JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta TNI menaruh perhatian penuh pada kasus penembakan pemulung di Palu dan pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara yang diduga melibatkan anggota TNI.

Hasanuddin juga mendorong agar TNI menyeret anggotanya yang terlibat ke meja hijau.

“Untuk kasus di Palu, hukum wajib ditegakkan. Pangkoops AU harus berani mengusut sampai membawa pelaku yang bersangkutan ke pengadilan militer,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Untuk diketahui, seorang personel TNI Angkatan Udara menembak seorang pemulung dengan senapan angin di kompleks rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7/2024).

Pemulung itu ditembak karena kepergok masuk dengan melompat pagar ke kawasan rumah dinas tersebut.

TB Hasanuddin menilai, penembakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang cukup serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

“Apalagi korban tidak melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam,” ucap politikus PDI-P itu.

Hasanuddin yakin, TNI AU bakal melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap peristiwa ini.

“Pelaku penembakan harus ditindak tegas. Tindakan tegas diperlukan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Dan semoga korban dapat segera pulih kembali,” kata dia.

Selain itu, Hasanuddin meminta Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat mengusut kasus pembakaran rumah wartawan di Karo secara tuntas.

Anak korban telah melapor ke Puspom TNI AD dengan membawa sejumlah bukti karena menduga ada indikasi keterlibatan oknum TNI pada kasus tersebut.

“Walaupun baru indikasi, kan sudah dilaporkan ke Pom TNI, maka Puspom TNI kami minta untuk aktif melakukan investigasi penyelidikan dan penyidikan,” kata purnawirawan TNI AD ini.

Menurut dia, pihak kepolisian telah menangkap tiga orang pelaku pembakaran rumah wartawan tersebut, tetapi motif pembakaran masih didalami.

Oleh karena itu, Puspom TNI AD diminta agar proaktif dengan turut mengusut pelaporan anak korban.

“Kalau terbukti ada anggota TNI yang melakukan kejahatan tersebut, maka segera adili di pengadilan secara terbuka,” kata Hasanuddin.

Ia mengatakan, dua kasus yang diduga melibatkan TNI itu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Hasanuddin pun menyebutkan, Komisi I DPR butuh peran serta masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap personel TNI.

“Pada dua kasus itu, DPR berharap masyarakat membantu pengawasan kepada seluruh prajurit TNI di lapangan, dan jangan ragu melaporkan ke aparat setempat kalau ada hal-hal yang dirasa merugikan masyarakat,” ujar dia.