Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di Indonesia diharapkan mampu menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program yang akan dijalankan di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, pengembangan lumbung pangan, serta inisiatif makan bergizi gratis bagi anak sekolah.

Pelaksanaan program-program ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman, mengatakan industri asuransi memiliki potensi untuk tumbuh seiring dengan besarnya nilai proyek pemerintahan baru.

"Program makan siang, lumbung pangan, dan pembangunan infrastruktur tentu saja diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri asuransi melalui korelasi berbagai produk asuransi," kata Wahyudin saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Wahyudin mengungkapkan setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Pertama, penguatan permodalan, di mana program-program pemerintah biasanya memiliki nilai yang fantastis, sehingga perusahaan asuransi perlu memperkuat permodalan untuk mendukung program-program tersebut.

Peningkatan permodalan ini juga akan berdampak pada peningkatan kapasitas reasuransi, khususnya untuk produk-produk yang terkait dengan pengangkutan makanan atau stok pangan.

"Permodalan meningkat, kinerja dan rasio keuangan juga otomatis meningkat yang mana sebagai syarat administrasi tender," kata Wahyudin.

Selain itu, perusahaan asuransi juga perlu memperkuat jaringan ke pemerintahan. Terlebih informasi tender menjadi kunci penting bagi perusahaan asuransi yang ingin terlibat dalam proyek pemerintah.

"Akan sangat sulit mendapat potensi jika tidak mendapat informasi tender," imbuhnya.

Terakhir, Wahyudi menyebut bahwa perusahaan asuransi juga harus melakukan diverifikasi produk. Pasalnya potensi asuransi dari program pemerintah baru juga memberikan tantangan tersendiri dengan munculnya risiko baru yang belum tercakup oleh produk-produk asuransi yang ada.

Misalnya saja, program karbon kredit yang akan digalakkan pemerintah memunculkan kebutuhan baru akan asuransi karbon kredit. Wahyudin menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus siap menyediakan produk-produk inovatif untuk mengakomodasi risiko-risiko baru ini.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), Abitani Taim, juga menyampaikan pandangannya mengenai potensi dukungan industri asuransi terhadap program-program pemerintahan baru.

"Semua program pemerintahan baru tentu saja akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Industri asuransi umum tentu akan proaktif dalam menopang kegiatan ekonomi tersebut dengan produk-produk yang tepat demi suksesnya program pemerintah," katanya.

Abitani meyakini bahwa meskipun saat ini operasional program-program pemerintah belum sepenuhnya jelas, industri asuransi umum akan mampu menyesuaikan dan mendukung di setiap tingkatan pelaksanaan. Dia mencontohkan program makan siang gratis yang berpotensi meningkatkan pembelian bahan pangan, distribusi, pengolahan, dan pengelolaannya.

"Asuransi dapat berperan di segala tingkatan pelaksanaan program tersebut," katanya.