#30 tag 24jam
Pernah Sebut OTT Kampungan, Luhut Pamer e-Katalog Hemat Ratusan Triliun
Menko Luhut bandingkan penghematan dari e-katalog dengan OTT, ia mengklaim digitalisasi tekan korupsi hingga hemat ratusan triliun uang negara. [349] url asal
#e-katalog #luhut-binsar-pandjaitan #ott-kampungan #penghematan-negara #korupsi #hilirisasi #investasi-pemerintah #belanja-produk-dalam-negeri #digitalisasi
(detikFinance - Ekonomi dan Bisnis) 17/09/24 12:38
v/15128575/
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membandingkan penghematan negara dari sistem e-katalog dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mengklaim, sistem e-katalog bisa menekan korupsi dan menghemat uang negara ratusan triliun.
"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).
Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.
"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.
Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.
"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.
Adapun jumlah potensi realisasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.
Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.
Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.
"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.
Simak Video: KPK Respons Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Kampungan