Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) agar pengesahan Kepengurusan DPP PKB Hasil Muktamar Bali 24-25 Agustus ditolak.

Permintaan itu secara resmi disampaikan oleh Lukman hari ini ke Ditjen AHU, Selasa (27/8/2024). Seperti diketahui, salah satu hasil Muktamar PKB di Bali beberapa hari yang lalu memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Dalam surat permohonan yang diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham, pihak Lukman menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali sejatinya bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB serta Undang-undang (UU) No.2/2011 tentang Partai Politik.

Lukman menilai Kemenkumham perlu menolak pengesahan hasil Muktamar Bali karena masih ada konflik internal di tubuh partai. Oleh sebab itu, pihak kontra hasil muktamar itu juga telah mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Majelis Tahkim PKB.

"Sehingga dengan demikian melalui surat ini mohon kiranya Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pengesahan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024," demikian bunyi surat yang ditujukan ke Menkumham, Selasa (27/8/2024).

Saat ditemui di kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta siang ini, Lukman mengatakan bahwa kini internal partai sedang berkonflik. Oleh sebab itu, secara status quo tidak boleh ada yang mengambil keputusan strategis atas nama PKB sampai dengan adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pihak Lukman yang juga menginginkan agar PKB kembali ke khittah saat berdiri 1998, menuding PKB Muhaimin atau Cak Imin menyalahi AD/ART dan UU Partai Politik. Menurutnya, kepemimpinan Cak Imin anti demokrasi dan kerap tidak mengindahkan pesan-pesan dari PBNU.

"Ketika aspirasi dibungkam, cabang-cabang yang punya pendapat lain dari Cak Imin dianggap dibekukan dan dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Prosedur selama muktamar juga banyak melangkahi AD/ART," tuturnya.

Lukman mengeklaim sebanyak 315 dari total 514 cabang PKB yang ada telah memberikannya mandat. Dari 315 cabang itu, sebanyak 168 cabang itu dipecat atau dibekukan oleh Cak Imin jelang muktamar. Kemudian, ada juga Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang diklaim menyatakan setuju agar PKB kembali ke AD/ART 1998.

Sejalan dengan itu, pihak Lukman juga tengah menyiapkan Muktamar tandingan September 2024 mendatang.

"Itu sedang kami persiapkan. Kami berharap ketika muktamar tandingan itu menghasilkan kepengurusan DPP yang baru didaftarkan oleh Kumham," ujarnya.

Untuk diketahui, Cak Imin dipilih kembali sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi pada Muktamar di Bali beberapa hari lalu. Selain itu, Muktamar turut mengangkat Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

"Kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dari surat undangan yang dikirim, Cak Imin iminta datang ke ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta pada Rabu sekitar pukul 12.30 WIB. Di PBNU, Cak Imin diminta menghadap tim Pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni.

Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang dinilai telah melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan. Selain Cak Imin, Pansus PBNU sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan mantan sekjen PKB Lukman Edy.

Pelaku sejarah berdirinya PKB, seperti Effendy Choirie yang sekarang merupakan politikus Partai Nasdem dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, turut dipanggil.

Kepada tim Pansus PBNU, mayoritas tokoh yang diundang menjelaskan, saat ini PKB memang sudah melenceng dari nilai dasar saat awal partai didirikan. Hal itu sesuai dengan temuan tim Pansus.

Penyimpangan itu antara lain pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB. Pengebirian terjadi pada era Cak Imin memimpin PKB. Padahal saat awal didirikan, Dewan Syuro yang merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh.

Kewenangan Dewan Syuro, antara lain bisa menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting. Namun saat ini, kewenangan Dewan Syuro dipreteli dan nyaris hanya menjadi hiasan di PKB.

Sementara itu, Cak Imin mengaku siap berdialog dengan putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yenny Wahid dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk membahas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. "Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap," kata Cak Imin.

Dia pun hanya menginginkan semua hal dalam kondisi yang damai. Oleh karena itu, Cak Imin menerima semua kritik dan masukan. Kendati demikian, Cak Imin menegaskan, PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

"PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan. Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada organisatoris," ujar wakil ketua DPR tersebut.

SURABAYA, iNews.id – Ketua DPW PKB Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim Iskandar memenuhi panggilan Polda Jatim, Jumat (9/8/2024). Kedatangan Abdul Halim untuk melengkapi keterangan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilayangkannya terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy.

Kakak Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu mengungkapkan, laporan tersebut diajukan setelah banyak kader PKB yang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran partai, khususnya setelah pernyataan Lukman Edy yang dinilai mencemarkan nama baik partai.

"Kenapa kemudian saya lapor, itu karena sehari sebelumnya saya datangi banyak orang yang mempermasalahkan dan mengklarifikasi pernyataan Lukman Edy, apa benar itu PKB tidak transparan, berarti selama ini PKB duitnya dibawa ke mana duit pilpres. Saya bilang PKB tidak pernah mengelola duit pilpres ," ujar Abdul Halim di Polda Jatim. 

Dia diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan hari ini, dia menjelaskan bahwa seluruh penggunaan dana bantuan parpol (banpol) telah sesuai dengan peruntukannya dan telah dilaporkan pertanggungjawabannya. 

“Tadi dimintai ketegasan lagi melaporkan dan di sisi mana yang menyinggung sebagai Ketua DPW. Itu sangat jelas sekali saya tegaskan Lukman Edy yang menyatakan bahwa keuangan PKB dikelola tidak secara trasparan, itu sangat menyakiti dan fitnah yang disengaja,” ucapnya.

Dia menuturkan, sampai saat ini tidak ada upaya dari Lukman Edy untuk mengklarifikasi langsung ke PKB mengenai persoalan yang dituduhkannya itu. Dia menilai, Lukman Edy tidak merasa bersalah dengan tuduhan yang dilontarkannya ke PKB.

"Lukman Edy itu bukan siapa-siapa bagi PKB kok bisa ngomong seperti itu. Tahu saja tidak. Itu yang membuat kita sangat tersinggung dan merasa fitnah yang sangat keji," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah resmi melaporkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Lukman Edy ke Polda Kalteng terkait dugaan kasus pencemaran nama baik.

Ketua DPW PKB Kalteng, Habib Ismail bin Yahya, di Palangka Raya, Kamis, mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah Lukman Edy dipanggil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan mengatasnamakan PKB, sebenarnya yang bersangkutan sudah bukan anggota PKB lagi.

"Lukman Edy ini mengeluarkan keterangan yang merugikan PKB dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Respons keras dari pihak PKB tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di sejumlah daerah, termasuk di Kalteng," kata Ismail.

Dia menuturkan, laporan yang ditujukan kepada tersebut ke Polda Kalteng adalah selain pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong sehingga masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, DPW PKB Kalteng juga telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti otentik salah satunya seperti video, keterangan dari youtube dan puluhan pemberitaan di media sosial sebagai dasar pelaporan terhadap Lukman Edy.

Bahkan laporan yang dilakukan seperti ini juga akan dilaksanakan di seluruh Kalteng, setelah sebelumnya dilaporkan terkait kasus serupa di Kabupaten Pulang Pisau.

"Kami sangat berharap, agar laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan adil dan mengharapkan keadilan berpihak kepada pihak PKB dalam penyelesaian kasus tersebut," tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021 itu juga berharap dengan adanya kejadian ini menjadikan pelajaran buat kader serta khalayak lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Apalagi menjelang Pilkada seperti sekarang ini, tentunya semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi.

"Semoga persoalan seperti ini menjadi yang terakhir, sehingga tidak ada yang dirugikan satu dan yang lainnya," demikian Habib Ismail bin Yahya.

BEKASI, KOMPAS.com - Polres Metro Bekasi Kota menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi.

Untuk diketahui, DPC PKB Kota Bekasi melaporkan Lukman Edy ke Polres Metro Bekasi Kota terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Rabu (7/8/2024).

"Terkait dengan adanya partai PKB Kota Bekasi yang membuat laporan, sudah diterima oleh petugas SPKT di Polres Metro Bekasi Kota, sudah diterima, sedang ditindaklanjuti," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, di Alun-Alun Kota Bekasi, Kamis (8/8/2024).

DPC PKB Kota Bekasi sebelumnya melaporkan Lukman Edy terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Lukman Edy dilaporkan karena pernyataan yang menyinggung tata kelola keuangan partai.

"Statement Edy terkait tata kelola keuangan PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin. Perlu saya sampaikan bahwa statement dia itu tidak benar, karena sejauh ini tidak ada permasalahan apa pun terkait keuangan di dalam internal PKB," kata Rizki.

Lukman Edy juga menyebut bahwa peran kiai sudah ditiadakan dalam keputusan PKB hari ini. Hal ini dinilai keliru.

"Di PKB hari ini, peran kiai sudah ditiadakan, itu keliru sekali, padahal PKB selalu patuh dan memosisikan kiai sebagaimana kiai diposisikan dengan baik, terutama urusan perjalanan politik ke depan," kata Rizki.

Menurut Rizki, pernyataan tersebut bisa memicu persepsi negatif di masyarakat di tengah tren positif PKB di pusat ataupun Kota Bekasi sendiri.

BEKASI, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi resmi melaporkan eks Sekjen PKB Lukman Edy ke Polres Metro Bekasi Kota terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Saya atas nama Rizki Topananda ketua DPC PKB kota Bekasi, datang ke Polres Bekasi Kota melaporkan saudara Muhammad Lukman Edy yang beberapa hari lalu membuat statement yang merugikan bagi kami (PKB)," kata Rizki di Polres Bekasi Kota, Rabu (7/8/2024).

Menurut Rizki, Pelaporan Lukman Edy dilatarbelakangi pernyataan yang menyinggung tata kelola keuangan partai.

"Statement Edy terkait tata kelola keuangan PKB di Bawah kepemimpinan Cak Imin. Perlu saya sampaikan bahwa statement dia itu tidak benar, karena sejauh ini tidak ada permasalahan apapun terkait keuangan di dalam internal PKB," kata Rizki.

Selain itu, Lukman Edy juga menyebut bahwa peran kiai sudah ditiadakan dalam keputusan PKB hari ini. Hal ini dinilai eliru.

"Di PKB hari ini, peran kiai sudah ditiadakan, itu keliru sekali, padahal PKB selalu patuh dan memosisikan kiai sebagai mana kiai diposisikan dengan baik, terutama urusan perjalanan politik ke depan," kata Rizki.

Menurut Rizki, pernyataan tersebut bisa memicu persepsi negatif di masyarakat di tengah tren positif PKB di pusat ataupun Kota Bekasi sendiri.

"Kami dirugikan jika (pernyataan Lukman Edy) itu dianggap benar, tren PKB secara nasional maupun Bekasi sedang positif, ada statement negatif, kalau warga menganggap benar, berarti kita dirugikan karena menjadi bagian hal negatif itu," kata Rizki.

Laporan DPC PKB Kota Bekasi, terdaftar dengan nomer, LP/1385/VIII/2024/SPKT Satreskrim Polres Metropolitan Bekasi kota Polda Metro Jaya.

Sebelumnya diberitakan, DPP PKB mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait dugaan pencemaran nama baik.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, laporan ini dilayangkan terkait pernyataan yang disampaikan Lukman Edy di Kantor PBNU beberapa waktu lalu.

"Kami DPP PKB bersama tim kuasa hukum, melaporkan Lukman Edy yang menyebarkan berita yang dikonsumsi oleh publik, yang itu membahayakan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik," kata Cucun usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin sore.

BANGKALAN, iNews.id - Gelombang reaksi atas pernyataan mantan Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy terus bergulir. Kali ini, para kader PKB di Kabupaten Bangkalan ikut melaporkan Lukman Edy ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik.

Bersama sejumlah kadernya, Ketua DPC PKB Bangkalan, Syafiuddin Asmoro mendatangi Mapolres Bangkalan. Kedatangannya untuk melaporkan Lukman Edy yang merupakan mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

"Kami berharap jangan gampang berstatemen sehingga melukai perasaan sebagian masyarakat," ujar Syafiuddin di Mapolres Bangkalan, Rabu (7/8/2024).

Syafiuddin datang ke Mapolres Bnagkalan didampingi kuasa hukumnya dan membawa sejumlah bukti terkait pernyataan Lukman Edy di berbagai media. Pernyataan itu dinilai menyerang kehormatan partai.

Dalam laporannya ke polisi, DPC PKB Bangkalan menilai Lukman Edy menyebarkan berita bohong. Semua pernyataan Lukman Edy dianggap tidak memiliki dasar kuat, bahkan lebih mengarah pada fitnah. 

"Ketua DPC menerima banyak keluhan dari konstituen bahwa statemen Lukman ini merugikan partai kami," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy memberikan kuasa kepada 100 advokat untuk menghadapi laporan partai tersebut ke polisi terhadap dirinya. Mantan menteri desa tertinggal itu tidak diam menyikapo pelaporan PKB kepada dirinya di kepolisian.

"Pertemuan kami tadi membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar). Hari ini saya baru memberikan kuasa kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat saya semua ini," kata Lukman di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan, kuasa tersebut diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor maupun Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). "Nanti ada lagi dari Himanu (Himpunan Advokat NU), dan ada lagi dari Dasril Affandi dan rekan yang akan mendampingi yang memberikan kekuatan-kekuatan," ujar Lukman.

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, pihaknya telah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Lukman Edy. "Nanti pada hari Senin telaah hukumnya akan kami berikan kepada semua teman-teman media," katanya di lokasi yang sama.

Sebelumnya, PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan PBNU yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, Rabu (31/7/2024). PKB ternyata tidak terima dengan ucapan Lukman terkait kewenangan dewan syuro di PKB dipangkat Ketua Umum Cak Imin.

Pada Selasa (6/8/2024), pengurus PKB pun secara serempak melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah. Pun Lukman masih dilaporkan di sejumlah daerah lainnya.

Jakarta: Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ke polisi. Menyikapi laporan tersebut, Lukman Edy mengaku siap apabila dipanggil dan dimintai keterangan oleh polisi.

"Kesempatan bagi saya untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang lebih konkret, lebih jelas," ujar Lukman di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Menurut dia, pernyataannya merupakan wilayah internal PKB. Ia menduga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) coba menggeser wilayah perdebatan internal itu ke ranah kepolisian.
"Saya kira situasi Cak Imin ini panic situation. Sehingga melibatkan hal-hal seperti itu. Bagi saya tidak apa-apa untuk menggeser pertarungan itu di kepolisian," ujar dia.

Lukman justru meminta ada kesempatan untuk beradu pendapat dengan Cak Imin soal pernyataannya di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu lalu.

"Tetapi menurut saya belum habis, belum hilang waktunya. Kalau mau tarung, kita bertarung di muktamar. Ayo," ujarnya.

Baca juga: Lukman Edy Dilaporkan ke Polda Jabar

Dia mengeklaim memiliki data dan informasi yang lengkap terkait pernyataannya di PBNU. Terutama, soal minimnya kewenangan Dewan Syuro dalam langkah politik PKB.

"Apa tuduhan-tuduhan saya berkenaan dengan berkurangnya fungsi Dewan Syuro, tuduhan terkait tata kelola keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, jawab di Muktamar. Kita lihat respons cabang dan wilayah," ujar Lukman.

Setidaknya ada tiga laporan polisi terhadap Lukman Edy hingga Selasa, 6 Agustus 2024. DPP PKB melaporkan Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya itu ke Bareskrim. Kemudian, DPW PKB Jawa Timur melaporkan Lukman Edy ke Polda Jatim. Teranyar, DPW PKB Jawa Barat melaporkan Lukman Edy ke Pola Jabar.

Seluruh materi pelaporannya sama, yakni dugaan pencemaran nama baik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ada beberapa pernyataan Lukman Edy yang dinilai menyerang kehormatan pelapor. Salah satunya, Muhaimin Iskandar dinilai tidak transparan soal keuangan baik keuangan fraksi, pilkada, dan pemilu.

Kubu Cak Imin menilai Lukman Edy tak pantas menyampaikan hal itu. Sebab, dia bukan lagi bagian dari partai.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengaku tidak takut jika dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Saifullah Yusuf meminta pihak Kepolisian agar mempercepat proses pemanggilan kepada dirinya untuk segera diklarifikasi, sehingga bisa diketahui objek pelaporan yang telah dilayangkan DPP PKB.

"Malah kalau perlu kita harapkan segera dilakukan pemanggilan ini sehingga kita bisa mengetahui hal-hal apa yang telah dilaporkan," tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (6/8).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pernyataannya beberapa waktu lalu bukan pernyataan personal, tapi pernyataan lembaga PBNU.

"Ini keputusan yang sudah diambil melalui permusyawaratan yang ada di lingkungan PBNU," katanya.

Berkaitan dengan itu, dia juga mengatakan bahwa PBNU siap mendukung Muhammad Lukman Edy yang telah dilaporkan oleh DPP PKB ke Bareskrim Polri.

"Kita menganggap pelaporan seperti itu menggambarkan keputusasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP PKB atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan Muhammad Lukman Edy sudah tidak memiliki jabatan apapun di DPP PKB, sehingga tidak ada kapasitas untuk berbicara bahkan menuding Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya di kantor PBNU, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

“Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Saifullah Yusuf berharap agar semua proses dapat diikuti dengan baik dan pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami.

Diberitakan sebelumnya, Konflik antara PKB vs PBNU memanas setelah sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur mendemo gedung PBNU pada 2 Agustus 2024 lalu.

Sebagaimana diketahui, demontrasi digelar kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur di depan Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dalam aksi tersebut, para pendemo menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU.

SEMARANG, iNews.id – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Lukman Edy dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pencemaran nama baik, Selasa (6/8/2024). 

Pelapornya yakni Sekretaris DPW PKB Jateng sekaligus anggota DPRD Jateng, Sukirman.

“Kaitan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PKB, hari ini kami laporkan saudara Lukman Edy. Sebagai pengurus tingkat Jateng kami juga punya kesadaran hukum untuk kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jateng,” kata Sukirman di Polda Jateng.

Laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng itu kemudian diterima sebagai aduan. Registernya nomor: STPA/706/VIII/2024/Ditreskrimsus. Pengadunya Sukirman dan diterima piket Bripda Baretta Khoirul Alim.

Pada surat itu tertulis modus dugaan pencemaran nama baiknya, pada 31 Juli 2024 Lukman Edy menghadiri undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna memberikan keterangan mengenai masalah hubungan NU dan PKB. 

Pada acara itu, dia juga memberikan statemen pada media massa yang menggiring opini publik yang menghina dan mencemarkan nama baik PKB.

Sukirman juga menyebut, salah satu materinya adalah pernyataan Lukman Edy yang menyebut PKB tidak transparan juga Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki wewenang tidak terbatas.  

"Saudara Lukman Edy juga menyebut ketum PKB mempunyai wewenang yg tidak terbatas padahal itu ada di AD/ART,” lanjutnya.

Dia berharap polisi bisa bergerak cepat menangani aduan ini.  

Tim hukum PKB, Muharir, menyebut Lukman Edy dilaporkan atas dugaan pelanggaran, termasuk tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sejumlah bukti yang dilampirkan di antaranya; link berita online, cetak termasuk YouTube yang memuat pernyataan dari Lukman Edy.

Editor: Kastolani Marzuki