JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum Pilkada Jakarta yang sudah di depan mata memunculkan harapan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Syarif (39), warga Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan, transportasi adalah salah satu sektor yang mesti mendapatkan perhatian lebih oleh pemimpin Jakarta yang akan datang.

"Transportasinya harus diperbaiki. Karena macetnya parah banget sih," ujar Syarif saat dijumpai di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2024).

Menurut dia, sebenarnya ragam transportasi umum di Jakarta sudah sangat bervariasi. Tetapi, jumlah armada masing-masing mode transportasi masih kurang memadai.

Syarif mencontohkan sang istri yang setiap hari mesti berdesak-desakkan di kereta Commuter Line (KRL), tepatnya di Stasiun Manggarai. Kepadatan yang tidak keruan ini disebut terjadi saat berangkat dan pulang bekerja.

"Fasilitas umum perlu digalakkan lagi. Sudah bagus tapi perlu dibanyakin lagi armadanya," lanjut dia.

Selain itu, Syarif juga berharap pemimpin Jakarta ke depan dapat menindak tegas para pengguna jalan yang tidak taat aturan.

Sebab, salah satu alasan Jakarta macet adalah karena orang-orang tidak mau mengikuti rambu-rambu yang ada.

"Yang bikin macet itu karena orang yang lawan peraturan. Kadang lampu (lalu lintas) merah, dia tetap jalan. Jadi, yang sebelah sini ketahan. (Ada juga) yang lawan arah. Itu sih bikin macet. Masuk jalur busway (Transjakarta) juga,” lanjut Syarif.

Lain halnya dengan Silvi (54), warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berharap gubernur terpilih Jakarta nanti bisa menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang menjamur dari RT hingga ke tingkat di atasnya.

"Sekarang kan masih banyak pungli, dari masalah RT/RW semuanya. Dari bawah sampai ke atas. Kalau atas tegas, bawah kan takut," ujar Silvi saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Silvi mengatakan, praktik pungli bisa dihapuskan selama pemimpin tertinggi memiliki keinginan kuat. Ia menilai, hal ini sudah dibuktikan pada masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki kursi DKI 1.

"Zaman dia (Ahok) sebentar. Itu kan enggak sampai lima tahun, tapi lancar jaya administrasi. Kayak, kita enggak ada yang dipersulit. Kan kalau sekarang kayaknya sudah balik tuh kayak dulu," kata Silvi lagi.

Pada saat Ahok memimpin Jakarta, Silvi mengaku tak pernah dipersulit saat harus mengurus surat-surat di kelurahan.

Tidak berbicara soal infrastruktur maupun fasilitas, Fajar (51), warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan hanya berharap pemimpin Jakarta yang selanjutnya bisa memberikan perhatian ke seluruh wilayah, tanpa terkecuali.

Ia mengaku wilayah tempat tinggalnya menjadi salah satu tempat yang sudah diperhatikan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Tapi, daerah permukiman lain justru terabaikan.

"Timur sama Utara itu seperti enggak kepegang. Sekarang sudah ada PIK baru mulai bagus namanya (Jakarta Utara). Kalau untuk Tanjung Priok, itu masih kayak dulu-dulu," ujar Fajar saat ditemui di Jalan MH Thamrin.

Senada dengan Fajar, Kevin (42), warga Cengkareng, Jakarta Barat juga berharap agar gubernur DKI Jakarta rajin blusukan ke kampung-kampung. Dia berharap, wilayah yang dibangun bukan hanya pusat kota saja. Tapi, sampai ke daerah pinggiran.

"Lihat jalan-jalan (perkampungan). Jangan pentingkan jalan-jalan tol doang. Mal-mal doang," ujar Kevin.

Anggaran Jakarta naik, Pilkada di depan mata

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (7/8/2024).

Dalam sidang itu, APBD DKI Jakarta tahun 2024 disepakati naik sebesar 4,6 persen, dari Rp 81,71 triliun menjadi Rp 85,47 triliun.

Kenaikan itu didasarkan pada peningkatan pendapatan daerah, mulai dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lain yang sah.

Dikutip dari Kompas.id, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kenaikan anggaran akan digunakan untuk mendorong implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Beberapa sektor yang akan diguyur anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, layanan dasar perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah.

Anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman, serta mendorong nilai tambah dalam pengendalian dampak resesi ekonomi ke depan.

Selain itu, anggaran akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, serta pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.

Anggaran juga dipakai untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat serta pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Jakarta sendiri akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada November 2024 mendatang.

Per hari ini, sejumlah nama digadang-gadang maju sebagai sosok yang akan menjadi tumpuan harapan warga Jakarta. Antara lain, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Pendaftaran peserta pilkada akan dibuka selama tiga hari, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024.

Besar harapan pemimpin Jakarta ke depan mampu mengelola kota dengan baik demi kenyamanan sekaligus kemakmuran warganya.