Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diundur menjadi pada Oktober 2024. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan ASN pada September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyampaikan, alasan penundaan kepindahan ASN ke IKN lantaran tower apartemen yang disiapkan belum sepenuhnya rampung.

“Ada beberapa apartemen ASN yang sedang disempurnakan dan ini belum sepenuhnya selesai. oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September kalau belum tuntas,” tutur Anas saat selesai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, DPD RI Tahun 2024, Jumat (16/8).

Adapun terdapat dua skenario yang sudah disiapkan. Pertama, jika ASN harus berbagi hunian dengan yang lainnya, maka sebanyak 3.200 ASN akan diberangkatkan pada tahap pertama pada Oktober 2024.

Skenario kedua, tanpa sharing hunian, maka hanya 1.700 ASN yang akan pergi pada tahap pertama.

“Tapi Presiden sampaikan tidak sharing apartemen yang berkeluarga satu ASN satu apartemen,” kata Anas.

Anas juga menyampaikan, saat ini hunian ASN yang akan siap pada Oktober 2024, sebanyak 47 tower yang tersedia. Sebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI dan Polri. Sementara itu, sisanya untuk ASN.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri di Nusantara, Kalimantan Timur dapat selesai pada akhir 2024.

"Kalau sesuai kontrak nanti sebetulnya sekitar Oktober atau November selesai," ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu, 27 Juli 2024.

Kementerian PUPR saat ini telah merampungkan pembangunan 14 dari 36 unit rumah tapak jabatan menteri di IKN. Total 14 rumah menteri yang telah rampung tersebut terdiri dari empat unit di Persil 104 dan 10 unit di Persil 105.
Sebanyak 14 rumah menteri tersebut siap huni untuk mendukung perayaan 17 Agustus 2024.
Adapun menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menghuni rumah tapak jabatan menteri di IKN yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city. Rumah dengan konsep compact city umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.

Baca juga: Kementerian PUPR Pastikan Kantor dan Istana Presiden di IKN Siap untuk HUT RI

Rumah menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai. Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni Persil 104 dan Persil 105.

Kementerian PUPR juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon, sehingga lingkungan tetap hijau. Terdapat dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN, yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.

Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara paralel dengan lanskap di lapangan dan para pekerja juga menanam pohon penghijauan serta menata pedestrian pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan sehingga lingkungan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni.

(KIE)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada kemungkinan penambahan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN).Hal ini diungkap oleh Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja saat menjawab terkait wacana pemecahan kementerian di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“(Kalau ada pemecahan kementerian) oh iya, nanti ditambah lagi rumahnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Endra mengungkapkan, kemungkinan penambahan jumlah unit rumah menteri tersebut bisa direalisasikan, pasalnya lahan di IKN cukup mumpuni untuk pembangunan rumah tersebut.

“Ya kalau kurang ditambah orang banyak kok tanahnya ada, ya kita alokasikan kalo kurang gitu loh intinya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN sudah mulai dibangun pada Desember 2022, dengan total sebanyak 36 rumah.

Adapun, konstruksi ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya – Ciriajasa dengan nilai kontrak mencapai Rp 493 miliar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian pada pasal 12,13 dan 14, disebutkan paling banyak 34 kementerian dengan rincian 4 menteri koordinator, 30 menteri bidang,” kata dia.