REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar mengaku belum mendapatkan informasi utuh terkait pencabutan syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendirikan tempat ibadah. Pihaknya tidak mau gegabah menyikapi wacana ini.

“MUI belum bisa bersikap karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari Kemenag. Ini kan harus dibahas dan dikaji terlebih dahulu,” ujar Kiai Anwar Iskandar di Jakarta, Kamis (7/8/2024l.

Menurut Kiai Anwar Iskandar, penjelasan utuh dari Kemenag sangat diperlukan sehingga MUI bisa menyikapi penghapusan syarat FKUB ini.

“Kan perlu dijelaskan. Apa misalnya manfaat dan mudharatnya jika hal itu dicabut. Mungkin yang menolak ini karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait hal ini,” ucap Kiai Anwar Iskandar.

Dia pum berpesan agar hal-hal yang sensitif dan menyentuh langsung masalah keumatan seperti ini, bisa disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan perubahan signifikan dalam prosedur perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Dalam pernyataannya pada acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Jakarta padw Sabtu (3/8/2024), Gus Yaqut menyampaikan bahwa perizinan tersebut nantinya hanya perlu diajukan ke Kementerian Agama (Kemenag), tanpa memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Langkah ini, menurut Gus Yaqut, diambil untuk memudahkan proses perizinan pendirian rumah ibadah. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mendirikan tempat ibadah.

"Perizinan cukup diajukan ke Kemenag, tidak perlu rekomendasi dari FKUB," ujar dia.

Gekira, ormas yang berada di bawah naungan Partai Gerindra, menjadi tuan rumah acara tersebut. Kehadiran Yaqut dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap ormas-ormas keagamaan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Yaqut juga menyampaikan bahwa aturan baru ini akan diberlakukan setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengingatkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak boleh begitu saja mencoret keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Ma’ruf menyampaikan, adanya rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah merupakan kesepakatan dari masing-masing majelis agama yang diakui di Indonesia.

“Ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal corat-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Wapres pun menjelaskan bahwa aturan adanya rekomendasi FKUB tidak begitu saja terjadi. Hal ini telah dibahas secara selama empat bulan dalam 11 kali pertemuan.

“Saya hapal wong saya yang ikut melahirkan itu dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” papar Ma’ruf Amin.

“Jadi ada asbabun nuzulnya, mengapa peraturan itu ada. Nah jangan kemudian kesepakatan itu dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja!” ucapnya.

Wapres pun meminta Kementerian Agama kembali melihat dasar terkait adanya rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah.

Ia juga meminta Kemenag untuk mendengar para pihak yang pernah terlibat membuat aturan tersebut.

“Dilihat dulu sebabnya, untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya, dan untuk apa peraturan itu dibuat,” kata Wapres.

“Dan mendengarkan banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu. Saya kira itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut menyatakan, bakal ada perubahan aturan untuk mempermudah pendirian rumah ibadah.

Hal ini disampaikan dalam acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Ke depan, kata Yaqut, perizinan pendirian rumah ibadah hanya cukup diajukan Kemenag, tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUB dicoret," kata Yaqut.

Menag mengatakan, perubahan aturan ini nantinya bakal berlaku setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pendirian rumah ibadah.

Sebab, pemerintah menilai telah terjadi hambatan pendirian rumah ibadah lantaran memerlukan rekomendasi FKUB. Padahal, pemerintah telah berkomitmen pendirian rumah ibadah harus dipermudah.

Perubahan aturan ini telah disepakati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Pak Menko Polhukam sudah bersepakat dengan kami dan Pak Mendagri untuk ini dijadikan Perpres. Jadi sebentar lagi, mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi," kata Yaqut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapapun yang memahami agama, maka akan semakin toleran terhadap perbedaan, termasuk dalam menyikapi pendirian rumah ibadah. Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, keberagaman dan perbedaan itu adalah keniscayaan.

"Jadi, orang yang ribut itu, yang tidak mau ada orang yang berbeda itu, artinya dia kurang mendalami agama yang ia yakini. Bukan sebaliknya," ujar sosok yang akrab disapa Gus Yaqut itu dalam "Dialog Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Gekira" di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

"Kalau masih ribut-ribut, ada orang bikin gereja ditolak, misalnya, itu artinya dia belum belajar agama dengan baik. Kalau dia belajar agama dengan baik, pasti tidak akan menolak pendirian rumah ibadah agama apa pun," sambung Menag Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, Indonesia menjadi negara yang aman dan damai karena dipenuhi dengan toleransi dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Sikap tasamuh muncul karena pemahaman yang kuat dari masing-masing pemeluk agama atas keyakinannya.

Menurut dia, Islam sebagai agama yang dianutnya juga mengajarkan sikap saling toleransi. Meski berbeda dalam keimanan, orang tetap bersaudara dalam kemanusiaan.

"Kemudian, apa yang bisa menjadikan alasan buat saudaranya untuk menentang saudara lain mendirikan rumah ibadah? Tidak ada," ujar dia.

Gus Yaqut yakin, sikap toleransi diajarkan di semua agama, bukan hanya monopoli satu agama. Oleh karena itu, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan lainnya, dipastikan menjunjung tinggi toleransi.

"Mari kita jaga keragaman yang dimiliki Indonesia, kita saling bertoleransi, kita saling membantu apa pun latar belakang kita. Hanya untuk Indonesia, hanya untuk Indonesia," ucap dia.