Dua pelaku aksi demonstrasi di Gedung DPRD Lebak yang menewaskan petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja atas nama Yadi Supriyadi (50), berhasil dibekuk polisi.

Kapolres Lebak AKBP Suyono mengatakan pelaku berinisial RK (23) berstatus mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan (korlap) dari aksi demonstrasi itu.

Satu pelaku lainnya berinisial MM (37) sebagai peserta aksi yang mendorong pagar gedung DPRD. Keduanya merupakan warga Lebak.

"Kami memastikan kasus ini terus dikembangkan dan kemungkinan ada tersangka lainnya," kata Suyono dikutip dari Antara, Senin (14/10).

Menurut dia, kasus kekerasan aksi demonstrasi tersebut berawal dari demo tuntutan penolakan Ketua DPRD dr Juwita Wulandari yang dilakukan oleh Paguyuban Masyarakat Lebak (PML) pada 23 September 2024.

Kronologis peristiwa itu pada pukul 10.00 WIB, mereka mendatangi gedung DPRD setempat dan pukul 10.30 WIB melakukan aksi anarkis hingga merobohkan pagar gedung.

Pagar roboh itu mengakibatkan dua petugas Satpol PP, Yadi dan Martono yang menjaga keamanan tertimpa pagar besi.

Kedua petugas itu dilarikan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung untuk mendapatkan perawatan medis, namun Yadi harus dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Jalan Daan Mogot Jakarta karena mengalami luka cukup serius.

"Korban Yadi meninggal dunia pada 9 Oktober 2024 setelah menjalani operasi bagian belakang kepala, karena bagian syaraf," katanya .

RK dikenakan Pasal 270 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara dan MM Pasal 55

Petugas juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, handphone dan juga beberapa bukti lainnya.

Mobil Pemadaman dan Kebakaran milik Pemkab Deli Serdang dirusak hingga dibakar massa demo di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (11/7).

Kasi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman Deli Serdang, Donny, mengatakan mulanya mobil datang untuk memadamkan api yang dibuat massa dengan membakar ban. Api tersebut berkobar cukup besar.

“Benar (mobil Damkar dibakar) waktu ngepam (melakukan pemadaman) ada penertiban. Jadi, pada saat itu, kita masuk itu sudah terjadi lempar-lemparan, awalnya kacanya duluan yang pecah, kemudian massa maju sambil melemparkan seperti bom molotov,” kata Donny saat dihubungi.

“Cuma mobil Damkar, karena kebetulan yang paling depan. Karena pada saat itu kan mau padamkan kobaran-kobaran pembakaran ban-ban itu. Cuma ketika posisi unit kita sampai, kita langsung diserang,” sambungnya.

Akibat kericuhan ini, lima personel Damkar mengalami luka-luka.

“Operator kita kan memang standby di dalam. Jadi pas kita maju ke depan, mau padamkan api, di situ lemparan batu, ya terkena serpihan juga, walaupun tidak sampai melukai fatal, ada luka-luka kecil, serpihan dari kaca itu,” kata dia.

“Yang turun (bertugas) itu ada sekitar lima orang, hampir rata-ratalah (luka lecet),” sambungnya.

Massa melakukan aksi demo terkait eksekusi lahan. Namun, belum jelas eksekusi yang dimaksud.

Kapolsek Tembung, Kompol Jhonson, yang dikonfirmasi terkait peristiwa ini belum merespons.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, menegaskan akan menegakan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu disampaikan di depan menerima puluhan pendemo dari Dewan Pimpinan Pusat Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI), Jumat, 5 Juli 2024.

Adapun tuntutan dari para pendemo yakni meminta Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, untuk segera membongkar bangunan gudang pendingin atau cold storage di Jalan Soekarno Hatta yang telah berdiri tanpa izin.

Kemudian, meminta pembongkaran bangunan yang diduga tanpa izin yakni bangunan bekas Kosan Luky Jalan Soraja, serta sejumlah bangunan lain yang melanggar izin lingkungan dan amdal lalin.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, mengatakan mereka telah melakukan pengecekan ke lokasi bangunan cold storage tersebut dan benar menyalahi aturan yang ada.

"Pemiliknya sudah kami panggil kami beri penjelasan dan kami beri tenggat waktu," katanya.

Menurutnya, semua yang melanggar aturan harus dibenahi. Meski begitu tidak serta merta berbuat semena-mena, dan harus dengan cara yang tepat.

"Kami melakukan pendekatan persuasif, menjadi sahabat. Kami ajak menjadi sahabat kota agar supaya kota kita ini menjadi benar-benar kota. Oleh karena itu semua warga yang beraktivitas baik itu kafe dan lain sebagainya perlahan akan dibenahi dan tata kembali," lanjutnya.

A Damenta bilang, Pemkot Palembang tentunya tidak melarang warga untuk berusaha tapi harus sesuai dengan aturan karena semua ada di dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Perda harus kita tegakan dan dikawal, saya terima kasih sekali kehadiran kawan-kawan telah memberi informasi baru, tentu kalau semua tertib dan pajaknya dibayar dengan baik pendapatan daerah akan bertambah untuk membangun kota sehingga rakyatnya sejahtera," ujarnya.

Kembali ke tuntutan massa, A Damenta menegaskan bahwa ia bersama jajaran selalu memantau dan mengecek berbagai persoalan yang ada di Palembang.

"Kembalikan sesuai dengan aspek-aspek tata ruang, sesuai dengan estetika ruang. Kami tidak hanya di belakang meja tapi kami turun ke lapangan menjawab keluhan-keluhan warga," ungkapnya.

Tak hanya bekerja sendiri, jajaran Pemkot Palembang juga siap bersinergi dengan berbagai pihak lainnya.

"Kita sudah bicara dan jika ada kesulitan kesulitan yang tidak bisa diselesaikan bersama maka akan kita bicarakan lintas kepentingan, lintas stakeholder terkait," katanya.