Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan terus mengintensifkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) Ampal Hulu, yang telah dipersiapkan sejak tahun 2022.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan Jen Supriyanto menyatakan bendali Ampal Hulu dinilai krusial dalam mengatasi banjir, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, yang sering menjadi titik kritis.

"Bendali ini dirancang untuk menahan aliran air sebelum masuk ke saluran primer Ampal. Dengan demikian, saat terjadi hujan deras, air dapat tertampung sementara di bendali, mengurangi potensi banjir di kawasan hilir," ujarnya baru-baru ini.

Proyek ini, kata Jen, tidak hanya berskala besar, tetapi juga melibatkan anggaran yang signifikan. Jen

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah membebaskan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan bendali ini, yang terbagi antara Kelurahan Gunung Samarinda (3 hektare) dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru (7 hektare).

"Total anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp43,5 miliar, yang dibagi dalam dua tahap, yaitu Rp22 miliar pada tahun 2023 dan Rp21,5 miliar pada tahun 2024," ungkapnya.

Ke depan, tahapan berikutnya setelah pembebasan lahan adalah penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kami berharap Amdal dapat selesai akhir tahun ini, sehingga pada tahun 2025, pembangunan fisik bendali sudah bisa dimulai," terang Jen.

Menariknya, proyek fisik bendali ini akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, dengan harapan dana pembangunannya dapat disokong oleh anggaran pusat.

Sementara, Jen menjelaskan Pemkot Balikpapan menyelesaikan berbagai persyaratan dokumen dan administrasi, dan menyisakan Amdal sebagai satu-satunya langkah terakhir sebelum pembangunan fisik dimulai.

"Proses yang paling memakan waktu memang adalah pembebasan lahan, namun sekarang semua sudah rampung," jelasnya.

Dia menyebutkan Bendali Ampal Hulu diproyeksikan akan memiliki peran penting dalam mengendalikan debit air, khususnya di kawasan Beller dan sekitarnya.

Selain itu, bendali ini juga akan mengurangi aliran air dari beberapa drainase sekunder atau tersier, seperti dari Kampung Timur, Perumahan Depsos, Tumaritis, Grand City, hingga Sumber Rejo.

Adapun, dia berharap beban air yang mengalir ke drainase primer Ampal dapat dikurangi, serta mengurangi risiko luapan air di kawasan Beller.