JAKARTA, KOMPAS.com – Holding BUMN pangan ID Food melalui anak usahanya, yakni PT Rajawali Nusindo, melakukan penjajakan kerja sama perdagangan dengan Pemerintah Papua Nugini.

Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk pangan nasional serta mendorong tumbuhnya volume perdagangan komoditas antar negara.

Direktur Utama Rajawali Nusindo Wahyu Sakti menjelaskan, penjajakan ini menyasar kerja sama perdagangan komoditas pangan dan nonpangan yang diproduksi dan didistribusikan Rajawali Nusindo.

“Kami fokus mendorong kerja sama perdagangan produk-produk yang dihasilkan dan sudah pasarkan Rajawali Nusindo. Produk-produk kami memiliki kualitas yang telah tersertifikasi dan terverifikasi sehingga dipastikan memenuhi syarat untuk proses perdagangan antar negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Wahyu mengatakan, produk distribusi Rajawali Nusindo sangat cocok untuk kebutuhan pasar di Papua Nugini, karena merupakan produk sehari-hari dan dekat di masyarakat, seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Beberapa tahun terakhir bahkan kami telah memproduksi produk pangan sendiri dengan brand ‘Rania’, diantaranya beras premium, tepung terigu, kecap, minyak, dan garam,” jelasnya.

Selain itu, Wahyu menambahkan, Rajawali Nusindo juga memiliki produk nonpangan seperti tisu dengan merek Nushi, produk PTOC atau Pembenah Tanah Organik Cair yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, terutama tanah yang jenuh, agar lebih subur dan menghasilkan tanaman berkualitas dan berkuantitas banyak.

“Selain itu, perusahaan juga mendistribusikan produk farmasi, alat kesehatan untuk rumah sakit dan lembaga kesehatan pemerintah, serta alat dan sarana Perkebunan,” terang Wahyu.

Wahyu meyakini, pengalaman dan portofolio produk yang dimiliki Rajawali Nusindo saat ini akan membuka peluang yang lebih lebar bagi terjalinnya kerja sama perdagangan regional dengan Pemerintah Papua Nugini.

“Dalam perdagangan dalam negeri produk-produk kami telah didistribusikan secara nasional pada modern trade, general trade, dan e-commerce. Rajawali Nusindo juga telah dipercaya menyalurkan bantuan pangan pemerintah secara nasional, di antaranya bantuan penanganan stunting di 4 provinsi,“ ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Holding BUMN pangan ID Food melalui anak usahanya, yakni PT Rajawali Nusindo melakukan penjajakan kerja sama perdagangan dengan pemerintah Papua Nugini.

Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk pangan nasional serta mendorong tumbuhnya volume perdagangan komoditas antar negara.

Direktur Utama Rajawali Nusindo Wahyu Sakti menjelaskan, penjajakan ini menyasar kerja sama perdagangan komoditas pangan dan non pangan yang diproduksi dan didistribusikan Rajawali Nusindo.

“Kami fokus mendorong kerja sama perdagangan produk-produk yang dihasilkan dan sudah pasarkan Rajawali Nusindo. Produk-produk kami memiliki kualitas yang telah tersertifikasi dan terverifikasi sehingga dipastikan memenuhi syarat untuk proses perdagangan antar negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Wahyu mengatakan, produk distribusi Rajawali Nusindo sangat cocok untuk kebutuhan pasar di Papua Nugini, karena merupakan produk sehari-hari dan dekat di masyarakat, seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Beberapa tahun terakhir bahkan kami telah memproduksi produk pangan sendiri dengan brand ‘Rania’, diantaranya beras premium, tepung terigu, kecap, minyak, dan garam,” jelasnya.

Selain itu, Wahyu menambahkan, Rajawali Nusindo juga memiliki produk non pangan seperti tisu dengan merek Nushi, produk PTOC atau Pembenah Tanah Organik Cair yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, terutama tanah yang jenuh, agar lebih subur dan menghasilkan tanaman berkualitas dan berkuantitas banyak.

“Selain itu, perusahaan juga mendistribusikan produk farmasi, alat kesehatan untuk rumah sakit dan lembaga kesehatan pemerintah, serta alat dan sarana Perkebunan,” terang Wahyu.

Wahyu meyakini, pengalaman dan portofolio produk yang dimiliki Rajawali Nusindo saat ini akan membuka peluang yang lebih lebar bagi terjalinnya kerja sama perdagangan regional dengan pemerintah Papua Nugini.

“Dalam perdagangan dalam negeri produk-produk kami telah didistribusikan secara nasional pada modern trade, general trade, dan e-commerce. Rajawali Nusindo juga telah dipercaya menyalurkan bantuan pangan pemerintah secara nasional, di antaranya bantuan penanganan stunting di 4 provinsi,“ ungkapnya.

IDXChannel - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) menegaskan, pembatasan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan tidak efektif dalam mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu. Sehingga, aturan tersebut tidak akan efektif menurunkan angka penyakit.

"Faktor risiko penyakit tak menular (PTM) yang dikedepankan pemerintah sebagai tujuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 ini disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang," kata Adhi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sehingga, Adhi menuturkan, menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular. Hal ini dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Adhi mengklaim, pembatasan kandungan gula, garam dan lemak justru akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Sebab, hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

Dia pun meminta pemerintah agar bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat roadmap, pilot project bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia. Mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan Nasional (National interest) di atas segala-galanya.

“Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian, terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini,” kata Adhi.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan PP No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 26 Juli. PP ini dihadirkan guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan gula, garam, dan lemak.

Hal tersebut untuk merespons isu seperti diabetes, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global serta di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

(Dhera Arizona)