Dewan Energi Nasional (DEN) membocorkan tiga jenis kendaraan yang masih boleh membeli BBM bersubsidi, yakni pertalite dan biosolar.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menegaskan sebenarnya ia tak diperbolehkan membocorkan hal itu. Akan tetapi, ia 'terpancing' pertanyaan Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin soal kepastian pasokan solar.

Ketiga jenis kendaraan tersebut adalah angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang.

"Bocoran sedikit, meskipun sebenarnya saya enggak boleh ngomong, nanti di peraturan presiden (perpres) yang baru, enggak usah khawatir angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang itu masih boleh (beli BBM subsidi)," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Nanti yang membagi per daerah dan per SPBU (itu) BPH Migas. Jadi kalau daerah itu kurang, sampaikan ke BPH Migas. Bisa dialokasikan ke wilayah lain yang butuh itu (BBM subsidi," imbuh Djoko.

Ia menegaskan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) terus mendata kendaraan yang berhak menenggak BBM bersubsidi. Apalagi, perusahaan pelat merah itu diklaim juga menggunakan information and technology (IT) untuk memverifikasi pengguna.

Nantinya, mereka yang boleh membeli pertalite dan biosolar akan mendapat kode khusus. Djoko mengatakan QR Code itu bakal digunakan untuk setiap pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.

"Sekarang ini dimonitor di Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju cokelat, baju hijau, baju putih. Mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak," jelas Djoko.

Seusai acara, pria yang akrab disapa Djoksis itu menyebut masih ada beberapa opsi bentuk aturan pembatasan BBM. Bisa berbentuk perpres, tapi tak menutup kemungkinan diatur dalam peraturan menteri (permen) ESDM.

Sayang, bocoran DEN tak spesifik menjelaskan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang bakal dilarang membeli pertalite cs. Djoko hanya menegaskan BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum.

"Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi, cuma belum ada keputusannya sekarang itu. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi (berapa CC yang dilarang beli BBM subsidi)," tutur Djoko.

"Saya enggak tahu (kepastian pembatasan BBM apakah jadi atau batal), tergantung. Karena kan ketika peraturan terbit, ada regulasi yang mengatakan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi, enggak bisa langsung berlaku," imbuhnya.

Djoksis hanya menegaskan motor, termasuk ojek online (ojol), juga tak terganggu pembatasan ini. Para driver ojol tetap bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code dari Pertamina.

Rencana pemerintah mengatur pembelian BBM jenis Pertalite kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pembahasan di tingkat menteri untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang akan mengatur kriteria pembeli Pertalite telah rampung.

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon 1 sudah selesai.Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Terkait revisi aturan tersebut, Dadan mengatakan, pemerintah berupaya untuk menerapkan bahan bakar yang bersih. Kemudian, pihaknya ingin memastikan jika bahan bakar yang disubsidi itu tepat sasaran.

"Yang tidak berhak, ya jangan. Jangan menggunakan yang bersubsidi," ungkapnya.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa,yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," ungkapnya.