Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia telah meluncurkan program inovatif yang menjanjikan gaji minimal Rp10 juta per bulan bagi generasi milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian.

Program tersebut diberi nama Petani Milenial, program ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dalam mendukung swasembada pangan nasional. Program ini menawarkan insentif yang menarik bagi para milenial yang bersedia menjadi petani.

Gaji bulanan sebesar Rp 10 juta yang jauh lebih tinggi dari upah rata-rata pegawai di Indonesia akan diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 3.000 orang telah ikut dalam program Petani Milenial tersebut. 20.000 orang lainnya sudah mendaftar.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran.

Baca juga: Aktif Libatkan Pemuda, Mentan Amran Dijuluki Bapak Pertanian Modern Indonesia

Menurut Amran, profesi sebagai petani milenial ini menguntungkan bagi generasi muda. Ia berharap momen bonus demografi bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat. Para petani milenial tersebut diharapkan bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone guna menggenjot produksi pertanian.

Program Petani Milenial menargetkan mahasiswa dan pemuda berusia antara 19 hingga 39 tahun yang memiliki minat dan kemampuan di bidang pertanian. Kementerian Pertanian berharap program ini dapat menarik generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian.

Program ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan generasi dan kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Dengan melibatkan generasi milenial yang terampil dan berteknologi tinggi, sektor pertanian Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Baca juga: Petani Milenial Dinilai Harus Kreatif dan Inovatif

Dampak Positif Program Petani Milenial

Program Petani Milenial berpotensi membawa dampak positif yang signifikan bagi pertanian Indonesia. Program ini dapat:

• Menarik minat generasi muda ke sektor pertanian
• Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian
• Memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional
• Menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dinyatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dody mengibaratkan Kementerian PU sebagai “tukang” bagi Kementan untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sectornya adalah Pak Menteri Pertanian,” kata Dody saat konferensi pers di Gedung A Kementan, Jumat.

Dody mengatakan, Kementerian PU akan mendukung penuh yang menjadi target Kementan.

“Yang otomatis target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran (Rakabuming Raka), swasembada pangan dalam empat atau lima tahun mendatang,” tutur Dody.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan bahwa akan ada pemaksimalan infrastruktur pertanian di 12 provinsi yang disasar pertama guna mempercepat swasembada pangan.

“(Ada) 12 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa target Indonesia adalah mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Nah, tanpa (Kementerian) PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang dioptimalisasi, sawah yang dicetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU,” kata Amran.

Amran menyatakan, Kementerian PU akan membantu dalam produksi air di lahan-lahan pertanian.

Sementara itu, tugas Kementan menyediakan perbantuan subsidi benih, subsidi pupuk, dan alat mesin pertanian.

“Sehingga pergerakan kami efektif. Jangan sampai terjadi, (Kementerian) PU bekerja di Aceh, kami bekerja di Papua atau Kalimantan,” kata Amran.

“Sekarang kami membentuk tim, satu tim, satu kesatuan, untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang ada adalah visi Presiden, yang kita jalankan sekarang. InsyaAllah akan swasembada dalam waktu singkat,” tutur Mentan.

Peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak dan juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait pemutihan utang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah pemutihan yang dilakukan Prabowo merupakan bukti sayangnya kepada masyarakat Indonesia.

“Kemarin, ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh bapak Presiden [Prabowo Subianto] begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Presiden,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Prabowo juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

Awal mula wacana pemutihan utang petani hingga nelayan ini pertama kali disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkpa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus sehingga 5–6 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” ungkap Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya kebijakan ini aman berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, melainkan juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar bos PT Pupuk Indonesia (Persero) mencopot manajer yang mengatur jalur pupuk di lapangan. Hal ini lantaran masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk.

Padahal, Amran mengaku pemerintah telah menambah 100% kuota pupuk pada Januari silam. Amran menyebut adanya permasalahan distribusi dari para manajer Pupuk Indonesia di sejumlah daerah.

Permintaan Amran itu diungkapkannya di hadapan bos Pupuk Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta 1.500 kepala desa se-pulau Jawa dan Sumatera.

“Pak Dirut, tolong manajernya [yang mengatur pupuk] copot deh,” pinta Amran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Permintaan itu pun dijawab singkat bos Pupuk Indonesia dengan berdiri tegap. “Siap,” jawab Rahmad singkat.

Amran mengatakan banyaknya petani yang tersendat dan belum mendapatkan pupuk ini dinilai akan berdampak pada pencapaian cita-cita swasembada pangan 2028.

“Sudah, copot deh. Ini perintah, copot, cek masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya, dicopot. Ini perintah nggak boleh ditawar. Sudah selesai, cukup. Cukup, sudah aku copot,” tekannya berulang kali.

Amran pun meminta agar kepala desa untuk bersabar dengan adanya permasalahan distribusi pupuk dan melakukan pengecekan berulang.

“Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek, Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah Insya Allah manajernya dicopot, enggak, enggak bisa ditawar,” pungkasnya.

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu Kepala Desa di daerah Cilacap mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan permasalahan yang serupa. Imbasnya, para petani tidak bisa menanam jagung lantaran belum tersedianya pupuk.

Untuk itu, Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramai-ramai kepala desa dari berbagai wilayah mengaku belum menerima kuota tambahan pupuk dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Padahal, Amran mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementan telah menambah kuota pupuk sebesar 100% sejak Januari silam.

“Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas tapi ini tidak, sampai tambahan 100%,” ujar Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Kepala Desa di daerah Cilacap, misalnya, mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Setali tiga uang, Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan hal yang sama. Dia mengaku adanya permasalahan sistem pendistribusian pupuk lewat koperasi unit desa (KUD).

“Sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang, pak,” ujar Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga ke Mentan.

Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

“Ini Jawa [yang belum menerima pupuk tambahan], bagaimana Papua? Bagaimana Aceh? Pak, bagaimana Sumatra? Kenapa ini gini? Coba tanya langsung manajernya kenapa?” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutihkan utang petani hingga nelayan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 (PP 47/2024).

PP 47/2024 tentang Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya itu telah diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Menko Zulhas menyebut bahwa PP 47/2024 itu merupakan langkah yang bagus. Menurutnya, beleid anyar ini juga menandakan keberpihakan Presiden Prabowo ke petani dan nelayan.

“Itu PP penghapusan [piutang macet] itu bagus sekali. Itu lihat kesungguhannya Pak Presiden untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghaturkan rasa terima kasih ke orang nomor satu di Indonesia. Dia memandang bahwa penghapusan piutang macet ini juga menjadi angin segar untuk petani Indonesia.

“Kami mewakili petani Indonesia dan nelayan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini perhatian Bapak Presiden sektor pertanian itu luar biasa,” ujar Amran.

Adapun, menurut Amran, pemutihan utang ini dilakukan demi terciptanya swasembada pangan. Di samping itu, lanjut dia, Presiden juga memberikan fasilitas kepada para petani, seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian.

“Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat, yaitu 100%. Kemarin ada lagi beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa. Suatu kebahagiaan untuk petani seluruhnya Indonesia,” ungkapnya.

Adapun terkait pemutihan utang ini, Amran menyatakan bahwa mekanisme lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan bank pelat merah.

“Kami doakan kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif, sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” tutupnya.

Jakarta -

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Amran sebelumnya menegaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Ia pun mengatakan Indonesia bercita-cita menjadi pemasok pangan global pada 2033. Karenanya, peningkatan produksi pangan menjadi sangat penting. Dengan begitu impor pangan yang sempat meningkat karena fenomena El Nino bisa ditekan.

Ia pun telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pengusaha Vietnam berinvestasi peternakan sapi perah di Indonesia.

"Yang kedua, ada investor dari Vietnam untuk sapi perah," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Amran menyebut Kementan akan mengawal agar proses investasi itu berjalan dengan mudah. Kendati, Amran masih enggan membocorkan nilai total dari rencana investasi tersebut.

"Nanti kami sampaikan," imbuhnya.