Presiden Joko Widodo telah meminta percepatan dan mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani. Langkah tersebut ditempuh dengan menaikkan volume subsidi dan mempermudah penebusan pupuk tersebut.

Dalam acara Rembuk Tani Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk subsidi untuk membantu petani. Volume pupuk subsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

"Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan mengubah volume pupuk subsidi. Meningkatkan pupuk subsidi dari 4,7 dari 9,55 juta ton," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024).

Menurut Rahmad, dulu volume subsidi menyesuaikan dengan anggaran. Kini, volume pupuk subsidi telah ditetapkan. Terangnya, tanpa tambahan volume itu, maka para petani sudah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rahmad mengatakan, pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

"Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang," kata Rahmad.

Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

"Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diperiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini," terangnya.

"Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya," tambahnya.

Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

"Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya," katanya.

Simak Video: Jokowi Bakal Tingkatkan Subsidi Pupuk Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

"Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang," kata Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

"Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diberiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini," terangnya.

"Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya," tambahnya.

Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

"Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi. Hal ini bentuk komitmen perusahaan melindungi petani dalam menjalani musim tanam, meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.

"Proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rahmad mengatakan kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024. Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, ucap Rahmad telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun untuk tahun ini.

Menurut Rahmad, langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian (Mentan) yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini.

"Saya tahu persis Mentan all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden, Menteri Keuangan, dan sudah disepakati. Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," ucap Rahmad.

Rahmad menyampaikan Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan. Rahmad mengatakan hal ini bagian komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini.

"Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga," sambung Rahmad.

Rahmad menambahkan, pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga 12 Juli 2024, ucap Rahmad, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi.

"Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan," kata Rahmad.

Ketua Umum KTNA Jawa Barat Otong Wiranta menyampaikan sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi. Otong mengatakan saat ini masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.

"Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi,"

Otong menyampaikan sebanyak satu juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus.

"Lebih dari 65 persen petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37 persen dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD," kata Otong.