JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil alih peraturan dan pengawasan aset kripto yang semula dipegang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, peralihan tersebut akan berlaku paling lambat Januari 2025.

"Amanahnya akan dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak Undang-undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terbit, yakni di Januari 2023. Jadi akan terjadi peralihan paling lambat Januari 2025," tutur Hasan dalam acara Camaro Futsal Competition 2024, Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto di Media Sosial

Dia menjelaskan peralihan peraturan dan pengawasan aset kripto ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang (P2SK) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK telah secara intensif melakukan koordinasi dengan Bappebti dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan serta melancarkan peralihan tugas tersebut.

"Nanti akan ada minimum satu peraturan OJK yang akan mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan kripto, yang pada prinsipnya mengadopsi keseluruhan ketentuan yang sudah berlaku di Bappebti saat ini dan tentu kita melakukan penguatan di dalamnya," kata Hasan.

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto di Media Sosial

Dalam implementasinya, OJK membentuk aturan pelaksanaan tentang perdagangan, laporan, pengawasan, serta aspek-aspek tata kelola dan perlindungan konsumen.

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapan sejumlah masalah disorot DPR RI. Permasalahan itu mencakup judi online hingga masalah korupsi tambang timah.

Puan mengatakan, DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

"DPR RI, melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya," kata Puan dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan menyebut, ada 15 masalah yang disorot DPR yang menjadi perhatian rakyat. Beberapa di antaranya yakni mafia tanah, judi online, hingga korupsi tambang timah.

Berikut 15 masalah yang disorot DPR RI:

1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional
2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN)
5. Mafia tanah
6. Perjudian online
7. Korupsi tambang timah
8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN
9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)
10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
11. Alokasi kuota tambahan haji
12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
14. Kebijakan cleansing Guru Honorer
15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

(aid/rrd)