Bisnis.com, JAKARTA - Rencana kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan subsidi BBM mendapat sorotan publik menjelang pergantian rezim pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Tim Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto disebut tengah menggodok perubahan skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi tersebut tengah dikaji dengan harapan penyaluran subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” kata Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Deputi Rachmat menambahkan untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujarnya.

Rachmat Kaimuddin juga menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

“Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” jelasnya.

Meskipun demikian, dia mengaku belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah. Namun, dia menyampaikan apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan.

Rachmat juga mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan, karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujarnya.

Melihat tantangan tersebut, maka kini penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves, imbuhnya, menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menjamin harga BBM subsidi tak naik, meski bakal diturunkan kadar sulfurnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyebut produksi BBM rendah sulfur menjadi langkah pemerintah mengurangi polusi udara. Nantinya, kadar sulfur di pertalite dan pertamax diturunkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Saya akan ulangi terus, jangan sampai salah. Kita tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, yang ada kita ingin perbaiki kualitasnya. Disebut ongkosnya naik dong, siapa yang bayar? Karena kita gak mau naikin harganya, berarti yang bayar APBN," jelasnya dalam Diskusi di Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (12/9).

"Kalau pemerintah bayar, berarti jumlah subsidi dan kompensasi itu naik, tapi subsidi hari ini disinyalir belum tepat sasaran. Sehingga kita mengusulkan bersamaan supaya tidak ada beban ke masyarakat dan beban ke APBN relatif terukur agar dilakukan penyaluran BBM subsidi tepat," sambung Rachmat.

Ia menjelaskan enam kilang Pertamina menjadi kunci produksi BBM rendah sulfur di mana bisa menghasilkan 12 kombinasi jenis bahan bakar. Adapun produksi BBM rendah sulfur oleh Pertamina dipastikan bertahap.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menegaskan upaya ini sejalan dengan niat pemerintah menyediakan BBM berkualitas.

"Ini tentunya membutuhkan kesiapan Pertamina, kilang. Jadi, ini akan dilakukan secara per daerah, tahapannya per daerah. Rencananya, mungkin direncanakan fully secara nasional (BBM rendah sulfur) di akhir 2027 atau awal 2028," tuturnya.

"Tapi kebetulan ada satu wilayah dan jenis BBM (subsidi) itu solar sudah siap untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita dorong segera," sambung Rachmat.

Akan tetapi, Rachmat menegaskan tak tahu-menahu apakah akan ada nama dagang baru untuk pertalite dan pertamax. Ia menyebut itu hak Pertamina.

"Saya gak tahu namanya nanti (BBM rendah sulfur) apa. Pokoknya bensin kotor ini kita rencana hilangkan dan harganya sama (setelah diturunkan kadar sulfurnya)," kata Rachmat.

"Namanya apa, wallahu a'lam. Mau dinamain pertamax, pertalite juga, gak tahu. Jadi, itu terserah Pertamina," tutupnya.

Pertalite dengan research octane number (RON) 90 saat ini memiliki konten sulfur 500 parts per million (ppm). Sedangkan standar emisi Euro 4 mengharuskan kandungan sulfur 50 ppm.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penertiban bahan bakar minyak (BBM) subsidi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

“Kita bisa menghemat Rp 40 triliun, bahkan mungkin sampai Rp 50 triliun setahun. Itu kan bisa kita gunakan yang lain,” ujar Luhut ketika ditemui setelah meninjau Gedung Kementerian Koordinator 1 di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (11/8/2024).

Luhut sangat mendukung apabila PT Pertamina (Persero) menggunakan AI untuk menertibkan pengguna BBM bersubsidi. Menurut Luhut, upaya tersebut dapat membantu penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

“Yang nggak berhak dapet (BBM subsidi), ya jangan dapat, dong,” kata Luhut.

Luhut menyinggung keberhasilan inovasi e-Katalog yang mengefisienkan belanja pemerintah hingga Rp 3 ribu triliun.

Selain itu, Luhut juga membahas soal keberhasilan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) di bidang batu bara dalam mendongkrak penerimaan pemerintah.

Salah satu pendongkrak penerimaan pemerintah, yakni penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun.

“Jadi, sekarang penggunaan teknologi itu benar-benar membuat efisiensi kita tinggi,” kata Luhut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan telah menggunakan AI untuk mengelola bisnis dari hulu ke hilir secara terintegrasi.

"Kita sudah mulai menggunakan AI untuk mengolah dan analisa data secara lebih cepat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan akurat," ujar Nicke.

Melalui inovasi tersebut, Pertamina mengolah sekitar 15 juta data transaksi BBM subsidi per harinya, sehingga bisa lebih cepat, akurat, dan efisien.

“Penerapan AI exception signal untuk mengolah data transaksi dari digitalisasi SPBU yang diterapkan oleh Pertamina menghasilkan cost avoidance (penghindaran biaya) Pertamina yang signifikan serta mengurangi penyimpangan distribusi BBM subsidi,” ujar Senior Vice President Integrated Enterprise Data and Command Center (IEDCC) Ignatius Sigit Pratopo.

BBM subsidi tak akan naik harga. Namun pembeliannya bakal dibatasi untuk golongan tertentu yang memang berhak menerima.

Penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran. Masih banyak kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM subsidi justru menikmatinya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengingatkan agar masyarakat yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi bisa lebih legowo dan menggunakan BBM nonsubsidi.

Sementara itu, dengan rencana pembatasan BBM subsidi, nantinya hanya golongan tertentu yang bisa menikmatinya. Golongan yang dimaksud antara lain UMKM, nelayan, pengendara motor, hingga angkutan umum.

"Tapi di satu sisi, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legowo jangan pakai BBM subsidi. Di situ mungkin akan tidak boleh lagi beli, karena memang filosofinya harusnya bukan itu. Ini subsidi tepat menjadi urgensi, kebetulan Solar kan udah mulai," kata Rachmat dikutip detikFinance.

Rachmat juga mengungkap para pengguna kendaraan dengan bahan bakar diesel mendapat keuntungan besar lantaran mengisi BBM subsidi jenis solar. Khususnya bagi pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport yang masih ditemui menggunakan BBM subsidi jenis solar.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Meski begitu Rachmat menyebut pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi saat kualitasnya dinaikkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjaga golongan-golongan prioritas tadi.

"Kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jadi BBM subsidinya harganya sama.Yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik. Wait until future ya, bisa benar-benar regulasinya selesai, dan golongan-golongan tadi, UMKM, nelayan, pengendara motor misalnya, taksi online, angkutan umum, ojek online, kita jaga lah," tutup dia.

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

BBM subsidi tak akan naik harga. Namun pembeliannya bakal dibatasi untuk golongan tertentu yang memang berhak menerima.

Penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran. Masih banyak kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM subsidi justru menikmatinya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengingatkan agar masyarakat yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi bisa lebih legowo dan menggunakan BBM nonsubsidi.

Sementara itu, dengan rencana pembatasan BBM subsidi, nantinya hanya golongan tertentu yang bisa menikmatinya. Golongan yang dimaksud antara lain UMKM, nelayan, pengendara motor, hingga angkutan umum.

"Tapi di satu sisi, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legowo jangan pakai BBM subsidi. Di situ mungkin akan tidak boleh lagi beli, karena memang filosofinya harusnya bukan itu. Ini subsidi tepat menjadi urgensi, kebetulan Solar kan udah mulai," kata Rachmat dikutip detikFinance.

Rachmat juga mengungkap para pengguna kendaraan dengan bahan bakar diesel mendapat keuntungan besar lantaran mengisi BBM subsidi jenis solar. Khususnya bagi pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport yang masih ditemui menggunakan BBM subsidi jenis solar.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Meski begitu Rachmat menyebut pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi saat kualitasnya dinaikkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjaga golongan-golongan prioritas tadi.

"Kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jadi BBM subsidinya harganya sama.Yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik. Wait until future ya, bisa benar-benar regulasinya selesai, dan golongan-golongan tadi, UMKM, nelayan, pengendara motor misalnya, taksi online, angkutan umum, ojek online, kita jaga lah," tutup dia.

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan. Dia menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Namun, rencana kebijakan tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Beda Pendapat

Pendapat berbeda juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum [diputuskan]," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Revisi Perpres

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan pembatasan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat lonjakan beban subsidi dan kompensasi energi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengingat defisit APBN yang diperkirakan meningkat tinggi dibandingkan dengan rencana awal pada tahun ini.

PALOPO,iNewsLutra.id - Harga BBM Pertamina terbaru untuk wilayah Sulawesi, Gorontalo dan Maluku telah dirilis dan berlaku di seluruh SPBU di Indonesia Jumat (12/7/2024). Perbedaan harga di berbagai daerah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya distribusi.

Untuk bulan ini, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memutuskan untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi.

"Kami masih mengevaluasi dan memonitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," kata Heppy Wulansari, Manager Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga.

Heppy menyatakan penetapan harga BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah dan sejauh ini belum ada informasi mengenai kenaikan harga untuk Bio Solar dan Pertalite.

BerikutHarga BBM Pertamina di Pulau Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku per Jumat (12/7/2024).

Sulawesi Selatan:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Utara:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Gorontalo:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Tengah:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Barat:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Maluku:

- Pertamax: Rp13.500

- Dexlite: Rp14.900

Maluku Utara:

- Pertamax: Rp13.500

- Dexlite: Rp14.900

Editor : Nasruddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," ujar dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, Airlangga bilang, pemerintah sendiri masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaan yang bisa disampaikan.

Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Merespons wacana itu, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda, pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi.

"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dollar AS per barrel.

Akan tetapi, jika rata-rata harga ICP kembali meningkat, Faisal menilai, kenaikan harga BBM subsidi menjadi dimungkinkan.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," ujar dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, Airlangga bilang, pemerintah sendiri masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaan yang bisa disampaikan.

Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Merespons wacana itu, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda, pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi.

"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dollar AS per barrel.

Akan tetapi, jika rata-rata harga ICP kembali meningkat, Faisal menilai, kenaikan harga BBM subsidi menjadi dimungkinkan.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," ujar dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, Airlangga bilang, pemerintah sendiri masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaan yang bisa disampaikan.

Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Merespons wacana itu, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda, pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi.

"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dollar AS per barrel.

Akan tetapi, jika rata-rata harga ICP kembali meningkat, Faisal menilai, kenaikan harga BBM subsidi menjadi dimungkinkan.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya.