Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membandingkan penghematan negara dari sistem e-katalog dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mengklaim, sistem e-katalog bisa menekan korupsi dan menghemat uang negara ratusan triliun.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Adapun jumlah potensi realisasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.

Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Simak Video: KPK Respons Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Kampungan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengkritik praktik operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan penindakan korupsi.

Kali ini, Luhut menyampaikan kritiknya terhadap OTT saat menghadiri acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada acara tersebut, lembaga yang kerap dikaitkan dengan OTT pelaku korupsi juga hadir yaitu tidak lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Awalnya, Luhut menyampaikan bahwa KPK memiliki tiga fungsi, salah satunya pencegahan.

Dia menilai upaya pencegahan masih kurang didorong.Luhut justru menilai upaya pencegahan korupsi akan lebih efisien karena meminimalkan interaksi antarmanusia. Contohya, dengan meluncurkan sejumlah aplikasi atau sistem seperti Simbara atau Indonesia National Single Window (INSW).

"Kenapa? Anda deal dengan mesin. Kalau hanya kita bikin pakta integritas, segala macam, tanda tangan, berdua panjang sampai kapan-kapan ya, korupsi jalan-jalan. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semua yang harus kita kerjakan sama-sama," tuturnya.

Luhut juga menyinggung upaya pencegahan yang lebih baik akan mengurangi tugas KPK.Pada saat itulah dia kembali menegaskan pandangannya soal operasi senyap lembaga antirasuah itu.

"Saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang mau jadi kampungan. Memang kampungan, karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem, sehingga tidak perlu terjadi lagi," ujarnya.

Meski demikian, Luhut berpesan agar KPK juga ikut mendorong pengawasan di berbagai sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa maupun di sektor mineral. Dia menyebut lembaga penegak hukum itu berperan besar.

Dalam catatan Bisnis, ini bukan sekali atau dua kali Luhut mengkritik OTT. Pada 2021, Luhut mengatakan bahwakinerja pencegahan korupsi KPK yang kini dipimpin saat itu oleh Firli Bahuri semakin baik. Dia menyampaikan bahwa OTT tidak kunjung membuat koruptor jera.