Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menilai penundaan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) merupkan bom waktu. Pemerintah menunda kenaikan UKT tahun ini dan diperkirakan bakal naik thaun depan.

"Ini kan yang ditinggalkan adalah bom waktu," kata Putra dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, persoalan UKT pada munculnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan menteri itu membuka peluang mahalnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Komisi X DPR RI sejatinya telah meminta agar Permendikbudristek tersebut direvisi. Tapi, sampai saat ini belum ada langkah yang diambil Kemendikbudristek.

"Sebelumnya Komisi X di dalam kesimpulan Raker meminta agar merevisi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Sampai sekarang kita belum tahu langkah-langkah apa yang diambil," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, pada kesempatan yang sama.

Dede menyebut selama aturan itu masih ada, PTN dapat menaikkan UKT. Dia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian Kemendikbudristek.

Peluang rencana kenaikan UKT mulai tahun depan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan UKT.

"Kemungkinan kebijakan ini (kenaikan UKT) di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 31 Mei 2024.

Jokowi memastikan kenaikan UKT tahun depan bakal dilakukan hati-hati dan tidak mendadak. "Jadi, ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini," ujar Jokowi.

Baca juga: Legislator: Jika UKT Harus Naik, Bebannya Jangan di Mahasiswa

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, anggaran bantuan sosial (bansos) harus dikurangi lantaran kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia. Apalagi, ia mendengar mahasiswa demo di kampus imbas naiknya UKT.

"Kalau saya, sori, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau tidak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progresif. Di sisi lain, Megawati mengaku, heran dengan masalah UKT yang mencuat.

"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah, iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggakiso sih? Hah?" kata presiden ke-5 RI tersebut.

Megawati pun mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Dia menyebut, DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa dalam mengawasi eksekutif yang mengurus pendidikan.

"Karena ini keperluan anak didik, masa tidak bisa. Tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, 'kan itu tinggal istilahnya, siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa tidak?" ujar Megawati.

Dia kembali menyatakan, seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar. Menurut Megawati, hal itu perlu untuk diimplementasikan dan bukan sekadar janji elite politik semata. "Saya tuh sampai pusing bolak-balik ngapain toh, UKT (naik)," ucapnya.

Biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45 persen per 2023.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Muhadjir juga menyatakan tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Jakarta: Beberapa waktu lalu sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Meski kebijakan itu batal, ada kemungkinan uang kuliah akan naik tahun depan.

Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan makin mahalnya biaya pendidikan tak bisa hanya menyalahkan kampus. Sebab, bantuan dari pemerintah juga hanya sedikit.

"Mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi tidak semata-mata salah pimpinan kampus tetapi juga dari pemerintah," kata Darmaningtyas dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Pemerintah memberikan subsidi pada PTN melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hanya 20 persen. Sementara itu, bantuan dari sektor swasta juga tak banyak.

Akibatnya, PTN harus memutar otak untuk menutupi biaya operasional. Salah satunya dengan menarik biaya kuliah yang tinggi kepada mahasiswa.

"UI (Universitas Indonesia) PTNBH yang cukup maju, tengah kota, tapi pendapatan dari swasta hanya 20 persen, subsidi negara 20 persen, 60 persennya dari mahasiswa, wajar kalau di PTNBH jadi mahal," kata Darmaningtyas.

Lebih miris lagi, kata dia, ada PTN yang bahkan uang bantuan dari pemerintah tidak turun bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan PTN harus mencari cara untuk menutupi lebih banyak biaya opersional.

"Saya baru dapat info di UGM (Universitas Gadjah Mada) anggaran dari pemerintah sudah dua tahun enggak turun. Sementara kampus didorong untuk memiliki level internasional akhirnya memungut bayaran yang banyak dari mahasiswa," ungkap dia.

Darmaningtyas juga mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makrim yang mendorong PTN berubah menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Hal ini membikin biaya kuliah makin mahal.

"PTNBH ini kebijakan keliru. Orang India yang jumlahnya lebih banyak, lebih miskin, mereka komentar lucu pendidikan kok dibikin mahal. Jadi, kalau kita mau memajukan negara semestinya pendidikan tinggi harus dipermurah dan dipermudah," tegas dia.

Baca juga: Legislator: Jika UKT Harus Naik, Bebannya Jangan di Mahasiswa

(REN)