Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah eks karyawan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) menuntut pembayaran hak karyawan yang belum dipenuhi oleh TOPS terkait sisa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon yang belum dibayarkan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Eks Dept Corporate Secretary TOPS, Ivany C Prananda Heryadi menyebutkan hingga saat ini, Totalindo hanya membayarkan 12% dari total THR tahun 2022 sampai dengan 2024 yang menjadi hak seluruh eks karyawan.

Selain itu, sisa gaji untuk periode Januari hingga Juni 2022, yang hanya dibayarkan sebesar 50% juga belum diselesaikan.

Adapun Ivany menjabat sebagai Dept Corporate Secretary dari Maret 2019 hingga April 2024 lalu.

Lanjutnya, pada tanggal 17 April 2023, Donald Sihombing yang saat itu masih menjadi Direktur Utama TOPS, mengeluarkan surat pernyataan yang menjanjikan sisa pembayaran THR 2022 dan 2023 serta sisa gaji Januari hingga Juni 2022 pada bulan Desember 2023.

"Namun, hingga saat ini tidak pernah terealisasi," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (4/11).

Berdasarkan catatannya, TOPS kembali gagal membayar gaji karyawan secara penuh untuk bulan Februari hingga Mei 2024.

Selain itu, THR 2024 yang menjadi hak karyawan belum terpenuhi sampai dengan saat ini sama seperti tahun 2022 dan 2023.

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Eks Karyawan melakukan pertemuan dengan perwakilan Direktur, Dita Aryanto dan Marcel Rosihan Yacub, kembali menjanjikan penyelesaian pembayaran hutang EKS Karyawan akan dilakukan pada bulan Desember 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 24 Agustus 2024, Donald Sihombing juga berkomitmen untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut pada waktu yang sama.

Mosi tidak percaya eks Karyawan kepada TOPS semakin diperparah dengan telah ditetapkannya Donald Sihombing selaku Direktur Utama dan Para Pengurus lainnya oleh KPK sejak tanggal 19 September 2024 terkait kasus korupsi pengadaan tanah dan proyek perumahan DP 0 Rupiah.

"Untuk itu kami eks karyawan menuntut agar manajemen Totalindo segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda dan memenuhi hak-hak kami sebagai karyawan. Kami berharap agar situasi ini mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen dan segera ditindaklanjuti untuk keadilan bagi seluruh karyawan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021.

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah. Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan.

Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar. Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar. Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.