Presiden Joko Widodo telah meminta percepatan dan mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani. Langkah tersebut ditempuh dengan menaikkan volume subsidi dan mempermudah penebusan pupuk tersebut.

Dalam acara Rembuk Tani Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk subsidi untuk membantu petani. Volume pupuk subsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

"Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan mengubah volume pupuk subsidi. Meningkatkan pupuk subsidi dari 4,7 dari 9,55 juta ton," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024).

Menurut Rahmad, dulu volume subsidi menyesuaikan dengan anggaran. Kini, volume pupuk subsidi telah ditetapkan. Terangnya, tanpa tambahan volume itu, maka para petani sudah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rahmad mengatakan, pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

"Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang," kata Rahmad.

Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

"Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diperiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini," terangnya.

"Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya," tambahnya.

Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

"Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya," katanya.

Simak Video: Jokowi Bakal Tingkatkan Subsidi Pupuk Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

"Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang," kata Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

"Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diberiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini," terangnya.

"Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya," tambahnya.

Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

"Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ungkap nasib penyaluran pupuk subsidi di semester II/2024 seiring dengan anggaran tambahan yang belum tersedia.

Direktur Utama PIHC, Rahmad Pribadi menyebut petani di sekitar 100 kabupaten akan kehabisan alokasi pupuk subsidi pada Juli 2024. Alokasi pupuk subsidi yang dimaksud merupakan kontrak pertama sebesar 4,7 juta ton yang telah ditekan Kementerian Pertanian dengan PIHC di awal tahun.

Sementara itu, untuk kontrak penyaluran tambahan alokasi subsidi pupuk terbaru menjadi 9,5 juta ton hingga saat ini belum ditekan lantaran anggaran yang belum siap.

"Karena kontraknya sedang dalam proses, kalau secara normatif kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak," ujar Rahmad, Rabu (17/7/2024).

Kendati demikian, perseroan akan terus melanjutkan penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan alokasi terakhir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1/2024 sebesar 9,55 juta ton di tahun ini.

Rahmad membeberkan, instruksi itu datang dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mendesak agar penyaluran pupuk subsidi tidak berhenti meskipun kontrak dan anggaran belum tersedia. Bahkan, kata Rahmad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta penyaluran pupuk subsidi tetap mengacu pada alokasi yang telah disepakati yaitu 9,5 juta ton.

"Ini sedang kita garap supaya itu [penyaluran pupuk subsidi] bisa dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena menyalurkan tanpa ada kontrak jadi tantangan," ungkapnya.

Rahmad meyakinkan bahwa pihaknya tetap akan menjamin ketersediaan pupuk subsidi di berbagai daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung peningkatan produksi pangan di kalangan petani.

"Ini keadaan darurat, Indonesia membutuhkan produksi pertanian yang tidak terganggu, kami pun sepakat dengan pemerintah," jelasnya.