TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh pemerintah memicu penurunan produksi perikanan tangkap. Dia mengatakan, seharusnya hasil sedimentasi yang dikelola oleh pemerintah bisa meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau tadi diikutkan bahwa oke kita olah sedimentasinya sehingga ini justru positif bagi perikanan, namun justru itu terjadi sebaliknya," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, apabila pemerintah terus memperbesar eksploitasi serta ekspor pasir laut, hal itu akan berdampak pada produksi perikanan. Selain itu, Bhima mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia juga terdampak dalam hal produk domestik bruto hingga keuntungan dari dunia usaha.

"Jadi semakin besar eksploitasi dan ekspor dari pasir laut, maka produksi perikanan tangkapnya cenderung mengalami penurunan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan Celios, Bhima menjelaskan, pembukaan keran ekspor pasir laut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dia berujar, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar Rp 1,22 triliun akibat kebijakan itu.

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir laut turut mengalami penurunan. Bhima menyebut sebesar Rp 1,21 triliun pendapatan masyarakat pesisir terdampak akibat kebijakan ekspor pasir laut.

"Meskipun ada panjat besi, tidak bisa mengkompensasi dari total kebijakan output secara perekonomian jauh, ya itu tidak akan sebanding dengan hukum yang kemudian didapatkan," ucap Bhima.

Bhima menganggap pemerintah tidak transparan dalam melakukan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memberitahu perusahaan apa saja yang diuntungkan jika memang kegiatan tambang pasir laut menjadi sumber devisa baru bagi negara.

"Jadi kalau seolah pasir laut ini adalah sumber devisa baru, kita bilang kita ekspor, dan akan ada keuntungan bagi pelaku usaha, pelaku usaha yang mana?" tutur Bhima.

Dia mengatakan, kegiatan yang saat ini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut mengakibatkan kondisi pengusaha perikanan mengalami surplus. Hal itu, kata dia, sektor bisnis perikanan hingga pariwisata di area pesisir laut mengalami penurunan sebesar Rp 850 miliar per tahun akibat kebijakan itu.

"Itu sebenarnya kalau di agregasi, hasilnya adalah terjadi penurunan surplus dunia usaha ini. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini (pembersihan sedimentasi di laut) tidak memenuhi secara ekonomi," ujarnya.

Texas menghadapi lonjakan permintaan energi yang signifikan akibat pesatnya pertumbuhan crypto mining, terutama Bitcoin. Industri ini, yang membutuhkan daya komputasi besar dan pasokan listrik yang stabil, menjadi faktor utama dalam meningkatnya konsumsi energi negara bagian tersebut. 

Dengan kebijakan yang ramah terhadap bisnis dan biaya energi yang relatif rendah, Texas semakin menarik bagi perusahaan cryptocurrency. Namun, tantangan energi yang dihadapi tidak bisa diabaikan. Bagaimana Texas merespons lonjakan permintaan ini, dan apa artinya bagi masa depan penambangan kripto di Amerika Serikat?

Crypto Miningdan Lonjakan Permintaan Energi di Texas

Sistem Jaringan Listrik Texas atau ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) memproyeksikan bahwa konsumsi energi akan melonjak drastis karena peningkatan aktivitas dari sektor-sektor teknologi besar, termasuk crypto mining. 

Sejak 2022, ERCOT telah mencatat adanya peningkatan permintaan energi dari pusat data dan tambang kripto. Namun, puncak dari lonjakan permintaan ini diperkirakan akan terjadi antara 2024 hingga 2025.

Banyak perusahaan penambangan kripto besar telah memilih Texas sebagai basis operasi mereka, memanfaatkan harga listrik yang kompetitif dan akses ke sumber daya energi terbarukan.

Namun, meskipun energi terbarukan seperti angin dan matahari menjadi andalan dalam produksi listrik Texas, ketergantungan yang tinggi pada sumber energi ini menimbulkan tantangan bagi stabilitas pasokan. 

Energi dari angin dan matahari sering kali fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, sedangkan industri penambangan kripto membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terus menerus. 

Ketidakpastian ini bisa menyebabkan risiko bagi infrastruktur listrik Texas di masa depan, terutama ketika permintaan energi dari sektor ini diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan.

Dominasi Tiongkok dalamCrypto Miningdan Peran Texas

Meskipun Texas telah berhasil menjelma menjadi pusat utama crypto mining di Amerika Serikat, dominasi global dalam industri ini masih dipegang oleh Tiongkok. 

Dengan menguasai sekitar 55 persen dari total hashrate global, Tiongkok tetap berada di garis depan penambangan, terlebih bitcoin mining, didukung oleh biaya listrik yang rendah dan infrastruktur yang sangat canggih. 

Sementara itu, Amerika Serikat secara keseluruhan memiliki sekitar 40 persen dari total hashrate crypto mining, angka yang menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih jauh dari mengimbangi dominasi Tiongkok.

Keberadaan Texas dalam peta penambangan kripto Amerika Serikat sangat signifikan. Negara bagian ini menawarkan biaya energi yang kompetitif dan kebijakan ramah bisnis yang menarik bagi perusahaan-perusahaan penambangan besar. 

Kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru telah memperkuat posisi Texas sebagai pusat penambangan kripto di AS. 

Selain itu, perubahan politik di Amerika Serikat, dengan dukungan dari tokoh politik seperti Kamala Harris dan Donald Trump, turut memperkuat adopsi cryptocurrency di negara tersebut.

Tantangan Energi dan Masa Depan Kripto di Texas

Lonjakan permintaan energi dari penambangan kripto menimbulkan tantangan besar bagi Texas. ERCOT, sebagai pengelola jaringan listrik, harus menghadapi tantangan ini dengan strategi yang inovatif untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil. 

Terlepas dari tantangan ini, Texas terus menarik perusahaan-perusahaan kripto besar dan berpotensi memperkuat posisinya sebagai pusat penambangan kripto di AS.

Meskipun dominasi Tiongkok masih sangat kuat dalam crypto mining, Texas memainkan peran penting dalam upaya Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan. 

Dengan dukungan politik yang semakin berkembang dan peningkatan investasi di sektor ini, masa depan penambangan kripto di Texas tampak menjanjikan. Namun, tantangan energi yang signifikan perlu segera diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. [dp]

Bitdeer Technologies Group, perusahaan teknologi terkemuka di bidang blockchain dan komputasi berkinerja tinggi, baru saja mengumumkan keberhasilan uji coba chip penambangan Bitcoin terbaru mereka, SEAL02, yang berhasil melewati tahap tape-out.

Langkah ini menandakan perkembangan penting dalam industri penambangan Bitcoin, terutama terkait efisiensi dan kinerja.

Bitdeer: Teknologi Canggih SEAL02 dan Efisiensi Luar Biasa 

Berdasarkan pernyataan resmi perusahaan, SEAL02 dikembangkan melalui kerja sama dengan TSMC, foundry semikonduktor terkemuka dunia. Chip ini menggunakan salah satu node proses paling maju yang tersedia saat ini.

Dalam uji coba dan verifikasi prototipe, SEAL02 menunjukkan rasio efisiensi daya yang luar biasa, yaitu 13,5 J/TH (Joule per Tera Hash) saat beroperasi dalam mode hemat daya bertegangan rendah.

Pencapaian ini sejalan dengan target efisiensi yang telah ditetapkan dalam roadmap teknologi SEALMINER yang diumumkan pada Juni 2024.

SEAL02 tidak hanya menonjol dalam hal efisiensi, tetapi juga diprediksi akan membawa standar baru dalam industri mining Bitcoin.

“Kami sangat senang dapat mencapai target efisiensi daya SEALMINER sebagaimana tercermin dalam roadmap kami. Komitmen kami untuk penelitian dan pengembangan memungkinkan terciptanya solusi inovatif dan superior yang akan menjadi tolok ukur baru untuk efisiensi dan transparansi yang menguntungkan ekosistem mining yang lebih luas,” ujar Chief Business Officer dari Bitdeer, Linghui Kong.

Rencana Produksi SEALMINER A2

SEAL02 akan menjadi bagian integral dari mesin penambangan terbaru Bitdeer, SEALMINER A2. Rencananya, produksi massal SEALMINER A2 akan dimulai pada November 2024, menghadirkan performa yang lebih optimal untuk para penambang Bitcoin.

Dengan efisiensi yang telah terbukti, mesin ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar akan perangkat penambangan yang hemat energi dan efektif.

Selain SEAL02, Bitdeer juga tengah mengembangkan chip baru mereka, SEAL03. Meski belum ada detail lebih lanjut mengenai spesifikasi chip ini, Bitdeer memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai dengan jadwal, dan tonggak untuk rilis produk tetap dalam jalur yang telah direncanakan.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan di sektor penambangan Bitcoin.

Keberhasilan Bitdeer tidak terlepas dari dedikasi tim R&D yang terdiri dari para insinyur profesional. Mereka berfokus pada berbagai aspek penting, seperti desain ASIC, pengembangan algoritma, arsitektur platform, serta integrasi software dan hardware.

Dengan terus berinovasi, Bitdeer berupaya untuk tetap berkontribusi dalam menjaga keamanan jaringan Bitcoin yang terdesentralisasi, sekaligus memastikan efisiensi dan kinerja yang optimal. [st]

Jakarta -

Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial YH terlibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. YH sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang pada 28 Agustus 2024 lalu.

Dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (26/9/2024), perbuatan YH membuat negara rugi hingga triliunan rupiah. Angka itu dihitung berdasarkan hilangnya cadangan emas akibat penambangan ilegal.

Berikut 3 fakta WNA China melakukan penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat.

1. 774 Kg Emas Diembat, RI Rugi Rp 1,02 Triliun

Nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, mencapai Rp.1,02 triliun. Seperti diungkap pada persidangan, kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta pesidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

2. Modus Pelaku Embat Emas 774 Kg

Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

Dari hasil penyelidikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3. Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

3. Penjara dan Denda

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

Sidang selanjutnya akan dilakukan enam tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitor), pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pleidool), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan(replik dan dupplik), dan terakhir siding pembacaan putusan.

(ily/hns)

Harga Bitcoin telah mengalami lonjakan signifikan selama setahun terakhir, dengan peningkatan mencapai 124 persen, dan mengungguli hampir setiap kelas aset utama. Dalam konteks ini, perusahaan investasi asal AS, VanEck, mengidentifikasi lima faktor pendorong utama yang berkontribusi pada lonjakan harga Bitcoin akhir-akhir ini dan potensi kenaikan di masa depan.

Untuk faktor ketiga, Masih menurut VanEck, konteks politik di AS juga berkontribusi pada dinamika pasar Bitcoin. Pemilihan presiden AS yang akan datang dapat berdampak pada regulasi aset digital. Meskipun ada potensi pengeluaran fiskal yang meningkat, kepresidenan yang mendukung pengurangan regulasi dapat memberikan dorongan positif bagi pasar kripto secara keseluruhan. Kamala Harris dan Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda terhadap Bitcoin, dan hasil pemilihan dapat mempengaruhi arah pasar aset digital di AS, termasuk harga Bitcoin secara global.

“Kami percaya bahwa kepresidenan Trump secara umum akan berdampak positif bagi seluruh ekosistem kripto, karena kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak deregulasi dan kebijakan yang menguntungkan bisnis, mungkin khususnya bagi pengusaha kripto, yang semakin diawasi oleh regulator dalam empat tahun terakhir,” tulis VanEck.

Keempat, meningkatnya inflasi dan devaluasi mata uang fiat juga berkontribusi pada pertumbuhan harga Bitcoin. Dalam lingkungan di mana mata uang fiat menghadapi tantangan dari inflasi yang meningkat, Bitcoin muncul sebagai alternatif yang semakin menarik bagi investor. Ketidakpastian ekonomi global yang dihadapi banyak negara memperkuat posisi Bitcoin sebagai aset yang mampu melindungi nilai.

Kelima, dari segi demografi, dukungan yang kuat dari generasi muda juga menjadi faktor pendorong harga Bitcoin. Generasi ini lebih terbuka terhadap teknologi baru dan berinvestasi dalam aset digital. Seiring dengan peralihan kekayaan dari generasi Baby Boomer, Bitcoin berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan.

Gen Z dan Milenial Lebih Pilih Kripto, Saham Diabaikan

Volume perdagangan Bitcoin yang meningkat 173 persen dibandingkan tahun lalu menunjukkan minat yang signifikan terhadap aset digital ini. Volume ini melampaui pertumbuhan volume perdagangan pasar modal yang hanya meningkat 18 persen tahun ini. Hal ini menegaskan bahwa minat terhadap Bitcoin dan aset digital lainnya semakin besar di tengah keterbatasan pasar ekuitas.

Secara keseluruhan, pertumbuhan jangka panjang harga Bitcoin menurut VanEck ini didorong oleh narasi-narasi besar yang kuat, termasuk kebutuhan akan jaringan yang terdesentralisasi, meningkatnya adopsi kelembagaan, dan keterlibatan negara dalam penambangan dan perdagangan. Dalam konteks ini, Bitcoin dapat berfungsi sebagai lindung nilai penting di tengah tantangan yang dihadapi oleh sistem moneter fiat.

Dengan fondasi yang semakin kuat dan dukungan yang meningkat dari berbagai sektor, Bitcoin diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Analisis ini menunjukkan bahwa pasar bulljangka panjang untuk harga Bitcoin masih utuh, dan prospek masa depan tetap cerah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik, Bitcoin berpotensi menjadi pilihan investasi yang semakin menarik bagi investor di seluruh dunia. [ps]

JAKARTA - Dibukanya kembali ekspor pasir laut dan hasil sedimen laut setelah ditutup selama 20 tahun, belakangan menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, bahwa ekspor tersebut bukan terkait pasir laut, melainkan sedimenlah yang menjadi bahan ekspor.

"Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan .. Kalau diterjemahkan pasir, beda loh ya. Sedimen itu beda. Meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimen," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sebagai revisi aturan ekspor pasir dan hasil sedimentasi laut. Aturan yang merevisi untuk kedua kalinya atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dimaksud mengatur jenis-jenis pasir laut dan hasil sedimentasi laut yang kini mulai dilarang untuk diekspor.

Dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ketentuan ekspor jenis pasir laut berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang dilarang yakni Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran tertentu.

Lantas siapa saja yang menjadi pasar pasir laut asal Indonesia. Tercatat, Indonesia pernah mengekspor jutaan ton pasir laut yang masuk ke dalam kode HS 2505.90.000 ke beberapa negara.

Setidaknya ada 3 negara yang membeli pasir laut dari Indonesia. Ekspor pasir laut kembali menjadi sorotan, padahal bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Jutaan pasir laut yang dikeruk dari Indonesia, pernah mengalir masuk ke beberapa negara.

Ini daftar 3 negara tujuan ekspor pasir laut dari Indonesia

1. Singapura

Berdasarkan data dari Trademap.org, nilai ekspor komoditas yang masuk dalam kode HS 2505.90.000 (pasir alam dari segala jenis, diwarnai maupun tidak (tidak termasuk pasir silika, pasir kuarsa]) menyentuh 3,8 juta ton dengan nilai transaksi USD9,6 juta pada 2023.

Singapura menjadi negara tujuan ekspor pasir laut Indonesia saat itu, dimana nilainya mencapai 3,6 juta ton atau senilai USD8,8 juta. Meski saat itu sudah ada 2 aturan larangan penjualan pasir laut ke luar negeri, namun praktik ekspor masih berjalan.

Kembali Singapura menjadi importir terbesar dengan volume pembelian 2,8 juta ton pada 2004 dengan nilai USD5,5 juta. Puncak ekspor pasir laut Indonesia terjadi pada 2006 yang nilainya mencapai USD22,4 juta untuk kemudian berbalik merosot di 2007 menjadi USDUSD3,57 juta.

Lalu turun drastis pada 2008 menjadi USD80.000 dan USD198.000 pada 2009. Dilansir Reuters, Singapura adalah konsumen setia dari tahun 1997 ? 2002 dengan impor lebih dari 53 juta ton per tahunnya, sebelum akhirnya dilarang pada tahun 2002.

Pada tahun tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup menyepakati keputusan penghentian sementara ekspor pasir laut. Meski praktiknya masih tetap terjadi ekspor pasir laut.

2. Malaysia

Negara Asia lain yang menjadi tujuan ekspor pasir laut Indonesia yakni tetangga serumpun Malaysia. Penjualan paling besar ke Malaysia terjadi pada 2005 dengan pengiriman 116.311 ton dan nilai penjualan USD222.000.

3. China

Selanjutnya ada China yang juga menampung pasir laut asal Indonesia. Dimana Penjualan tertinggi ke China terjadi pada 2003 dengan volume 129.700 ton atau senilai USD454.000. Adapun China kini sedang giat membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan demi kepentingan militer.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto membantah pihaknya menginisiasi penambangan pasir laut. Ia menegaskan yang dilakukan pemerintah adalah pembersihan hasil sedimentasi yang mengganggu ekosistem laut.

Menurutnya, yang dilakukan KKP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Doni menilai sedimentasi yang dilakukan pemerintah juga diperuntukkan untuk mempermudah alur nelayan menuju pelabuhan perikanan.

"Perlu diluruskan dan saya tegaskan, KKP bukan menginisiasi penambangan pasir laut, tetapi sesuai PP 26/2023 adalah pembersihan hasil sedimentasi yang mengganggu ekosistem dan alur masuk nelayan ke pelabuhan perikanan," kata Doni saat dihubungi pada, Kamis 19 September 2024.

Lebih lanjut, Doni mengatakan jika sedimentasi laut tidak dibersihkan akan memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut. "Sedimentasi ini apabila tidak ditangani akan memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut maupun aktivitas nelayan," ujarnya.

Adanya sedimentasi laut, kata Doni, terciptanya aturan dan kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. "Hal inilah yang menjadi inti dari kebijakan ini," kata Doni.

Padahal, aturan mengenai ekspor pasir laut telah disahkan oleh Menteri Perdagangan (Kemendagri) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Hal tersebut berdasarkan adanya pengesahan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara itu, Doni mengklaim nantinya pelaksanaan sedimentasi laut dapat dilakukan dengan kehati-hatian serta pengawasan. Hal tersebut, kata dia, pelaksanaan sedimentasi laut dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tentu dalam pelakasanaannya akan dilaksanakan secara cermat melalui proses perencanaan, kajian akademis, serta pengawasan untuk memastikan semua dilaksanakan sesuai ketentuan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga membantah pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut Jokowi, yang diekspor pemerintah merupakan sedimentasi.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur jalan kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), perusahaan listrik terbesar di Jepang, baru-baru ini meluncurkan inisiatif ambisius melalui anak perusahaannya, Agile Energy X.

Tujuan dari proyek ini adalah memanfaatkan energi terbarukan yang berlebih, khususnya dari tenaga surya dan angin, untuk melakukan penambangan Bitcoin. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi limbah energi, tetapi juga membuka peluang baru bagi sektor energi hijau di Jepang.

Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Terbuang 

Berdasarkan laporan Asahi, Agile Energy X memulai proyek ini dengan memasang mesin penambang Bitcoin di dekat pembangkit listrik tenaga surya di prefektur Gunma dan Tochigi.

Dengan kebijakan pengendalian output (output control) di Jepang, banyak energi terbarukan yang diproduksi, terutama dari sumber seperti tenaga surya dan angin, yang tidak bisa disalurkan ke jaringan listrik karena potensi kelebihan beban. Energi tersebut akhirnya terbuang sia-sia​.

Pesiden Agile Energy X, Kenji Tateiwa, menjelaskan bahwa penggunaan energi yang terbuang ini untuk penambangan Bitcoin dapat menjadi solusi yang bermanfaat.

“Energi yang sebelumnya dianggap tidak berguna, kini bisa diubah menjadi aset digital yang bernilai tinggi, seperti Bitcoin,” ujar Kenji.

Menurutnya, ini bisa menjadi peluang bagi produsen energi hijau yang sering kali mengalami kelebihan produksi karena investasi besar di sektor ini​.

Potensi Ekonomi Besar dari Penambangan Bitcoin 

Simulasi yang dilakukan oleh Agile Energy X menunjukkan potensi keuntungan yang sangat besar. Jika Jepang dapat mencapai 50 persen penggunaan energi terbarukan, sekitar 240.000 gigawatt-jam energi bisa terbuang setiap tahunnya.

Jika 10 persen dari energi ini dialokasikan untuk penambangan Bitcoin, diperkirakan keuntungan yang bisa dihasilkan mencapai ¥360 milyar setiap tahunnya​.

Potensi ini tentunya menarik, terutama karena Jepang adalah salah satu negara dengan konsumsi energi yang sangat besar.

Dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk kegiatan penambangan kripto, tidak hanya akan mengurangi limbah energi, tetapi juga membantu meningkatkan profitabilitas sektor energi hijau di Jepang.

Menjadikan BTC Sebagai Solusi untuk Energi Hijau

Penambangan Bitcoin sering kali dianggap sebagai aktivitas yang boros energi dan merugikan lingkungan. Namun, proyek Agile Energy X ini menunjukkan bahwa jika penambangan dilakukan dengan memanfaatkan energi yang terbuang, aktivitas ini justru dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Bahkan, proyek ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi di sektor energi terbarukan.

Hal ini juga sejalan dengan tren global, di mana semakin banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan energi hijau untuk menambang Bitcoin.

Sebagai contoh, di AS, beberapa perusahaan tambang kripto menggunakan energi terbarukan dari tenaga angin dan surya untuk kegiatan mereka.

Proyek Agile Energy X dapat menjadi model yang diikuti oleh negara-negara lain yang mengalami masalah kelebihan produksi energi terbarukan.

Dampak Positif pada Infrastruktur Energi Jepang

Dengan semakin banyaknya energi terbarukan yang diperkenalkan ke jaringan listrik Jepang, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola produksi energi ini agar tidak berlebihan.

Penambangan Bitcoin yang dilakukan Agile Energy X bisa menjadi solusi inovatif untuk masalah ini. Selain mengurangi limbah energi, penambangan ini juga dapat membantu menstabilkan jaringan listrik dengan menyerap energi yang tidak dapat digunakan​.

Dengan adanya sumber pendapatan baru dari penambangan Bitcoin, diharapkan akan ada lebih banyak produsen energi hijau yang tertarik untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ini juga akan memberikan dorongan tambahan bagi pengembangan infrastruktur energi hijau di Jepang. [st]

Reporter: Diki Mardiansyah, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Petrosea Tbk (PTRO) telah menandatangani term sheet manajemen kontraktor dan vendor dengan PT Bumi Barito Mineral (BBM) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) metallurgical coal yang berlokasi di Kecamatan Sumber Barito dan Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

BBM adalah anak usaha dari Cokal Ltd, sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan fokus di coking atau metallurgical coal. Berdasarkan term sheet tersebut, Petrosea akan memberikan dukungan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Mining and Mine Services Director Petrosea Iman Darus Hikhman mengatakan, penandatanganan term sheet ini sebagai wujud ekspansi bisnis Petrosea ke Kalimantan Tengah, memperkuat keberlanjutan Perusahaan di masa mendatang. "Serta untuk mendiversifikasi basis klien dan basis mineral yang dikelola kami," kata Iman dalam keterangan resminya, Kamis (1/8).

Iman menuturkan, Petrosea menawarkan berbagai layanan untuk sektor pertambangan batubara dan mineral yang mencakup layanan pit-to-port, layanan manajemen proyek pertambangan, technical & feasibility study consulting services, mine planning & optimization services, serta solusi minerva digital platform.

Yoga Ahmad Gifari, Analis Sucor Sekuritas menilai PTRO sedang berada di jalur pemulihan yang signifikan. Menurutnya, ada dua faktor utama yang mendorong prospek positif anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) tersebut.

Pertama, peningkatan volume kontrak baru pertambangan dan kenaikan penjualan pertambangan batubara. Sejak diakuisisi CUAN, Petrosea telah mengamankan kontrak sebesar US$ 1,8 miliar.

"Kontrak tersebut meningkatkan backlog pendapatan di sektor engineering procurement construction (EPC) dan kontrak pertambangan masing-masing sebesar 152% dan 60%. Ini menunjukkan prospek pertumbuhan pendapatan yang kuat," kata Yoga.
Selain itu, kata dia, PTRO telah mengakuisisi aset pertambangan batu bara di Kalimantan Timur dengan cadangan hampir 50 juta ton. Produksinya pada 2023 baru 0,3 juta ton dan ditargetkan meningkat jadi 5 juta ton per tahun dalam 3-4 tahun ke depan. Petrosea menargetkan ekspansi itu menghasilkan pendapatan US$ 250 juta pada 2028 dan menyumbang 22% dari total pendapatan.

Kedua, faktor masuknya pemegang saham baru. Yoga mengatakan, aset pertambangan yang belum tergarap dari CUAN dan PT Singaraja Putra Tbk (SINI), termasuk batu bara, emas, dan silika, dapat menyebabkan pertumbuhan bisnis dan pendapatan tambahan
PTRO juga telah memulai diversifikasi bisnis kontraktor pertambangannya ke dalam proyek-proyek mineral seperti emas, bauksit, dan nikel. Pada saat ini, perusahaan berhasil mengamankan kontrak dari tambang nikel yang dimiliki oleh anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan durasi dua tahun.

Petrosea berhasil meraih kontrak EPC dari beberapa perusahaan migas dan tambang raksasa, seperti Freeport, BP, Unocal, Total, CononcoPhillips, Newmot, Bayan Group, Kideco, dan lainnya.

Freeport menyumbang 47% terhadap total pendapatan EPC Petrosea. Lalu, perseroan telah mengamankan kontrak EPC senilai US$ 448 juta dari BP dan Vale Indonesia atau setara 30% dari total kontrak EPC perseroan.

“Petrosea kini tercatat sebagai enam perusahaan kontraktor pertambangan batu bara terbesar di Indonesia dengan total produksi batu bara mencapai 17 juta ton dan overburden removal mencapai 131 juta bcm tahun 2023.” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) membukukan laba bersih sebesar 30 juta dollar AS pada semester I-2024. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan posisi laba 11 juta dollar AS di semester I-2023.

Direktur Petrindo Jaya Kreasi Kartika Hendrawan mengatakan, laba yang meningkat didorong oleh pendapatan perusahaan yang tumbuh 79,2 persen secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi 310 juta dollar AS pada semester I-2024.

"Pendapatan diraih campuran pendapatan yang lebih terdiversifikasi. Pendapatan kami pada semester I-2024 dari lini bisnis rekayasa dan konstruksi, penambangan, dan jasa dengan kontribusi masing-masing sebesar 30 persen, 28 persen, dan 4 persen," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Posisi pendapatan yang meningkat juga membuat laba kotor dan laba operasi perseroan naik masing-masing menjadi 66 juta dollar AS dan 51 juta dollar AS.

Dengan baiknya kinerja bisnis, hal itu membuat total aset perusahaan naik menjadi 1,157 miliar dollar AS per 30 Juni 2024 dari posisi 230 juta dollar AS per 31 Desember 2023.

Total aset itu meningkat sebagai hasil dari akuisisi saham di PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU), PT Petrosea Tbk (PTRO) melalui anak perusahaan PT Kreasi Jasa Persada (KJP), PT Borneo Bangun Banua (B3), dan PT Borneo Bangun Banua Bestari (B4).

"Semua akuisisi saham ini telah dikonsolidasi kedalam laporan keuangan Petrindo Jaya Kreasi per 30 Juni 2024," ungkap Kartika.

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan hingga semester I-2024, terdiri dari total liabilitas (kewajiban) sebesar 830 juta dollar AS dan total ekuitas sebesar 327 juta dollar AS.