IDXChannel - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) menegaskan, pembatasan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan tidak efektif dalam mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu. Sehingga, aturan tersebut tidak akan efektif menurunkan angka penyakit.

"Faktor risiko penyakit tak menular (PTM) yang dikedepankan pemerintah sebagai tujuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 ini disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang," kata Adhi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sehingga, Adhi menuturkan, menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular. Hal ini dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Adhi mengklaim, pembatasan kandungan gula, garam dan lemak justru akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Sebab, hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

Dia pun meminta pemerintah agar bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat roadmap, pilot project bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia. Mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan Nasional (National interest) di atas segala-galanya.

“Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian, terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini,” kata Adhi.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan PP No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 26 Juli. PP ini dihadirkan guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan gula, garam, dan lemak.

Hal tersebut untuk merespons isu seperti diabetes, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global serta di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

(Dhera Arizona)