JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yakin target pemerintah untuk investasi mencapai US$ 120 miliar atau setara Rp 1.900 triliun tahun depan dapat dicapai. Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan optimismenya terkait target ralisasi investasi pada 2025.

"Saya rasa investasi tersebut sangatlah mungkin (tercapai)," ucap Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Target realisasi investasi tersebut bisa tercapai, kata Anindya, mengingat tren Kementerian Investasi yang dari waktu ke waktu selalu melampaui target. Dia pun tak ragu jika target itu bisa menjadi rekor realisasi investasi baru bagi Indonesia.

Selain itu, investor kini juga tak lagi wait and see sebab pemerintahan baru Indonesia telah terbentuk dan kini mendulang respons positif.

"Selama ini banyak sekali investasi yang mau datang, tetapi menunggu kepastian hasil daripada kepemimpinan ke depan. Dan setelah kita lihat dengan adanya kedamaian, kontinuitas, kestabilan ini harusnya bisa membawa banyak manfaat untuk investasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, dirinya mengapresiasi langkah pemerintah yang cepat untuk menarik investor khususnya asing untuk berinvestasi.

Anindya menjelaskan, salah satunya dengan cara lawatan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan kunjungan kerja luar negeri untuk menghadiri berbagai forum seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan KTT G-20.

"Inilah gunanya juga kita melakukan lawatan ke mana-mana. Supaya bisa menggambarkan bahwa kita ini benar-benar terbuka untuk bisnis dan justru ingin mencari kolaborasi untuk perdagangan," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto direncanakan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024 mendatang.

Badan ini akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan cakupan yang lebih luas dari dana anggaran pemerintah.

Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, menyebutkan bahwa badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Seperti lembaga investasi serupa di negara lain, BP Investasi Danantara berpotensi menjadi katalis utama investasi Indonesia ke depan.

Fungsi dan Tugas BP Investasi Danantara

Muliaman menjelaskan, Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan mencontoh model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Ia menyebut bahwa BP Investasi Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

“Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman, pada Selasa (23/10).

Pembentukan Badan dengan Dasar Hukum Baru

Pembentukan BP Investasi Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional.

Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

Muliaman juga menegaskan pentingnya diskusi antar kementerian dalam tahap awal pendirian lembaga ini.

Hal ini bertujuan untuk menyatukan aset-aset pemerintah yang saat ini tersebar dan mengkoordinasikan arah kebijakan investasi nasional yang lebih komprehensif.

Kesiapan BP Investasi Danantara dalam Memulai Operasional

Sebagai badan investasi baru, BP Investasi Danantara akan menerima dukungan anggaran operasional dari APBN 2025.

Meski belum ada target waktu rampung, Muliaman mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas kementerian akan segera dimulai agar BP Investasi Danantara dapat beroperasi secepat mungkin.

Badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pengelolaan aset strategis.

Mengambil contoh dari sovereign wealth fund global seperti Temasek, BP Investasi Danantara didesain untuk menjadi pusat pengelolaan investasi yang mandiri dan bertujuan membawa imbal hasil tinggi bagi pemerintah Indonesia.

Menteri Investasi Rosan Roeslani buka-bukaan soal realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Investasi yang masuk ada yang dari investor swasta asing dan lokal, serta investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan.

Rosan memaparkan investasi pemerintah jumlahnya masih jauh lebih besar daripada swasta. Investasi pemerintah sudah mencapai Rp 85 triliun, sementara itu dari pihak swasta baru Rp 58,6 triliun.

"Ya sebenarnya ada beberapa investasi yang sudah masuk ya, yang kalau dari swasta sudah ada komitmen kurang lebih Rp 58,6 triliun, kalau pemerintah sendiri sudah Rp 85 triliun," ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Bicara investasi di IKN, sejauh ini sebetulnya investasi swasta yang masuk masih jauh dari target yang ditetapkan. Targetnya sendiri investasi swasta yang bisa masuk mencapai Rp 100 triliun di 2024, namun sampai saat ini baru Rp 58 triliun.

Ketika ditanya soal hal, Rosan tak mau banyak bicara. Termasuk ketika ditanya soal apa strategi Kementerian Investasi untuk mengejar target tersebut. "Ya nanti ya mas ya," katanya singkat.

Jokowi Sebut Duit Gede

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah bicara soal realisasi yang masih jauh dari target tersebut. Jokowi sendiri masih mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar, meskipun sebenarnya masih jauh dari target Rp 100 triliun di akhir 2024.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegas Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Meski masih cukup jauh dari target, Jokowi bilang optimisme harus tetap digaungkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai.

Yang jelas, Jokowi bilang urusan investasi di IKN memang tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk. Dia mengatakan tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Simak: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membandingkan penghematan negara dari sistem e-katalog dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mengklaim, sistem e-katalog bisa menekan korupsi dan menghemat uang negara ratusan triliun.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Adapun jumlah potensi realisasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.

Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Simak Video: KPK Respons Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Kampungan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan kinerja e-katalog yang terus berkembang. Luhut mengatakan, saat ini sudah ada 9,4 juta barang yang tersedia di sana.

Padahal, awalnya banyak yang pesimis dengan program pemerintah tersebut. Pengadaan barang pemerintah lewat e-katalog, kata Luhut, mampu menekan angka korupsi di Indonesia.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Adapun jumlah potensi realisasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.

Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Simak Video: KPK Respons Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Kampungan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025 terhadap BUMN serta badan layanan umum (BLU) diproyeksikan mencapai Rp59,5 triliun.

Berdasarkan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, investasi pemerintah kepada BUMN pada tahun depan diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis yakni mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan.

"Peran BUMN ini akan terus ditingkatkan dengan attractingfinancing inovatif tapi tetap prudent," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024).

Dalam RAPBN 2025, disiapkan nilai investasi pemerintah kepada BUMN serta BLU yang mencapai Rp59,5 triliun. Angka tersebut menyusut dibandingkan outlook 2024 senilai Rp61,9 triliun.

Adapun, pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan leverage, sehat secara finansial, dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Sejumlah sektor BUMN kemudian disasar. Di bidang infrastruktur, pemberian PMN pada 2025 difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor di antaranya perumahan.

Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN dalam program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian, sektor infrastruktur lainnya yang disasar PMN adalah transportasi dan ketenagalistrikan. Di transportasi, PMN digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capex) kebutuhan sarana transportasi massal.

Lalu, di ketenagalistrikan, PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2025 digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pada sektor transmisi dan distribusi.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah juga mengalokasikan investasi pada BLU yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun.

Adapun, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%. Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025.

Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG — Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sukses menyalurkan pembiayaan terhadap 10,6 juta debitur ultra mikro dalam tujuh tahun terakhir secara nasional.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra menjelaskan sebagai coordinated fund yang bertugas mendukung perkembangan pelaku usaha ultra mikro, pihaknya juga telah menyalurkan permodalan Rp40,94 triliun hingga 22 Juli 2024 secara akumulatif dalam tujuh tahun terakhir.

Untuk wilayah Jawa Barat, ia menjelaskan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah melibatkan 15 penyalur, yakni PNM, Pegadaian, BAV, KSPPS Artha Bahana Syariah, Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama, KSP Kopdit Pelangi Kasih dan KSPPS BMT Ibaadurrahman.

Kemudian, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), KSPPS Abdi Kerta Raharja, KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, BMT Niaga Utama, Koperasi Simpan Pinjam Baitul Mandiri, KSPPS Benteng Mikro Indonesia dan Koperasi Mitra Dhuafa.

“Tercatat ada total 2,21 juta debitur dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp8,35 triliun di Jawa Barat,” ujarnya di Bandung, Kamis (25/7/2024).

Ia menjelaskan PIP menyalurkan pembiayaan baik kepada nasabah dalam kelompok maupun individu yang skala usahanya masih sangat kecil dengan melibatkan 87 penyalur lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan menjangkau 510 kabupaten dan kota di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur, disusul Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papua mencapai 158,7 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Ia memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha ultra mikro memiliki kualitas yang baik dengan ditunjukkan angka non performing loan (NPL) yang rendah.

“Karena pada prinsipnya, selain menyalurkan pembiayaan kami juga memberdayakan pelaku usaha ultra mikro melalui pelatihan, inkubasi, promosi dan pemberdayaan,” ujarnya.

Tak hanya menyalurkan pembiayaan ultra mikro lewat LKBB, pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas kemampuan pelaku usaha.

Antara lain melalui pelatihan yang diberikan mulai dari teknis usaha, pembukuan keuangan, branding produk, hingga pemasaran online.

Untuk inkubasi, PIP memberikan pendampingan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.

Tidak hanya kredit, PIP juga menyediakan layanan pembinaan dan pendampingan bagi debitur melalui pelatihan manajemen hingga dukungan pemasaran produk.

Kebijakan ini untuk memastikan pinjaman yang diberikan tepat guna dan memberi manfaat mengangkat kelas debitur UMi menjadi lebih baik.

Tak sampai di situ, PIP juga melaksanakan pendampingan agar pelaku usaha maupun LKBB bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yakni melalui Program Training of Trainers Pendamping.

Program Training of Trainers Pendamping 2024 ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di Indonesia hasil kerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Program ini bertujuan untuk menyeragamkan standar materi pelatihan, meningkatkan kompetensi pendamping, serta mendorong kualitas produk dan usaha pelaku UMi,” jelasnya.

Menurutnya, Program ToT Pendamping ini telah berhasil diujicobakan pada tahun 2022-2023 di 20 kabupaten/kota yang hasilnya memberikan dampak positif bagi lebih dari 900 pelaku usaha UMi dalam hal legalitas dan pemasaran daring.

Metode Project Based Learning (PBL) yang diterapkan oleh Inkubator Bisnis Unpad terbukti efektif meningkatkan kompetensi pendamping dalam berbagai aspek, termasuk SDM, kualitas produk, legalitas, dan pemasaran.

"Keberhasilan program ToT Pendamping mendorong kami untuk memperluas jangkauannya. Kami yakin, dengan menggandeng berbagai universitas dan lembaga inkubator, program ini dapat memberikan stimulasi inovasi dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMi," ujar ungkapnya.

Program ToT Pendamping akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pelatihan pendamping di 10 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Delapan universitas dan lembaga inkubator akan terlibat dalam pelatihan ini, di antaranya Universitas Padjajaran, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syah Kuala, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Negeri Sebelas Maret, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tahap kedua akan melibatkan pembentukan komunitas "Kedai UMi". Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha UMi untuk saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas produk serta pemasaran.

Program ToT Pendamping diproyeksikan berlangsung selama lima bulan, dengan target pelatihan 55 pendamping dan implementasi kepada 110 pelaku usaha UMi.

“PIP berharap program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMi di Indonesia,” ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mendorong Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk merangkul pelaku usaha ultra mikro lebih banyak lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha mikro menjadi salah satu segmen yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Astera berharap PIP bisa turut melengkapi ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

“Kita punya saudara tua yang namanya PNM [Permodalan Nasional Madani], scoopnya lebih luas lagi, kita juga punya Pegadaian yang melakukan hal-hal yang sama [pembiayaan ultra mikro], ada payung yang besar yakni BRI yang memberikan dukungan kepada UMKM. Ini [penting] bagaimana PIP bisa mengisi puzzle yang kosong,” kata Astera dalam acara pembukaan Festival UMi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (18/7/2024).

Astera pun mengapresiasi langkah PIP yang terus berinovasi menciptakan program untuk turut meningkatkan pembiayaan UMi sekaligus meningkatkan keterampilan berwirausaha pelaku usaha mikro melalui pembinaan.

Salah satunya melalui ajang UMi Youthpreneur yang merupakan kompetisi bagi para pelaku usaha muda. Bagi para peserta yang terplilih akan mendapatkan pembinaan, mendapatkan kesempatan networking atau perluasan jaringan, hingga pembiayaan.

Astera berharap PIP lebih banyak memberikan kesempatan lagi para pelaku usaha muda. Setelah kompetisi, Astera pun meminta PIP masih terus melakukan bimbingan serta monitoring terhadap para pelaku usaha muda tersebut.

“Terpenting adalah monitoring, enggak bisa sekali kita diemin saja. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ini bisa menjadi bisnis model untuk pembiayaan yang lain [PNM, Pegadaian],” katanya.

Lebih lanjut, Astera juga mengapreasiasi inisiasi Innovative Credit Scoring PIP yang bekerjasama dengan Pefindo dalam meluncurkan sistem penilaian kredit tersebut untuk mitigasi risiko.

Innovative Credit Scoring tersebut bisa digunakan penyalur untuk mengetahui kualitas deibutur, di mana sistemnya seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk perbankan hingga perusahaan pembiayaan.

Selain menjaga kualitas debitur, PIP juga berharap dapat mencegah masyarakat melalui gali lubang, tutup lubang dengan melakukan pinjaman pada entitas lain seperti koperasi dan pinjaman online (pinjol).

“Dengan berbagai hal yang telah dilakukan, diharapkan PIP lebih berarti bagi ultra mikro Indonesia. Terutam dengan adanya perbaikan ideologi perbaikan cara assesment [penilaian] permodelan, harapannya adalah lebih baik dengan governance yang baik dan juga penting bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” tandas Astera.

Diketahui, PIP telah menyalurkan pembiayaan UMi sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Nominal tersebut telah disalurkan kepada 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papu mencapai 158 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Penyaluran kredit itu menjangkau 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

“Pembiayaan UMi ini telah disalurkan sejak 2017 dan saat ini sudah diakses oleh 10,6 juta debitur dengan dana yang disalurkan sebanyak Rp40 triliun lebih,” kata Direktur Utama dalam pembukaan Festival UMi 2024 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024).

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya wilayah Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur. Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur.

Untuk tahun ini, PIP telah menargetkan penyaluran kepada 2,2 juta debitur, sampai dengan semester I/2024 telah ada sekitar 1,6 juta debitur.

Untuk terus meningkatkan penyaluran kepada pelaku usaha ultra mikro di wilayah Indonesia, Ismed mengatakan pihaknya terus meningkatkan kerja sama dengan mitra penyalur yakni Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) serta lembaga lainnya.

PIP juga masih mengadakan Umi Youthpreneur yang telah berjalan selama empat tahun sejak 2022. Program tersebut diharapkan dapat menjaring talenta-talenta muda. Dalam program tersebut, pelaku usaha muda yang terbaik juga bisa mendaptkan akses pembiayaan dari PIP. Tidak hanya itu mereka juga mendapatkan kesempatan networking untuk memperluas jaringan.

Tidak hanya itu, PIP juga meluncurkan UMi Inovatif Credit Scoring, di mana merupakan sistem skoring yang dapat digunakan untuk mencegah kredit bermasalah. Dengan adanya inovasi tersebut Ismed mengatakan dapat membantu tenaga penyalur untuk menyeleksi calon debiturnya atau Know Your Customer (KYC). Ini juga dapat mencegah masyarakat untuk gali lubang, tutup lubang karena apabila telah meminjam di entitas lain dapar terlacak.

“Jangan sampai masyarakat gali lubang tutup lubang, tadi sudah pinjam di koperasi, jangan lagi pinjam di pinjol di mana,“ katanya.

Ke depan, PIP juga ingin mendirikan PIP Institute yang merupakan lembaga untuk mengorganisasi seluruh program yang dilakukan PIP.