Pemerintah Kota Yogyakarta mengundang perwakilan pedagang Teras Malioboro 2 hari ini, Senin (5/8) di Balai Kota Yogyakarta.

Pantauan Pandangan Jogja di lokasi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto.

Ditemui setelah acara, Sugeng mengatakan bahwa pertemuan dengan pedagang ini merupakan upaya Pemkot Yogya mendengarkan aspirasi para pedagang Teras Malioboro 2 yang akan direlokasi.

“Bentuk dari itikad baik Pemkot bertemu dengan mereka yang selama ini menuntut untuk komunikasi,” kata Sugeng, Senin (5/8).

Ia juga mengatakan, dalam pertemuan itu disepakati akan ada komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pedagang.

“(Kapan komunikasi 2 arah) Kondisional dari hasil koordinasi dan masukan mereka (PKL Teras Malioboro 2) tidak menutup kemungkinan bisa cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman, berharap pertemuan tersebut dapat membuka ruang dialog dan bisa mengakomodir aspirasi pedagang.

“Paling enggak ini awal Pj Wali Kota membuka dialog dengan dengan kita. Semoga Pj Wali Kota yang baru ini benar-benar punya hati yang bersih, hati yang jernih bisa menerima dan menampung apa yang kita rasakan dan kita keluhkan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta resmi melarang pelaku usaha menyediakan plastik sekali pakai.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogya, Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sosialisasi Perwal itu akan dilakukan Agustus ini.

Plastik sekali pakai didefinisikan sebagai material yang mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric.

Larangan menyediakan plastik sekali pakai itu tertulis dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.

“Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai dan menggunakan produk Pengganti Plastik Sekali Pakai,” tulis Pasal 10 ayat (2) perwal tersebut.

Apabila para pelaku usaha di Kota Yogya melanggar ketentuan tersebut, maka mereka akan dikenai sanksi administratif sebagaimana yang ditulis dalam ayat selanjutnya.

“Sanksi tertulis sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan; dan/atau teguran tertulis,” begitu bunyi Pasal 10 ayat (4) perwal itu.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Ahmad Haryoko mengatakan Perwal tersebut merupakan Perwal baru.

“Intinya kita mendorong masyarakat maupun pengusaha untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai kemasan atau tas belanja,” kata Haryoko dikutip pada website Pemkot Yogya, Senin (29/7).

Secara umum, persentase sampah plastik di Kota Yogya menurutnya mencapai sekitar 31 persen dari seluruh sampah. Sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk bisa terurai. Sehingga perlu ada upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai.

“Kita galakkan tidak hanya pengusaha tapi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di perangkat daerah pegawai Pemkot Yogyakarta agar konsumsi makanan saat kegiatan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan meminimalkan kemasan plastik,” kata Haryoko.

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana memberlakukan program baru ‘Gerakan Organikkan Jogja’ yang mewajibkan setiap keluarga mengolah sampah organik secara mandiri.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan pemerintah menargetkan program ini akan menyasar 23.750 keluarga yang ada di Kota Yogyakarta.

“Gerakan Organikkan Jogja memiliki target 23.750 Kartu Keluarga, by name by address melalui Danais,” kata Sugeng di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (12/7).

Nantinya, Pemkot menurutnya akan memberikan pelatihan sebanyak 12 kali kepada 27 orang yang jadi perwakilan tiap kelurahan di Kota Yogya untuk memproduksi 13.500 biopori dan mengaktifkan kembali biopori eksisting sebanyak 10.250 titik.

Ia berharap, program ini dapat mengurangi timbulan sampah di Yogya. Sebab, dari 200 ton sampah yang diproduksi Yogya tiap hari, baru sekitar 140 ton yang bisa dikelola.

“Sampah organik ini tidak dibuang, tetapi diolah menjadi bahan organik untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, misalnya pertanian organik,” ujarnya.

Ketua Tim Kerja Operasional DLH Kota Yogyakarta, Riyanto, mengatakan saat ini program tersebut sudah berada di tahap sosialisasi. Rencananya, akhir 2024 Gerakan Organikkan Jogja sudah dapat berjalan.

Kewajiban mengolah sampah organik ini menurutnya juga akan dibarengi dengan pemberian fasilitas biopori kepada warga. Dengan begitu, jika program ini berjalan harapannya sampah yang masuk ke depo hanya berupa residu.

“Akhir 2024 program sudah ada action. kalau semisal itu udah berjalan, Alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan sosialisasi,” kata Riyanto.

“Wajib untuk yang kepala keluarga (KK) karena kan besok mau difasilitasi terkait dengan biopori juga,” ujarnya.