IDXChannel - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat realisasi pendanaan pengadaan lahan mencapai Rp10,57 triliun. Angka ini tercatat selama periode Januari-Oktober 2024.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, realisasi pendanaan pengadaan lahan terbesar ada di sektor jalan tol senilai Rp7,91 triliun, Bendungan Rp1,11 triliun, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp1,43 triliun.

Total anggaran yang dikucurkan untuk mendanai pembebasan lahan 126 Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai Rp134,45 triliun hingga 4 Oktober 2024.

Dana jumbo yang disuntik LMAN direalisasikan sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024. Basuki mengaku, dari 126 PSN tersebut baru 78 proyek yang sudah selesai dan beroperasi saat ini.

"Jadi total PSN yang dibiayai pendanaan pembebasan lahannya melalui LMAN ada 126 PSN, nah dari 126 PSN yang kita danai sejak 2017 tadi, 78 di antaranya sudah selesai atau sudah dioperasi,” ujar Basuki saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

“Misalnya jadi bangun bendungan sudah selesai, sudah digunakan, kalau beroperasi biasanya jalan tol sudah diresmikan, sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” katanya.

Basuki mengingatkan, LMAN memiliki fungsi pendanaan untuk pengadaan tanah dalam proyek strategis nasional. Badan Layanan Umum non Eselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini berperan sebagai special land bank untuk pendanaan pengadaan tanah bagu pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

“Saya ingin menyampaikan terkait fungsi yang ketiga LMAN, yaitu pendanaan lahan untuk proyek strategis nasional atau gampangannya kalau teman-teman membahasakannya adalah proyek infrastruktur,” kata dia.

“Saya ingin menjelaskan PSN itu jumlahnya banyak sekali, tidak semua PSN pendanaan lahannya melalui LMAN, Jadi ada yang dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang bersangkutan,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021.

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah. Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan.

Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar. Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar. Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.