Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih UMKM yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini ternyata tak hanya untuk kredit bank BUMN. Lebih luas, kredit UMKM yang bersumber dari APBN atau disebut piutang negara pun juga bisa dihapus tagih.

Berdasarkan salinan PP No 47 Tahun 2024 yang diterima KONTAN (9/11), penghapus tagihan untuk piutang negara terbagi menjadi dua, antara lain penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Adapun, yang tergolong piutang negara adalah piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Tak hanya itu, ada juga piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari APBN, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Secara rinci, piutang kredit program sebagaimana dimaksud meliputi piutang negara kepada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut, dan Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Untuk nilainya, penghapusan bersyarat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 300 juta per penanggung utang perorangan Sementara, untuk penanggung utang badan usaha, nilainya maksimal Rp 500 juta.

Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan per penanggung utang, penghapusan piutang negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 500 juta per proyek.

Selanjutnya, pasca dilakukan penghapusan secara bersyarat, bisa dilakukan penghapusan secara mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat tiga bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Terakhir, penetapan penghapusan secara mutlak dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah ini di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Melansir Infopublik.id, dalam pengumuman tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang sering menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini mencakup penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang utama: pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta industri mode/busana dan kuliner.

Prabowo menjelaskan bahwa sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan, seperti petani dan nelayan, dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang ini merupakan simbol keberpihakan Pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan sektor UMKM lainnya.

“Ketika ditanyakan tentang banknya, notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” ungkap Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, Maman menekankan pentingnya penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penghapusan utang ini diberikan khusus bagi pelaku UMKM yang mengalami berbagai permasalahan, seperti bencana alam dan dampak COVID-19.

“Dengan demikian, tidak semua pelaku UMKM akan dihapuskan utang-utangnya; ini hanya bagi mereka yang sudah benar-benar tidak dapat tertolong,” tambahnya.

Bagi pelaku UMKM yang telah jatuh tempo dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar, proses penghapusan utang di bank negara atau Himbara telah dilakukan.

“Ini merupakan keputusan yang diambil untuk pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan rentang waktu kesulitan ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun. Saya sampaikan, ini tidak berlaku untuk semua pelaku UMKM,” tegas Maman.

Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang masih memiliki potensi dan dinilai oleh bank Himbara masih dapat melanjutkan usaha mereka tidak termasuk dalam kategori yang mendapatkan penghapusan utang.

Tonton:Prabowo Minta Kemenaker untuk Cari Solusi Masalah Pengangguran

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM tani dan nelayan di perbankan Himbara. PP ini ditandatangani pada 5 November 2024.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/11).

Prabowo menambahkan, hal-hal teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

Pemerintah tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan. Serta dengan semangat dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.