Ratusan anak muda tampak memenuhi salah satu ruangan Kantor PT Pertamina Patra Niaga, Jakarta. Para pemuda yang menggunakan seragam rompi dengan dominan warna merah, putih dan biru itu tampak serius menatap layar laptop mereka.

Mereka adalah tim verifikator QR Code. Sehari-hari, mereka melakukan pengecekan terhadap data pendaftar untuk Program Subsidi Tepat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, tim verifikator ini berjumlah sekitar 140 orang. Mereka memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar secara manual.

"Ini adalah ruangan tempat teman-teman yang mau melakukan verifikasi ya. Jadi di sini ada sekitar 140 petugas yang melakukan verifikasi secara manual," katanya saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejatinya, proses verifikasi data pendaftar subsidi tepat ini dilakukan secara berlapis. Pertamina Patra Niaga menggunakan data Korlantas Polri dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk melakukan verifikasi data.

Jelasnya, data pendaftar yang masuk akan diverifikasi oleh AI. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang terkendala tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dialihkan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Dia mengatakan, verifikasi manual ini bisa dibilang semacam pengecekan ulang. Dia mengatakan, pendaftar yang lolos verifikasi akan mendapat QR Code untuk subsidi tepat.

"Betul (pengecekan), karena kalau beberapa data memang tidak langsung ditolak ya, tapi dilakukan pengecekan ulang. Nah kalau yang dari AI tadi tidak bisa dikenali terus masuk ke sini. Mereka melakukan verifikasi ternyata secara data Korlantas ini benar, ini tetap bisa mendapatkan QR Code," ungkapnya.

Heppy menjelaskan, pendaftaran ini dilakukan supaya subsidi tepat. Dengan pendaftaran ini maka akan diketahui siapa saja pengguna BBM subsidi.

"Dengan adanya data ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan BBM Subsidi dan memudahkan tracking jika hal tersebut terjadi di lapangan,"tutup Heppy.

Simak Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Penyaluran BBM subsidi mesti tepat sasaran karena terdapat uang negara. Peran masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi BBM ini. Masyarakat yang menemui adanya penyalahgunaan bisa melaporkannya ke BPH Migas.

"BPH Migas terus mengawal agar semua kebutuhan masyarakat terkait BBM subsidi dan kompensasi terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran, juga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Mari kita bersama-sama memperjuangkannya dan apabila masyarakat menemui adanya penyalahgunaan, dapat melaporkan ke Helpdesk BPH Migas di 081230000136," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Wahyudi Anas dikutip dari laman BPH Migas, Kamis (15/8/2024).

Khusus untuk wilayah Kabupaten Pacitan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), selama ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi. Meski demikian, BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan terus memastikan agar pasokannya terus terjaga.

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan upaya-upaya yang dilakukan BPH Migas dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Dari sisi pengendalian, antara lain pengaturan konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP untuk usaha pertanian, usaha perikanan, UMKM, serta layanan umum.

"Selain itu, penyaluran BBM subsidi dan kompensasi pada sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau terpencil, sesuai peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, dan penggunaan Aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi," jelasnya.

Sementara dari sisi pengawasan, dilakukan pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi nozzle, kerja sama dengan Aparat Penegak hukum (APH), serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah.

Mengenai Surat Rekomendasi, Wahyudi menyampaikan, penerbitan Surat Rekomendasi ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat selaku Konsumen Pengguna BBM.

"Diharapkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi ini mempermudah seluruh stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas volume BBM subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat pengguna BBM," terangnya.

Surat Rekomendasi ini dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain. Pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi, antara lain pencabutan Surat Rekomendasi, pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.