JAKARTA - Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dari PT Pos Indonesia (Persero) berhasil meraih Prominent Award dalam kategori Excellent Innovation in Digital Financial Social Economic Mover. Acara yang digelar di Jakarta, Jumat (9/8/2024) ini dihadiri Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris.

Acara ini ekslusif dan selektif hanya diikuti 25 penerima penghargaan dengan 5 klaster. Yakni BUMN, swasta, emiten dan badan usaha lainnya plus klaster CSR-SDGs- Filantropi dan klaster Special Achievement.

Prominent Awards tahun ini mengusung tema Untukmu Indonesia, senada dengan judul lagu karya Guruh Soekarnoputra yang dibawakan Intan Soekotjo di acara ini. ?Ajang lomba berbuat baik untuk negeri dalam bentuk penghargaan ini diberikan khusus untuk para korporasi yang berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk bangsa,? kata CEO PT Cahaya Hati Sukses Arief Hidayat Thamrin, sebagai founder Prominent Awards.

PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan Prominent Awards pada Klaster BUMN dalam Kategori Excellent Innovation in Digital Financial for Social Economic Mover. Melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC), Pos Indonesia dianggap sukses membantu penyaluran program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan ikut serta menggerakan kehidupan sosial dan roda ekonomi rakyat.

?Aplikasi PGC ini sukses membantu pemerintah dan diapresiasi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos dengan cepat, tepat dan akuntabel,? kata Haris usai menerima penghargaan.

Hal ini memberi dampak positif terhadap kemanfaatan program pemerintah untuk masyarakat. Kinerja dan indikator keberhasilan PGC dalam penyaluran Bansos diukur dengan 3 out put. Pertama, realisasi penyaluran bansos untuk tiap program senantiasa di atas 97-99% (success rate di atas 97%).

Kedua, jumlah rata-rata penyaluran per hari mencapai 1-2 juta KPM per hari, bahkan pernah menembuh 3 juta dalam satu hari. Ketiga, penyelesaian penyaluran Bansos relatif cepat, dalam waktu 1-3 minggu dapat diselesaikan untuk sekitar 20 juta KPM.

Aplikasi PGC merupakan salah satu hasil inovasi transformasi digital dalam layanan jasa keuangan . Penyaluran bansos yang cepat, tepat dan akuntabel ikut mendorong percepatan roda ekonomi rakyat.

Aplikasi ini banyak membawa manfaat untuk pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Karena tingkat kesuksesannya diatas 97%, dapat dimonitor real time online, dapat menjangkau difabel, lansia dan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) dan penyaluran bansos yang cepat ikut menggerakan roda ekonomi rakyat.

Pos Indonesia berhasil menyalurkan bansos secara cepat, tepat, efisien dan akuntabel dengan teknologi digital PGC yang dilengkapi fitur scan QR, face regonition sampai geo tagging. Sehingga pemantauan proses penyaluran dapat dilihat secara real time melalui dashboard. Aplikasi ini aman dan akuntabel karena hanya bisa diakses oleh petugas yang ditunjuk khusus oleh PT Pos Indonesia sebagai juru bayar dalam pekerjaan distribusi pembayaran tersebut.

Begitu pula dalam hal proses verifikasi, dokumentasi dan reporting atau pelaporan. Semua proses penyaluran Bansos dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan real time online. ?Kontribusi positif PGC ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah sehingga layak diberi apresiasi Prominent Awards,? tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, anggaran bantuan sosial (bansos) harus dikurangi lantaran kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia. Apalagi, ia mendengar mahasiswa demo di kampus imbas naiknya UKT.

"Kalau saya, sori, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau tidak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progresif. Di sisi lain, Megawati mengaku, heran dengan masalah UKT yang mencuat.

"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah, iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggakiso sih? Hah?" kata presiden ke-5 RI tersebut.

Megawati pun mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Dia menyebut, DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa dalam mengawasi eksekutif yang mengurus pendidikan.

"Karena ini keperluan anak didik, masa tidak bisa. Tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, 'kan itu tinggal istilahnya, siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa tidak?" ujar Megawati.

Dia kembali menyatakan, seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar. Menurut Megawati, hal itu perlu untuk diimplementasikan dan bukan sekadar janji elite politik semata. "Saya tuh sampai pusing bolak-balik ngapain toh, UKT (naik)," ucapnya.

Biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45 persen per 2023.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Muhadjir juga menyatakan tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).