JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Olla Ramlan melaporkan akun Instagram dan TikTok @contraflow.free ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, Selasa (15/10/2024).

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/6234/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Terlapornya adalah pemilik akun Instagram dan TikTok @contraflow.free serta akun-akun lainnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam di Polda Metro Jaya, Rabu (16/10/2024).

Menurut pengakuan Olla kepada petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, ia melihat unggahan di akun tersebut, yang diduga mencemarkan nama baiknya pada 11 Oktober 2024.

“Di unggahan tersebut, menurut korban, terdapat pencemaran nama baik atau fitnah terhadap dirinya,” jelas Ade Ary.

Saat ini, polisi sedang menindaklanjuti laporan Olla Ramlan. Pemilik akun @contraflow.free masih dalam proses penyelidikan.

Olla Ramlan datang ke Polda Metro Jaya bersama keluarga dan mantan suaminya, Aufar Hutapea, Selasa (15/10/2024).

Ia menegaskan bahwa sejumlah akun media sosial yang tak disebutkan namanya diduga merupakan buzzer yang sengaja menyerang keluarganya.

"Nah, saya datang ke sini untuk mencari tahu sampai ketemu siapa yang melakukan itu," tegas Olla.

Ia juga mengaitkan serangan di media sosial tersebut dengan perilisan lagu terbarunya berjudul "Bahaya," yang dirilis pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Olla menduga serangan buzzer sengaja diluncurkan bersamaan dengan perilisan karyanya.

SEMARANG, iNews.id – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Lukman Edy dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pencemaran nama baik, Selasa (6/8/2024). 

Pelapornya yakni Sekretaris DPW PKB Jateng sekaligus anggota DPRD Jateng, Sukirman.

“Kaitan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PKB, hari ini kami laporkan saudara Lukman Edy. Sebagai pengurus tingkat Jateng kami juga punya kesadaran hukum untuk kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jateng,” kata Sukirman di Polda Jateng.

Laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng itu kemudian diterima sebagai aduan. Registernya nomor: STPA/706/VIII/2024/Ditreskrimsus. Pengadunya Sukirman dan diterima piket Bripda Baretta Khoirul Alim.

Pada surat itu tertulis modus dugaan pencemaran nama baiknya, pada 31 Juli 2024 Lukman Edy menghadiri undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna memberikan keterangan mengenai masalah hubungan NU dan PKB. 

Pada acara itu, dia juga memberikan statemen pada media massa yang menggiring opini publik yang menghina dan mencemarkan nama baik PKB.

Sukirman juga menyebut, salah satu materinya adalah pernyataan Lukman Edy yang menyebut PKB tidak transparan juga Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki wewenang tidak terbatas.  

"Saudara Lukman Edy juga menyebut ketum PKB mempunyai wewenang yg tidak terbatas padahal itu ada di AD/ART,” lanjutnya.

Dia berharap polisi bisa bergerak cepat menangani aduan ini.  

Tim hukum PKB, Muharir, menyebut Lukman Edy dilaporkan atas dugaan pelanggaran, termasuk tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sejumlah bukti yang dilampirkan di antaranya; link berita online, cetak termasuk YouTube yang memuat pernyataan dari Lukman Edy.

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id – Mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy dilaporkan pengurus DPW PKB Jawa Barat ke Polda Jabar terkait kasus pencemaran nama baik. Lukman Edy dinilai telah menyebarkan fitnah kepada kader PKB dan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Lukman Edy dilaporkan DPP PKB terkait dugaan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

"Hari ini kami melaporkan saudara Lukman Edy atas dugaan pencemaran nama baik kepada PKB dan Ketua Umum Gus Muhaimin," kata Sekretaris DPW PKB Jabar Acep Jamaludin di Mapolda Jabar, Selasa (6/8/2024). 

Acep menegaskan, Lukman tidak punya kapasitas karena saat ini tidak punya jabatan di PKB. Selain itu, Acep menduga Lukman telah melakukan tindak pindana dengan menyebarkan fitnah yang kemudian disiarkan di media masa.

"Dia telah menyampaikan tuduhan tidak berdasar, yang berbahaya bisa mempengaruhi opini publik dan mengakibatkan kebencian dan kesalahfahaman bagi PKB," kata Acep.

Dia menyebut, pernyataan Lukman juga telah menggores hati kader dan pengurus PKB di seluruh Indonesia dan membuat rugi institusi partai baik secara material maupun non material.

"Pernyataan Lukman tentu menciptakan kerugian, dimana PKB sebagai partai Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari rahim NU dituduh meninggalkan warga Nahdliyin sebagai objek utama dalam perjuangan politik," ujar dia.

Acep menambahkan, perjuangan PKB baik di level nasional maupun di level daerah sebagaimana pesan Gus Muhaimin di berbagai kesempatan senantiasa bahu-membahu memperjuangkan perbaikan nasib jutaan warga NU.

Salah satunya keberhasilan DPW PKB Jawa Barat melalui fraksi PKB Jawa Barat berhasil mendorong lahirnya Perda Pesantren yang dipersembahkan untuk kalangan pesantren.

"Komitmen kami memperjuangkan warga Nahdiyin menjadi ruh perjuangan PKB, karena itu apa yang disampaikan Lukman tidak layak menyampaikan tudingan tak berdasar bagi PKB," jelas dia.

Terakhir, ia mendesak Lukman Edy untuk menyampaikan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan secara hukum bagi kader, pengurus, dan konstituen PKB atas fitnah yang disampaikannya.

Sebelumnya diberitakan, konflik antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin meruncing. Kini, mantan Sekjen PKB, Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait sejumlah pernyataannya.

Adapun laporan terhadap Lukman Edy teregister STTL/262/VIII/2024/BARESKRIM tertanggal 5 Agustus 2024. Ia dituding telah melakukan pencemaran nama baik.

"Kami dari DPP PKB bersama tim kuasa hukum yang diberikan mandat untuk melaporkan saudara Lukman Edy yang sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan satu ujaran kebencian atau itu adalah pencemaran nama baik,” kata Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundungan Cucun Syamsurijal di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Cucun menjelaskan, ada beberapa pernyataan Lukman Edy yang dinilai menyesatkan. Salah satunya adalah terkait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut tidak transparan soal keuangan baik fraksi, pilkada, dan pemilu.

"Tidak ada kewenangan untuk menuduh itu. Dia juga enggak tahu kondisi PKB yang sebenarnya karena bukan lagi warga PKB. Kalau bertanya terkait hak-hak integriti kami di partai politik, saudara Lukman ini bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Prabu Jayabaya merupakan raja dari Kerajaan Kediri yang disegani di Nusantara. Saat pemerintahannya, Jayabaya tidak hanya mengatur urusan keagamaan, tapi juga aturan hukum perundang-undangan.

Aturan ini diatur oleh Prabu Jayabaya dalam sebuah kitab perundangan-undangan yang sistematis. Tetapi tidak diketahui nama pasti dari kitab tersebut, hanya menyangkut urusan kehidupan sehari-hari antarwarga.

Aturan tersebut mulai dari hukum diplomasi, aliansi hingga sanksi yang melakukan pembohongan publik. Seluruh sanksinya  diatur sedemikian rupa sebagaimana dikutip dari buku 'Hitam Putih Ken Arok: Dari Kejayaan hingga Keruntuhan'.

Pada kitab tersebut diatur ada 20 bab yang meliputi beberapa urusan dan aturan. Pada Bab I misalnya, diatur bagaimana  perbedaan dana dan denda yang menjadi pemasukan kerajaan.Kemudian aturan perihal ketentuan diplomasi, aliansi, kontribusi dan sanksi.

Kemudian pada Bab II: Astadusta, berisi tentang sanksi delapan kejahatan, penipuan, pemerasan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembalakan, penindasan dan pembunuhan.

Kejadian di Bab III: Kawula, berisi tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat sipil. Bab IV: Astacorah, berisi tentang delapan macam penyimpangan administrasi kenegaraan. Selanjutnya Bab V: Sahasa, berisi tentang sistem pelaksanaan transaksi yang berkaitan pengadaan barang dan jasa.

Berikutnya di Bab VI disebut Adol-atuku, berisi tentang hukum perdagangan. Lalu Bab VII: Gadai atau Sanda, berisi tentang tata cara pengelolaan lembaga pegadaian dan Bab VIII: Utang piutang, berisi aturan pinjam-meminjam.

Kemudian Bab IX disebut titipan, berisi tentang sistem lumbung dan penyimpanan barang. Selanjutnya Bab X: Pasok Tukon, berisi tentang hukum perhelatan, Bab XI: Kawarangan, berisi tentang hukum perkawinan, Bab XII: Paradara, berisi hukum dan sanksi tindak asusila serta Bab XIII: Drewe kaliliran, berisi tentang sistem pembagian warisan.

Selanjutnya Bab XIV: Wakparusya, berisi tentang sanksi penghinaan dan pencemaran nama baik. Bab XV: Dendaparusya, berisi tentang sanksi pelanggaran administrasi. Bab XVI: Kagelehan, berisi tentang sanksi kelalaian yang menyebabkan kerugian publik. Bab XVII: Atukaran, berisi tentang sanksi karena menyebarkan permusuhan atau sebutannya provokator.

Berikutnya dua bab terakhir yakni Bab XVIII: Bumi, berisi tentang tata cara pungutan pajak dan Bab XX Dwilatek berisi tentang sanksi karena melakukan kebohongan publik.

Editor: Donald Karouw

PRINGSEWU, iNews.id – Pria asal Kabupaten Pringsewu, Lampung, Rian Maulana yang menggelar pesta perceraian hingga viral di media sosial dilaporkan ke polisi. Pelapornya yakni, Natalia Dyah Ayuningtyas yang tidak lain istri Rian Maulana. 

Rian dilaporkan ke Polda Lampung atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, antara Rian dan Natalia statusnya masih sah suami istri dan belum resmi bercerai. 

Laporan pencemaran nama baik itu dibuat pada Rabu (17/7/2024) pukul 14.30 WIB dengan nomor LP/B/299/VII/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, pesta perceraian tersebut membuat pelapor merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga melapor ke polisi.

"Dalam postingan (Rian) tersebut terdapat sebuah peristiwa pesta perayaan perceraian mereka. Padahal sampai saat ini pelapor dan terlapor masih terikat perkawinan yang sah. Oleh karenanya, pelapor merasa telah dicemarkan nama baiknya hingga dilaporkan ke Polda Lampung," ujar Umi Fadillah Astutik, Kamis (18/7/2024). 

Umi menuturkan, terkait laporan tersebut, Polda Lampung masih akan mempelajari kasusnya guna memastikan apakah laporan tersebut memungkinkan diperiksa Subdit Siber Ditreskrimsus atau tidak.

"Kami masih akan mempelajari terkait laporan tersebut, nanti kita akan liat kembali apakah ini memungkinkan diperiksa oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, nanti akan kami informasikan kembali," ucapnya.

Sebelumnya Rian Maulana, pria di Kabupaten Pringsewu Lampung menggelar pesta perceraian hingga videonya viral. Rian menggelar pesta pernikahan dan perceraian di tahun yang sama.

Rian mengaku menikahi sang istri Natalia Dyah pada 3 Maret 2024. Lalu mereka bercerai satu bulan yang lalu. Artinya, pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan atau seumur jagung.

"Baru sekitar satu bulan ini sudah gak sama-sama lagi, udah pisah. Saya menikah itu tanggal 3 Maret tahun 2024 ini. Iya masih hitungan bulan. Saya beruntung di sini punya keluarga yang selalu men-support apapun keputusanku. Jadi aman masalah keluarga," ujar Rian, Kamis (18/7/2024).

Rian mengaku sengaja membuat pesta perceraian tersebut. Menurut Rian, dia menerima perceraian tersebut dengan lapang dada, sehingga menggelar pesta untuk merayakannya.

Editor: Kastolani Marzuki

MAKASSAR, iNews.id- Pemilik kosmetik Dwiaffor bernama, Nur Linda Dwi Sukri, warga Rappocini, Kota Makassar dilaporkan ke Polrestabes Makassar.

Berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/II/VII/2024/Reskrim, tanggal 15 Juli 2024, Owner Kosmetik Dwiaffor tersebut, diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap korban, Asmunita Anjas (27), warga Komplek Delta Mas II, Jalan Borong Raya, Makassar.

Kuasa Hukum korban, Andi Raja Nasution mengatakan, telah melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang diduga dilakukan Nur Linda Dwi Sukri.

Laporan itu, kata Andi Raja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27 A subsider Pasal 310 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami sudah resmi laporkan ke Mapolrestabes Makassar, pada Senin 15 Januari 2024 kemarin,” kata Andi Raja, Selasa (16/7/2024).

Andi Raja menyebutkan, timnya selaku kuasa hukum korban melaporkan pemilik akun Instagram Dwiaffor di Polrestabes Makassar. Laporan itu atas dugaan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum melalui sistem elektronik.

Dia menjelaskan bahwa kasus ini sifatnya menyerang personaliti sehingga kliennya menginginkan adanya laporan ini, siapa saja masyarakat bisa teredukasi dalam melakukan kegiatan medsos, tapi jangan menyerang pribadi orang. Apalagi kepada ranah privasi seseorang.

"Jadi awalnya itu yang bersangkutan (korban) menjalin kerja sama dengan terlapor dengan sistem investasi penyertaan modal dalam bisnis kosmetik. Telah beberapa kali memperoleh keuntungan atas investasi tersebut,” bebernya.

Namun terlapor lanjut Andi Raja, tiba-tiba mangupload ke insta story Instagram dengan seolah-olah kliennya berutang. Padahal kliennya kata Raja, itu bukan utang.

Nur Linda Dwi Sukri yang dikonfirmasi mengaku hanya minta dana dikembalikan namun malah difitnah dan dilaporkan ke polisi.

"Intinya perihal danaku, tapi malah dialihkan pencemaran nama baik. Padahal sama sekali tidak ada kalimat menjatuhkan. Malahan dia yang menjatuhkan karena upload data KTP ku yang bersifat data pribadi di sosial media," ucap Owner Kosmetik Dwiaffor ini.

Dia meyakini, orang akan paham dengan masalah tersebut. “Tapi insyaallah dan orang paham betul awal mulanya ini permasalahan,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki