REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) berupaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota. PT Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku anak usaha Pertamina, melanjutkan proses pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR di berbagai wilayah di tanah air.

Dimulai dari Jawa Madura Bali (JAMALI) dan beberapa wilayah Non-JAMALI yaitu Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penerapan full QR akan dilakukan secara bertahap dan saat ini dalam tahap sosialisasi dan pendaftaran registran.

Pjs Corporate Secretary PT PPN Regional Jawa Bagian Tengah, Heppy Wulansari mengungkapkan, seperti penerapan full cycle di Solar Subsidi, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id.

"Saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR,” tutur Heppy, dalam keterangan resmi Pertamina, beberapa waktu lalu.

Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa di-print out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil)," ujar Heppy.

Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pilot project penerapan QR Pertalite yaitu Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung. Sejak 2023 kota Pangkalpinang telah memberlakukan pembelian Pertalite dengan menunjukkan QR Code. Tujuan pendataan untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Data ini diharapkan bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan.

Pendataan pengguna Pertalite berbasis QR telah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023. Heppy menegaskan ini bukan pembatasan BBM Bersubsidi. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan pendaftarannya sangat mudah, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh warga masyarakat di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mendaftar Subsidi Tepat Pertalite adalah foto KTP pemilik/pengemudi kendaraan, foto STNK kendaraan, foto kendaraan yang terlihat Nomor Polisi secara jelas dan jumlah roda kendaraannya.

"Program Subsidi Tepat Pertalite hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 sedangkan kendaraan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat," jelas Eko.

"Untuk pendaftaran Program Subsidi Tepat Pertalite, tidak dipungut biaya apapun dan dapat dilakukan melalui link subsiditepat.mypertamina.id dengan menggunakan handphone, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet," ujar Eko.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penertiban bahan bakar minyak (BBM) subsidi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

“Kita bisa menghemat Rp 40 triliun, bahkan mungkin sampai Rp 50 triliun setahun. Itu kan bisa kita gunakan yang lain,” ujar Luhut ketika ditemui setelah meninjau Gedung Kementerian Koordinator 1 di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (11/8/2024).

Luhut sangat mendukung apabila PT Pertamina (Persero) menggunakan AI untuk menertibkan pengguna BBM bersubsidi. Menurut Luhut, upaya tersebut dapat membantu penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

“Yang nggak berhak dapet (BBM subsidi), ya jangan dapat, dong,” kata Luhut.

Luhut menyinggung keberhasilan inovasi e-Katalog yang mengefisienkan belanja pemerintah hingga Rp 3 ribu triliun.

Selain itu, Luhut juga membahas soal keberhasilan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) di bidang batu bara dalam mendongkrak penerimaan pemerintah.

Salah satu pendongkrak penerimaan pemerintah, yakni penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun.

“Jadi, sekarang penggunaan teknologi itu benar-benar membuat efisiensi kita tinggi,” kata Luhut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan telah menggunakan AI untuk mengelola bisnis dari hulu ke hilir secara terintegrasi.

"Kita sudah mulai menggunakan AI untuk mengolah dan analisa data secara lebih cepat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan akurat," ujar Nicke.

Melalui inovasi tersebut, Pertamina mengolah sekitar 15 juta data transaksi BBM subsidi per harinya, sehingga bisa lebih cepat, akurat, dan efisien.

“Penerapan AI exception signal untuk mengolah data transaksi dari digitalisasi SPBU yang diterapkan oleh Pertamina menghasilkan cost avoidance (penghindaran biaya) Pertamina yang signifikan serta mengurangi penyimpangan distribusi BBM subsidi,” ujar Senior Vice President Integrated Enterprise Data and Command Center (IEDCC) Ignatius Sigit Pratopo.

Pemerintah akan mengatur konsumen BBM subsidi. Seiring dengan itu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sedang berjalan.

Lewat revisi aturan tersebut pemerintah akan mengatur konsumen bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi.

Saat ditanya mengenai kriteria terbaru konsumen BBM subsidi, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pembahasan untuk kriteria penerima BBM subsidi ini sudah rampung di tingkat menteri koordinator (menko).

"Iya lagi dibahas. Udah hampir...udah selesai sih pembahasannya. Kan sudah dibahas di rakor menko, waktu itu Pak Menko sudah memberikan penjelasan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan regulasinya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program-program sosialisasi.

"Kita sekarang sedang menyelesaikan regulasinya. Regulasinya, sambil menyiapkan program-program untuk sosialisasi," ujarnya.

Saat kembali ditanya kriteria apakah mobil Pajero dan Fortuner tidak boleh membeli BBM subsidi, Dadan mempertanyakan apakah mobil-mobil itu layak mendapatkan BBM subsidi.

"Kira-kira layak nggak ya dia?" ujar Dadan.

"Sepertinya mobilnya juga kan bagus," tambah Dadan.