetujuan menteri, menandatangani perjanjian pembelian listrik sebelum akhir tahun 2024, dan pembangkit beroperasi pada paruh pertama tahun 2026.

Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energinya dan pemberi pinjaman asing telah berjanji untuk menyediakan pendanaan. Namun, investasi masih terbatas, yang menurut para analis sebagian disebabkan oleh aturan konten lokal.

Aturan baru ini juga menetapkan persyaratan konten lokal untuk pembangkit listrik tenaga air dalam kisaran 23% hingga 45%, tergantung pada kapasitas terpasangnya, dibandingkan dengan kisaran sebelumnya sebesar 47,6% hingga 70,76%. Untuk pembangkit listrik tenaga angin, persyaratan ditetapkan sebesar 15%.

Energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi menyumbang sekitar 13,1% dari bauran energi Indonesia tahun lalu, kurang dari target 17,87%, dengan sebagian besar kebutuhan energi negara dipenuhi oleh batu bara dan minyak.

JAKARTA, investor.id – Energi surya dinilai sebagai salah energi terbarukan berkualitas yang bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini bisa memberi dampak positif karena memungkinkan masyarakat dapat memenuhi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta menggerakkan aktivitas ekonomi. Pelanggan pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) atap pun meningkat 15 kali lipat dalam periode 2018 hingga 2024.

Hal tersebut disampaikan Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum di Focused Group Discussion atau FGD soal 'PLTS dalam Opini Konsumen: Arah, Tantangan, Dukungan Saat Ini dan Masa Depan' di Jakarta pada Selasa (6/8/2024). FGD tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi dengan IESR dan Koaksi Indonesia.

Citra menegaskan bahwa energi surya merupakan salah satu ekosistem pendukung tumbuhnya energi terbarukan. Bahkan, kata dia, energi surya merupakan sumber energi yang demokratis.

“Dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan, yaitu; pertama, berorientasi pada pengguna dan dampaknya; kedua, identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal, ketiga pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat, serta keempat pengelolaan yang profesional,” ujar Citra kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Citra mengatakan, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal. “Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program corporate social responsibility atau CSR,” tandas dia.

Selain Citra, FGD soal PLTS tersebut hadir juga Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulis Abadi; Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia, Fitrianti Sofyan; dan Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rahmi Handayani.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan situasi Indonesia ini membutuhkan pendekatan pembangkit energi terdesentralisasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi lokal. Menurut Tulus, pembangkit berbasis energi terbarukan seperti energi surya menjadi pilihan potensial untuk memperkuat akses energi di Indonesia karena potensinya yang mencapai 3.000-20.000 Gwp.

Dari kacamata konsumen, kata Tulus, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sangat penting. Menurut dia, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan atau sustainable consumption.

“Salah satu sumber EBET yang tersedia dan mudah diakses konsumen adalah energi surya. YLKI mendorong semua pihak untuk menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka,” ungkap Tulus.

Edukasi dan Minat

Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia, Fitrianti Sofyan mengatakan edukasi publik untuk pengembangan PLTS juga perlu mendapatkan perhatian serius. Minimnya pengetahuan publik atas informasi energi yang berkelanjutan ini tentunya akan berbanding lurus dengan permintaan, sehingga diperlukan upaya edukasi melalui berbagai medium dengan bahasa yang mudah dipahami.

“Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia tahun 2019 diketahui bahwa 64% responden pernah melihat teknologi energi terbarukan, namun tidak merasa relevan dengan kehidupan sehari-hari," tutur Fitrianti.

Sementara Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rahmi Handayani, mengungkapkan kenaikan pelanggan PLTS atap menjadi cerminan minat masyarakat menggunakan energi surya. Dari Tuhan 2018 sampai tahun 2024, jumlah pelanggan PLTS atap naik 15 kali, dari 609 menjadi 9.324 pelanggan. Secara kapasitas juga naik dari 2 MWp pada 2018 menjadi 197 MWp pada tahun 2024 atau naik sebanyak 98 kali.

“Minat masyarakat pada PLTS atap tinggi juga. Terlihat dari kuota PLTS atap pada Juli 2024 yang terjual sebanyak 88 persen atau 901 MWp,” beber Rahmi.

Rahmi mengatakan potensi pemanfaatan energi surya dalam berbagai kondisi perlu terus dilanjutkan. Dia menilai tren adopsi PLTS atap juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir.

“Kerjasama berbagai pihak melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya memanfaatkan energi surya dibutuhkan,” pungkas Rahmi.

Diketahui, akses energi yang berkualitas merupakan hak masyarakat. Dengan akses energi berkualitas yang mampu menyediakan listrik selama 24 jam dengan tegangan stabil, aktivitas ekonomi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 99,78 persen wilayah di Indonesia telah teraliri listrik. Angka capaian ini perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan akses energi yang diterima masyarakat dapat memenuhi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta menggerakkan aktivitas ekonomi.

Akses energi berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut penting untuk memastikan bahwa melalui energi yang diterima, masyarakat dapat makin berdaya dan mandiri. Salah satu diantaranya adalah energi surya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News