Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan dengan kondisi terpisahnya Kementerian tersebut maka akan sulit untuk berkoordinasi mengingat seperti yang pernah terjadi di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sebaiknya kedua kementerian tersebut tidak dipisah dan harus dipimpin oleh pejabat karier internal,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Nirwono mengungkapkan, pemisahan ini akan berdampak pada tercapainya target yang dicanangkan oleh Prabowo. Dia mencontohkan, Kementerian Perumahan membutuhkan dukungan dari Kementerian PU dalam mewujudkan program 3 juta rumah.

“Koordinasi dan kolaborasi mudah diucapkan dan disetujui dalam rapat-rapat pimpinan tetapi seringkali sulit dilaksanakan di lapangan, apalagi lintas kementerian seperti sekarang,” ungkapnya.

Menurut Nirwono, bila Prabowo hendak mewujudkan program 3 juta rumah, ketahanan pangan, air, dan swasembada energi sebagaimana janjinya di pidato saat dirinya dilantik, sebaiknya kedua kementerian tersebut disatukan kembali.

“Disatukan kembali menjadi Kementerian PUPR, mumpung masih awal, dan lepaskan dari kepentingan politik, pilih dari kalangan internal menterinya yang sudah paham budaya kerja di PU dan PR, agar kementerian fokus bekerja mewujudkan target-target pembangunan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kementerian PU dipimpin oleh Dody Hanggono dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti sementara Kementerian PKP dinahkodai oleh Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah.

Kedua kementerian tersebut kini dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada kemungkinan penambahan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN).Hal ini diungkap oleh Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja saat menjawab terkait wacana pemecahan kementerian di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“(Kalau ada pemecahan kementerian) oh iya, nanti ditambah lagi rumahnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Endra mengungkapkan, kemungkinan penambahan jumlah unit rumah menteri tersebut bisa direalisasikan, pasalnya lahan di IKN cukup mumpuni untuk pembangunan rumah tersebut.

“Ya kalau kurang ditambah orang banyak kok tanahnya ada, ya kita alokasikan kalo kurang gitu loh intinya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN sudah mulai dibangun pada Desember 2022, dengan total sebanyak 36 rumah.

Adapun, konstruksi ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya – Ciriajasa dengan nilai kontrak mencapai Rp 493 miliar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian pada pasal 12,13 dan 14, disebutkan paling banyak 34 kementerian dengan rincian 4 menteri koordinator, 30 menteri bidang,” kata dia.