Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai dilantik, ia menyampaikan pidato perdana yang mengumbar banyak janji termasuk di bidang ekonomi.

Setidaknya terdapat lima janji yang diumbar dalam pidato perdana tersebut. Dirangkum detikcom, Minggu (20/10/2024), berikut poin-poinnya:

1. Hilangkan Kemiskinan dari RI

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta.

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Ubah Subsidi Jadi Langsung ke Penerima

Prabowo memastikan subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo juga berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Hilirisasi

Prabowo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Namun, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa rencana tersebut batal terealisasi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana tersebut. Menurutnya mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Pada kesempatan itu, Agus juga merespons Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Menurut Agus, pada dasarnya rencana tersebut sama dengan apa yang sedang disiapkan pemerintah saat ini.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuhnya.

Meski belum ada pembahasan rinci dengan tim transisi, Agus menegaskan rencana tersebut tetap punya tujuan yang sama. "Belum (diskusi dengan tim transisi), tapi targetnya kan sama. Dibicarain atau nggak dibicarain kan memang targetnya sama, targetnya ke sana," jelasnya.

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyatakan selama ini 80-95% BBM bersubsidi ternyata dipakai oleh masyarakat yang sudah mampu.

Dari data yang dipaparkan Rachmat, 95% solar subsidi di 2022 dinikmati oleh golongan masyarakat di desil 5 hingga 10. Itu merupakan desil rumah tangga dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia. Jumlah BBM yang digunakan lebih dari 15 juta kiloliter.

Sementara di tahun yang sama, konsumsi Pertalite yang juga disubsidi, 80%-nya pun dinikmati oleh golongan di desil 5-10. Volumenya mencapai 19 juta kiloliter lebih.

"Makin tinggi pendapatan makin gede penggunaan BBM, subsidinya juga makin banyak. BBM subsidi yang dinikmati oleh golongan rentan malah dipakai golongan lebih kuat," ujar Rachmat dalam diskusi di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Masih dari data yang dipaparkan Rachmat, jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sejak 2019 rata-rata per tahunnya mencapai Rp 119 triliun. Dengan subsidi terbesar dikucurkan pada tahun 2022 yang menyentuh angka Rp 292 triliun.

Menurutnya, pemerintah tak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu. Oleh karena itu perencanaan subsidi tepat sasaran dilakukan.

"Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran. Bisa win-win lah, tidak ada beban tambahan, isu subsidi tidak tepat bisa diperbaiki," ujar Rachmat.

Dari informasi yang beredar belakangan ini pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mobil. Kendaraan yang boleh memberi BBM subsidi maksimal berkapasitas 1.400 cc. Sedangkan untuk mobil diesel, yang masih boleh membeli BBM subsidi kapasitas mesinnya maksimal 2.000 cc.

Merespons informasi itu, Rachmat bilang kalaupun ada kendaraan yang dilarang membeli BBM subsidi, jumlahnya tak signifikan. Dari hitung-hitungannya, tak sampai 10% kendaraan yang bakal kena pelarangan

"Jika skenario yang beredar benar maka ini cuma berdampak di bawah 10% dari total kendaraan," sebut Rachmat.

PT Pertamina Patra Niaga memanfaatkan teknologi artificial Intelligence (AI) dalam verifikasi pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR Code. Hal ini membuat proses mendapatkan QR Code bisa lebih cepat, yaitu 1-2 hari, dengan catatan data yang dimasukkan mudah terbaca dan tepat.

Pertamina sebelumnya melakukan verifikasi dengan sistem manual untuk pendaftaran pembelian BBM Subsidi. Pertamina mengerahkan 140 orang verifikator untuk memverifikasi dan membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari.

"Bisa saat itu juga kalau semua data lengkap masuk bisa langsung mendapatkan barcode dan mungkin saat ini bisa di 1-2 hari kalau memang data sudah lengkap dan terbaca oleh AI ya," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Meski demikian, diakuinya, Pertamina Patra Niaga juga membutuhkan waktu untuk peralihan dari sistem verifikasi manual ke AI. Dia mengatakan, pendaftar yang masuk sebelumnya cukup banyak, di tambah saat ini pendaftar yang masuk bisa mencapai 50-70 ribu pendaftar per hari.

Belum lagi, jika data yang dimasukkan salah atau tidak terbaca KTP atau STNK. Sebab saat data yang diunggah oleh pendaftar bermasalah, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang bermasalah tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dilakukan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Cara Daftar dan Dapatkan QR Code Subsidi Tepat

1. Siapkan dokumen berikut:

• KTP
• STNK (depan dan belakang)
• Foto kendaraan roda empat (tampak keseluruhan dan nomor polisi)

2. Buka website subsiditepat.mypertamina.id.
3. Centang informasi memahami memahami persyaratan.
4. Klik 'Daftar Sekarang'.
5. Ikuti instruksi pengisian data pada website, pastikan email yang anda daftarkan aktif.
6. Tunggu pencocokan data maksimal 14 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
7. Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dari website dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Tips agar Pendaftaran Lancar

Saat melakukan pendaftaran, beberapa kendala mungkin muncul seperti, status kendaraan ditolak atau QR Code yang tak kunjung diterima. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebabnya.

Guna menghindari hal ini, pastikan melakukan seluruh tahapan dengan benar dan lakukan tips berikut:

1. Pastikan Foto yang Dilampirkan Sesuai

● Foto KTP

Untuk dokumen KTP, pastikan untuk meng-upload foto KTP yang berwarna dan tanpa efek. Pastikan juga tulisan nama dan nomor NIK terbaca jelas. Hindari mengambil foto KTP dari layar atau mengunggah foto KTP yang terpotong karena akan sulit terbaca.

● Foto STNK

Foto STNK sebaiknya berwarna tanpa menggunakan efek. Pastikan juga foto tidak terpotong atau terbaca lengkap. Dalam satu foto, berisi 2 dokumen (STNK dan Status Pajak) dengan data yang lengkap dan terbaca jelas (nopol, no rangka, CC, warna plat dan jenis BBM).

Hindari melampirkan hasil foto dari layar, hasil print di kertas, atau fotocopy.

● Foto Kendaraan

Sama seperti foto KTP dan STNK, foto kendaraan juga harus berwarna dan tidak terpotong. Pastikan nopol terbaca dan terlihat dengan jelas di foto. Adapun nopol harus dipasang dengan standar.

Selain itu, sudut foto harus diambil dari samping (+- 45 derajat) dan jumlah roda dapat dihitung atau diperkirakan.

2. No HP dan Alamat Email Valid

Sebelum mendaftar, siapkan nomor HP dan alamat email yang valid. Nomor HP dan alamat email juga harus dapat diakses secara mandiri oleh pemilik kendaraan. Hal ini akan memudahkan proses pengecekan dan konfirmasi status pendaftaran.

3. Sinyal Kuat

Sinyal yang stabil juga diperlukan saat melakukan pendaftaran. Hal ini mengingat seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara online sehingga membutuhkan koneksi internet yang kuat. Hal ini juga untuk menghindari proses loading website atau error saat melakukan pendaftaran.

Itulah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaftaran QR Code Pertamina. Pastikan seluruh dokumen sesuai dan data terisi dengan benar sehingga proses pendaftaran QR Code tidak mengalami kendala.

Jangan lupa juga untuk cek status pendaftaran di website secara berkala. Bagi pengguna yang datanya sudah cocok dan sesuai, akan mendapatkan QR code yang diterima di email atau notifikasi di laman subsiditepat.mypertamina.id.

QR code dapat dicetak dan dibawa ke SPBU sehingga pengguna dapat tetap membeli BBM Bersubsidi meski tidak memiliki aplikasi MyPertamina.

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan penyempurnaan sistem verifikasi pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR Code. Dalam pengembangan sistem ini, Pertamina Patra Niaga memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk verifikasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menerangkan, proses verifikasi pendaftar subsidi tepat terus berkembang. Pertamina sebelumnya melakukan verifikasi dengan sistem manual untuk pendaftaran pembelian solar. Verifikasi ini membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari.

"Sejak awal sistem ini diberlakukan hingga saat ini ini juga terus dinamis ya. Dulu di saat kita memulai untuk yang solar, ini kan dulu sistemnya masih full manual ya ini cukup lama, hingga 14 hari. sebab karena pertama antrean, kemudian yang kedua juga proses verifikasi karena manual," kata Heppy saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Verifikasi ini butuh waktu karena sebelumnya data Korlantas Polri belum sepenuhnya terintegrasi. Seiring berjalannya waktu, pihaknya melakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan AI.

Dengan memanfaatkan AI, verifikasi bisa berlangsung dengan cepat asalkan data terbaca dan lengkap.

"Bisa saat itu juga kalau semua data lengkap masuk bisa langsung mendapatkan barcode dan mungkin saat ini bisa di 1-2 hari kalau memang data terbaca dan diverifikasi AI ya," jelasnya.

Meski demikian, diakuinya, Pertamina Patra Niaga juga membutuhkan waktu untuk peralihan dari sistem verifikasi manual ke AI. Dia mengatakan, pendaftar yang masuk sebelumnya cukup banyak, di tambah saat ini pendaftar yang masuk bisa mencapai 50-70 ribu pendaftar per hari.

"Saat ini kita masih membutuhkan waktu adalah peralihan kemarin dari manual ke AI. Ini kan tentunya ada data-data yang belum terverifikasi nih yang cukup banyak, nah ini yang saat ini sedang dicoba diselesaikan. Jadi kita secara general sebetulnya, di sisi lain menyelesaikan yang kemarin belum terproses, plus dengan saat ini yang terus masuk nih, data yang saya bilang antara 50-70 ribu yang daily masuk ini juga harus terus dikerjakan," paparnya.

Ratusan anak muda tampak memenuhi salah satu ruangan Kantor PT Pertamina Patra Niaga, Jakarta. Para pemuda yang menggunakan seragam rompi dengan dominan warna merah, putih dan biru itu tampak serius menatap layar laptop mereka.

Mereka adalah tim verifikator QR Code. Sehari-hari, mereka melakukan pengecekan terhadap data pendaftar untuk Program Subsidi Tepat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, tim verifikator ini berjumlah sekitar 140 orang. Mereka memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar secara manual.

"Ini adalah ruangan tempat teman-teman yang mau melakukan verifikasi ya. Jadi di sini ada sekitar 140 petugas yang melakukan verifikasi secara manual," katanya saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejatinya, proses verifikasi data pendaftar subsidi tepat ini dilakukan secara berlapis. Pertamina Patra Niaga menggunakan data Korlantas Polri dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk melakukan verifikasi data.

Jelasnya, data pendaftar yang masuk akan diverifikasi oleh AI. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang terkendala tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dialihkan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Dia mengatakan, verifikasi manual ini bisa dibilang semacam pengecekan ulang. Dia mengatakan, pendaftar yang lolos verifikasi akan mendapat QR Code untuk subsidi tepat.

"Betul (pengecekan), karena kalau beberapa data memang tidak langsung ditolak ya, tapi dilakukan pengecekan ulang. Nah kalau yang dari AI tadi tidak bisa dikenali terus masuk ke sini. Mereka melakukan verifikasi ternyata secara data Korlantas ini benar, ini tetap bisa mendapatkan QR Code," ungkapnya.

Heppy menjelaskan, pendaftaran ini dilakukan supaya subsidi tepat. Dengan pendaftaran ini maka akan diketahui siapa saja pengguna BBM subsidi.

"Dengan adanya data ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan BBM Subsidi dan memudahkan tracking jika hal tersebut terjadi di lapangan,"tutup Heppy.

Simak Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Wacana pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengemuka belakangan ini dan disebut-sebut akan berlaku 1 Oktober 2024. Nantinya masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyambut baik rencana tersebut dan mendukung untuk segera diberlakukan. Ia melihat penyaluran subsidi BBM yang ada sekarang ini tidak tepat sasaran alias lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang mampu.

"Kami sudah mengusulkan (pembatasan subsidi BBM) sejak 2 tahun lalu. Kita melihat pembagian subsidi BBM itu tidak tepat sasaran, sekitar 70% itu penggunanya adalah mereka yang mampu, itu kan artinya pemborosan anggaran," kata Eddy kepada detikcom, Selasa (3/9/2024).

Oleh karena itu, Eddy menyambut baik adanya peraturan menteri yang akan dikeluarkan untuk bisa membatasi pemberian BBM subsidi kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Di sisi lain, ia berpesan agar persiapan di lapangan dimatangkan supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Harus ada sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, jangan sampai nanti pesan yang disampaikan salah. Dalam artian bahwa pembatasan itu hanya bagi mereka yang mampu. Sementara mereka yang kelas ekonomi bawah termasuk UMKM, ojol online masih berhak untuk membeli BBM subsidi," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga mendukung rencana tersebut. Intinya agar pemberian subsidi BBM itu harus tepat sasaran, yakni kepada orang-orang yang memang teridentifikasi tidak mempunyai kemampuan ekonomi sebagaimana rata-rata yang lain.

"Persoalannya sekarang ini kan tidak tepat sasaran. Berbagai survei menyatakan bahwa ketidaktepatsasaran itu di atas 30%, maka kita sekarang mengidentifikasi sebetulnya siapa yang layak mendapat subsidi itu dalam konteks misalnya kendaraan," tuturnya.

Sugeng mengusulkan agar BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk motor dan transportasi umum saja. Tujuannya agar lebih mudah diidentifikasi pelaksanaannya.

"Nanti motornya dibarcode bahwa sehari hanya bisa mengisi satu kali, misalnya supaya menghindari diperdagangkan. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan sendiri, pemerintah mengambil jalan dengan sistem barcode dengan tetap mengacu pada kendaraan cc," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Ya memang ada rencana begitu karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembatasan BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 CC dan untuk berbahan bakar diesel maksimal 2.000 CC.

Wacana Pengaturan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mengemuka belakangan ini. Nantinya, bagi masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wacana pembatasan BBM subsidi diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, sebelum pembatasan BBM subsidi dilakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

Pemerintah sendiri memberikan subsidi pada BBM jenis solar dan Pertalite. Kabar yang beredar, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan untuk kendaraan roda empat.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belum ada rapat khusus membahas mengenai pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Namun begitu, Jokowi mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi memiliki oktan rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapat QR Code. Pendaftaran untuk mendapat QR Code ini berlaku untuk kendaraan roda empat. Hingga 3 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pendaftaran ini untuk mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengguna BBM subsidi ke depan.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," terangnya dalam keterangan tertulis.

Adapun dokumen yang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, pastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar, untuk mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu pemilik kendaraan bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code yang sudah terdaftar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan per hari ini setidaknya ada 4.122.358 kendaraan sudah terverifikasi pendaftarannya dan bisa bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya," terang Heppy dalam keterangan resminya, Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, Heppy menerangkan proses pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Proses dapat dilakukan secara online melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024," terangnya.

Untuk melakukan pendaftaran, Heppy menjelaskan diperlukan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Kemudian ia juga mengimbau agar seluruh dokumen yang diperlukan itu dapat terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu untuk memastikan dokumen foto yang diunggah jelas dan tidak pecah, ia meminta file yang dikirim memiliki resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," imbau Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.iddan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Gagasan untuk menerapkan penggunaan NIK saat akan naik layanan KRL sebetulnya bukan merupakan gagasan baru. Tahun 2013 saat PT KAI melakukan pembenahan system tiket di KRL Jabodetabek, dari penggunaan tiket kertas ke elektronik, gagasan itu sudah muncul.

Kebetulan saat itu saya diminta oleh DJKA untuk melakukan survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek sebagai dasar penentuan siapa yang layak mendapatkan subsidi dan tidak, sehingga bersamaan dengan transformasi di KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) saat itu akan diberlakukan pula kebijakan subsidi tepat sasaran. Artinya, yang berhak memperoleh subsidi tiket lewat PSO adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun ketika sedang proses penyusunan instrument survei, kebijakannya diubah, bahwa subsidi tiket untuk semua penumpang, kaya, setengah kaya, maupun miskin. Dalam istilah umum itu namanya subsidi transportasi.

Artinya subsidi tersebut diberikan kepada semua pengguna transportasi umum, baik kaya maupun miskin. Mengapa?

Subdisi bagi golongan tidak mampu adalah membantu mereka agar tetap bisa melakukan pergerakan dengan tiket yang terjangkau, sehingga mereka bisa tetap melakukan mobilitas geografis, termasuk untuk mencari nafkah.

Sedangkan subsidi bagi yang mampu adalah sebagai bentuk insentif agar mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum. Ini sebagai bentuk kebiijakan push and pull strategy mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Mengapa? Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran.

Keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja dan oleh pemerintah karena subsidinya bisa ditekan.

Tapi kalau subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL, kemacetan wlayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parker di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan.

Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan. Ini betul-betul tidak jelas visinya.

Kalau visinya untuk menciptakan kota yang betul-betul hijau, ya seperti yang pernah diimpikan oleh mantan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), ingin menggratiskan semua layanan angkutan umum di Jakarta agar semua warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Kalau Kemenhub bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, segera saja sesuaikan tarif KRL yang sudah tidak pernah disesuaikan sejak 2016. Dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp 2.000 saja pada 15 km pertama saja. Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp 5.000 itu masih amat terjangkau.

Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat.

Ki Darmaningtyas
Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi)

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi pada RAPBN 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi dalam penyaluran BBM pada tahun depan supaya lebih tepat sasaran.

"Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta KL turun dibandingkan target 2024 19,58 juta KL," kata Bahlil di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Seperti diketahui, BBM subsidi yang diatur pemerintah adalah Pertalite dan Bio Solar.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM dan Pertamina, masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BBM tepat sasaran. Dia pun kemudian melarang agar mobil mewah memakai BBM subsidi.

"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi pada RAPBN 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi dalam penyaluran BBM pada tahun depan supaya lebih tepat sasaran.

"Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta KL turun dibandingkan target 2024 19,58 juta KL," kata Bahlil di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Seperti diketahui, BBM subsidi yang diatur pemerintah adalah Pertalite dan Bio Solar.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM dan Pertamina, masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BBM tepat sasaran. Dia pun kemudian melarang agar mobil mewah memakai BBM subsidi.

"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," ungkapnya.