Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK sejak 2018.

Sebelumnya Djoko Siswanto merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil yang diikuti oleh Djoko, di Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung Bahlil.

Setelah pengucapan sumpah selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Sebagai informasi, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang dalam hal ini diberhentikan secara hormat sebagai Kepala SKK Migas. Kementerian ESDM juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Dwi selama menjabat.

Djoko merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Master of Business Administration in Oil and Gas Management The University of Dundee, dan S3 Teknik Perminyakan ITB.

Anggota Dewan Energi Nasional Agus Pramono mengungkap potensi bahan bakar hidrogen di Indonesia. Menurut dia semua komponen pendukung sudah tersedia dan penerapannya hanya menunggu arahan dari pemerintah.

Komponen pendukung yang dimaksud Agus di antaranya produksi hidrogen, ketersediaan refueling station, hingga mobil yang kompatibel dengan bahan bakar tersebut.

Produksi hidrogen di Indonesia melalui proses cracking dari gas alam, di mana kandungan metan diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen.

Ke depannya, untuk mengurangi penggunaan gas alam, Indonesia dapat memproduksi hidrogen menggunakan metode elektrolisis yang memisahkan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik.

Aliran listrik tentunya harus berasal dari sumber hijau, seperti pembangkit listrik tenaga air, geothermal, angin, ataupun nuklir.

Untuk refueling station atau stasiun pengisian hidrogen, Indonesia sudah memiliki satu yang dibangun PLN di kawasan Senayan.

Stasiun pengisian ini mampu melayani segala jenis kendaraan berbasis hidrogen, mulai dari kendaraan pribadi, transportasi umum hingga kendaraan berat.

Sementara untuk mobil berbasis hidrogen sudah ada Toyota Mirai yang telah diperkenalkan di dalam negeri. Namun penjualan mobil hidrogen ini masih menunggu kesiapan Toyota Indonesia.

"Jadi hidrogennya sudah ada, refueling sudah ada, mobilnya sudah ada. Tinggal mengaspal saja. Siapa sih yang mau mengawinkan tiga ini? Ini kan pemerintah yang harus ada," ujar Agus saat ditemui di Depok (30/10).

Ia menyebut pemerintah harus berkaca pada Jerman yang berhasil mengembangkan bahan bakar tersebut, hingga memiliki empat refueling station dan akan melayani aktivitas ekspor-impor hidrogen mulai 2035.

Selain itu Agus juga berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru untuk menjalankan program bahan bakar hidrogen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkap dirinya bersama sejumlah jajaran Kementerian ESDM menghadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penyelesaian RPP tersebut.

Menurutnya, penyelesaian RPP KEN masih dalam proses dan masih membutuhkan tanda tangan sejumlah pihak. Di samping itu, Djoko berharap rpp tersebut akan diteken sebelum 20 Oktober 2024.

"Ya, lagi diproses paraf-paraf, tanda tangan. Mudah-mudahan (selesai sebelum tanggal 20 Oktober)," kata Djoko di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi purnatugas pada 20 Oktober 2024 setelah satu dekade memimpin Indonesia. Ia akan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI sebelumnya menyetujui RPP KEN sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

RPP tersebut selanjutnya diproses oleh Bahlil selaku Ketua Harian DEN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

"RPP Kebijakan Energi Nasional mencakup satu penambahan bab dari 6 bab menjadi 7 bab, penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 (1 pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif, dan 49 pasal penambahan pasal baru)," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (5/9).

Landasan penyusunan RPP KEN meliputi perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil mengungkapkan hasil pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI telah menghasilkan seluruh substansi dari pandangan delapan fraksi Komisi VII DPR RI pada prinsipnya telah terakomodir dalam substansi pengaturan RPP tersebut.

"24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memprediksi realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak akan lebih dari 17% atau di bawah dari target pemerintah 23% pada 2025. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93% pada semester pertama tahun ini.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan ada banyak faktor yang membuat target bauran EBT tahun depan belum tercapai. Salah satunya dia menyebut kondisi kelebihan pasokan pada masa pandemi, hingga saat ini masih ada ekses pasokan 30%.

Masa pandemi disebut membuat pertumbuhan kebutuhan energi tidak stagnan. Alhasil, Menurut dia, apabila dipaksakan untuk memasukkan pasokan dari pembangkit EBT baru justru akan menjadi bumerang bagi pembangkit yang ada.

"Kita sudah monitor, kita hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17%, sekarang kan sekitar 13%-14%," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Dalam hal ini, pihaknya tengah menggodok strategi baru untuk mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Langkah yang sedang berjalan yaitu Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). DEN akan mengubah target 23% bauran energi bersih pada tahun berikutnya.

"Sehingga nanti pada tahun berikutnya sehingga di tahun 2060 bisa 70%," imbunya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sumber kendala yang menghambat target bauran energi yaitu belum tersambungnya jaringan transmisi yang memadai. Dia pun menyontohkan EBT di Riau yang terkendala jaringan listrik.

"Itulah faktor penyebabnya, kembali lagi ini tugas Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan bersama PLN. Jadi bukan salah PLN, salah perencanaan kami juga yang salah, tetapi mereka lebih banyak salah nya dari kami," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Bahlil menyoroti potensi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor geothermal atau panas bumi. Secara global, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia atau sebesar 40%, setara dengan 24 gigawatt (GW).

Sementara itu, kapasitas dari pembangkit listrik dari panas bumi mencapai 26 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah berjalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir tumbuh 2 kali lipat.

"Kapasitas listrik PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi] tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT atau 3% dari total 93 GW," tuturnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas mencapai 1 Giga Watt (GW).

"Saat ini proyek PLTS yang disiapkan oleh PLN Indonesia Power sebesar 1.000 Mega Watt (MW)," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, sejumlah proyek PLTS yang kini tengah dijalankan oleh PLN IP antara lain PLTS Terapung Singkarak (50 MW), PLTS Terapung Saguling (60 MW), PLTS Banten (80 MW), PLTS Jabar (80 MW), PLTS Banjar (100 MW) dan PLTS Jateng (190 MW).

Kemudian, terdapat proyek lain seperti PLTS Jateng (250 MW), PLTS Buleleng (50 MW), PLTS Jatigede (100 MW), PLTS Gajah Mungkur (100 MW), PLTS kedung Ombo (100 MW), PLTS Pasuruan (100 MW) dan PLTS Banyuwangi (100 MW).

Djoko menambahkan, salah satu sumber energi terbarukan yang akan digenjot dalam Revisi PP KEN yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target sebesar 131 Giga Watt (GW) hingga 178 GW pada tahun 2060 mendatang.

"PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi di tahun 2060 dengan porsi sekitar 40%-41% dari total kapasitas pembangkit EBT," jelas Djoko.

Djoko mengungkapkan, peluang mendorong pemanfaatan PLTS masih terbuka lebar. Ini tercermin dari realisasi kapasitas terpasang pada 2023 yang baru mencapai 589 Mega Watt (MW).

Selain sejumlah rencana proyek yang akan dilaksanakan oleh PLN IP, Djoko mengatakan masih terdapat potensi lain yakni dengan mendorong implementasi PLTS sepanjang pesisir pantai di Indonesia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum 19 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, RPP KEN telah rampung dan kini menanti paraf sejumlah menteri terkait.

"Saat ini sedang sirkulasi kepada menteri-menteri terkait untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kami berharap Presiden Jokowi bisa menandatangani sebelum tanggal 19 Oktober ini," ungkap Djoko di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, dalam RPP KEN pihaknya mendorong pemanfaatan energi hijau secara signifikan mencapai 70% pada tahun 2060 mendatang.

Sampai saat ini, realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 16,75% atau masih di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yakni 23% pada 2025 mendatang.

Djoko menambahkan, salah satu sumber energi terbarukan yang akan digenjot dalam RPP KEN yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target sebesar 131 Giga Watt (GW) hingga 178 GW pada tahun 2060 mendatang.

"PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi pada tahun 2060 dengan porsi sekitar 40%-41% dari total kapasitas pembangkit EBT," jelas Djoko.

Djoko mengungkapkan, peluang mendorong pemanfaatan PLTS masih terbuka lebar. Ini tercermin dari realisasi kapasitas terpasang pada 2023 yang baru mencapai 589 Mega Watt (MW).

Dewan Energi Nasional (DEN) membocorkan tiga jenis kendaraan yang masih boleh membeli BBM bersubsidi, yakni pertalite dan biosolar.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menegaskan sebenarnya ia tak diperbolehkan membocorkan hal itu. Akan tetapi, ia 'terpancing' pertanyaan Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin soal kepastian pasokan solar.

Ketiga jenis kendaraan tersebut adalah angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang.

"Bocoran sedikit, meskipun sebenarnya saya enggak boleh ngomong, nanti di peraturan presiden (perpres) yang baru, enggak usah khawatir angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang itu masih boleh (beli BBM subsidi)," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Nanti yang membagi per daerah dan per SPBU (itu) BPH Migas. Jadi kalau daerah itu kurang, sampaikan ke BPH Migas. Bisa dialokasikan ke wilayah lain yang butuh itu (BBM subsidi," imbuh Djoko.

Ia menegaskan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) terus mendata kendaraan yang berhak menenggak BBM bersubsidi. Apalagi, perusahaan pelat merah itu diklaim juga menggunakan information and technology (IT) untuk memverifikasi pengguna.

Nantinya, mereka yang boleh membeli pertalite dan biosolar akan mendapat kode khusus. Djoko mengatakan QR Code itu bakal digunakan untuk setiap pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.

"Sekarang ini dimonitor di Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju cokelat, baju hijau, baju putih. Mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak," jelas Djoko.

Seusai acara, pria yang akrab disapa Djoksis itu menyebut masih ada beberapa opsi bentuk aturan pembatasan BBM. Bisa berbentuk perpres, tapi tak menutup kemungkinan diatur dalam peraturan menteri (permen) ESDM.

Sayang, bocoran DEN tak spesifik menjelaskan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang bakal dilarang membeli pertalite cs. Djoko hanya menegaskan BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum.

"Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi, cuma belum ada keputusannya sekarang itu. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi (berapa CC yang dilarang beli BBM subsidi)," tutur Djoko.

"Saya enggak tahu (kepastian pembatasan BBM apakah jadi atau batal), tergantung. Karena kan ketika peraturan terbit, ada regulasi yang mengatakan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi, enggak bisa langsung berlaku," imbuhnya.

Djoksis hanya menegaskan motor, termasuk ojek online (ojol), juga tak terganggu pembatasan ini. Para driver ojol tetap bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code dari Pertamina.

Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) siap beroperasi di Indonesia pada 2032. Hal ini selaras dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto. Menurutnya, target operasi itu tercantum dalam PP KEN tersebut. Ditargetkan pada 2032 listrik dari PLTN sudah bisa mengalir.

"Di PP KEN-nya seperti itu. Sudah ada nuklir listriknya. Sudah on stream. Sudah (Commercial Operation Date)," kata Djoko ditemui usai detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Disebut-sebut PLTN ini akan memiliki kapasitas hingga 250 megawatt (MW). Sejalan dengan rencana tersebut, akan dibentuk Badan Organisasi Nuklir (NEPIO) yang ditargetkan rampung pada 2024.

Lebih lanjut, Djoko membocorkan salah satu investor yang berminat masuk ke proyek pembangunan PLTN, yaitu PT Thorcon Power Indonesia yang sudah menyerahkan proposalnya kepada DEN.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas PLTN on-grid sebesar 250 MW pada 2032.

"Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on-grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal sembilan tahun. Ini harus dipersiapkan 250 megawatt on-grid. Sudah on the track," katanya, ditemui dalam acara International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Jumat (6/9/2024) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan untuk mewujudkan hal itu, perlu pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memilih skema teknologi pembersihan (clearing technology) yang di antaranya reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR) atau thorium.

"Ini harus dipilih suatu teknologi yang tepat," katanya pula.

Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan sedikit bocoran terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi. Hal ini menyangkut kendaraan yang masih boleh diisi Pertalite atau Solar.

Bocoran itu disampaikan Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto merespons pertanyaan Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin menyangkut kepastian pasokan solar.

"Bocoran sedikit, meskipun sebenarnya saya nggak boleh ngomong, nanti di peraturan presiden (perpres) yang baru, nggak usah khawatir angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang itu masih boleh (beli BBM subsidi)," kata Djoko dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Djoko mengatakan, pembagiannya akan dilakukan per daerah dan per SPBU oleh BPH Migas. Dengan demikian, apabila ada daerah yang mengalami kekurangan lokasi BBM subsidi, BPH Migas akan mengatur alokasinya.

Lebih lanjut Djoko mengatakan, PT Pertamina (Persero) terus mendata kendaraan yang berhak menerima subsidi. Pertamina juga disebut-sebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) dalam implementasinya.

Pertamina juga mengoptimalkan penggunaan QR Code MyPertamina untuk aktivitas pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar bagi yang berhak. Skema ini juga telah diimplementasikan di beberapa daerah dalam rangka percobaan.

"Di monitor Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju coklat, baju hijau, baju putih," ujar dia.

"Dengan IT mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak, tapi bocoran sedikit, Damri masih berhak," ujar dia.

Ditemui usai acara, Djoko mengatakan bahwa masih ada beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk aturan pembatasan BBM subsidi. Hal ini bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), tapi tak menutup kemungkinan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Namun demikian, Djoko tidak merincikan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang tidak diperbolehkan diisi Pertalite dan Solar. Ia hanya menyebut, BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum.

"Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi. Cuma belum ada keputusannya sekarang. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi, tapi yang sepeda motor, angkutan umum barang orang, Uber atau Grab, itu kan angkutan umum yang resmi. Itu nanti dapat barcode, tapi angkutan pribadi kan belum ada keputusan," jelasnya.

Dewan Energi Nasional (DEN) memberi sedikit bocoran kendaraan apa saja yang masih boleh membeli BBM bersubsidi yakni pertalite dan biosolar.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menegaskan sebenarnya ia tak boleh membocorkan hal tersebut. Akan tetapi, ia 'terpancing' pertanyaan Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin soal kepastian pasokan solar."Bocoran sedikit, meskipun sebenarnya saya gak boleh ngomong, nanti di peraturan presiden (perpres) yang baru, gak usah khawatir angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang itu masih boleh (beli BBM subsidi)," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Nanti yang membagi per daerah dan per SPBU (itu) BPH Migas. Jadi kalau daerah itu kurang, sampaikan ke BPH Migas. Bisa dialokasikan ke wilayah lain yang butuh itu (BBM subsidi)," sambung Djoko.

Ia menegaskan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) terus mendata kendaraan yang berhak menenggak BBM bersubsidi. Terlebih, perusahaan pelat merah itu diklaim juga memakai information and technology (IT) untuk memverifikasi pengguna.

Nantinya, mereka yang boleh membeli pertalite dan biosolar akan mendapat kode khusus. Djoko menyebut QR Code itu bakal digunakan untuk setiap pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.

"Sekarang ini dimonitor di Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju cokelat, baju hijau, baju putih. Mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak," bongkar Djoko.

Selepas acara, pria yang akrab disapa Djoksis itu menyebut masih ada beberapa opsi bentuk aturan pembatasan BBM. Bisa berbentuk perpres, tapi tak menutup kemungkinan diatur dalam peraturan menteri (permen) ESDM.

Sayang, bocoran DEN tak spesifik menjelaskan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang bakal dilarang membeli pertalite cs. Djoko hanya menegaskan BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum.

"Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi, cuma belum ada keputusannya sekarang itu. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi (berapa CC yang dilarang beli BBM subsidi)," tutur Djoko.

"Saya gak tahu (kepastian pembatasan BBM apakah jadi atau batal), tergantung. Karena kan ketika peraturan terbit, ada regulasi yang mengatakan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi, gak bisa langsung berlaku," imbuhnya.

Djoksis hanya menegaskan motor, termasuk ojek online (ojol), juga tak terganggu pembatasan ini. Para driver ojol tetap bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code dari Pertamina.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menggeber produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia.

Hal ini selaras dengan target Indonesia untuk mencapai produksi minyak tembus 1 juta barel per hari (MMBOPD) dan gas bumi hingga 12 miliar kaki kubik atau billion cubic feet (BCF) per hari pada 2030.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, untuk strategi jangka pendek hingga 2030 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, memberikan insentif kepada lapangan yang sudah Plan of Development (POD).

"Untuk jangka pendek, lapangan yang sudah POD, kasih insentif," kata Djoko dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional di wilayah kerja (WK) terkait. Dengan demikian, produksi migas bisa lebih dioptimalkan.

"Lapangan-lapangan yang sudah POD biasanya masalah keekonomian kayak pailit. Pailit minta aja saya minta split sekian, tapi kalau sudah dikasih jangan nggak dikerjakan (produksi sumur). Kadang-kadang sudah dikasih malah produksinya turun," ujarnya.

Selain itu, Djoko menilai, insentif juga penting untuk mendukung kemudahan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pengelola blok migas sekaligus mendorong lebih banyak investasi masuk.

"Tanya KKKS-nya butuh apa lagi, kasih. Misalnya bebas pajak selama eksplorasi, memang belum ada uang di situ. Bahkan dia ngeluarin uang. Nggak ada tuh untuk eksplorasi dari APBN nggak ada, kecuali untuk terakhir geothermal, tapi untuk oil and gas belum," kata dia.

Berikutnya, sumur-sumur tua juga perlu mendapat perhatian lebih lewat implementasi Enhanced Oil Recovery (EOR). Kalau bisa. Djoko juga menyarankan agar implementasinya juga bisa didukung dengan insentif.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). Perpres ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menyampaikan Perpres CPE ini akan menjadi payung hukum bagi upaya pemerintah dalam membangun dan mengelola cadangan energi yang memadai.

"Tujuannya, untuk menjamin ketahanan energi nasional dan memberikan arah bagi Pemerintah dalam melaksanakan penyediaan CPE," ungkap Djoko dalam keterangan resmi, Jumat (6/9).

Djoko menuturukan Pemerintah menyadari pentingnya memiliki cadangan energi yang cukup untuk menangani risiko seperti fluktuasi harga minyak global, bencana alam, atau gangguan pasokan.

"Oleh karena itu, pemerintah akan secara aktif melakukan berbagai upaya untuk membangun dan mengelola cadangan energi secara efektif dan efisien melalui Perpres ini," tutur Djoko.

Secara umum, peraturan ini memuat pengaturan jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE, pengelolaan CPE, pendanaan CPE serta pembinaan dan pengawasan CPE.

"Pengaturan CPE dilakukan oleh DEN. Sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, dan dapat mengikutsertakan Badan Usaha yang memiliki izin usaha di bidang energi," lanjut Djoko.

Djoko menerangkan, jenis CPE yang diatur dalam Perpres tersebut meliputi minyak bumi, BBM jenis bensin, dan LPG dengan mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional dan sumber perolehan yang berasal dari impor.

Jumlah CPE BBM jenis bensin (gasoline) sejumlah 9,64 juta barel, Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525,78 ribu metrik ton dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

"Penyediaan CPE dilakukan secara bertahap sampai kurun waktu tahun 2035, sesuai kemampuan keuangan negara," terangnya.

Djoko menambahkan bahwa lokasi CPE harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan. Ini termasuk geologi, kemudahan distribusi, rencana tata ruang, lingkungan, infrastruktur, kemungkinan krisis energi dan/atau darurat energi, dan faktor lainnya.

"Penentuan lokasi CPE diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Anggota DEN. Lokasinya mengoptimalkan infrastruktur energi yang telah ada. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan penyediaan infrastruktur baru," imbuhnya.

Djoko juga menjelaskan bahwa pengelolaan CPE mencakup pengadaan persediaan, pengadaan infrastruktur dan pemeliharaan, penggunaan, dan pemulihan CPE. Pengadaan persediaan dapat berasal dari CPE yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor.

"CPE digunakan apabila terjadi kondisi krisis energi dan/atau darurat energi. Mekanismenya mengacu pada Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi," imbuh Djoko.

Adapun, pengelolaan CPE didanai dengan dana dari APBN dan sumber lainnya yang sah. Peraturan Menteri ESDM akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan teknis pengelolaan CPE, pembinaan, dan pengawasan.

"Dengan diterbitkannya Perpres ini, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang mandiri dan berdaulat di bidang energi. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang kuat, demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa," tutup Djoko.