Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyatakan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi demi mendukung program swasembada pangan.

Asal tahu saja, program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Waskita mendukung program tersebut melalui pembangunan Bandungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Perseroan mengungkapkan, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. WSKT menargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Ia menambahkan, lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji, sambungnya, dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik. Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik, sekaligus dapat mereduksi banjir hingga 39,5%.

“Jadi tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” jelas Ermy.

Dirinya melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air, sehingga keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat, khususnya warga Jakarta untuk tidak mengambil air tanah. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang mengancam tenggelamnya wilayah pesisir utara Jakarta.

"At the end of the point, kita akan minta pada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak mengambil air tanah," ujar Dody saat ditemui di Jakarta Utara, Senin (5/11/2024).

Sejalan dengan itu, saat ini telah disiapkan tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah penyangga Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda yang bisa menyuplai air langsung untuk warga Jakarta.

SPAM tersebut nantinya akan mengalirkan air baku kepada masyarakat, sehingga penggunaan air tanah tidak lagi diperlukan.

SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Sebetulnya di tengah kota, karena pengambilan air tanah sangat-sangat berlebihan, kemudian permukaan tanah menjadi turun sangat drastis," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya sekitar 10 cm.

Jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan, permukaan tanah di Jakarta, khususnya bagian utara sudah ambles sekitar 1 meter.

Penurunan muka tanah juga semakin cepat salah satunya akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat.

"Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur dari Karian yang tengah dibangun saat ini, agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk tidak lagi mengambil air dari dalam tanah.

Permintaan tersebut Dody sampaikan sehubungan dengan menurunnya muka tanah di Jakarta akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga membuat penyusutannya begitu drastis.

Sebagai solusinya, lanjut Dody, pemerintah menambah pasokan air untuk wilayah DKJ dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Regional Karian-Serpong.

“Ujung-ujungnya atau at the end, pada satu titik kita akan minta kepada seluruh masyarakat DKJ untuk tidak mengambil air tanah,” ujar dia saat melakukan tinjauan ke kawasan pompa Sentiong-Ancol, Senin (4/11/2024).

Dengan cara begitu, Dody berpandangan, pergerakan muka tanah di DKJ akan bisa diperkecil. “Tapi, kita gak bisa melakukan itu sebelum kami sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yaitu air,” imbuhnya.

Bukan hanya pemenuhan dari sisi air, limbah yang dihasilkan masyarakat juga harus diolah supaya lingkungan Jakarta menjadi lebih sehat. Penting makanya, memastikan sanitasi-sanitasi lebih terjaga.

Untuk itu, kata Dody, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota sebagai pengelola area menjadi kunci. “Jadi, kami persiapkan kapasitas air untuk masuk ke kota. Kemudian, bekerjasama dengan pemda setempat untuk membangun jaringan-jaringan ke saluran pompanya,” terang Dody.

Termasuk, pihaknya terbuka akan menggandeng swasta. “Pasti karena APBN kita gak akan cukup untuk menghandel itu semua,” tandas Dody.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I dan II serta SPAM Regional Karian Serpong, dua proyek besar garapan BUMN Karya, sebagai solusi untuk mengatasi banjir dan mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta.

BUMN Karya penggarap proyek SPAM Jatiluhur dengan total nilai investasi mencapai Rp 17,5 triliun adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP). Di proyek air SPAM Jatiluhur I senilai Rp 1,7 triliun, WIKA melalui PT Wika Tirta Jatiluhur mengerjakan proyek tersebut dengan menggandeng PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), dan BUMD Jawa Barat, PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar), lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara, SPAM Jatiluhur II atau SPAM Regional Djuanda senilai Rp 15,8 triliun dikerjakan PTPP bersama anggota konsorsium yang lain yaitu Maynilad, Metropac, Varsha dan Ranhill. Sedangkan, proyek SPAM Regional Karian Serpong senilai Rp 2,4 triliun dikerjakan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menggandeng Korea Water Resources Corporation (K-Water), dan LG International.

Menko AHY menyampaikan, proyek-proyek tersebut berperan untuk mencegah defisit air akibat eskploitasi air tanah selama puluhan tahun di Jakarta yang menyebabkan permukaan muka tanah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menurun.

“Kita berupaya agar ada suplai air termasuk air baku yang  bisa mendukung kebutuhan warga. Itulah mengapa, kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik,” ucap AHY saat melakukan kunjungan ke Plaza Kalibaru Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Selain SPAM Jatiluhur, AHY menyebut, SPAM Karian Serpong di Provinsi Banten juga akan dipastikan segera berproduksi ataupun operasional, sehingga kehadirannya diharapkan bisa menambah pasokan air bersih. Dengan begitu, masyarakat akan bisa lebih mengurangi pengambilan air dari dalam tanah.

Hal lain, lanjut AHY, dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah juga mendirikan tanggul raksasa atau giant sea wall setinggi 4,8 meter dari permukaan air. “Jadi, paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air pasang. Tapi, juga tidak cukup dengan tanggul, kita membuat yang sudah jadi itu adalah sistem folder kolam retensi yang berguna pada saat curah hujan tinggi. Maka itu bisa masuk ke kolam retensi tersebut,” ujar dia.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki sewerage system atau sistem pembuangan limbah. Harapannya, masyarakat tidak lagi terganggu dengan sampah dan limbah. “Jadi, sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan kami akan berupaya yang terbaik untuk masyarakat,” papar AHY.

Ke depan, Ketua Umum Partai Demokrat itu mangaddress, bukan hanya persoalan air dan penurunan permukaan tanah di sisi utara Jakarta,  tapi perlu juga dipikirkan upaya dalam menjaga pantai utara di Pulau Jawa yang terancam dan menghadapi tantangan serupa. 

"Kita berpikir, lebih jauh lagi agar ke depan pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga. Selebihnya, kita berharap juga terjadi peningkatan ekonomi,” tandas AHY.

Tinjauan AHY ke lokasi Plaza Kalibaru, Jakarta Utara tersebut didampingi oleh rombongan Kementerian PU baik dari Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta pejabat Kementerian PU terkait lainnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall bakal dikerjakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, proyek yang membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur itu memakan waktu pekerjaan hingga 20 tahun.

Tanggul laut raksasa juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga Presiden. Yang jelas, kata Hashim, proyek tersebut harus segera dilaksanakan demi mencegah pantai utara Pulau Jawa Tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tak dilaksanakan sekarang ada potensi jutaan hektare sawah di utara Pulau Jawa tenggelam. Sementara sawah tersebut merupakan sumber beras nasional.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau. Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

“Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

“PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wallminimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 - 30 km,” tuturnya.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

“Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.