Ratusan anak muda tampak memenuhi salah satu ruangan Kantor PT Pertamina Patra Niaga, Jakarta. Para pemuda yang menggunakan seragam rompi dengan dominan warna merah, putih dan biru itu tampak serius menatap layar laptop mereka.

Mereka adalah tim verifikator QR Code. Sehari-hari, mereka melakukan pengecekan terhadap data pendaftar untuk Program Subsidi Tepat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, tim verifikator ini berjumlah sekitar 140 orang. Mereka memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar secara manual.

"Ini adalah ruangan tempat teman-teman yang mau melakukan verifikasi ya. Jadi di sini ada sekitar 140 petugas yang melakukan verifikasi secara manual," katanya saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejatinya, proses verifikasi data pendaftar subsidi tepat ini dilakukan secara berlapis. Pertamina Patra Niaga menggunakan data Korlantas Polri dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk melakukan verifikasi data.

Jelasnya, data pendaftar yang masuk akan diverifikasi oleh AI. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang terkendala tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dialihkan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Dia mengatakan, verifikasi manual ini bisa dibilang semacam pengecekan ulang. Dia mengatakan, pendaftar yang lolos verifikasi akan mendapat QR Code untuk subsidi tepat.

"Betul (pengecekan), karena kalau beberapa data memang tidak langsung ditolak ya, tapi dilakukan pengecekan ulang. Nah kalau yang dari AI tadi tidak bisa dikenali terus masuk ke sini. Mereka melakukan verifikasi ternyata secara data Korlantas ini benar, ini tetap bisa mendapatkan QR Code," ungkapnya.

Heppy menjelaskan, pendaftaran ini dilakukan supaya subsidi tepat. Dengan pendaftaran ini maka akan diketahui siapa saja pengguna BBM subsidi.

"Dengan adanya data ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan BBM Subsidi dan memudahkan tracking jika hal tersebut terjadi di lapangan,"tutup Heppy.

Simak Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

Hal itu untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), yang tepat sasaran dan tepat volume pada konsumen.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Erika menjelaskan sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama itu juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan,” kata Erika.

Selain itu, dia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan sinergitas ini akan memperkuat pengawasan BBM subsidi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan lebih baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah ini.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin menyampaikan PKS ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

“Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” ujar dia.

Dengan penandatanganan ini, tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas juga telah menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun, penandatanganan PKS ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman dan Wahyudi Anas. Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat Daya.

(FRI)