PT Pertamina Patra Niaga telah menerapkan penggunaan barcode atau kode QR untuk pembelian BBM bersubsidi solar dan pertalite, khusus pengguna kendaraan roda 4. Penggunaan barcode ini bertujuan agar BBM subsidi bisa tersalurkan tepat sasaran.

Mengutip laman My Pertamina, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis BBM yang mendapatkan subsidi adalah Biosolar dan Pertalite.

Kedua jenis BBM tersebut kemudian dipasarkan ke masyarakat dengan harga lebih murah. Namun, BBM subsidi jumlahnya terbatas dan hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Untuk itu, konsumen yang berhak akan didata dan diberi barcode agar bisa melakukan pembelian BBM bersubsidi. Adapun barcode tersebut didapatkan dengan mendaftarkan diri di aplikasi laman resmi Pertamina maupun offline booth-nya.

Nah bagi detikers yang hendak mendaftar, berikut tata cara lengkap dengan syaratnya. Yuk, simak!

Cara Daftar Barcode Pertamina

Barcode Pertamina untuk BBM bersubsidi bisa didapatkan dengan cara mendaftar melalui website, aplikasi, maupun booth offline Pertamina. Untuk memudahkan, ikuti tata caranya di bawah ini:

1. Cara Daftar Barcode Pertamina Lewat Website

Dikutip dari buku 'Panduan Lengkap Pendaftaran Pengguna Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4', berikut tata caranya:

• Masuk ke laman https://subsiditepat.mypertamina.id
• Klik 'Daftar Akun Baru'
• Gulir laman ke bawah dan centang kotak persetujuan kemudian klik 'Daftar Sekarang'
• Isi Form pendaftaran dengan memasukkan nama lengkap, NIK, nomor ponsel, email, dan kata sandi
• Subsidi Tepat kemudian akan mengirimkan email aktivasi untuk melanjutkan pendaftaran
• Buka email kemudian klik 'Aktivasi Alamat Email', setelahnya klik 'Masuk ke Akun'
• Kembali ke laman Subsidi Tepat lalu Login
• Masukkan NIK dan kata sandi
• Setelahnya, kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email secara otomatis
• Lihat kode di email kemudian masukkan ke kolom kode verifikasi
• Setelahnya, isi data diri dan domisili lalu daftarkan kendaraan
• Tunggu verifikasi dalam 14 hari lalu cek email untuk melihat hasilnya
• Jika sudah terverifikasi, masuk ke laman untuk mencetak barcode atau kode QR untuk pembelian solar dan pertalite roda 4

2. Cara Daftar Barcode Pertamina Lewat Aplikasi

Pendaftaran barcode juga bisa dilakukan di aplikasi My Pertamina yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Ikuti langkah-langkah berikut:

• Daftar akun dengan mengisi nomor HP dan membuat PIN
• Klik menu "Daftar dan Transaksi"
• Lakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, PIN 6 digit
• Selanjutnya, ketik ulang PIN untuk dikonfirmasi
• Pilih 'daftar' kemudian tunggu hingga kode OTP dari aplikasi My Pertamina dikirim ke nomor telepon terdaftar
• Masukkan kode OTP kemudian klik 'OK'
• Pilih 'Metode Pembayaran' pada akun yang meliputi Linkaja, OVO, Go Pay, debit BRI, BNI, dan Mandiri
• Lengkapi data profil pengguna
• Setelahnya, unduh barcode yang sudah didapatkan dari aplikasi My Pertamina

3. Cara Daftar Barcode Pertamina di Offline Booth

Cara daftar barcode Pertamina juga dapat dilakukan dengan mengunjungi offline Booth yang disediakan Pertamina. Cara ini dilakukan dengan menyertakan sejumlah dokumen fisik yang dipersyaratkan. Simak cara dan dokumen yang dibutuhkan berikut ini:

• Siapkan dokumen terlebih dahulu seperti foto KTP, foto diri, foto STNK, foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR, foto kendaraan, dan juga foto nomor polisi kendaraan
• Datang ke lokasi SPBU Pertamina yang menyediakan pendaftaran BBM bersubsidi
• Pendaftaran akan diarahkan dan dibantu petugas

Cara Cek Status Pendaftaran Barcode Pertamina

Untuk memastikan pendaftaran berhasil atau tidak, detikers bisa mengeceknya melalui laman Subsidi Tepat Pertamina. Berikut caranya:

• Masuk ke laman https://subsiditepat.mypertamina.id/cekstatus/home/
• Masukkan nomor polisi, nomor handphone, dan NIK di kolom yang tersedia
• Klik tombol 'Cari'
• Informasi mengenai status pendaftaran subsidi tepat Pertamina akan tampil di layar

Syarat Dokumen Daftar Barcode Pertamina

Terdapat sejumlah syarat dokumen yang perlu dipenuhi pendaftar untuk mendapatkan barcode Pertamina. Berikut dokumen lengkapnya sesuai jenisnya:

1. Kendaraan pribadi: Foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto kendaraan tampak semua, dan foto nomor polisi kendaraan.
2. Komersial barang: Foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto KIR, foto kendaraan tampak semua, dan foto nomor polisi kendaraan.
3. Komersial Penumpang: Foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto KIR, foto kendaraan tampak semua, dan foto nomor polisi kendaraan.
4. Layanan Umum: Foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto KIR, foto kendaraan tampak semua, dan foto nomor polisi kendaraan.
5. Non Kendaraan: Foto KTP, foto diri, dan foto surat rekomendasi.

Demikianlah ulasan mengenai cara daftar barcode Pertamina beserta syarat dokumennya.Semoga berguna!

Penampakan Masjid-Sekolah Rusak Dampak Gempa M 6.4 Gorontalo

Penampakan Masjid-Sekolah Rusak Dampak Gempa M 6.4 Gorontalo

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi bersama Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan Hiswana Migas Gorontalo meninjau implementasi subsidi tepat JBKP Pertalite di salah satu SPBU di Gorontalo yakni SPBU 74.96106 pada Selasa (6/8).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembelian BBM subsidi pertalite menggunakan QR Code di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Diketahui bahwa Gorontalo merupakan salah satu provinsi non Jamali (Jawa Madura Bali) yang mulai menerapkan subsidi tepat Pertalite selain 6 provinsi lainnya yakni Kepri, Maluku, NTT, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu M.Si, mengatakan animo Masyarakat Gorontalo dalam penerapan subsidi tepat pertalite ini sangat tinggi dibuktikan dengan uraian data yang disampaikan saat kunjungan tersebut.

“Sesuai fakta di lapangan saat ini sudah 99 persen masyarakat Gorontalo menggunakan QR Code dalam transaksi pembelian Pertalite di SPBU. Ini berkat sinergi antar Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Pertamina selain itu kami himbau kepada masyarakat tidak perlu panik dan khawatir dengan penerapan QR Code ini, sebab tujuan Pemerintah dan Pertamina menerapkan sistem tersebut adalah agar penggunaan subsidi ini dapat tepat sasaran, terdeteksi, terukur serta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan BBM bersubsidi”, ujar Wardoyo.

Dalam kunjungan tersebut Executive General Manager, Erwin Dwiyanto, menyapa Masyarakat yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU dan menekankan kepada masyarakat bahwa jumlah kuota Pertalite di provinsi Gorontalo sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Tidak ada pengurangan volume, program subsidi tepat pertalite sesuai dengan kuota dari pemerintah, dan terima kasih sudah menggunakan QR Code dalam pembelian Pertalite, QR Code ini agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian dan tidak dipindahtangankan”, ujar Erwin.

Erwin menyebut penerapan subsidi tepat pertalite ini diberlakukan hanya untuk roda empat tanpa spesifikasi tertentu. Meski data registran terverifikasi di Gorontalo sudah mencapai 99 persen, Erwin tetap menghimbau kepada Masyarakat agar segera mendaftarkan kendaraannya.

“Di Gorontalo terdapat 28 SPBU, dimana setiap SPBU kami menyediakan help desk untuk pendaftaran langsung di tempat. Selain itu, bisa melalui laman subsiditepat.mypertamina.id”, imbuh Erwin.

Ditempat terpisah Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menegaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

“Kami mengapresiasi provinsi-provinsi yang telah melakukan inisiasi percepatan program subsidi tepat dan mendukung pelaksanaannya di lapangan, sehingga tujuan subsidi tepat untuk melindungi masyarakat rentan yang berhak menerima subsidi bisa disalurkan dengan tepat,” jelas Heppy.

Pemerintah berencana melakukan subsidi tepat sasaran pada pembelian BBM subsidi. Sejauh ini BBM subsidi yang dijual Pertamina adalah Pertalite dan Biosolar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu pemerintah soal pemberlakuan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Kita tunggu pemerintah," kata Nicke ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Seperti diketahui, pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang akan mengatur kriteria pembeli Pertalite. Sejauh ini Kementerian ESDM bilang pembahasan revisi regulasi itu sudah selesai di tingkat menteri.

Artinya, rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM jenis Pertalite kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon I sudah selesai. Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di presiden," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) yang lalu.

Terkait revisi aturan tersebut, Dadan mengatakan, pemerintah berupaya untuk menerapkan bahan bakar yang bersih. Kemudian, pihaknya ingin memastikan jika bahan bakar yang disubsidi itu tepat sasaran.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa,yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," ungkapnya.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite pada 17 Agustus. Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Kendati demikian, eksekusi pembatasan BBM subsidi, Pertalite, melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi VIII DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa pembahasan di BPH Migas sebagai inisiator dan Kementerian ESDM sudah selesai dibahas. Namun, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Sekretaris Negara.

"Jad ini kan barang lama, hampir tiga tahun dan nggak jadi-jadi. Padahal selama ini dukungannya banyak dan seharusnya bisa diselesaikan, namun kelihatannya dari pihak pemerintah sendiri yang lambat. Dari pihak BPH Migas sudah selesai, dari pihak Menteri ESDM sudah selesai, pas di Setneg dan kepresiden itulah yang nggak keluar-keluar itu Perpres," ujarnya dalam Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Menurutnya, hal tersebut membuat para dewan di parlemen bingung apa yang masih menjadi kendala. Sebab, dengan dukungan banyak pihak harusnya ketentuannya sudah selesai, tidak sampai bertahun-tahun seperti sekarang.

"Nah kami bertanya-tanya sebenarnya masalahnya apa? asal ditetapkan kriteria pembatasannya cukup pas, ada wacana publik sebelumnya, mestinya lebih mudah diterima," jelasnya.

Lanjutnya, bahkan BPH Migas dan Kementerian ESDM tidak tahu alasan Perpres 191 tersebut belum dirilis sampai saat ini.

"Nah ujung-ujungnya kemarin di Paripurna sudah disampaikan oleh menkeu akan dieksekusi 2025, eh tetiba Luhut (Menko Marinves) angka 17 Agustus dan jadi ramai," imbuhnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah selesai menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah, mulai dari kriteria hingga simulasi penghematan keuangan negara dari pembatasan tersebut.

"Tahun lalu substansinya sudah final, cuma kan di Perpres ini bergantung apakah diletakkan detail konsumen berhak, detail sampai klasifikasi. Ini yang akan kita masih tunggu terbitnya Perpresnya," jelas Saleh.

Mengenai wacana pembatasan mulai 17 Agustus ini, Saleh mengungkapkan tidak tahu menahu. Justru minta menunggu sampai hari nya tiba.

"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 kita belum ada yang tahu," pungkasnya.