Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bakal segera mempunyai anak buah untuk membantu gelandangan, pedagang kaki lima (PKL), hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kebetulan rencananya, dalam rencana peraturan presiden (perpres), di badan kami itu ada Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses. Itu adalah deputi yang memang nanti akan lebih banyak mengurusi eksekusi," ungkap Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Korban PHK, buruh tani, petani miskin, nelayan, atau even gelandangan (dan) pedagang kaki lima (PKL) kami sediakan akses untuk eksekusi, misalnya kredit. Untuk eksekusi membuka pasar, seperti itu," jelasnya.

Ia mencontohkan pengentasan kemiskinan itu salah satunya ditempuh melalui 'jatah' pengadaan makan bergizi gratis. Budiman menekankan orang miskin juga harus mendapatkan porsi untuk terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program makan gratis. Budiman juga mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana.

"Contoh kolaborasinya seperti ini, dengan penyediaan makan bergizi gratis maka dibutuhkan banyak sekali produk pangan untuk menjadi bahan makan bergizi gratis. Tugas saya adalah memastikan pasokannya sekian persen dari orang miskin yang diberdayakan," tutur Budiman.

"Kami juga besok akan bertemu dengan menteri sosial untuk bagaimana menjalankan kerja sama, misalnya karena di Kementerian Sosial punya data. Nanti kita akan merencanakan integrasi data, juga eksekusi sasaran kelompok miskin yang diselaraskan antara Kemensos dengan Badan PPK," sambungnya.

Di lain sisi, Budiman menegaskan Perpres Badan Gizi yang tengah disusun akan memuat tugas utama mereka. Ia menyebut target awal badan ini adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan untuk dijalankan di setiap kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi antar-K/L. Budiman juga menegaskan adanya peluang eksekusi bersama dengan instansi lain untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air.

"Persoalan di Indonesia adalah ego sektoral dan birokratisme, itu disampaikan juga oleh Pak Prabowo kepada kami," ucapnya.

"Pada waktu pembukaan Sidang Kabinet Paripurna pertama, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah untuk menerabas kekakuan dan kerumitan birokrasi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa lebih cepat dilakukan. Dalam hal ini khususnya program-program pengentasan kemiskinan," tandas Budiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak enam pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, menjadi korban dugaan penipuan karyawan TV gadungan.

Salah satu korban bernama Titin Sri Darmawangsih. Titin bercerita, awalnya, pelaku membeli minuman di lapaknya.

"Pertamanya, dia datang ke sini memesan minuman, saya persilakan duduk. Dia meneguk kopi, terus dia berdiri dan nanya 'Kok penjual kopi cuma ada dua orang?". Saya jawab 'Kenapa emangnya?'," ucap Titin saat diwawancarai, Selasa (22/10/2024) sore.

Kepada Titin, pelaku mengatakan membutuhkan tiga gerobak pedagang kopi dan tiga gerobak pedagang mangga untuk diajak syuting bersama dua pembawa acara di salah satu stasiun televisi.

Mendapat tawaran tersebut, Titin pun tergiur dan menanyakan bayarannya.

"Saya tanya bayarannya berapa? Dia jawab satu gerobak Rp 1 juta dan akan dikasih gerobak baru," jawab Titin.

Akhirnya, Titin menyampaikan tawaran tersebut ke suaminya. Merasa bayaran yang ditawarkan cukup besar dan jualannya sedang sepi, suami Titin pun setuju untuk ikut syuting.

Titin dan suami juga mengajak lima PKL lain untuk ikut syuting bersama orang tersebut.

Usai enam PKL menyatakan bersedia, pelaku mencari truk untuk mengangkut para pedagang beserta gerobaknya.

Sebelum menaikkan gerobak ke truk, Titin diminta membenahi dagangannya oleh pelaku. Ia lantas memasukan 60 bungkus rokok dan berbagai kopi saset ke dalam sebuah boks.

Kotak tersebut disimpan Titin di dalam gerobak yang akan diangkut truk menuju ke studio televisi.

Setelah itu, pelaku mengajak keenam PKL, berikut gerobak dagangan masing-masing, berputar-putar di Batu Ampar Depok sampai akhirnya berhenti di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Pelaku langsung membawa para PKL ke lantai tiga untuk berdandan di salon karena diiming-iming akan tampil di televisi.

Saat berada di salon, pelaku menanyakan KTP Titin yang kebetulan tertinggal di gerobak. Titin pun meminta suaminya mengambil KTP tersebut di gerobak yang ada di dalam truk.

"Bapak turun didampingi orang itu, ternyata pas bapak ambil dompet, suruh dimasukkin ke tempat rokok sama pelaku biar aman katanya. Sedangkan posisi gerobak saya berada di tengah, truk itu udah pas banget sama enam gerobak, diakalin sampai etalase gerobak saya rusak, biar boks rokok, dan kopi minuman saya keluar," ucap Titin.

Setelahnya, pelaku mengajak suami Titin naik ojek sambil membawa boks berisi rokok dan minuman tersebut. Pelaku dan korban membonceng dua ojek yang berbeda.

Namun, di tengah perjalanan, suami Titin diturunkan di tengah jalan. Suami Titin sempat bertanya mau dikemanakan boks berisi rokok dan minuman dagangannya tersebut.

"Suami nanya 'Rokok sama kopinya mau dibawa ke mana?' Dia jawab 'Mau dibawa ke studio buat bukti bahwa bapak sama ibu jualan ini'. Kemudian, suami saya ditinggal," ungkap Titin.

Setelah menunggu satu jam di tengah jalan, pelaku tak kunjung kembali. Suami Titin lantas memutuskan kembali ke PGC dan bercerita ke istrinya.

Titin dan suaminya kemudian menuju ke parkiran untuk mengecek barang dagangan mereka di truk. Ternyata, barang dagangan Titin sudah ludes dibawa kabur.

"Rokok 60 bungkus, duit saya di dompet Rp 1,5 juta buat bayar kontrakan saya belom bayar kontrakan, kopi semuanya satu boks, enggak ada yang tersisa karena udah ditempatin ke boks," ungkap Titin.

Titin seketika histeris menyadari dirinya menjadi korban penipuan. Ia lantas memutuskan pulang ke rumah bersama suami dan lima PKL lainnya.

Ia pun melaporkan dugaan penipuan ini ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Namun, polisi meminta agar PKL tersebut melaporkannya ke polsek terdekat dari tempat kejadian perkara (TKP) di Cililitan, Jakarta Timur.

Mahendra Cahya Wicaksono (22 tahun), pedagang kaki lima di Kota Semarang, Jawa Tengah, melaporkan sejumlah oknum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke Polrestabes Semarang. Ia melapor lantaran dikeroyok oleh oknum anggota Satpol PP itu.

Peristiwa itu terjadi Senin (20/10) sekitar pukul 00.00 malam di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Mahendra sedang berjualan kopi, kemudian ia didatangi oleh Satpol PP yang akan menertibkan dagangannya.

"Tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba korban diambil paksa gerobak dagangannya dan fatalnya lagi, petugas tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap pedagang tersebut," ujar kuasa hukum Mahendra, Enggar Darmawan, di Polrestabes Semarang, Selasa (21/10).

Tak hanya memukul, oknum Satpol PP itu juga memiting Mahendra dan mengambil gerobak jualannya. Mahendra sempat mendapat perawatan di rumah sakit setelah kejadian itu.

"Korban tadi malam baru kita jemput di rumah sakit. Kita minta istirahat dulu, jangan jualan. Karena ada memar-memar," jelas dia.

Untuk itu, hari ini Mahendra melaporkan kejadian yang ia alami ke SPKT Polrestabes Semarang. Ia melaporkan setidaknya ada 7 hingga 10 orang.

"Laporannya terkait dengan kekerasan secara bersama-sama. Oknumnya sekitar 7 sampai 10 orang saat itu. Kita memang belum tahu namanya, tapi kan mereka ada jadwal siapa saja yang bertugas," sebut dia.

Ia pun berharap, kepolisian dapat mengusut kasus ini. Menurutnya, tidak boleh ada kekerasan yang menimpa pedagang kecil yang sedang mencari nafkah.

"Sudah dagangannya digusur, dianiaya. Ini kan harus dibenahi, harus ditegasi," kata Enggar.

Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Marthen Da Costa, mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Namun, dia berjanji akan melakukan klarifikasi kepada anggotanya yang saat itu sedang bertugas.

"Saya baru tahu kalau ada pelaporan ke polisi terkait dugaan pemukulan terhadap PKL. Nanti saya perintahkan pimpinan bidang Tibum untuk mengklarifikasi kepada anggota yang di lapangan saat kejadian untuk didengar keterangannya juga," kata Marthen.

Bagi siswa SMK, PKL menjadi salah satu tugas yang wajib diikuti sebagai syarat Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). Setelah melaksanakannya, siswa diminta membuat laporan. Hal ini membuat banyak siswa mencari contoh kata pengantar laporan PKL SMK.

Hal ini dikarenakan dalam menyusun laporan PKL, terdapat beberapa struktur yang harus ada di. Pembuatan kata pengantar tidak boleh sembarangan sehingga siswa harus teliti dalam mengerjakannya.

Dikutip dari buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan Peserta Didik SMK/MAK di Dalam Negeri, Noris Rahmatullah, dkk. (2021) Praktik Kerja Lapangan atau PKL berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 adalah pembelajaran bagi peserta didik SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.

PKL juga dapat dikatakan sebagai metode pembelajaran yang ditujukan untuk mengajarkan proses-proses yang para ahli terapkan dalam menangani tugas-tugas yang kompleks di dunia kerja.

Metode pembelajaran ini merupakan cara belajar melalui pengalaman untuk memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi di dunia kerja yang relevan dengan kompetensi yang dipilih oleh siswa.

Setelah melaksanakan PKL sekitar 6 bulan, siswa perlu membuat laporan. Laporan PKL sendiri terbagi menjadi beberapa unsur, yakni:

Pada unsur laporan di atas, terdapat kata pengantar yang sering kali membingungkan siswa SMK. Adapun contoh kata pengantar laporan PKL SMK yakni:

Itulah contoh kata pengantar laporan PKL SMK. Semoga bermanfaat dalam membuat laporan tersebut sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan pada Ujian Kompetensi Keahlian (UKK).(MZM)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan penataan kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan membagi empat blok mulai ruang terbuka hijau (RTH) hingga taman. Melalui penataan ini, rencananya sejumlah PKL di kawasan itu akan direlokasi.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (18/9/2024), Pasar Kebayoran Lama terletak di samping (sisi barat dan timur) Stasiun Kebayoran. Di sisi timur stasiun terdapat pasar loak yang menjual barang bekas, sedangkan di sisi barat terdapat pasar pada umumnya yang menjual berbagai jenis barang.

Tidak lama setelah keluar dari sisi barat stasiun, terdapat banyak ruko dan lapak yang menjual berbagai barang dagangan. Kawasan pasar cukup luas dan sudah terbagi dalam beberapa blok bangunan pertokoan, yang salah satu bangunannya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Meski begitu, terlihat para pedagang tidak hanya membuka lapak-lapak dagangannya di dalam bangunan pasar atau blok pertokoan lainnya, tapi hingga ke bahu-bahu jalan. Kondisi ini terlihat di sepanjang Jalan Kebayoran Lama hingga ke bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta.

Di bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta inilah banyak pedagang kaki lima (PKL) membuka lapak-lapak mereka. Kemungkinan besar PKL di kawasan inilah yang akan direlokasi Pemprov Jakarta.

Tepat di area kolong flyover itu terdapat berbagai lapak mulai dari reparasi kompor gas, pakaian, aksesoris seperti dompet dan ikat pinggang, perkakas, sepatu, makanan dan minuman, sayur mayur, hingga cincin dan kalung akik dan masih banyak lagi.

Pasar Kebayoran Lama Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sebagai besar lapak ini dibangun menggunakan triplek kayu dan membentuk seperti sebuah dipan atau sebuah etalase. Ada juga pedagang yang membuka lapaknya hanya bermodalkan terpal atau tikar yang terbentang lebar di bahu jalan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Antara dijelaskan Pemprov Jakarta berencana menata kawasan Kebayoran Lama dengan membagi empat blok yang terdiri atas ruang terbuka hijau (RTH) fungsional, penataan jalan, penataan taman koridor usaha mikro dan penataan taman transit Kebayoran.

Pertama, penataan Blok A yang meliputi RTH fungsional dan parkir dengan total luas lahan 8.336 meter persegi. Nantinya fungsi lahan akan difokuskan untuk penyediaan selter parkir, penampungan pedagang kaki lima (PKL) dan taman.

Kemudian penataan Blok B terdiri dari penataan jalan, lintas bawah (underpass), jalur pedesterian, jalur sepeda kolong jalan layang (flyover), menara pemantau lalu lintas dan bulevar, dengan total luas 41.408 meter persegi.

Penataan Blok C meliputi penataan area pedagang campuran. Blok C ini nantinya akan dibangun koridor pejalan kaki yang dilengkapi dengan taman dan penerangan sehingga pengunjung lebih nyaman.

Terakhir, penataan Blok D meliputi penyediaan taman transit Kebayoran. Taman akan berlokasi di bawah jalan layang, persimpangan Jalan Teuku Nyak Arief dekat halte koridor 8 TransJakarta.

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma melakukan audiensi ke DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/9).

Kepada Anggota DPRD Kota Yogya, PKL mengeluhkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cagar Budaya dalam proses relokasi tahap 2 PKL Teras Malioboro 2. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto.

Sebagai informasi, UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, adalah lembaga teknis di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang berwenang melaksanakan rencana relokasi PKL ini.

“Saat-saat ini memang dari UPT melakukan intimidasi dan juga arahnya memperkeruh suasana di Teras Malioboro 2,” kata Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman saat audiensi, Selasa (17/9).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Sementara DPRD Kota Yogya, FX Wisnu Sabdono Putro dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta terpilih, Susanto Dwi Antoro. Selain itu, ada juga perwakilan LBH Yogyakarta yang mendampingi para PKL Teras Malioboro 2.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, mengatakan salah satu contoh upaya intimidasi UPT Pengelolaan Cagar Budaya yakni adanya upaya pemaksaan tanda tangan persetujuan relokasi dan mendatangi rumah-rumah pedagang.

"3 sampai 4 orang petugas mendatangi rumah, kalau tidak tanda tangan dan tidak mengumpulkan berkas ke UPT nanti lapaknya hilang," kata Supriyati.

Dihubungi terpisah, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto membantah upaya pemaksaan tanda tangan persetujuan relokasi.

“Itu tidak benar, teman-teman lain tidak ada yang mengintimidasi, saya yakin petugas kami baik-baik saja. Kalau mereka ada yang mengintimidasi seperti itu, saya nggak yakin. Tidak ada paksaan sama sekali (untuk menandatangani persetujuan relokasi),” kata Ekwanto.

"Teman-teman kami tugaskan untuk menyampaikan undangan ke rumah supaya ketemu yang bersangkutan (pemilik lapak). Mengantar surat ke Teras Malioboro 2 hanya ketemu karyawan dan pengontrak pasti tidak sampai kepada ownernya," kata Ekwanto.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Sementara DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro, mengatakan bahwa DPRD Kota Yogya siap memfasilitasi untuk mediasi antara Pedagang Teras Malioboro 2 dengan UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta.

Wisnu meyakini, pertemuan kedua pihak melalui jalur mediasi menjadi solusi untuk meredam ketegangan kedua belah pihak.

“Mereka ada titik temu lah antara pemerintah kota dengan temen-temen PKL. Sama-sama kencangnya kan. Menurunkan ego lah pasti ada titik temu saya yakin,” kata Wisnu.

Sejumlah PKL di Teras Malioboro 2 melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9). Mereka menyampaikan dukungannya terhadap rencana relokasi Teras Malioboro 2 tahap 2 yang akan dilaksanakan tahun depan.

Salah satu pedagang yang mendukung relokasi, Aris, mengatakan bahwa saat ini mereka sudah merasa dimanusiakan setelah direlokasi dari lorong atau selasar Malioboro.

“Yang dulu pedagang di pedestrian, di lorong, karena sekarang ada penataan, makanya kita itu sudah dimanusiakan, diangkat derajatnya sama Sultan, kita ditempatkan, dikasih tempat yang layak,” ujar Aris, Rabu (11/9).

Ia mengatakan bahwa saat jualan di lorong mereka tidak memiliki legalitas. Namun, setelah direlokasi mereka jadi memiliki legalitas untuk berjualan. Ia juga menyampaikan jika rencana relokasi tahap 2 ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama.

“Dari dulu memang sudah disosialisasikan, bahwa di situ (Teras Malioboro 2) tempatnya sifatnya transisi, sementara, itu dari awal sudah disosialisasikan,” lanjutnya.

Pedagang lain, Eko, mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 90 PKL Teras Malioboro yang mendukung rencana relokasi.

“Kita ada sebagian pedagang yang benar-benar pro dengan pemerintah dan itu selamanya cuma diam. Jadi sekaranglah saatnya kita bersuara, bahwa pedagang Teras Malioboro tidak semuanya menginginkan kembali ke selasar dan apalagi menentang kebijakan pemerintah,” kata Eko

Di saat bersamaan, ada juga demo PKL Teras Malioboro 2 di Kantor Gubernur DIY yang menolak rencana relokasi tahap 2. Mereka adalah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, kelompok PKL yang menolak relokasi Supriyati, mengatakan bahwa ada sekitar 500 PKL Teras Malioboro yang mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut proses relokasi yang partisipatif dan menyejahterakan.

Jika hal itu tidak dipenuhi pemerintah, mereka mengancam untuk kembali berdagang di Selasar Malioboro dan membawa masalah tersebut ke UNESCO.

“Kalau tidak digubris, akan kami bawa ke UNESCO dan Komnas HAM,” kata Supriyati di lokasi aksi, Rabu (11/9).

Menanggapi dua aksi demonstrasi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku tidak mengetahui adanya dua aksi tersebut. Pada saat bersamaan, ia sedang dalam tugas dinas di rumah sakit Queen Latifa Hospital, Sleman, untuk meresmikan salah satu gedung milik rumah sakit tersebut.

Terkait dengan keinginan pedagang untuk kembali ke selasar atau lorong Malioboro, Sultan menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sri Sultan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) tidak dimungkinkan untuk kembali ke selasar atau lorong Malioboro. Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi aksi demonstrasi PKL Teras Malioboro 2 di Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9) siang.

Di hari dan jam bersamaan, ada dua massa aksi yang berdemo di Kantor Gubernur DIY. Satu kelompok PKL mendukung rencana relokasi, sedangkan kelompok satunya menolak.

PKL yang menolak relokasi menuntut mereka dilibatkan dalam rencana relokasi. Mereka bahkan mengancam akan kembali berjualan di selasar atau lorong Malioboro.

Namun, Sultan menegaskan bahwa mereka tidak dimungkinkan untuk kembali berjualan di selasar Malioboro.

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sultan HB X, Rabu (11/9).

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya dua aksi di Kantor Gubernur tersebut. Di saat bersamaan, dia sedang melakukan tugas dinas di RS Queen Latifa, Sleman, untuk meresmikan salah satu gedung milik rumah sakit tersebut.

Sebagai informasi, ada dua aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY di waktu bersamaan. Satu kelompok mendukung rencana relokasi, kelompok lain menolak.

Salah satu pedagang yang mendukung relokasi, Aris, mengatakan bahwa saat ini mereka sudah merasa dimanusiakan setelah direlokasi dari lorong atau selasar Malioboro.

“Yang dulu pedagang di pedestrian, di lorong, karena sekarang ada penataan, makanya kita itu sudah dimanusiakan, diangkat derajatnya sama Sultan, kita ditempatkan, dikasih tempat yang layak,” ujar Aris, Rabu (11/9).

Ia mengatakan bahwa saat jualan di lorong mereka tidak memiliki legalitas. Namun, setelah direlokasi mereka jadi memiliki legalitas untuk berjualan. Ia juga menyampaikan jika rencana relokasi tahap 2 ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama.

“Dari dulu memang sudah disosialisasikan, bahwa di situ (Teras Malioboro 2) tempatnya sifatnya transisi, sementara, itu dari awal sudah disosialisasikan,” ujarnya.

Sementara kelompok PKL yang menolak relokasi adalah Paguyuban Tri Dharma.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, kelompok PKL yang menolak relokasi Supriyati, mengatakan bahwa ada sekitar 500 PKL Teras Malioboro yang mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut proses relokasi yang partisipatif dan menyejahterakan.

Jika hal itu tidak dipenuhi pemerintah, mereka mengancam untuk kembali berdagang di Selasar Malioboro dan membawa masalah tersebut ke UNESCO.

“Kalau tidak digubris, akan kami bawa ke UNESCO dan Komnas HAM,” kata Supriyati di lokasi aksi, Rabu (11/9).

Mereka juga mengancam akan kembali berjualan ke selasar atau lorong Malioboro juga tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah.

BOGOR, KOMPAS.com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor bakal menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Agustus 2024.

Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, pihaknya sudah mengagendakan penertiban di bulan ini untuk membongkar bangunan semipermanen milik PKL di atas trotoar tersebut.

“Yang pasti kita sudah agendakan di bulan ini (Agustus) lakukan pembongkaran,” ucap Agustian saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Area trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh telah lama dipenuhi PKL, mulai dari pedagang buah hingga warung makan.

Satpol PP juga pernah melakukan pembongkaran pada tahun 2021.

Namun, karena lokasi trotoar yang sangat strategis membuat PKL terus bermunculan kembali karena potensi pembeli yang besar.

“Saya sudah perintahkan kepala unit kecamatan Bogor Barat untuk turun ke lokasi, sedang kita agendakan kembali masuk ke lahan tersebut. (Bangunan semipermanen) tidak bertahun-tahun juga, itu pernah kita bongkar 2021 kalau tidak salah,” kata Agustian.

Namun, ia khawatir PKL akan kembali bermunculan usai ditertibkan.

Keterbatasan jumlah anggota Satpol PP yang hanya enam hingga 10 petugas di setiap kecamatan membuat mereka kesulitan menjaga satu lokasi secara terus-menerus.

Terlebih lagi, trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh cukup luas. Meskipun dilakukan patroli, PKL bisa kembali menjamur.

“Jadi gini kendalanya, kita lakukan penertiban. Setelah kita kosongkan, Satpol PP harus ngejagain. Tapi Satpol PP tidak mungkin ngejagain di situ terus karena kerjaan di Bogor banyak,” ujar dia.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah Bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar, hampir dipenuhi bangunan semipermanen milik PKL.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu agar pembeli bisa makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut. Mau tak mau, warga yang melintas terpaksa berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach, mengaku kesulitan membongkar lapak pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Petugas sulit membongkar bangunan semipermanen milik PKL itu karena jumlah personel yang terbatas.

Satpol PP memiliki banyak tugas lain di berbagai lokasi di Kota Bogor, sehingga tidak mungkin untuk menjaga satu lokasi terus menerus.

“Jadi gini kendalanya, kita lakukan penertiban, setelah itu apa, setelah kita kosongkan Satpol PP harus ngejagain, tapi Satpol PP tidak mungkin ngejagain di situ terus karena kerjaan di Bogor banyak,” ucap Agustian saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Satpol PP di setiap kecamatan hanya memiliki enam hingga 10 anggota.

Dengan jumlah tersebut, Agustian merasa tak mungkin petugas hanya berjaga di titik tertentu.

Kedua, trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh yang harus diawasi cukup luas, sehingga PKL bisa kembali muncul setelah penertiban meski petugas terus patroli.

“Orang kita monitor patroli, tapi itu tadi, karena panjangnya area yang diawasi bisa juga akhirnya PKL muncul lagi, muncul lagi,” ujar dia.

Ketiga, lokasi trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh dekat dengan rumah sakit, perlintasan kereta, dan perumahan.

Hal ini membuat PKL terus bermunculan kembali karena adanya potensi pembeli yang besar.

“Memang di sana demainnya tinggi. Ada rumah sakit, kawasan perlintasan, perumahan, sehingga demainnya tinggi otomatis PKL akan naik (trotoar) ini musti kita kaji,” tutur Agustian.

Meski dicecar berbagai kendala, Satpol PP Kota Bogor sudah mengagendakan penertiban di bulan ini untuk membongkar PKL yang berdiri di atas trotoar tersebut.

“Tapi yang pasti kita sudah agendakan di bulan ini lakukan pembongkaran,” tutur Agustian.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah Bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar hampir dipenuhi bangunan semipermanen milik PKL.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Para pedagang kaki lima (PKL) Borobudur yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKMB) mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya) di Kotagede, Kota Yogyakarta, Selasa (6/8).

Para pedagang ke LBH Yogya lantaran tak mendapat lapak relokasi dari PT Taman Wisata Candi (TWC).

Terkait hal itu, Corporate Secretary PT TWC Ryan Sakti mengatakan pihaknya membangun Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon sebagai pusat pengembangan dan ruang ekspresi budaya lokal, ekonomi kreatif dan UMKM lokal dengan menjalin komunikasi.

"Pada proses ini kami telah secara aktif melibatkan berbagai elemen stakeholders, termasuk Forkompinda Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat serta perwakilan pelaku usaha di wilayah Borobudur," kata Ryan dalam keterangan tertulisnya.

"Kami berharap terus memperoleh dukungan dari berbagai pihak hingga nantinya seluruh ekosistem Kampung Seni Borobudur terbentuk dengan saling memberikan manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, PKL Borobudur yang berjualan di zona II Candi Borobudur mengadu ke LBH Yogya. Mereka mengaku belum mendapatkan tempat relokasi dari PT Taman Wisata Candi.

Para pedagang yang terdiri dari tujuh paguyuban harus pindah sesuai arahan UNESCO agar zona II Candi Borobudur bebas dari aktivitas komersil apa pun. Singkat cerita tujuh paguyuban itu bergabung dalam satu forum.

"Tadinya tujuh itu (paguyuban) bersatu menjadi Forum Pedagang Borobudur Bersatu. Dari situ kita merasa tidak nyaman (di forum), yang kedua kita (SKMB) sudah berdiri sendiri sebagai paguyuban dan mempunyai legalitas yang jelas," kata Sekretaris SKMB Dwias Panghegar ditemui di kantor LBH, Selasa (6/8).

"Kita sudah lama berdiri selama 24 tahun. Dan kita ingin bahwa paguyuban itu diakui dan bersamaan hukum di mata lembaga seperti TWC," tambahnya.

Lanjut Dwias, setelah paguyubannya keluar dari forum tersebut mereka merasa aksesnya ditutup. Termasuk mereka tak mendapat tempat direlokasi sementara maupun relokasi utama di Pasar Seni Kujon.

"Kita inginnya yang satu adalah intinya kita ingin Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur itu mendapat lapak sementara dan lapak Pasar Seni Kujon yang jadi tempat relokasi zona II itu tanpa di bawah kelompok mana pun. Langsung dari TWC," katanya.

Lanjutnya tuntutan ini sudah disampaikan ke pihak yang terkait. Namun, mereka tetap diminta untuk bergabung ke Forum Pedagang Bersatu dahulu agar bisa mendapatkan lapak. Mereka mengaku sudah audiensi tetapi tak ada jawaban yang memuaskan.

"Belum diakomodir untuk mendapat lapak di Pasar Seni Kujon," katanya.

"Mereka (TWC) beralasan itu yang pertama berhubungan atau berkomunikasi itu dengan paguyuban tersebut (Forum Pedagang Bersatu). Padahal ini tidak tentang siapa yang duluan. Di situ ada hak kami, hak-hak pedagang yang harus sama rata," jelasnya.

Sejak Mei mereka memutuskan berjualan di trotoar karena tak mendapat akomodir di pasar relokasi sementara. Selain itu, banyak pedagang yang memilih banting setir pekerjaan lain untuk menyambung hidup seperti jadi ojek, mengasong, hingga jualan keliling.

Beberapa pedagang yang tergabung di SKMB juga ada yang memutuskan menyeberang karena takut tak mendapatkan lapak.

"Kami ingin berdiri sendiri di bawah TWC kita tetap bersama-sama ada 340-an (pedagang) masih pingin TWC memberikan haknya kepada SKMB," katanya.

Dia menjelaskan produk yang dijual oleh pedagang di Paguyuban SKMB adalah hasil dari warga Borobudur.

"Ada batik, kerajinan, gelang, kalung, sama makanan oleh-oleh seperti itu. Iya lokal dari sekitar," jelasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengundang perwakilan pedagang Teras Malioboro 2 hari ini, Senin (5/8) di Balai Kota Yogyakarta.

Pantauan Pandangan Jogja di lokasi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto.

Ditemui setelah acara, Sugeng mengatakan bahwa pertemuan dengan pedagang ini merupakan upaya Pemkot Yogya mendengarkan aspirasi para pedagang Teras Malioboro 2 yang akan direlokasi.

“Bentuk dari itikad baik Pemkot bertemu dengan mereka yang selama ini menuntut untuk komunikasi,” kata Sugeng, Senin (5/8).

Ia juga mengatakan, dalam pertemuan itu disepakati akan ada komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pedagang.

“(Kapan komunikasi 2 arah) Kondisional dari hasil koordinasi dan masukan mereka (PKL Teras Malioboro 2) tidak menutup kemungkinan bisa cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman, berharap pertemuan tersebut dapat membuka ruang dialog dan bisa mengakomodir aspirasi pedagang.

“Paling enggak ini awal Pj Wali Kota membuka dialog dengan dengan kita. Semoga Pj Wali Kota yang baru ini benar-benar punya hati yang bersih, hati yang jernih bisa menerima dan menampung apa yang kita rasakan dan kita keluhkan,” ujarnya.